Perbaikan kondisi Sanitasi Sekolah memerlukan penanganan yang lengkap dan terpadu, namun juga harus realistis dan terukur sehingga dapat dilaksanakan. Perbaikan Sanitasi Sekolah tidak dapat diselesaikan secara parsial. Selain sektor kesehatan dan pendidikan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran besar dalam mengkoordinir berbagai upaya penanganan sanitasi di sekolah.
2. Upaya mencapai target akses universal untuk air minum dan
sanitasi sesuai RPJMN 2015–2019 berhadapan dengan tantangan
berat. Pertama, kesenjangan akses yang tinggi antara kondisi
saat ini dengan target 100% pada akhir 2019. Kedua, adanya
kesenjangan pendanaan, kurangnya kapasitas sumber daya
manusia dan institusi, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang
pentingnya menjalankan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
Kesadaran dan perilaku merupakan prasyarat terpenting bagi terwujudnya
lingkungan hidup yang sehat. Dalam konteks ini sekolah menjadi tempat
strategis untuk menumbuhkan kesadaran menjalankan PHBS para
siswanya secara berkelanjutan. Terlebih lagi siswa merupakan generasi
penerus dan berpotensi sebagai agen perubahan di masyarakat.
Buruknya sanitasi di sekolah pada akhirnya akan berpengaruh
pada kualitas pendidikan seperti, hilangnya waktu belajar, dan
menurunnya produktifitas siswa. Rendahnya kesadaran untuk
menjalankan perilaku bersih dan sehat di sekolah juga mendatangkan
kerugian ekonomi yang besar di masa yang akan datang.
Perhatian pada kesehatan lingkungan sekolah, termasuk di dalamnya
Sanitasi Sekolah merupakan amanat undang-undang, khususnya UU
Kesehatan No. 36/2009 tentang Kesehatan. Pasal 79 menegaskan:
“Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan
hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta
didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan
setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.”
Selanjutnya Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam
Negeri tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS), menyebutkan: “tujuan UKS adalah untuk meningkatkan mutu
pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan
perilaku hidup bersih dan sehat dan derajat kesehatan peserta didik
maupun warga belajar serta menciptakan lingkungan yang sehat,
sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis
dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.”
Dihadapkan pada tantangan Sustainable Development Goals
(SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di akhir
2030, perbaikan sanitasi di sekolah harus menjadi prioritas
pembangunan. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran
penting untuk mencapai target SDG terkait Sanitasi Sekolah.
LATAR BELAKANG
Secara global isu tentang air,
sanitasi, dan aspek higiene
di sekolah ditetapkan dalam
Sustainable Development Goals
(SDGs) melalui:
TUJUAN 3: Menjamin kehidupan
yang sehat dan meningkatkan
kesejahteraan seluruh
penduduk semua usia.
TUJUAN 4: Menjamin kualitas
pendidikan yang inklusif dan
merata serta meningkatkan
kesempatan belajar sepanjang
hayat untuk semua.
Tujuan 5: Mencapai kesetaraan
gender dan memberdayakan
kaum perempuan
TUJUAN 6: Menjamin ketersediaan
serta pengelolaan air
bersih dan sanitasi yang
berkelanjutan untuk semua
Perbaikan kondisi Sanitasi Sekolah memerlukan penanganan yang lengkap dan
terpadu, namun juga harus realistis dan terukur sehingga dapat dilaksanakan.
Perbaikan Sanitasi Sekolah tidak dapat diselesaikan secara parsial. Selain
sektor kesehatan dan pendidikan, Kementerian Dalam Negeri memiliki
peran besar dalam sinergi upaya penanganan sanitasi di sekolah.
Dengan semangat desentralisasi, penguatan kelembagaan di tingkat daerah, menjadi
sangat penting agar Pemerintah Daerah dapat menjadi penggerak penanganan
Sanitasi Sekolah. Hal ini sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Di bawah ini adalah lima aspek kunci penanganan sanitasi sekolah
PENANGANAN YANG
KOMPREHENSIF DAN TERPADU
LIMA ASPEK KUNCI
PENANGANAN SANITASI SEKOLAH
Aspek Kebijakan.
