Dokumen tersebut membahas peran pelaku usaha dalam perbaikan tata kelola batubara di Indonesia, tantangan yang dihadapi seperti volatilitas harga dan ketidakpastian hukum, serta inisiatif untuk meningkatkan tata kelola seperti EITI dan GRI. Hendra Sinadia dari APBI menjelaskan prinsip-prinsip tata kelola pertambangan yang baik dan karakteristik industri pertambangan.

1. Hendra Sinadia
Deputi Direktur Eksekutif
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)
Diskusi Publik – Publish What You Pay, Jakarta, 8 Juni 2017Diskusi Publik – Publish What You Pay, Jakarta, 8 Juni 2017
Peran Pelaku Usaha Dalam dalam Perbaikan TataPeran Pelaku Usaha Dalam dalam Perbaikan Tata
Kelola Batubara di IndonesiaKelola Batubara di Indonesia

2. “Talking Points”
 Apa peran pelaku usaha dalam perbaikan tata kelola batubara di
Indonesia?
 Bagaimana tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam
melaksanakan regulasi/ketentuan di bidang pengusahaan
batubara, dan dalam menjalankan good mining practices?
 Apa tantangan, kendala, dan peluang yang dihadapi oleh pelaku
usaha dalam melaksanakan tata pertambangan yang baik?
2

3. Karakteristik Sektor Pertambangan
(Why Mining Sector is Unique)
 A lengthy period of exploration takes place during which there is no revenue
 The amount of capital required during the development and construction phase is relatively greater than in most other
businesses
 Once the mine is built, the capital is captive and not transportable
 Equipment tends to be specialized and is available only from a few manufacturers worldwide, so it must be imported.
 Mines can have long lives and will be subject to regime changes and policy instability
 Revenues are cyclical because commodity prices move up and down more so than is experienced by most other business
 The scale of operations can be very small or very large.
 Large costs will be incurred at the time the project closes (reclamation is required).
 Substantial costs unrelated to production may be incurred, such as investment in community infrastructure or programs
Sources: Mining Royalties, A Global Study of Their Impact on Investors, Government, and Civil Society, World Bank 2006 3

4. Good Mining Practice (GMP) - Tata Kelola Pertambangan yang Baik
(1)
Aspek-aspek dari GMP
 Perizinan
 Teknis Penambangan
 Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
 Lingkungan
 Keterkaitan hulu – hilir
 Pengembangan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan
 Reklamasi
 Persiapan penutupan dan pasca tambang
Sumber: Good Mining Practice – Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar, Suyartono (2003)
4

5. Good Mining Practice (GMP) - Tata Kelola Pertambangan yang Baik
(2)
Ciri-ciri dari GMP
 Penerapan prinsip konservasi dan nilai lindung lingkungan;
 Kepedulian terhadap K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) terutama bagi pekerjanya;
 Menciptakan nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar;
 Kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 Menggunakan standardisasi keteknikan dan teknologi pertambangan yang tepat dalam
aktifitasnya;
 Pengembangan potensi dan kesejahteraan masyarakat setempat terutama dari optimalisasi dan
konversi pemanfaatan mineral;
 Menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pasca tambang (mine closure);
dan
 Memberikan benefit yang memadai bagi investor.
(sumber: Batubara Indonesia - Irwandy Arif (2014)
5

6. Tantangan & Kendala Dalam Pelaksanaan Tata Kelola – (1)
Volatilitas Harga Batubara
(Harga rata-rata periode 2009 – 2015)
6
USD/MT

7. Tantangan & Kendala Dalam Pelaksanaan Tata Kelola – (2)
Volatilitas Harga Batubara
(Pergerakan harga batubara periode Januari – Desember 2016)
USD/MT
7

8. Tantangan & Kendala Dalam Pelaksanaan Tata Kelola – (3)
Aspek Ketidakpastian Hukum
 Pelaksanaan ketentuan kontrak pertambangan
 Perubahan kebijakan/regulasi
 Tumpang tindih peraturan
 Ketidaksinkronan pasal/ketentuan dalam satu peraturan
 Inkonsistensi regulasi lintas sektor
 Ketentuan yang multi interpretatif
8

