4. Tugas Utama BSN
• Mengelola Sistem Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian:
– STANDARDISASI (pengembangan, penerapan dan pembinaan SNI)
– PENILAIAN KESESUAIAN (pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan
akreditasi)=> Akreditasi dilakukan oleh KAN (Komite Akreditasi
Nasional) untuk menjamin kesesuaian penerapan standar dan
keberterimaan di tingkat internasional
– METROLOGI (pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran dan
kalibrasi untuk menjaga ketelusurannya di tingkat nasional dan
internasional)
• Memperjuangkan posisi Indonesia di forum TBT
(technical barrier to trade) - WTO bersama K/L
terkait
5. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi,
daya saing nasional, persaingan usaha yang
sehat dan transparan dalam perdagangan,
kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha,
serta kemampuan inovasi teknologi;
Meningkatkan perlindungan kepada konsumen,
pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat
lainnya, serta negara, baik dari aspek
keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun
pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan
efisiensi transaksi perdagangan Barang
dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri
Undang – Undang No. 20 Tahun 2014 Pasal 3
tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan:
7. STANDAR
Dokumen yang memuat ketentuan,
pedoman dan / atau karakteristik
dari suatu kegiatan, proses, sistem
dan/atau produk,
yang dibuat secara konsensus
ditetapkan oleh lembaga
berwenang,
dipergunakan secara umum dan
berulang-ulang untuk memperoleh
tingkat keteraturan yang optimum
ditinjau dari keperluan tertentu.
Definisi Standar
9. PEMBENTUKAN LEMBAGA INTERNASIONAL DI BIDANG STANDAR (2000)
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL
COMMISSION (1906),
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
(1934)
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
STANDARIZATION (1946)
13. • Program Nasional Perumusan SNI (PNPS)
• Pertimbangan penyusunan PNPS :
a. kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian;
b.perlindungan konsumen;
c. kebutuhan pasar;
d.perkembangan Standardisasi internasional;
e.kesepakatan regional dan internasional;
f. kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
g. kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup;
h.kemampuan dan kebutuhan industri dalam
negeri;
i. keyakinan beragama; dan
j. budaya dan kearifan lokal.
Pemrograman
14. • Ketersediaan sumber daya, kepentingan nasional, hasil
penelitian, inovasi, dan/atau pengalaman
• Bila ada standar internasional (SI), SNI dirumuskan
selaras SI melalui
a. adopsi standar internasional
b. modifikasi SI disesuaikan dengan perbedaan iklim,
lingkungan, geologi, geografis, kemampuan
teknologi, dan kondisi spesifik lain
• Untuk kepentingan nasional, SNI dapat dirumuskan tidak
selaras dengan SI.
• membentuk komite teknis terdiri atas :
a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
b. Pelaku Usaha dan/atau asosiasi terkait;
c. konsumen dan/atau asosiasi terkait; dan
d. pakar dan/atau akademisi
Perumusan
(KOMTEK)
15. • melakukan jajak pendapat atas rancangan
SNI (RSNI).
• Rancangan SNI ditetapkan menjadi SNI
dengan Keputusan Kepala BSN.
• SNI dipublikasikan melalui sistem informasi
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
Konsensus
Nasional
(STAKEHOLDER)
Penetapan
SNI
(Ka. BSN)
16. • dilakukan untuk:
a. menjaga kesesuaian SNI terhadap
kepentingan nasional dan
kebutuhan pasar;
b. mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan, inovasi, dan
teknologi;
c. menilai kelayakan dan kekiniannya;
dan
d. menjamin ketersediaan SNI.
• dilakukan melalui kaji ulang SNI,
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun setelah ditetapkan.
Pemeliharaan
SNI
(KOMTEK)
17. SNI 7368:2011, Kompor gas bahan bakar
LPG satu tungku dengan sistem pemantik
Syarat mutu:
1. Material
2. Stabilitas
3. Kekuatan
4. Kemudahan perawatan
5. Keamanan
6. Hubungan komponen
7. Katup gas
8. Pembakar
• Harus tahan panas dan tidak mengalami
perubahan bentuk
• Tidak mengeluarkan aroma atau kondisi yang
membahayakan
• Tidak terjadinya perubahan warna nyala api
menjadi merah
Contoh SNI
18. 8124 -1: Fisis:
Komponen kecil
8124 -1: Mekanis:
kuat tarik, kuat puntir sambungan
leher, kaki, lengan, kuping
8124 -2 : Mudah terbakar:
Bahan utama boneka dacron,
serat, bulu, tekstil,benang.
