SlideShare a Scribd company logo

Bahan paparan jkn

Salah satu modal pembangunan Nasional adalah sumber daya manusia yang berkualitas yaitu sumber daya manusia yang sehat fisik, mental dan sosial serta mempunyai produktivitas yang optimal. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat fisik, mental dan sosial serta produktivitas yang optimal diperlukan upaya-upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan secara terus menerus yang dimulai sejak dalam kandungan, balita/ usia prasekolah, usia sekolah sampai dengan usia lanjut. Dalam UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan mewujudkan tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Upaya pengembangan masyarakat Indonesia yang merata, adil dan makmur tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Secara proporsional tugas ini diemban pula oleh seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya masyarakat yang bersangkutan itu sendiri, maupun oleh lapisan masyarakat lain yang secara sosial ekonomi berkemampuan relatif lebih baik. Seluruh komponen ini mempunyai kepentingan untuk secara aktif bersinergi dalam upaya perbaikan taraf kesejahteraan masyarakat. Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai 1 Januari 2014 dan secara bertahap menuju ke Universal Health Coverage [UHC], secara umum memiliki tujuan mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Perubahan pembiayaan menuju ke universal health coverage merupakan hal yang baik, namun mempunyai dampak dan resiko sampingan. Program penjaminan ganda, ketidakmerataan ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan kondisi geografis, menimbulkan masalah baru berupa kesenjangan antara kualitas dan kuantitas sumberdaya manusianya serta aspek pelayanan peserta asuransi kesehatan dan sosialisasi ke masyarakat. Agar terjadi daya dukung antara penyelenggara dan partisipannya diperlukan kerjasama berbagai pihak.

1 of 61
Download to read offline
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
A. DASAR HUKUM
2
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
3
Deklarasi PBB 1948
ttg HAM
Pasal 25, Ayat (1)
JAMINAN KESEHATAN BAGI SEMUA ORANG
MERUPAKAN HAK AZASI MANUSIA.
Resolusi WHA ke58
2005 di Jenewa
Setiap negara perlu
mengembangkan UHC melalui
mekanisme asuransi kesehatan
sosial untuk menjamin
pembiayaan kesehatan yang
yang berkelanjutan.
Pancasila
Sila ke 5
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
4
UUD 45 Pasal 28 H :
UUD 1945 PASAL 28H
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
5
UUD 1945 Pasal 34 :
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
6

Recommended

Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan NasionalJaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan NasionalMuh Saleh
 
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfCetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
 
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCStrategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCditjenyankes
 
Manajemen puskesmas
Manajemen puskesmas Manajemen puskesmas
Manajemen puskesmas renjanaera
 
Peran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGs
Peran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGsPeran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGs
Peran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGsditjenyankes
 
33121043 makalah-pembiayaan-rs
33121043 makalah-pembiayaan-rs33121043 makalah-pembiayaan-rs
33121043 makalah-pembiayaan-rsSega Prirahmadan
 
Analisa masalah promkes ptp(1)
Analisa masalah promkes ptp(1)Analisa masalah promkes ptp(1)
Analisa masalah promkes ptp(1)Yesir Hasan
 

More Related Content

What's hot

Menentukan Prioritas, Akar Penyebab Masalah, dan Cara Pemecahan Masalah Keseh...
Menentukan Prioritas, Akar Penyebab Masalah, dan Cara Pemecahan Masalah Keseh...Menentukan Prioritas, Akar Penyebab Masalah, dan Cara Pemecahan Masalah Keseh...
Menentukan Prioritas, Akar Penyebab Masalah, dan Cara Pemecahan Masalah Keseh...Mimi S Munadi
 
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan KesehataIsu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan KesehataMuh Saleh
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
 
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfTransformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
 
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012Zakiah dr
 
PDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptx
PDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptxPDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptx
PDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptxProdukHerbalDXN
 
Pelayanan Kesehatan
Pelayanan KesehatanPelayanan Kesehatan
Pelayanan KesehatanCsii M'py
 
Strategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PK
Strategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PKStrategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PK
Strategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PKDokter Tekno
 
Leaflet ASI EKSLUSIF PROMOSI KESEHATAN
Leaflet ASI EKSLUSIF PROMOSI KESEHATANLeaflet ASI EKSLUSIF PROMOSI KESEHATAN
Leaflet ASI EKSLUSIF PROMOSI KESEHATANMuh Saleh
 
Laporan promkes fix
Laporan promkes fixLaporan promkes fix
Laporan promkes fixYulli Utami
 
Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024
Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024
Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024Zen D' Eri
 
Modul Pelatihan Kader Posyandu
Modul Pelatihan Kader PosyanduModul Pelatihan Kader Posyandu
Modul Pelatihan Kader PosyanduMuh Saleh
 
Konsep dasar kesehatan masyarakat
Konsep dasar kesehatan masyarakatKonsep dasar kesehatan masyarakat
Konsep dasar kesehatan masyarakatUFDK
 

What's hot (20)

Menentukan Prioritas, Akar Penyebab Masalah, dan Cara Pemecahan Masalah Keseh...
Menentukan Prioritas, Akar Penyebab Masalah, dan Cara Pemecahan Masalah Keseh...Menentukan Prioritas, Akar Penyebab Masalah, dan Cara Pemecahan Masalah Keseh...
Menentukan Prioritas, Akar Penyebab Masalah, dan Cara Pemecahan Masalah Keseh...
 
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan KesehataIsu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
 
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfTransformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
 
Struktur kode ina cbgs
Struktur kode ina cbgsStruktur kode ina cbgs
Struktur kode ina cbgs
 
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
 
Makalah permasalahan puskesmas
Makalah permasalahan puskesmasMakalah permasalahan puskesmas
Makalah permasalahan puskesmas
 
PIS-PK
PIS-PKPIS-PK
PIS-PK
 
PDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptx
PDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptxPDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptx
PDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptx
 
Pelayanan Kesehatan
Pelayanan KesehatanPelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
 
Contoh Format lembaran rm
Contoh Format lembaran rmContoh Format lembaran rm
Contoh Format lembaran rm
 
Strategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PK
Strategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PKStrategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PK
Strategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PK
 
Kebijakan pis pk
Kebijakan pis pkKebijakan pis pk
Kebijakan pis pk
 
BAB II UKM.docx
BAB II UKM.docxBAB II UKM.docx
BAB II UKM.docx
 
Leaflet ASI EKSLUSIF PROMOSI KESEHATAN
Leaflet ASI EKSLUSIF PROMOSI KESEHATANLeaflet ASI EKSLUSIF PROMOSI KESEHATAN
Leaflet ASI EKSLUSIF PROMOSI KESEHATAN
 
Laporan promkes fix
Laporan promkes fixLaporan promkes fix
Laporan promkes fix
 
Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024
Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024
Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024
 
Advokasi Kesehatan
Advokasi KesehatanAdvokasi Kesehatan
Advokasi Kesehatan
 
Modul Pelatihan Kader Posyandu
Modul Pelatihan Kader PosyanduModul Pelatihan Kader Posyandu
Modul Pelatihan Kader Posyandu
 
Konsep dasar kesehatan masyarakat
Konsep dasar kesehatan masyarakatKonsep dasar kesehatan masyarakat
Konsep dasar kesehatan masyarakat
 