Kebijakan pendidikan harus memperhatikan Sanitasi Sekolah. Misalnya,
menjadikan Sanitasi Sekolah sebagai bagian dari standar pelayanan minimal
bidang pendidikan dan sistem akreditasi nasional. Di tingkat daerah perlu disusun
kebijakan dan regulasi terkait pelaksanaan UKS dan Sanitasi Sekolah
Aspek Koordinasi.
Koordinasi antar institusi, baik di tingkat pusat maupun daerah sangat
diperlukan untuk mempercepat penanganan sanitasi di sekolah.
Peran dan keterlibatan Dinas Pendidikan sangat penting
Aspek Perencanaan dan Pembiayaan.
Ketersediaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dapat dimanfaatkan untuk
menyusun dokumen perencanaan Sanitasi Sekolah di daerah, dengan target yang
mengacu pada standar dan tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Aspek Monitoring dan Evaluasi.
Tersedianya kebijakan daerah yang mendukung penanganan Sanitasi Sekolah, akan
memungkinkan penggunaan dana yang ada di daerah, seperti APBD, dana desa,
dan Bantuan Operasional Sekolah atau BOS, untuk perbaikan Sanitasi Sekolah.
Untuk mengukur keberhasilan penanganan Sanitasi Sekolah, diperlukan kerangka monitoring
dan evaluasi yang memadai dan mengacu pada target-target yang telah ditetapkan.
Aspek Kapasitas Kelembagaan.
Perbaikan Sanitasi Sekolah sangat bergantung pada kemampuan pengelolaan
program oleh Pemerintah Daerah. Tim Pembina UKS pusat memiliki peran
penting dalam membangun kapasitas TP UKS provinsi, kabupaten dan kota.
Perbaikan Sanitasi Sekolah akan berhasil jika
memiliki tiga komponen dibawah ini:
PELAKSANAAN DI TINGKAT SEKOLAH
2 4 5
CONTOH PRAKTIK
BAIK SANITASI
SEKOLAH
Terdapat contoh baik pelaksanaan
Sanitasi Sekolah oleh Pemerintah
Daerah. Misalnya di Kabupaten
Tangerang. Sanitasi Sekolah
tercantum dalam kebijakan daerah,
antara lain Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dan Peraturan Bupati tentang
Pembangunan Sanitasi Sekolah.
Sanitasi Sekolah dilaksanakan
dibawah koordinasi Kelompok
Kerja Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan (Pokja AMPL). Bappeda
berperan sebagai koordinator,
Dinas Kesehatan melakukan
kegiatan promosi higiene, Dinas
Pekerjaan Umum mendesain
sarana sanitasi dan mengawasi
pekerjaan fisik, dan Dinas Pendidikan
mendampingi pihak sekolah.
Pada level sekolah, Kepala
Sekolah dan komite terlibat
aktif dalam menjaga serta
memelihara sarana Sanitasi
Sekolah yang telah terbangun.
Program Sanitasi Sekolah
dari Kabupaten Tangerang ini
dapat contoh baik bagi para
penentu kebijakan yang ingin
mengembangkan program
Sanitasi Sekolah di daerahnya.
PERILAKU
HIDUP BERSIH
MANAJEMEN
SANITASI
LINGKUNGAN
YANG BERSIH
SISWA
YANG SEHAT
LINGKUNGAN
YANG
NYAMAN
GENERASI
BERKUALITAS
SANITASI
1
2
3
Sekolah memiliki sarana sanitasi yang lengkap,
termasuk jamban terpisah antara laki-laki dan
perempuan dengan air bersih yang tersedia
sepanjang waktu, fasilitas cuci tangan dengan
air mengalir dan tersedia sabun, tempat
sampah dan saluran pembuangan air kotor
Manajemen Sanitasi
Berbasis Sekolah. Biaya
operasional sanitasi sekolah
dan kegiatan Promosi Hidup
Bersih dan Sehat dalam
RAPBS, dan mendorong
partisipasi masyarakat
Cuci tangan pakai sabun
secara rutin, buang air di
jamban, buang sampah
pada tempatnya, minum
air yang layak konsumsi