Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) digugat oleh Weston International Asset Recovery terkait penjualan Bank Mutiara, bekas Bank Century, kepada J Trust Bank. Weston sempat menawarkan diri untuk membeli Bank Mutiara pada 2013 namun tidak lolos kualifikasi. Weston kemudian menggugat LPS dan Bank Mutiara atas dana sebesar US$ 80 juta yang diterimanya dahulu saat Bank Century masih beroperasi. Gugatan Weston terhadap penjualan Bank Mutiara ke J Trust terus ber

1. Refina Gita Anjani/43117010270
BISNIS INTERNASIONAL
FORUM & QUIZ Minggu Ke-IV
A. QUIZ IV
Budaya nasional juga merupakan kunci penentu untuk mengevaluasi para manajer. Di
Amerika serikat, hasil umumnya merupakan kriteria bagi pemilihan dan promosi para eksekutif.
Tetapi di inggris,seorang manajer amerika mengeluh karena orang – orang dipromosikan dengan
mempertimbangkan sekolah yang telah dihadirinya dan latar belakang keluarga mereka. Namun
bukan karena keberhasilannya.
Kekuatan Politik
Ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam dunia bisnis seperti kondisi
politik, sumber alam dan cuaca di negara yang bersangkutan. Selain itu, perlu juga diperhatikan
stabilitas dan hastrat pemerintah dalam mendorong pertumbuhan investasi, juga perkiraan
geografis dan sumber alam. Banyak kekuatan politik yang harus dihadapi bisnis, mempunyai
sumber-sumber ideologi dan ada banyak lagi sumber-sumber lainnya. Hal ini meliputi masalah
nasionalisme, terorisme, budaya, tingkat stabilitas pemerintah, hubungan dengan organisasi
internasional dan badan usaha milik negara.
Kekuatan Ideologi
Beberapa ideologi seperti komunisme, sosialisme, kapitalisme, liberal dan konservatif,
sayap kiri dan sayap kanan sering digunakan untuk menjelaskan pemerintah, partai politik dan
masyarakat.
Badan Usaha Milik Negara
Kita mungkin berpendapat bahwa kepemilikan pemerintah atas faktor produksi hanya
ditemukan di negara-negara komunis atau sosialis, tetapi pendapat tersebut tidak benar.Segmen
bisnis besar dikuasai oleh pemerintah suatu negara yang tidak menganggap dirinya sendiri
sebagai komunis atau sosialis. Banyak alasan mungkin tumpang tindih, mengapa pemerintah
menguasai perusahaan. Alasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
 Menarik uang karena perusahaan dimaksud diperkirakan memperoleh banyak laba.
 Pemerintah yakin mampu mengoperasionalkan perusahaan dimaksud dengan lebih
efisien dan lebih banyak menghasilkan uang.
Bila terjadi persaingan antara perusahaan milik negara dengan perusahaan swasta
biasanya perusahaan milik pemerintah menang dan mendapatkan keuntungan. Hal ini
disebabkan:

2.  Perusahaan milik negara dapat memperoleh dana/modal lebih murah.
 Perusahaan milik negara memperoleh kontrak kerja dari pemerintah.
Nasionalisme
Nasionalisme adalah pengabdian kepada bangsa, aspirasi atau kepentingan politik dan
ekonomi serta tradisi sosial dan budaya sendiri. Dampak nasionalisme terhadap perusahaan
internasional antara lain;
1. Permintaan lokal terhadap produk perakitan atau pabrikasi sangat minim.
2. Reservasi industri tertentu khususnya perusahaan lokal.
3. Pemerintah lebih suka menggunakan jasa pemasok lokal.
4. Pembatasan jumlah dan jenis tenaga asing.
Proteksi Pemerintah
Berdasarakan fakta sejarah, fungsi pemerintah, apapun ideologinya, pasti melakukan
proteksi atas kegiatan ekonomi, pertanian, pertambangan dan sebagainya dalam wilayah
kekuasaannya. Proteksi ini dilakukan bila ada serangan, kerusakan perampokkan oleh teroris,
bandit atau gerakan revolusioner serta penyerbuan dari negara lain.
Terorisme.
Tindakan kekerasan melawan hukum yang diikatkan untuk bermacam-macam
alasan,termasuk menggulingkan pemerintahan, memperoleh pembebasan rekan-rekannya yang
dipenjara, pembalasan yang pasti untuk kesalahan-kesalahan nyata maupun khayalan, dan
menghukum orang-orang yang tidak mempercayai agama teroris tersebut. Sejak tahun 1970-an,
dunia dikejutkan dengan terorisme.
Perubahan Terorisme.
Ditinjau dari sisi positifnya, teroris di Eropa Timur dan Uni Soviet telah kehilangan apa
yang menjadi haknya, seperti pekerjaan dan mengikuti pendidikan. Ditinjau dari sisi negatifnya,
beberapa kegiatan teroris telah menghancurkan kejayaan soviet. Kelompok teroris yang dibentuk
berdasarkan suku seperti yang terjadi di Eropa, berjuang untuk kepentingan sukunya termasuk
tanah untuk rakyatnya.
Stabilitas Pemerintahan
Pemerintah dapat dikatakan stabil apabila ia dapat mempertahankan kekuasaannya
sendiri dan jika kebijaksanaan fiskal, moneter dan politik dapat diramalkan dan tidak terkena
perubahan-perubahan radikal dan tiba-tiba. Stabilitas pemerintahan dapat dilakukan melalui dua

3. pendekatan. Pertama sekadar memelihara kemampuan untuk tetap memerintah, atau membuat
kebijaksanaan pemerintah yang stabil dan permanen. Dengan terciptanya kestabilan,
kebijaksanaan pemerintah atau bila ada perubahan secara bertahap, dapat meningkatkan dan
menstabilkan dunia usaha (kegiatan perdagangan dan keuangan).
Instabilitas pemerintah yang tidak stabil adalah kebalikan dari yang stabil; ia tidak dapat
mempertahankan kekuasaannya sendiri atau melakukan perubahan-perubahan kebijaksanaan
yang tiba-tiba, tidak dapat diprediksi dan tiba-tiba.
Kebencian Tradisional
Disini hanya akan diuraikan sedikit tentang kebencian tradisional untuk menggambarkan
dampaknya terhadap dunia usaha dan perdagangan internasional. Kebencian Tradisional adalah
permusuhan yang telah berlangsung lama antara suku, ras, agama, ideologi atau negara.
Asesmen Risiko Suatu Negara (CRA)
Pengaksesan Risiko Negara (CRA). Bank atau bisnis yang memiliki aset atau piutang dari
negara asing, atau mempertimbangkan pinjaman atau investasi di sana, mengevaluasi bahwa
situasi dan kebijaksanaan ekonomi negara itu serta politiknya untuk menentukan berapa banyak
risiko yang ada karena kehilangan aset atau tidak dibayar.Kejadian politik akhir-akhir ini,
mendorong perusahaan internasional untuk mengembangkan CRA.
Bentuk-bentuk Risiko di Suatu Negara
Risiko yang diakibatkan oleh kegiatan politik di suatu negara biasanya berkembang
secara alamiah. Akibat itu antara lain; perang, revolusi dan kudeta. Yang penting bagi dunia
bisnis adalah perubahan yang terjadi dalam pemerintahan. Risiko lainnya yaitu masalah ekonomi
atau keuangan. Masalah keuangan mungkin terjadi defisit pada pertimbangan pembayaran atau
rata-rata inflasi yang tinggi dan penjadwalan kembali pembayaran utang.
Muatan Informasi Dalam CRA
Berbagai informasi termasuk yang disajikan dalam CRA perlu dijadikan bahan
pertimbangan oleh perusahaan dalam memutuskan tingkat risiko di suatu negara. Selain itu, perlu
dipertimbangkan pula sifat usaha perusahaan Jangka waktu investasi, pinjaman atau lainnya yang
berkaitan dengan laba.
Pada umumnya analisa faktor sosial, politik dan ekonomi secara makro maupun mikro
dilaksanakan oleh instansi-instansi/lembaga swasta maupun pemerintah analisa ini memakan
waktu yang cukup lama. Pada saat ini sangat ditekankan pentingnya CRA dan memaksimumkan
pemanfaatannya untuk kemajuan perusahaan. Dalam melakukan analisa ini kadang-kadang
dipengaruhi oleh keinginan manajemen puncak. Selain menggunakan CRA hasil
perusahaan/instansi maupun lembaga lain, hasil analisa CRA oleh perusahaan sendiri perlu
diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya.