Viewers also liked

Permenkes no. 28 tahun 2014
Permenkes no. 28 tahun 2014Permenkes no. 28 tahun 2014
Permenkes no. 28 tahun 2014IdnJournal
 
Sistem pengangkutan dalam manusia tingkatan 3 bab 2
Sistem pengangkutan dalam manusia tingkatan 3 bab 2Sistem pengangkutan dalam manusia tingkatan 3 bab 2
Sistem pengangkutan dalam manusia tingkatan 3 bab 2Surryaraj Poobalan
 
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta)   copyMateri sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta)   copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copyPalComTech
 
"Ending Endo" DOLE Dept. Order #174
"Ending Endo" DOLE Dept. Order #174"Ending Endo" DOLE Dept. Order #174
"Ending Endo" DOLE Dept. Order #174Sonnie Santos
 
Central and PICC Line: Care and Best Practices
Central and PICC Line: Care and Best Practices Central and PICC Line: Care and Best Practices
Central and PICC Line: Care and Best Practices Mary Larson
 
Extensive Reading: How easy is easy?
Extensive Reading: How easy is easy?Extensive Reading: How easy is easy?
Extensive Reading: How easy is easy?Marcos Benevides
 
Sales script sample
Sales script sampleSales script sample
Sales script sampleJanice Debo
 

Viewers also liked (8)

Askes sosial dan komersil
Askes sosial dan komersilAskes sosial dan komersil
Askes sosial dan komersil
 
Permenkes no. 28 tahun 2014
Permenkes no. 28 tahun 2014Permenkes no. 28 tahun 2014
Permenkes no. 28 tahun 2014
 
Sistem pengangkutan dalam manusia tingkatan 3 bab 2
Sistem pengangkutan dalam manusia tingkatan 3 bab 2Sistem pengangkutan dalam manusia tingkatan 3 bab 2
Sistem pengangkutan dalam manusia tingkatan 3 bab 2
 
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta)   copyMateri sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta)   copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copy
 
"Ending Endo" DOLE Dept. Order #174
"Ending Endo" DOLE Dept. Order #174"Ending Endo" DOLE Dept. Order #174
"Ending Endo" DOLE Dept. Order #174
 
Central and PICC Line: Care and Best Practices
Central and PICC Line: Care and Best Practices Central and PICC Line: Care and Best Practices
Central and PICC Line: Care and Best Practices
 
Extensive Reading: How easy is easy?
Extensive Reading: How easy is easy?Extensive Reading: How easy is easy?
Extensive Reading: How easy is easy?
 
Sales script sample
Sales script sampleSales script sample
Sales script sample
 

Similar to Bahan paparan jkn

KEBIJK_JKN_2014 (1).ppt
KEBIJK_JKN_2014 (1).pptKEBIJK_JKN_2014 (1).ppt
KEBIJK_JKN_2014 (1).pptHSEIPM
 
Tanya jawab seputar bpjs kesehatan
Tanya jawab seputar bpjs kesehatanTanya jawab seputar bpjs kesehatan
Tanya jawab seputar bpjs kesehatanbudhi mp
 
Undang undang tentang jaminan sosial
Undang undang tentang jaminan sosialUndang undang tentang jaminan sosial
Undang undang tentang jaminan sosialSisKa L. Putri
 
BAHAN_PAPARAN_JKN.pptx
BAHAN_PAPARAN_JKN.pptxBAHAN_PAPARAN_JKN.pptx
BAHAN_PAPARAN_JKN.pptxpsclabuhanbatu
 
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)enars
 
BPJS_melayani atau membebani rakyat.pptx
BPJS_melayani atau membebani rakyat.pptxBPJS_melayani atau membebani rakyat.pptx
BPJS_melayani atau membebani rakyat.pptxMHattaDosenStiepan
 
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...Edi Kusmiadi
 
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMateri_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMasykurRahmat
 
Bpjs farmasi
Bpjs farmasiBpjs farmasi
Bpjs farmasicasamateo
 
Buku panduan bpjs
Buku panduan bpjsBuku panduan bpjs
Buku panduan bpjsbagadang s
 
Paparan jkn kadinkes_humas_11 des 2014
Paparan jkn kadinkes_humas_11 des 2014Paparan jkn kadinkes_humas_11 des 2014
Paparan jkn kadinkes_humas_11 des 2014maspayjoe
 
Program jaminan kesehatan masyarakat jawa timur
Program jaminan kesehatan masyarakat jawa timurProgram jaminan kesehatan masyarakat jawa timur
Program jaminan kesehatan masyarakat jawa timurasmaniyah79
 
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.pptDrHariyono
 
Sosialisasi BPJS Kesehatan
Sosialisasi BPJS KesehatanSosialisasi BPJS Kesehatan
Sosialisasi BPJS KesehatanIlham Ismail
 
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in Indonesia
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in IndonesiaThreat from Government-backed BPJS for Private Insurance in Indonesia
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in IndonesiaEkaputra Sananto
 
Sosialisasi bpjs
Sosialisasi bpjsSosialisasi bpjs
Sosialisasi bpjsHety Byan
 

Similar to Bahan paparan jkn (20)

KEBIJK_JKN_2014 (1).ppt
KEBIJK_JKN_2014 (1).pptKEBIJK_JKN_2014 (1).ppt
KEBIJK_JKN_2014 (1).ppt
 
Tanya jawab seputar bpjs kesehatan
Tanya jawab seputar bpjs kesehatanTanya jawab seputar bpjs kesehatan
Tanya jawab seputar bpjs kesehatan
 
Undang undang tentang jaminan sosial
Undang undang tentang jaminan sosialUndang undang tentang jaminan sosial
Undang undang tentang jaminan sosial
 
BAHAN_PAPARAN_JKN.pptx
BAHAN_PAPARAN_JKN.pptxBAHAN_PAPARAN_JKN.pptx
BAHAN_PAPARAN_JKN.pptx
 
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
 
BPJS_melayani atau membebani rakyat.pptx
BPJS_melayani atau membebani rakyat.pptxBPJS_melayani atau membebani rakyat.pptx
BPJS_melayani atau membebani rakyat.pptx
 
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
 
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMateri_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
 
MATERI JKN.pptx
MATERI JKN.pptxMATERI JKN.pptx
MATERI JKN.pptx
 
Bpjs farmasi
Bpjs farmasiBpjs farmasi
Bpjs farmasi
 
186659088 bpjs
186659088 bpjs186659088 bpjs
186659088 bpjs
 
Buku panduan bpjs
Buku panduan bpjsBuku panduan bpjs
Buku panduan bpjs
 
Paparan jkn kadinkes_humas_11 des 2014
Paparan jkn kadinkes_humas_11 des 2014Paparan jkn kadinkes_humas_11 des 2014
Paparan jkn kadinkes_humas_11 des 2014
 
Program jaminan kesehatan masyarakat jawa timur
Program jaminan kesehatan masyarakat jawa timurProgram jaminan kesehatan masyarakat jawa timur
Program jaminan kesehatan masyarakat jawa timur
 
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
 
Kelompok 4
Kelompok 4Kelompok 4
Kelompok 4
 
Sosialisasi BPJS Kesehatan
Sosialisasi BPJS KesehatanSosialisasi BPJS Kesehatan
Sosialisasi BPJS Kesehatan
 
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in Indonesia
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in IndonesiaThreat from Government-backed BPJS for Private Insurance in Indonesia
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in Indonesia
 