8124-3: Migrasi unsur tertentu
Dari kandungan logam/unsur
bahan/asesoris/pewarna
SNI IEC 62115:2010: Elektrik
Suara, gerak, menggunakan sumber
elektrik (baterai/charger)
SNI 7617: Azo dan Formaldehid
Daritekstil /serat pakaian
Variasi spesifikasi teknis, menambah
variasi SNI wajibnya
Boneka elektrik :bersuara
bila dipencet kaki,
tangannya dan berjalan
Boneka Tangan
non elektrik
24. Definisi PK
Penilaian kesesuaian adalah
demonstrasi/peragaan bahwa
persyaratan khusus (standar, regulasi
atau spesifikasi teknis) terkait proses,
sistem, personal atau suatu lembaga
telah terpenuhi
Source : ISO/IEC 17000:2004
30. INSPECTION
BODY
SNI ISO/IEC
17020
INSPECTION BODY
ACCREDITATION
PROFICIENCY TESTING
PROVIDER ACCREDITATION
INSPECTION
CERTIFICATE
PROFICIENCY TESTING
PROVIDER CERTIFICATE
Standard
Requirement
Standard
Requirement
SUPPLIERS/INDUSTRIES
KOMITE AKREDITASI NASIONA (KAN) - (ISO/IEC 17011)
Dir. Laboratory and Inspection Body Accreditation
LABORATORY
ACCREDITATION
CALIBRATION
LABORATORY
SNI ISO/IEC
17025
Standard
Metode
Product
CALIBRATION
CERTIFICATE
Standard
Metode
Product
TESTING
CERTIFICATE
Standard
Metode
Product
MEDICAL
CERTIFICATE
PROFICIENCY
TESTING
PROVIDER
SNI ISO/IEC
17043
MEDICAL
LABORATORY
SNI ISO 15189
TESTING
LABORATORY
SNI ISO/IEC
17025
CERTIFIED
REFERENCES
MATERIAL
PRODUCERS
ISO/IEC
Guide 34
CRM
CERTIFICATE
Standard
Requirement
31. SUPPLIERS/INDUSTRIES
PERSONNEL
CERTIFICATION
QMS
CERTIFICATIO
N
PRODUCT
CERTIFICATION
HACCP
CERTIFICATION
SNI ISO/IEC
17065
SNI ISO/IEC
17024 SNI ISO/IEC
17021
EMS
CERTIFICATIO
N
HACCP
CERTIFICATE
EMS
CERTIFICATE
PRODUCT
CERTIFICATE
PERSONNEL
CERTIFICATE
SNI 14001
Standard
Requirement
SNI ISO
9001
Product
Standard
SNI 01-
6729-2002
PERSONNEL
PROFESSION
QMS
CERTIFICATE
ECOLABEL
CERTIFICATIO
N
FOREST
SUSTAINABLE
MANAGEMENT
CERTIFICATE
KAN Guide
801 -2004
SNI 01-
4852-1998
ISO/IEC
17021
ISO/IEC
17065
KAN Guide
901 -2006 SNI ISO/IEC
17065
ORGANIC
CERTIFICATION
TIMBER
LEGALITY
CERTIFICATION
FOREST
SUSTAINABLE
MANAGEMENT
CERTIFICATION
TIMBER
LEGALITY
CERTIFICATE
ORGANIC
CERTIFICATE
ECOLABEL
CERTIFICATE
Permenhut
43 th 2014
Pedirjen
No 5
Permenhut
43 th 2014
Pedirjen
No 5
Information
Security
Management
System Cert.
SNI ISO
22000:2009
SNI ISO/IEC
17021
ISO
IEC27006
SNI ISO/IEC
17021
ISO TS
22003
SNI ISO/IEC
17021
SNI ISO
14065
Greenhouse
Gas/ Gas
Rumah Kaca
Food Safety
Information
Secutrity MS Medical
Devices
SNI ISO/IEC
17021
GHG
CERTIFICATE
Food Safety
Management
System
Certificate
SNI ISO
14064
series
Medical Devices
CERTIFICATE
ISO 13485
SNI
Ekolabel ISO/IEC 27000
KOMITE AKREDITASI NASIONA (KAN) - (ISO/IEC 17011)
Dir. Certification Body Accreditation
32. Bidang Mutu
1. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (SNI ISO/IEC 17021:2011,
ISO/IEC 17021.3:2013, IAF MD 1-5)
2. Lembaga Sertifikasi HACCP (SNI ISO/IEC 17021:2011,
Pedoman BSN 1003, DPLS 05)
3. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan
(SNI ISO/IEC 17021:2011, ISO/TS 22003:2007, DPLS 05)
4. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi
(SNI ISO/IEC 17021:2011, ISO/IEC 27006:2007, DPLS 12)
5. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan
((SNI ISO/IEC 17021:2011, DPLS 11)
33. Bidang Lingkungan
1. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SNI ISO/IEC
17021:2011, ISO/IEC 17021.2:2012, IAF MD 1-5)
2. Lembaga Sertifikasi Ekolabel (Pedoman KAN 800:2004, Pedoman
KAN 801:2004)
3. Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SNI
ISO/IEC 17065:2012, DPLS 13)
4. Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca (ISO
14065:2007, IAF MD 6, DPLS 15, 14064.3:2006, ISO 14066:2011)
5. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi (SNI ISO/IEC
17021:2011, ISO 50003:2014)
34. Bidang Produk
1. Lembaga Sertifikasi Produk (SNI ISO/IEC 17065:2012,
DPLS 04 Rev 2)
2. Lembaga Sertifikasi Personil (SNI ISO/IEC 17024:2012)
3. Lembaga Sertifikasi Organik (Pedoman KAN 901:2006)
4. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (SNI ISO/IEC
17065:2012, DPLS 14)
5. Lembaga Sertifikasi Halal (OIC/SMIIC 2:2011)
35. Bidang Penguji
1. Laboratorium Penguji (SNI ISO/IEC 17025:2008,
syarat dan aturan dari APLAC dan ILAC);
2. Lembaga Penyelenggara Uji Profiensi (SNI ISO/IEC
17043:2010 syarat dan aturan dari APLAC dan
ILAC);
3. Produsen Certified Reference Material (ISO/IEC
Guide 34, syarat dan aturan dari APLAC dan ILAC).
36. Bidang Kalibrasi
1. Laboratorium Kalibrasi (SNI ISO/IEC 17025:2008,
syarat dan aturan dari APLAC dan ILAC);
2. Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran,
keterkaitan dengan National Metrology Institute
(NMI)
37. Bidang Inspeksi
1. Lembaga Inspeksi (SNI ISO/IEC 17020:2012, syarat
dan aturan dari APLAC dan ILAC);
2. Laboratorium Medik (SNI ISO/IEC 15189:2012,
syarat dan aturan dari APLAC dan ILAC)
