Dokumen tersebut membahas tentang hukum internasional dan lokal, sumber-sumber hukum internasional seperti perjanjian dan konvensi, sistem hukum seperti hukum Anglo-Saxon dan kontinental, serta kedaulatan negara dan faktor-faktor politik yang mempengaruhi bisnis internasional seperti sikap pemerintah terhadap kedaulatan dan risiko politik.

1. Bisnis Internasional
Tugas Ke-9
Refina Gita Anjani/43117010270
1. Hukum Lokal (Local Law) adalah hukum yang hanya berlaku disuatu daerah tertentu (Hukum
Adat Batak, Minangkabau, Jawa dan sebagainya), atau suatu sistem hukum yang tampak seiring
dengan peningkatan pentingnya hukum negara dan aparatur administrasinya, dimana
pengembangan dan kewenangannya.
Hukum Internasional (International Law) adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas
berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan
hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin
kompleks, pengertian ini kemudian meluas sehingga Hukum Internasional juga mengurusi
struktur dan perilaku organisasi internasional.
SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL
 Pakta (treatis)
 Persetujuan antar Negara bias bilateral dan multilateral
 Konvensi
 Perjanjian
 Persetujuan atau protocol
2. Sistem Hukum
 Hukum Anglo Saxon
Hukum Anglo-Saxon (common law) adalah fondasi sistem hukum di Inggris dan
bekas koloni-koloninya termasuk AS, Kanada, Australia, India, Selandia Baru, Barbados,
Saint Kitts, dan Nevis, dan Malaysia. Hukum Anglo-Saxon didasarkan pada kebijakan
kumulatif putusan-putusan para hakim tentang masing-masing perkara sepanjang
sejarah.
 Hukum Kontinental
Hukum Kontinental (civil law) didasarkan pada suatu kodifikasi atau daftar
lengkap tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Salah satu
perbedaan penting antara hukum Anglo-Saxon dan hukum continental tampak jelas
dalam peran hakim dan pengacara.
 Hukum Agama
Hukum Agama didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diciptakan secara
resmi yang mengatur iman dan praktik suatu agama tertentu. Suatu negara yang
menerapkan hukum agama untuk tindakan perdata dan pidana disebut teokrasi.
 Hukum Birokratis
Sistem hukum dinegara-negaara komunis dan kediktatoran sering digambarkan
sebagai hukum birokratis. Hukum Birokratis adalah apa saja yang dikatakan para
birokrat, tanpa mempedulikan hukum formal negara tersebut.

2. 3. Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan,
masyarakat, atau atas diri sendiri terdapat penganut dalam dua teori yaitu berdasarkan pemberian
dari Tuhan atau Masyarakat .
Aktifitas pemasaran global mengambil tempat dalam lingkungan politik institusi pemerintah,
partai politik, dan organisasi melalui orang-orang dan aturan negara dengan menggunakan
kekuatan. Setiap perusahaan yang menjalankan bisnis di luar negara asalnya harus hati-hati
mempelajari struktur pemerintahan di negara yang menjadi sasarannya dan menganalisis isu-isu
yang menyolok yang timbul dari lingkungan politik. Hal ini termasuk sikap pihak pemerintah
terhadap kedaulatan, risiko politik, pajak, ancaman pencairan saham. dan penyitaan.
DAFTAR PUSTAKA :

3. https://navilahasma.wordpress.com/2015/04/03/hukum-lokal-intenasional/ ( diakses pada 16 Mei 2019,
pukul 12.30)
http://www.negarahukum.com/hukum/sumber-sumber-hukum-internasional.html ( diakses pada 16 Mei
2019, pukul 12.30)
https://www.terkreatif.com/2017/03/bisnis-internasional-kekuatan-hukum.html ( diakses pada 16 Mei
2019, pukul 12.45)
http://meindadewinta.blogspot.com/2011/10/kekuatan-hukum-teknologi-dan-politik.html ( diakses pada
16 Mei 2019, pukul 12.45)
http://tugas-kuliah-mangement.blogspot.com/2013/10/pemasaran-internasional-1.html ( diakses pada 16
Mei 2019, pukul 13.00)