Jkn unhas
Jkn unhasJkn unhas
Jkn unhas
 
Sosialisasi bpjs
Sosialisasi bpjsSosialisasi bpjs
Sosialisasi bpjs
 

More from Klinik Jejaring PT Rumah Sakit Padjadjaran

More from Klinik Jejaring PT Rumah Sakit Padjadjaran (18)

Jurnal Internasional_Mmr 5 1_275_pdf
Jurnal Internasional_Mmr 5 1_275_pdfJurnal Internasional_Mmr 5 1_275_pdf
Jurnal Internasional_Mmr 5 1_275_pdf
 
Seri bpjs kesehatan gate keeper concept
Seri bpjs kesehatan gate keeper conceptSeri bpjs kesehatan gate keeper concept
Seri bpjs kesehatan gate keeper concept
 
Seri bpjs kesehatan program rujuk balik
Seri bpjs kesehatan program rujuk balikSeri bpjs kesehatan program rujuk balik
Seri bpjs kesehatan program rujuk balik
 
Seri bpjs kesehatan sistem rujukan berjenjang
Seri bpjs kesehatan sistem rujukan berjenjangSeri bpjs kesehatan sistem rujukan berjenjang
Seri bpjs kesehatan sistem rujukan berjenjang
 
Seri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Seri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanSeri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Seri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
 
Seri bpjs kesehatan penjaminan pelayanan kesehatan darurat medis
Seri bpjs kesehatan penjaminan pelayanan kesehatan darurat medisSeri bpjs kesehatan penjaminan pelayanan kesehatan darurat medis
Seri bpjs kesehatan penjaminan pelayanan kesehatan darurat medis
 
Seri bpjs kesehatan pelayanan ambulan
Seri bpjs kesehatan pelayanan ambulanSeri bpjs kesehatan pelayanan ambulan
Seri bpjs kesehatan pelayanan ambulan
 
Seri bpjs kesehatan pelayanan alat kesehatan
Seri bpjs kesehatan pelayanan alat kesehatanSeri bpjs kesehatan pelayanan alat kesehatan
Seri bpjs kesehatan pelayanan alat kesehatan
 
Seri bpjs kesehatan prolanis
Seri bpjs kesehatan prolanisSeri bpjs kesehatan prolanis
Seri bpjs kesehatan prolanis
 
Seri bpjs kesehatan skrining kesehatan
Seri bpjs kesehatan skrining kesehatanSeri bpjs kesehatan skrining kesehatan
Seri bpjs kesehatan skrining kesehatan
 
Seri bpjs kesehatan pelayanan imunisasi
Seri bpjs kesehatan pelayanan imunisasiSeri bpjs kesehatan pelayanan imunisasi
Seri bpjs kesehatan pelayanan imunisasi
 
Seri bpjs kesehatan edukasi kesehatan
Seri bpjs kesehatan edukasi kesehatanSeri bpjs kesehatan edukasi kesehatan
Seri bpjs kesehatan edukasi kesehatan
 
Panduan pendaftaran online bpjs kesehatan
Panduan pendaftaran online bpjs kesehatanPanduan pendaftaran online bpjs kesehatan
Panduan pendaftaran online bpjs kesehatan
 
Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]
Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]
Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]
 
Evaluasi integrasi pelayanan kesehatan [dr gatot; kcu bandung]
Evaluasi integrasi pelayanan kesehatan [dr gatot; kcu bandung]Evaluasi integrasi pelayanan kesehatan [dr gatot; kcu bandung]
Evaluasi integrasi pelayanan kesehatan [dr gatot; kcu bandung]
 
Penyakit jantung pada hipertensi
Penyakit jantung pada hipertensiPenyakit jantung pada hipertensi
Penyakit jantung pada hipertensi
 
Sistem pembiayaan FKTP bpjs kesehatan 2015
Sistem pembiayaan FKTP bpjs kesehatan 2015Sistem pembiayaan FKTP bpjs kesehatan 2015
Sistem pembiayaan FKTP bpjs kesehatan 2015
 
Materi pengenalan program prolanis
Materi pengenalan program prolanisMateri pengenalan program prolanis
Materi pengenalan program prolanis
 