4. Pelajaran yang Diperoleh dari Krisis Utang Luar Negeri
Paling tidak ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam analisa CRA. Pertama ,negara-
negara berkembang sangat menentang hal-hal dari luar yang mengejutkan. Kedua , krisis utang
pembangunan telah menunjukkan bahwa kebijaksanaan ekonomi negara penerima pinjaman
dapat berakibat pada kurang mampunya pembayaran hutangnya.Negara-negara yang mengalami
krisis berat.
KEKUATAN HUKUM
Kekuatan hukum yang dihadapi bisnis Internasional sangat rumit karena bisnis
dipengaruhi oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh negara bagian/ daerah,
negara maupun organisasi internasional.
Pemerintah yang stabil dan adanya sistim pengadilan yang baik diperlukan untuk
menjamin lingkungan kondusif bagi pelaku bisnis
SUMBER HUKUM INTERNASIONAL
Treaties (Perjanjian) bilateral dan multilateral.
Treaties :perjanjian antar negara ;disebut juga conventions,convenant,compact atau
protocols
BENTUK HUKUM INTERNASIONAL
Hukum internasional publik: hubungan hukum antar pemerintah,termasuk hubungan
diplomatik, dan segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suatu negara berdaulat
Hukum internasional privat/swasta:hukum transaksi antar individu dan perusahaan yang
melalui batas negara
KEKAYAAN INTELEKTUAL : semua hasil dari penerapan intelektual seseorang
Paten adalah suatu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu suatu produk atau
proses untuk membuat, mengexploitasi, menggunakan dan menjual penemuan atau proses
tersebut .
Nama dagang adalah rancangan dan nama suatu produk yang digunakan oleh para
pedagang atau pabrikan dan biasanya terdaftar secara resmi.
Hak cipta ialah hak yang sah yang diberikan kepada penulis,composer dll.
PERPAJAKAN
Jumlah pajak yang dibayarkan disesuaikan besarnya dengan penghasilan pembayar
pajak serta memperhatikan reprositas berdasarkan perjanjian perpajakan atau tax treaty yang

5. berlaku khususnya bagi wn asing. Tujuan tsb untuk memberi tekanan politik dan ekonomi pada
pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pembuatan peraturan pajak dan
pemungutannya.

6. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) digugat oleh sebuah lembaga terkait penjualan Bank
Mutiara, yang kini bernama J Trust Bank. Sebenarnya siapa sih yang protes itu? Kita mulai dari
perjalanan LPS dalam menjual ex Bank Century tersebut.
Pada 2008 Bank Century resmi diambil alih oleh LPS setelah diputuskan oleh Komite Stabilitas
Sistem Keuangan (KSSK). Saat itu Bank Century dikucurkan Penyertaan Modal Sementara
(PMS). Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan
dan perekonomian nasional secara umum.Mengutip berita detikFinance tanggal 20 November
2008, Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono mengatakan pengalihan bank oleh lembaga
Pemerintah ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keamanan dan kualitas pelayanan bagi
para nasabah.
Tim manajemen baru yang terdiri dari para profesional telah ditunjuk untuk mengelola dan
meningkatkan kinerja bank.Satu tahun berselang pada 2009 Bank Century berubah menjadi Bank
Mutiara. Selain nama, Bank Mutiara juga mengubah model bisnis yakni lebih banyak fokus ke
trade financing dan membiayai multifinance.
Sesuai Undang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang LPS, setelah tiga tahun, LPS wajib
mengumumkan penjualan bank yang ditangani, dalam hal ini Bank Mutiara. Pada November
2008, LPS mengucurkan dana talangan (bail out) yang disebut sebagai penanaman modal
sementara (PMS) sebesar Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. Maka, pada November 2011, bank
yang kini bernama Bank Mutiara itu juga harus terjual.
Ada sejumlah investor yang disebut-sebut berminat untuk membeli Bank Mutiara. Namun tidak
ada yang serius baik lokal maupun asing. Pada 2013 ada sebuah institusi yang mengaku berminat
untuk meminang Bank Mutiara, ialah lembaga keuangan asal Pulau Mauritius, Weston
International Capital Limited (WICL).
Pada Juni 2013, WICL menggembar-gemborkan diri ingin membeli Bank Mutiara. Pada 24 Juni
2013 Weston mengaku telah melakukan penawaran sebesar Rp 6,7 triliun melalui Danareksa
Sekuritas, yang ditunjuk LPS dalam proses divestasi saham.
Weston tak lolos kualifikasi dalam pembelian ex Bank Century itu. Kemudian, LPS dan Bank
Mutiara digugat oleh Weston International Asset Recovery, gugatan berisi permohonan
pengembalian dana sebesar US$ 80 juta atas pembelian Mandatory Convertible Bond atau surat
utang wajib konversi yang dulunya diterbitkan saat Bank Mutiara masih bernama Bank Century.
Pada Mei 2015 Bank Mutiara resmi ganti nama menjadi PT Bank J Trust Indonesia hal ini
karena J Trust Co Ltd Resmi menguasai 99,07% saham di Bank Mutiara.

7. Lalu dalam keterbukaan informasi, Sekretaris Perusahaan Bank J Trust mengungkapkan Weston
telah mendapatkan putusan perkara MCB tersebut di pengadilan Republik Mauritius.
Namun kemudian mereka mengajukan permohonan pelaksanaan putusan di Amerika Serikat
untuk menyita rekening Bank J Trust di New York. Manajemen J Trust menyatakan, bank
mereka bukanlah subjek hukum dalam jurisdiksi di negara itu.Kemudian Weston melakukan
kesalahan, terhadap lembaga peradilan dalan melawan PT Bank Mutiara, pada 2014, pengadilan
Distrik AS melarang seluruh gugatan Weston terhadap J Trust untuk dilanjutkan ke Distrik
Selatan New York hingga Weston bisa mengembalikan ke J Trust sejumlah US$ 3,8 juta.
Bank Mutiara resmi dibeli oleh J Trust sejak 2014 lalu, namun Weston kembali melayangkan
gugatan kepada LPS terkait penjualan ex Bank Century ini. Dilansir dari Asia Sentinel, WICL
menggugat petinggi LPS yang terlibat dalam penjualan Bank Mutiara di Pengadilan Tinggi
Mauritius per tanggal 29 September 2017.
Weston menggugat Anggota Dewan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan, Direktur
Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo yang saat itu menjadi Kepala
Eksekutif LPS dan petinggi PT Bank JTrust Indonesia Tbk Ahmad Fajar selaku Komisaris dan
mantan Direktur Utama Bank JTrust Indonesia.
Weston juga menggugat mantan sekretaris perusahaan Bank Mandiri yang pernah menjadi Dirut
Bank Mutiara, Sukoriyanto Saputro, Direktur Kepatuhan Bank J Trust Indonesia Felix Istiyono
dan petinggi J Trust Co ltd san pejabat J Trust Asia seperti Nobuyoshi Fujisawa dan Shigeyoshi
Asano.Weston menuduh penjualan bank ini adalah palsu, ada hal hal yang disembunyikan oleh
para petinggi LPS tersebut. Weston menuduh ada dugaan pencucian uang, penyuapan dan
pencurian dana nasabah. Weston menggugat dana US$ 410 juta dari LPS.