9. Tantangan & Kendala Dalam Pelaksanaan Tata Kelola – (1)
Aspek Ketidakpastian Hukum
 Pelaksanaan ketentuan kontrak pertambangan
 Perubahan kebijakan/regulasi
 Tumpang tindih peraturan
 Ketidaksinkronan pasal/ketentuan dalam satu peraturan
 Inkonsistensi regulasi lintas sektor
 Ketentuan yang multi interpretatif
9

10. Tantangan & Kendala Dalam Pelaksanaan Tata Kelola – (4)
Faktor-Faktor Penyebab Ketidakpastian Hukum
 Target kenaikan penerimaan negara/daerah
- Perubahan formula tarif PNBP atas penggunaan kawasan hutan
- Pengenaan pajak kendaraan bermotor bagi alat berat
 Penyusunan regulasi yang tidak mempertimbangkan karakteristik
industri pertambangan
- Penggolongan limbah tambang (fly-ash, bottom-ash) sebagai limbah B3 (bahan
berbahaya dan beracun)
10

11. International Council on Mining and Metals (ICMM)
10 Principles
1. Apply ethical business practices and sound systems of corporate governance
and transparency to support sustainable development
2. Integrate sustainable development in corporate strategy and decision-making
processes
3. Respect human rights and the interests, cultures, customs and values of
employees and communities affected by our activities
4. Implement effective risk-management strategies and systems based on sound
science and which account for stakeholder perceptions of risks
5. Pursue continual improvement in health and safety performance with the ultimate
goal of zero harm 11

12. International Council on Mining and Metals (ICMM)
10 Principles
6. Pursue continual improvement in environmental performance issues, such as water
stewardship, energy use and climate change
7. Contribute to the conservation of biodiversity and integrated approaches to land-use
planning
8. Facilitate and support the knowledge-base and systems for responsible design, use, re-
use, recycling and disposal of products containing metals and minerals
9. Pursue continual improvement in social performance and contribute to the social,
economic and institutional development of host countries and communities
10. Proactively engage key stakeholders on sustainable development challenges and
opportunities in an open and transparent manner. Effectively report and independently verify
progress and performance 12

13. ICMM’s Principle 1
Apply ethical business practices and sound systems of corporate governance and
transparency to support sustainable development
 Develop and implement company statements of ethical business principles, and practices
that management is committed to enforcing;
 Implement policies and practices that seek to prevent bribery and corruption;
 Comply with or exceed the requirements of host-country laws and regulations;
 Partner with governments, industry and other stakeholders to achieve appropriate and
effective public policy, laws, regulations and procedures that facilitate the mining, minerals
and metals sector’s contribution to sustainable development within national sustainable
develoment strategies.
13

14. Initiatif Pengembangan Tata Kelola di Sektor Pertambangan
Extractive Industry Transparency Initiative Initiative (EITI) : EITI adalah pedoman yang diikuti oleh
berbagai Negara untuk menjamin adanya transparansi dari pelaporan keuangan yang pada akhirnya akan
memperkuat akuntabilitas serta transparansi dari industri ekstraktif.
Voluntary Principles for Security & Human Rights (VPSHR): asas sukarela untuk HAM dan keamanan
bertujuan untuk memberikan pedoman kepada perusahaan untuk memelihara keamanan dan keselamatan
operasi yang menjamin penghargaan terhadap HAM dan kebebasan hakiki manusia.
Global Reporting Initiative (GRI): proses multi-stakeholder dan institusi independen yang mempunyai misi
untuk mengembangkan serta mendiseminasi Pedoman Pelaporan Pembangunan Berkelanjutan yang diterima
secara global.
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA): UU di Amerika Serikat tentang Praktek Korupsi di Luar Negeri.
Kewajiban etika dan perilakuk bisnis di beberapa perusahaan tambang mewajibkan seluruh karyawan untuk
mengikuti standar etika yang ditetapkan perusahaan dan sejalan dengan hukum yang berlaku, termasuk FCPA.
Setiap karyawan diwajibkan menandatangani kepatuhan terhadap kebijakan tsb.
14

15. Terima KasihAPBI-ICMA
Menara Kuningan Lantai 1 Suite A, M & N
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-7 Kav. 5
Jakarta Selatan 12940
Email: hendra.sinadia@gmail.com
hendra.sinadia@apbi-icma.org
Seluler : (0821) 2536 5869
Website: www.apbi-icma.org
Hendra Sinadia
Deputy Executive Director of APBI - ICMA
Thank you