Bahan paparan jkn

  • 1. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  • 3. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 3 Deklarasi PBB 1948 ttg HAM Pasal 25, Ayat (1) JAMINAN KESEHATAN BAGI SEMUA ORANG MERUPAKAN HAK AZASI MANUSIA. Resolusi WHA ke58 2005 di Jenewa Setiap negara perlu mengembangkan UHC melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang yang berkelanjutan. Pancasila Sila ke 5
  • 4. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 4 UUD 45 Pasal 28 H : UUD 1945 PASAL 28H
  • 7. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 7 RPJMN 2010-2014 MDG 2015 VISI : Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan Universal Coverage 2014 Universal Coverage 2014
  • 8. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL B. MENGAPA HARUS DENGAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL? 8
  • 9. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 9 Asuransi Kessos (WAJIB) Prinsip •NASIONAL •NIRLABA •GOTONG ROYONG •EQUITY •dll Mengapa Diperlukan Jaminan Kesehatan 1. Kehidupan manusia berpotensi mengalami risiko 2. Manusia bersifat short sighted
  • 10. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 10 Jika biaya perawatan mencapai Rp 50 juta, berapa banyak dari saudara, jika tidak memiliki Jaminan kesehatan, yang sanggup bayar ketika hal itu terjadi? Jika ada sanak-famili, tetangga, lingkungan anda yang terkena serangan jantung/perlu masuk ICU/RS: Apa yang Terjadi di Sekitar Kita?
  • 11. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 11 Jika mobil kita rusak dan perlu biaya > Rp 10 juta, kita pikir, tunda, atau cari alternatif lain? Pelayanan Rumah Sakit? Gelap !!! Jika Ia Mampu, Berapa banyak?
  • 13. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 13 Conventional Security Thdp risiko luar/perang Non-Convetsional Security Terhadap risiko dlm Sosial Ekonomi (sakit, tua, kecelakaan, PHK, dll) RISIKO UU HANKAM/ NATIONAL SECURITY ACT UU SJSN / NATIONAL SOCIAL SECURITY ACT RISIKO  JAMINAN / SECURITY
  • 15. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 15 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan & perlindungan dlm memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yg diberikan kepada setiap orang yg telah membayar iuran/ iurannya dibayar oleh Pemerintah PENGERTIAN ASURANSI KESEHATAN SOSIAL
  • 17. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Portabilitas Kehati-hatian 17 PRINSIP JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENURUT UU SJSN Akuntabilitas Nirlaba Keterbukaan Pengelolaan dana untuk kepentingan peserta Dana amanat Kegotong royongan Peserta Wajib ASURANS I SOSIAL
  • 24. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 24 Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dpt juga mengikutsertakan anggota keluarga yang lain BEBERAPA PENGERTIAN (5)
  • 25. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 25 Pasal 4 ayat (3)BEBERAPA PENGERTIAN (6) PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
  • 26. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 26 Pasal 4 ayat (4)BEBERAPA PENGERTIAN (7) BUKAN PEKERJA
  • 27. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 27 Jaminan kesehatan bagi Pekerja Warga Negara Indonesia yg bekerja di luar negeri diatur dgn ketentuan peraturan perundang- undangan tersendiri. WNI DI LUAR NEGERI
  • 28. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 28 SYARAT PENDAFTARAN PESERTA Akan diatur kemudian dgn peraturan BPJS LOKASI PENDAFTARAN: Dilakukan di kantor BPJS setempat / terdekat dari domisili peserta. SYARAT DAN LOKASI PENDAFTARAN
  • 29. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 29 2. Pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja dpt mendaftarkan diri sbg peserta kpd BPJS kes. 1. Pemerintah mendaftarkan PBI Jaminan Kesehatan sbg Peserta kpd BPJS Kes. 3. Bukan pekerja & peserta lainnya wajib mendaftarkan diri & keluarganya sbg peserta kpd BPJS kes. PROSEDUR PENDAFTARAN PESERTA
  • 30. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 30 KEWAJIBAN PESERTA a. Membayar iuran b. Melaporkan data kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan dgn menunjukkan identitas Peserta pd saat pindah domisili &/atau pindah kerja. HAK PESERTA a. Memperoleh identitas Peserta b. Memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yg bekerjasama dgn BPJS Kesehatan HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
  • 32. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 32 PENTAHAPAN KEPESERTAAN Tahap II : seluruh penduduk yg blm masuk sbg Peserta BPJS Kes paling lambat 1 Januari 2019
  • 33. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 33 Iuran Jaminan Kesehatan sejumlah uang yg dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja &/atau Pemerintah utk program Jamkes (Perpres No. 12 thn 2013 ttg Jaminan Kesehatan) Iuran Jaminan Kesehatan sejumlah uang yg dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja &/atau Pemerintah utk program Jamkes (Perpres No. 12 thn 2013 ttg Jaminan Kesehatan) Peserta PBI Jamkes dibayar oleh Pemerintah.Peserta PBI Jamkes dibayar oleh Pemerintah. Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja & PekerjaPeserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja & Pekerja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah & peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yg bersangkutan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah & peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yg bersangkutan PEMBIAYAAN
  • 37. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 37 IUR BIAYA (Additional Charge) Peserta yg menginginkan kelas perawatan yg lebih tinggi dari pd haknya, dpt meningkatkan haknya dgn mengikuti asuransi kesehatan tambahan Peserta yg menginginkan kelas perawatan yg lebih tinggi dari pd haknya, dpt meningkatkan haknya dgn mengikuti asuransi kesehatan tambahan
  • 40. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 40 JENIS PELAYANAN Ambulans hanya diberikan utk pasien rujukan dari Faskes dg kondisi tertentu yg ditetapkan oleh BPJS Kes.
  • 44. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 44 MANFAAT JAMINAN KESEHATAN (1) Ambulans hanya diberikan utk pasien rujukan dr Faskes dgn kondisi tertentu
  • 52. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 52 Penyampaian pengaduan dilaksanakan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan MEKANISME PENANGANAN KELUHAN
  • 53. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 53 PENYELESAIAN SENGKETA Bila sengketa tdk dpt diselesaikan secara musyawarah maka diselesaikan dgn cara mediasi atau melalui pengadilan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan
  • 54. PETA JALAN MENUJU KEPESERTAAN SEMESTA (UHC) 20% 50% 75% 100% 20% 50% 75% 100% 10% 30% 50% 70% 100% 100% `Perusahaan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 USAHA BESAR 20% 50% 75% 100% USAHA SEDANG 20% 50% 75% 100% USAHA KECIL 10% 30% 50% 70% 100% USAHA MIKRO 10% 25% 40% 60% 80% 100% Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI Polri ke BPJS Kesehatan Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI Polri ke BPJS Kesehatan Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPerluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPenyusunan Sisdur Kepesertaan & Pengumpulan Iuran Penyusunan Sisdur Kepesertaan & Pengumpulan Iuran Pemetaan Perusahaan & sosialisasi Pemetaan Perusahaan & sosialisasi Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulanPengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan Integrasi Kepesertaan Jamkesda dan askes komersial ke BPJS Kesehatan Integrasi Kepesertaan Jamkesda dan askes komersial ke BPJS Kesehatan Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahunKajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa 111,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan 111,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan 60,07 Juta pst dikelola o/ Badan Lain 60,07 Juta pst dikelola o/ Badan Lain 257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Keesehatan 257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Keesehatan Tingkat Kepuasan Peserta 85% Tingkat Kepuasan Peserta 85% KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan B S K 73,8 juta belum jadi peserta 73,8 juta belum jadi peserta 90,4juta belum jadi peserta 90,4juta belum jadi peserta Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri 86,4 juta PBI86,4 juta PBI 54
  • 55. Belum ada peraturan pelaksana yang disahkan Belum ada peraturan pelaksana yang disahkan Sebagian besar Peraturan Pelaksana disahkan Sebagian besar Peraturan Pelaksana disahkan Seluruh Peraturan Pelaksana disahkan Sebagian besar Peraturan Teknis sudah dibuat Seluruh Peraturan Pelaksana disahkan Sebagian besar Peraturan Teknis sudah dibuat Peraturan Pelaksana dan Peraturan Teknis disempurnakanPeraturan Pelaksana dan Peraturan Teknis disempurnakan Penyesuaian Per Pres Jaminan Kesehatan Penyesuaian Per Pres Jaminan Kesehatan KEGIATAN-KEGIATAN:KEGIATAN-KEGIATAN: PP PBIPP PBI Per pres jaminan Kesehatan Per pres jaminan Kesehatan PP Modal Awal dan Pengelolaan Dana PP Modal Awal dan Pengelolaan Dana PP Pelaksanaan UU BPJSPP Pelaksanaan UU BPJS Perpres Tata Cara Pemilihan Dewas & Direksi BPJS Perpres Tata Cara Pemilihan Dewas & Direksi BPJS Kepres Pengangkatan Pertama Kali Dewas & Direksi BPJS Kepres Pengangkatan Pertama Kali Dewas & Direksi BPJS Penyesuaian Per Pres Jaminan Kesehatan Penyesuaian Per Pres Jaminan KesehatanPerpres dukungan Operasional Kes bg TNI Polri Perpres dukungan Operasional Kes bg TNI Polri 55 PETA JALAN ASPEK PERATURAN PERUNDANGAN
  • 56. PETA JALAN ASPEK PELAYANAN KESEHATAN Rencana aksi pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan & infrastruktur Rencana aksi pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan & infrastruktur Kajian berkala BPJS Kesehatan terhadap fasyankes (pemberi pelayanan kesehatan) terhadap standar yang ditetapkan Kajian berkala BPJS Kesehatan terhadap fasyankes (pemberi pelayanan kesehatan) terhadap standar yang ditetapkan Peningkatan upaya kesehatan promotif preventif baik masyarakat maupun perorangan Peningkatan upaya kesehatan promotif preventif baik masyarakat maupun perorangan • Distribusi blm merata • Kualitas bervariasi • Sistem rujukan blm optimal • Cara Pembayaran blm optimal • Distribusi blm merata • Kualitas bervariasi • Sistem rujukan blm optimal • Cara Pembayaran blm optimal -Perluasan & Pengemb. faskes & nakes secara komprehensif -Evaluasi & penetapan pembayaran -Perluasan & Pengemb. faskes & nakes secara komprehensif -Evaluasi & penetapan pembayaran •Jumlah mencukupi • Distribusi merata • Sistem rujukan berfungsi optimal • Pembayaran dg cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk •Jumlah mencukupi • Distribusi merata • Sistem rujukan berfungsi optimal • Pembayaran dg cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk KEGIATAN-KEGIATAN:KEGIATAN-KEGIATAN: Implementasi roadmap: pengembangan dan pemantauan faskes, nakes, sistem rujukan, infrastruktur lainnya. Implementasi roadmap: pengembangan dan pemantauan faskes, nakes, sistem rujukan, infrastruktur lainnya. Penyusunan Standar, prosedur dan pembayaran faskes Penyusunan Standar, prosedur dan pembayaran faskes Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian 56
  • 57. PETA JALAN ASPEK MANFAAT DAN IURAN Konsensus manfaat Konsensus manfaat Penyesuaian Perpres Jamkes Penyesuaian Perpres Jamkes Manfaat bervariasi belum komprehensif sesuai kebutuhan medis Manfaat bervariasi belum komprehensif sesuai kebutuhan medis - Manfaat standar - Komprehensif sesuai keb medis -- Berbeda non medis - Manfaat standar - Komprehensif sesuai keb medis -- Berbeda non medis Iuran : Masih berbeda PBI dan Non PBI Iuran : Masih berbeda PBI dan Non PBI Manfaat sama untuk semua penduduk Manfaat sama untuk semua penduduk KEGIATAN-KEGIATANKEGIATAN-KEGIATAN Iuran bervariasiIuran bervariasi Penetapan manfaat dlm Perpes JK, termasuk koordinasi manfaat Penetapan manfaat dlm Perpes JK, termasuk koordinasi manfaat Kajian berkala tahunan tentang upah , iuran, efektifitas manfaat , dan pembayaran antar wilayah Kajian berkala tahunan tentang upah , iuran, efektifitas manfaat , dan pembayaran antar wilayah Telaah utilisasi kontinyu untuk menjamin efisiensi, menurunkan moral hazard, dan kepuasan peserta dan tenaga/fasilitas kesehatan Telaah utilisasi kontinyu untuk menjamin efisiensi, menurunkan moral hazard, dan kepuasan peserta dan tenaga/fasilitas kesehatan Penyesuaian Perpres Jamkes Penyesuaian Perpres Jamkes 57
  • 58. PETA JALAN ASPEK ASPEK KEUANGAN Kebijakan Pengelolaan Dana Amanat Kebijakan Pengelolaan Dana Amanat •Belum ada standar akuntansi untuk jaminan sosial nirlaba • Belum ada PP pegelolaan dana jaminan sosial •Belum ada standar akuntansi untuk jaminan sosial nirlaba • Belum ada PP pegelolaan dana jaminan sosial •PP Pengelolaan Dana Amanat diundangkan • Standar akuntansi JS diundangkan •PP Pengelolaan Dana Amanat diundangkan • Standar akuntansi JS diundangkan •Dana cadangan akumulatif sehat • Pengelolaan Efisien & Akuntabel •Dana cadangan akumulatif sehat • Pengelolaan Efisien & Akuntabel KEGIATAN-KEGIATAN EFISIEN DAN AKUNTABELKEGIATAN-KEGIATAN EFISIEN DAN AKUNTABEL Penyusunan ketentuan cadangan tehnis & valuasi aktuaria Penyusunan ketentuan cadangan tehnis & valuasi aktuaria Penyusunan dan publikasi akuntabilitas dan kecukupan dana tiap semester sebagai indikator efisiensi dan akuntabilitas publik Penyusunan dan publikasi akuntabilitas dan kecukupan dana tiap semester sebagai indikator efisiensi dan akuntabilitas publik Laporan Keuangan Penutup dan Pembuka Laporan Keuangan Penutup dan Pembuka Penyempurnaan Sistem & Prosedur Akuntansi & Keuangan Penyempurnaan Sistem & Prosedur Akuntansi & Keuangan Analisis Estimasi Dampak Fiskal & Produktifitas Analisis Estimasi Dampak Fiskal & Produktifitas Penyusunan Kebijakan akuntansi keuangan khusus BPJS Penyusunan Kebijakan akuntansi keuangan khusus BPJS 58
  • 59. PETA JALAN ASPEK KELEMBAGAAN & ORGANISASI BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik Pengelolaan bervariasi oleh banyak Badan Pengelolaan bervariasi oleh banyak Badan BPJS Kesehatan mengelola seluruh penduduk dengan indikator efisien dan memuaskan BPJS Kesehatan mengelola seluruh penduduk dengan indikator efisien dan memuaskan KEGIATAN-KEGIATAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA KEGIATAN-KEGIATAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA Penyiapan Beroperasinya BPJS Kesehatan Penyiapan Beroperasinya BPJS Kesehatan Pemantapan organisasi dan manajmenPemantapan organisasi dan manajmen Perubahan AD/ART dan Atribut PT Askes Perubahan AD/ART dan Atribut PT Askes Menyusun berbagai SisdurMenyusun berbagai Sisdur Koordinasi pengalihan kepesertaan Koordinasi pengalihan kepesertaan Pembentukan dan beroperasinya PMOPembentukan dan beroperasinya PMO Pengembangan jumlah kantor perwakilan dan cabangPengembangan jumlah kantor perwakilan dan cabang Pengembangan kompetensi dan kinerja SDM BPJS dan FaskesPengembangan kompetensi dan kinerja SDM BPJS dan Faskes Susun Pedoman Good Governance (GCG) Susun Pedoman Good Governance (GCG) Implementasi tata keclola (good governance) yang baik dan pelaporan publikImplementasi tata keclola (good governance) yang baik dan pelaporan publik Blue Print IT Blue Print IT Penyusunan dan Standarisasi Bisnis Proses Penyusunan dan Standarisasi Bisnis Proses Pengembangan AplikasiPengembangan Aplikasi Pengembangan kebijakan berbasis data, information warehouse, Jaringan dan Infrastruktur sistem informasi Pengembangan kebijakan berbasis data, information warehouse, Jaringan dan Infrastruktur sistem informasi 59
  • 60. PETA JALAN ASPEK SOSIALISASI, PENGAWASAN DAN MONITORING Manfaat bervariasi belum komprehensif sesuai kebutuhan medis Manfaat bervariasi belum komprehensif sesuai kebutuhan medis BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik BPJS Kesehatan mengelola JKN secara efisien, akuntabel, dan memuaskan BPJS Kesehatan mengelola JKN secara efisien, akuntabel, dan memuaskan KEGIATAN-KEGIATANKEGIATAN-KEGIATAN Penyusunan strategi sosialisasi Penyusunan strategi sosialisasi Sosialisasi dan publikasi ilmiah menuju universal coverageSosialisasi dan publikasi ilmiah menuju universal coverage Penyusunan Pedoman Monitoring dan Pengawasan Operasional BPJS Kesehatan Penyusunan Pedoman Monitoring dan Pengawasan Operasional BPJS Kesehatan Susun bahan- bahan sosialisasi Susun bahan- bahan sosialisasi Monitoring semesteran dampak sosialisasi (perkembangan kespesertaan dan kepuasan peserta) Monitoring semesteran dampak sosialisasi (perkembangan kespesertaan dan kepuasan peserta) Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggar aan Jaminan Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggar aan Jaminan Kesehatan Monitoring dan Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan oleh DJSN Monitoring dan Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan oleh DJSN Koordinasi dan Monitoring menjelang BPJS Kesehatan Koordinasi dan Monitoring menjelang BPJS Kesehatan Sosialisasi menjelang BPJS Kesehatan Sosialisasi menjelang BPJS Kesehatan Penyusunan Indikator Kinerja Penyusunan Indikator Kinerja Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggar aan Jaminan Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggar aan Jaminan Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggar aan Jaminan Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggar aan Jaminan Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggar aan Jaminan Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggar aan Jaminan Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggar aan Jaminan Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggar aan Jaminan Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggar aan Jaminan Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggar aan Jaminan Kesehatan Penyusunan Pedoman Pengawasan Keuangan BPJS Kesehatan Penyusunan Pedoman Pengawasan Keuangan BPJS Kesehatan Pelaksanaan Pengawasan Keuangan oleh BPK/akuntan publik/ OJKPelaksanaan Pengawasan Keuangan oleh BPK/akuntan publik/ OJK Peralihan Verifikator Inddependen Peralihan Verifikator Inddependen 60
  • 61. 61 Untuk Indonesia yang lebih sehat JAMINAN KESEHATA N NASIONAL

Editor's Notes

  1. Berikut beberapa dasar hukum yang melatarbelakangi terbentuknya JKN, yaitu: Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau Universal Independent of Human Right dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 yang terdiri dari 30 pasal. Pasal 25 ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. Resolusi WHA ke 58 Thn 2005 di Jenewa: setiap negara perlu mengembangkan UHC melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan yg berkelanjutan. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) melalui mekanisme asuransi sosial agar pembiayaan kesehatan dapat dikendalikan sehingga keterjaminan pembiayaan kesehatan menjadi pasti dan terus menerus tersedia yang pada gilirannya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sesuai Sila ke 5 Panca Sila) dapat terwujud.
  2. Pada Pasal 28 H ayat (1) (2) (3) UUD 45 disebutkan: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
  3. Selanjutnya pada pasal 34 ayat (1), (2), (3) UUD 1945 disebutkan: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
  4. Untuk dapat menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kondisi yang ditetapkan, maka telah diterbitkan berbagai peraturan sebagai berikut: UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS PP No.101 Tahun 2012 tentang PBI Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS Jaminan Kesehatan merupakan bagian dari prioritas reformasi pembangunan kesehatan
  5. Untuk mencapai visi misi dan rencana jangka menengah bidang kesehatan, telah ditetapkan beberapa prioritas program dalam upaya reformasi pembangunan kesehatan. Terdapat 8 FOKUS PRIORITAS NASIONAL BIDANG KESEHATAN, dimana pada Fokus Prioritas pertama ditetapkan untuk Peningkatan KIA & KB, diikuti dengan Perbaikan Gizi masyarakat sebagi prioritas nasional kedua, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesling menjadi prioritas ke-tiga, sedangkan Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas menjadi Fokus Prioritas keenam. Untuk Reformasi pembangunan kesehatan ditetapkan 7 PRIORITAS REFORMASI KESEHATAN, dengan menempatkan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai prioritas pertama sebagai tulang punggung untuk mendukung seluruh aspek reformasi pembangunan kesehatan. Upaya reformasi lainnya difokuskan pada Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), Ketersediaan Obat dan Alkes di setiap fasilitas kesehatan, diikuti dengan Reformasi birokrasi pembangunan kesehatan, dan penyediaan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Penanganan daerah bermasalah kesehatan, dan menjadikan Rumah Sakit Indonesia kelas dunia. Fokus prioritas dan prioritas reformasi ditetapkan untuk mencapai Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan
  6. Setiap saat kita sangat berpotensi mengalami risiko antara lain: dapat terjadi sakit berat, menjadi tua dan pensiun, tidak ada pendapatan-masa hidup bisa panjang. Sementara dukungan anak/keluarga lain tidak selalu ada dan tidak selalu cukup. Pada umumnya masyarakat indonesia masih berpikir praktis dan jangka pendek sehingga belum ada budaya menabung untuk dapat menanggulangi apabila ada musibah sakit Masyarakat kita umumnya belum “insurance minded” terutama dalam asuransi kesehatan. Hal ini mungkin premi asuransi yang ada (komersial) mahal atau memang belum paham manfaat asuransi. Dengan demikian untuk menjamin agar semua risiko tersebut dapat teratasi tanpa adanya hambatan financial maka Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat nasional, wajib, nirlaba, gotong royong, ekuitas, dll merupakan jalan keluar untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita.
  7. Jika ada sanak-famili, tetangga, lingkungan anda yang terkena serangan jantung/perlu masuk ICU/Rumah Sakit: Berapa Rupiah harus ia siapkan? Apakah ia punya dana tunai? Apakah keluarga lain siap membantu? Apakah majikan menanggung semua? Apa yang harus kita perbuat? Jika biaya perawatan mencapai Rp 50 juta, berapa banyak dari saudara, jika tidak dijamin Askes, yang sanggup bayar ketika hal itu terjadi? Bila kita semua sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka beberapa pertanyaan yang sering timbul akan dapat terjawab sehingga hambatan financial untuk pembiayaan kesehatannya sudah teratasi.
  8. Bila seseorang cukup kaya sehingga ia mampu membayar biaya operasi sebesar Rp. 50 juta dengan fee for services. Namun dengan membayar sebesar itu apakah sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan, apakah tindakan operasi tersebut memang diperlukan? apakah biaya sebesar itu sudah wajar? Apakah dokter sudah menjelaskan sebelumnya ada alternatif lain selain operasi? Bagi si pasien sendiri, apakah dia membayar dengan senang hati? Sementara kualitas pelayanan di rumah sakit itu sendiri masih perlu dipertanyakan. Tetapi karena risiko sakit sulit diprediksi (unpredictable), sementara pasien berada pada posisi lemah, informasi dari pemberi pelayanan juga tidak seimbang, harga tidak bisa ditawar sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka si pasien harus menerima demi kesembuhannya. Berbeda halnya ketika mobil kita rusak dan perlu biaya perbaikan sebesar Rp. 10 juta. Ketika kita tidak sanggup, kita dapat mencari alternatif lain dan menawar biaya yang lebih murah. Bila kita tidak mampu maka perbaikan mobil bisa kita tunda.
  9. Keuntungan JKN/Asurasi Kesehatan Sosial: Kenaikan Biaya kesehatan dapat ditekan Biaya dan Mutu Yankes dapat dikendalikan Kepesertaannya bersifat wajib bagi seluruh penduduk. Pembayaran dengan sistem prospektif Adanya kepastian pembiayaan yankes berkelanjutan Manfaat Yankes komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) Portabilitas nasional: peserta tetap mendapatkan jaminan kesehatan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah tempat tinggal atau tempat bekerja dalam wilayah NKRI.
  10. Setiap saat kita sangat berpotensi mengalami risiko antara lain: dapat terjadi sakit berat, menjadi tua dan pensiun, tidak ada pendapatan-masa hidup bisa panjang, PHK dsb. Sementara dukungan anak/keluarga lain tidak selalu ada dan tidak selalu cukup. Untuk itu kita perlu mempunyai kepastian memiliki Jaminan sosial yang disebut Non Conventional Security, salah satunya Jaminan Jaminan Kesehatan/ asuransi kesehatan sosial .
  11. Pengertian Asuransi Kesehatan Sosial: Jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
  12. Perbedaan asuransi Sosial dengan asuransi komersial dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu: Kepesertaan  asuransi sosial bersifat wajib bagi seluruh penduduk, sedangan asuransi komersial bersifat sukarela. Asuransi sosial bersifat nirlaba atau tidak berorientasi mencari keuntungan (not for profit), sedangkan asuransi komersial berorientasi mencari keuntungan (for profit). Asuransi sosial manfaatnya komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) sesuai dengan kebutuhan medis, sedangkan asuransi komersial manfaatnya terbatas sesuai dengan premi yang dibayarkan.
  13. Prinsip kegotong royongan. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong- royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi keseluruhan rakyat Indonesia. Prinsip nirlaba. Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi kepentingan sebesar-besarnya peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan untuk kepentingan peserta. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. Prinsip portabilitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta. Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.
  14. Di dalam Undang SJSN diamanatkan bahwa seluruh penduduk wajib penjadi peserta jaminan kesehatan termasuk WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari enam bulan. Untuk menjadi peserta harus membayar iuran jaminan kesehatan. Bagi yang mempunyai upah/gaji, besaran iuran berdasarkan persentase upah/gaji dibayar oleh pekerja dan Pemberi Kerja. Bagi yang tidak mempunyai gaji/upah besaran iurannya ditentukan dengan nilai nominal tertentu, sedangkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu membayar iuran maka iurannya dibayari pemerintah.
  15. Beberapa pengertian: Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri
  16. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
  17. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
  18. Pekerja Penerima Upah terdiri atas: Pegawai Negeri Sipil; Anggota TNI; Anggota Polri; Pejabat Negara; Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; pegawai swasta; dan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah
  19. Anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi: istri atau suami yang sah dari Peserta; dan anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari Peserta, dengan kriteria: tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat juga mengikutsertakan anggota keluarga yang lain.
  20. Pekerja Bukan Penerima Upah terdiri atas: Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah.
  21. Bukan Pekerja terdiri atas: investor; Pemberi Kerja; penerima pensiun; Veteran; Perintis Kemerdekaan; dan bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran
  22. Jaminan Kesehatan bagi Pekerja warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.
  23. Syarat pendaftaran peserta akan diatur kemudian dengan peraturan BPJS. Lokasi pendaftaran: dilakukan di kantor BPJS setempat/terdekat dari domisili peserta.
  24. Prosedur pendaftaran : Pemerintah mendaftarkan PBI Jaminan Kesehatan sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan. Pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kepada BPJS kesehatan. Bukan pekerja dan peserta lainnya wajib mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta kepada BPJS kesehatan.
  25. Hak dan kewajiban peserta: Peserta berhak memperoleh identitas peserta dan memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Peserta wajib membayar iuran dan melaporkan data kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukan identitas peserta pada saat pindah domisili dan atau pindah kerja.
  26. Masa berlaku kepesertaan: Selama peserta membayar iuran sesuai dengan kelompok peserta. Bila peserta tidak membayar iuran atau meninggal dunia maka status kepesertaannya akan hilang. c. Ketentuan lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan BPJS
  27. Pentahapan kepesertaan: Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014, paling sedikit meliputi : PBI Jaminan Kesehatan; Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya; Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya; Peserta asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. ASKES (Persero) meliputi PNS, veteran, pejuang kemerdekaan, penerima pensiun PNS, TNI/Polri dan seterusnya beserta anggota keluarganya; dan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. JAMSOSTEK (Persero) dan anggota keluarganya; Tahap kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.
  28. Iuran Jaminan Kesehatan sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan ( Perpres No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan) bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah. bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yang bersangkutan. Besarnya iuran jaminan kesehatan ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Setiap peserta wajib membayar iuran yg besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah (untuk pekerja penerima upah) atau suatu jumlah nominal tertentu (bukan penerima upah & PBI).
  29. Cara Pembayaran Fasilitas Kesehatan: BPJS Kesehatan membayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan Kapitasi. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan BPJS membayaran cara INA CBG’s. (sistem paket) Jika disuatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi , BPJS Kesehatan diberi wewenang untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna.
  30. Cara pembayaran Fasilitas Kesehatan (2): Pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dibayar dengan penggantian biaya, yang ditagihkan langsung oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan dibayar oleh BPJS Kesehatan setara dengan tarif yang berlaku di wilayah tersebut. Peserta tidak diperkenankan dipungut biaya apapun terhadap pelayanan tersebut. BPJS Kesehatan wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada Peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim diterima lengkap.
  31. Cara pembayaran Fasilitas Kesehatan (3): Besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran, Menteri memutuskan besaran pembayaran atas program JK yang diberikan Asosiasi fasilitias kesehatan ditetapkan oleh Menteri
  32. Iur Biaya (additional charge) Manfaat tambahan dalam Jaminan Kesehatan Nasional adalah manfaat non medis berupa akomodasi. Misalnya: Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.
  33. Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan : BPJS Kesehatan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya. Laporan tersebut dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya. Periode laporan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
  34. Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas 2 jenis yaitu manfaat medis berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
  35. Prosedur pelayanan: Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama. Dalam hal Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan harus melalui rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis.
  36. Bila di suatu daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi dapat berupa: penggantian uang tunai, pengiriman tenaga kesehatan atau penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu. Penggantian uang tunai hanya digunakan untuk biaya pelayanan kesehatan dan transportasi.
  37. Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan baik fasilitas kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta yang memenuhi persyaratan melalui kredensialing.
  38. Manfaat Jaminan Kesehatan: Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas 2 jenis yaitu Manfaat medis berupa pelayanan kesehatan dan Manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
  39. Manfaat medis bersifat pelayanan perorangan: promotif, preventif, kuratif & rehabilitatif termasuk BMHP dan obat sesuai kebutuhan medis. Manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
  40. Pelayanan yang tidak dijamin: Tidak sesuai prosedur Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS Pelayanan bertujuan kosmetik, General check up, pengobatan alternatif, Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi, Pelayanan Kes Pada Saat Bencana ; dan Pasien Bunuh Diri /Penyakit Yg Timbul Akibat Kesengajaan Untuk Menyiksa Diri Sendiri/ Bunuh Diri/Narkoba
  41. Lembaga Penyelenggara JKN: Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang merupakan badan hukum publik milik negara yang bersifat non profit dan bertanggungjawab kepada Presiden. BPJS terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi. Dewan Pengawas terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pemerintah, 2(dua) orang unsur Pekerja, 1 (satu) orang unsur Pemberi Kerja, 1 (satu) orang Masyarakat, 1 (satu) orang unsur Tokoh Masyarakat. Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
  42. Monitoring dan Evaluasi: Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan merupakan bagian dari sistem kendali mutu dan biaya. Merupakan tanggung jawab Menkes, dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan DJSN.
  43. Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan internal. Pengawasan internal oleh organ BPJS: Dewan pengawas; dan Satuan pengawas internal Pengawasan eksternal : DJSN; dan Lembaga pengawas independen
  44. Penanganan Keluhan: Keluhan adalah ungkapan ketidakpuasan dari pemangku kepentingan (peserta, faskes, BPJS, asosiasi faskes) terhadap penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Penanganan keluhan adalah suatu upaya atau proses untuk mengetahui suatu permasalahan dengan jelas, menilai, mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Hotline service di nomor 500-400
  45. Prinsip Penanganan Keluhan Obyektif, Responsif (cepat dan Akurat). Efektif dan efisien, Akuntabel Koordinatif, Transparan
  46. Mekanisme pengaduan: Peserta dapat mengajukan pengaduan kepada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS dan atau BPJS Kesehatan. Peserta dan atau Fasilitas kesehatan tidak puas atas pelayanan BPJS kesehatan dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri Kesehatan. Penyampaian pengaduan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  47. Penyelesaian Sengketa: Penyelesaian sengketa sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah oleh para pihak jika yang terjadi antara : Peserta dengan faskes, Peserta dengan BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan dengan Fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan. Bila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka diselesaikan dengan cara mediasi atau melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  48. Peta Jalan menuju Kepesertaan Semesta (UHC). Sampai sekarang ini (tengah tahun 2013) masyarakat Indonesia yang telah memiliki Jaminan kesehatan sebanyak 176.844.161 Juta jiwa (72%) terdiri dari: JAMKESMAS : 86.400.000 (36,3 %) JAMKESDA : 45.595.520 (16,79 %) Perusahaan menjaminkan Karyawannya sendiri: 16.923.644 (07,12 %) ASKES PNS : 16.548.283 (06,69 %) JPK JAMSOSTEK : 7.026.440 (02,96 %) Commercial insurance : 2.937.627 (01,2 %) TNI/POLRI/PNS KEMHAN : 1.412.647 (00,59 %) Pada tahun 2014, BPJS Kesehatan sudah mulai beroperasi. Pentahapan kepesertaan Jaminan Kesehatan dalam SJSN dimulai dengan dilakukan pengalihan peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI/Polri, ke BPJS Kesehatan. Peserta Jamkesmas yang nantinya akan menjadi peserta yang iuran nya dibayari Pemerintah (PBI) berjumlah 86,4 juta jiwa, sehingga total ada 111,6 juta jiwa yang dikelola oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2014. Diluar pengelolaan oleh BPJS kesehatan diperkirakan ada lebih dari 50 juta penduduk yang telah memiliki jaminan kesehatan tetapi dikelola dengan berbagai model Selama kurun waktu 2014-2018, dilakukan perluasan peserta pada usaha besar, sedang, kecil dan mikro secara bertahap. Pada tahun 2019, ditargetkan seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan.
  49. Slide ini menunjukkan Peta Jalan Aspek Peraturan Perundangan: Pada tahun 2013, persiapan penyelenggaraan SJSN difokuskan untuk menyiapkan peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan yang sudah selesai meliputi: PP No. 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan. Beberapa peraturan terkait dengan amanat peraturan Pemerintah lainnya serta Peraturan Menteri sebagai amanat dari peraturan peraturan Presiden, akan kami laporkan secara rinci pada slide progres agenda prioritas 1 tentang track regulasi . Semua pengaturan terkait dengan pelaksanaan jaminan kesehatan ini akan kita tinjau secara berkala untuk disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan yang diperlukan
  50. Slide berikut adalah Peta Jalan Aspek Pelayanan Kesehatan: RKA tahun 2012–2013 disesuaikan dengan rencana aksi dalam Road Map, yang apabila dilihat, infrastruktur dari fasilitas yang ada sekarang telah cukup memadai. Namun demikian bila melihat disparitas geografi negara kita yang sangat bervariasi dan sangat luas, banyak kepulauan dengan penyebaran penduduk yg tidak merata, maka masih dibutuhkan penambahan fasilitas kesehatan dan kebijakan pengaturan distribusi Nakes yang lebih baik terutama tenaga spesialis, serta penataan yang lebih fokus pada upaya pelayanan tingkat pertama dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif agar sedapat mungkin penyakit-penyakit yang ada dapat diselesaikan di Tk.pertama. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan: Penyusunan rencana aksi pengembangan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan sistem rujukan Perluasan dan pengembangan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan secara komprehensif Evaluasi dan penetapan cara pembayaran Penyusunan standar prosedur dan pembayaran fasilitas kesehatan Pada tahun 2019 dapat dicapai kondisi jumlah fasilitas kesehatan mencukupi, Nakes terdistribusi merata, dan sistem rujukan berfungsi optimal.
  51. Ini adalah peta jalan aspek manfaat dan iuran Pada tahun 2013, karena masih berlaku berbagai jenis jaminan kesehatan, maka manfaat masih bervariasi, belum komprehensif dan belum sesuai kebutuhan medis serta besaran iuranpun bervariasi. Tahun ini sedang disusun penetapan besaran iuran dan manfaat. Dalam kurun waktu 2014 – 2018 akan dilakukan: Kajian secara berkala tentang besaran upah, iuran, efektivitas manfaat yang diterima peserta, serta pembayaran antar wilayah. Telaah utilisasi secara terus menerus untuk menjamin efisiensi, kepuasan peserta dan tenaga/fasilitas kesehatan. Peninjauan besaran iuran secara berkala dengan mengkaji seluruh aspek terkait besaran iuran jaminan kesehatan seperti utilisasi, unit cost pelayanan, pengaruh Inflasi dan fiskal, dan lainnya. Pada tahun 2019, seluruh penduduk sudah masuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional dan mendapatkan manfaat yang sama bagi seluruh penduduk dengan besaran iuran yang memadai.
  52. Pada tahun 2013, dilakukan penyiapan-penyiapan antara lain: penyusunan kebijakan pengelolaan dana amanat jaminan sosial penyusunan kebijakan akuntansi keuangan khusus BPJS penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan keuangan Pada kurun waktu 2014 – 2018 kegiatan keuangan BPJS Kesehatan terlaksana secara efisien dan akuntabel, dengan dilakukan penyusunan dan publikasi akuntabilitas dan kecukupan dana tiap semester sebagai indikator efisiensi dan akuntabilitas publik.
  53. Untuk Peta jalan aspek kelembagaan dan organisasi, pada tahun 2012 – 2013 dilakukan berbagai kegiatan antara lain: penyiapan beroperasinya BPJS Kesehatan dengan menyiapkan PT Askes menjadi BPJS kesehatan menyusun berbagai sistem dan prosedur melakukan koordinasi pengalihan kepesertaan (JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, dll) Pada kurun waktu tengah tahun 2013 dilakukan model penyiapan penyelenggaraan Jaminan kesehatan di beberapa provinsi, sehingga PT Askes sebagai BPJS nantinya akan lebih siap dalam berbagai hal Tahun 2014 ditargetkan BPJS sudah beroperasi dengan baik dan pada kurun waktu 2014–2019, dilakukan pemantapan dan penyempurnaan
  54. Peta jalan sosialisasi, pengawasan dan monitoring: Agar informasi penyelenggaraan jaminan kesehatan diketahui oleh semua pihak, pada tahun 2012 – 2013 dilakukan: penyusunan strategi sosialisasi, bahan sosialisasi dan sosialisasi menjelang beroperasinya BPJS Kesehatan. Sosialisasi ini dilakukan ke berbagai segmen masyarakat seperti perguruan tinggi dan mahasiswa, Ormas dan LSM, para pengusaha dan nantinya akan banyak sosialisasi dilingkungan pekerja dan masyarakat umum. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media dan pertemuan/dialog. Pada kurun waktu 2014 – 2019, dilakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan publikasi ilmiah menuju universal coverage, monitoring dampak sosialisasi, monitoring dan pengawasan penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh DJSN dan pelaksanaan pengawasan keuangan oleh BPK/akuntan publik/OJK
  55. Terima kasih