Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di indonesia

paper ini menjelaskan dua hal, yaitu 1. ada perbedaan antara ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi. 2. bahwa apabila pilihannya adalah kedaulatan energi, maka diperlukan a. konsistensi dalam pengawalannya, b. kesadaran bersama, bahwa memilih prioritas, itu juga berarti menomor sekiankan yang tidak prioritas. konsekuensinya harus diterima. Pengelolaan gas lebih berdimensi jangka panjang, dgn manajemen yang berbeda di sisi hulu, midstream dan demand side.

  • Login to see the comments

Tata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di indonesia

  1. 1. Tata Kelola Gas Bumi sebagai Perwujudan Kedaulatan Energi di Indonesia Oleh : Sampe L. Purba I. Pengantar Ketahanan energi adalah terpenuhinya ketersediaan (availability), kemampuan untuk membeli (affordability), dan adanya akses (accessibility), serta ramah lingkungan (environment friendly) bagi masyarakat pengguna. Kemandirian energi adalah kemampuan negara dan bangsa untuk memanfaatkan keaneka ragaman energi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Kedaulatan energi adalah hak negara dan bangsa untuk secara mandiri menentukan kebijakan pengelolaan energi untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi. Produksi migas Indonesia dewasa ini telah bergeser dari era dominasi minyak yang mulai menurun (decline), ke era gas yang semakin meningkat. Namun demikian, kecenderungan pengelolaan ekonomi makro Indonesia masih menggunakan paradigma minyak. Hal ini antara lain tergambar pada APBN 2014 yang menggunakan minyak sebagai dasar menghitung penerimaan maupun subsidi. Gas masih lebih diutamakan sebagai sumber penerimaan Negara melalui APBN, dari pada menggunakannya sebagai driver untuk menggerakkan ekonomi domestik. Kekisruhan di awal tahun terkait dengan penyesuaian harga LPG non subsidi yang menyentak sendi kehidupan masyarakat mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya gas telah menjadi faktor penting dan signifikan yang mempengaruhi stabilitas suhu sosial-ekonomipolitik nasional. Dalam Peraturan Menteri ESDM no. 3 tahun 2010 tentang alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dinyatakan bahwa bahwa gas bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan sehingga perlu diatur pemanfaatannya secara berkesinambungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan berorientasi pada asas kemanfaatan yang implementasi kebijakannya ditujukan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional. Pengelolaan gas memiliki dimensi yang tidak sefleksibel mengelola minyak. Hal ini terkait dengan karakteristik pengembangan dan komersialitas gas yang lebih berdimensi jangka panjang, perlunya dukungan infrastruktur yang mendekatkan gas dengan pengguna, manajemen tata kelola dan pemanfaatan dari sisi pemakai (user), serta diversifikasi sumber energi dan penerimaan Negara. Kebijakan pengelolaan energi harus mengubah paradigma penggunaan sumber daya energi sebagai komoditas menjadi modal pembangunan nasional yang berperan sebagai salah satu penggerak transformasi struktur perekonomian pada jangka panjang . Karena itu yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di Indonesia. 1
  2. 2. II. Pokok-pokok Persoalan Identifikasi pokok – pokok persoalan sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut : a. Persebaran Cadangan Gas di stranded remote area Persebaran cadangan gas Indonesia baik yang sedang dalam tahapan pengembangan maupun yang sudah contracted terutama adalah di lokasi-lokasi yang jauh dari pasar/ user dan tidak tersedia infrastruktur yang memadai. Lapangan-lapangan gas giant, seperti dari Tangguh Papua, Lapangan Jangkrik di lepas pantai Kalimantan, Lapangan Masela di perbatasan selatan laut Timor, Natuna D – Alpha di sekitar perairan Laut Cina Selatan adalah masa depan yang menjanjikan. Namun ketidaktersediaan infrastruktur, jauhnya dari pasar dan tidak tersedianya offtaker domestik yang dapat mendemonstrasikan komitmen dan kemampuan nyata untuk memonetisasinya, mengharuskan diperlukan kompromi realistis ekonomis yang bijak untuk pengembangannya. Pengembangan lapangan-lapangan gas memiliki dimensi pelibatan teknologi yang rumit, permodalan yang besar dan jangka panjang, aspek operasional value chain gas yang harus terpadu, offtaker pembeli gas yang kuat, serta memperhatikan aspek geostrategis politik di kancah global. Kompromi realistis yang berdimensi jangka pendek menengah adalah dengan mengutamakan monetisasi aspek komersialnya, sedangkan untuk jangka menengah dan panjang adalah dengan penguatan dan pemberdayaan kapasitas nasional untuk memungkinkan partisipasi dalam seluruh rangkaian value chain gas development secara bertahap, terencana, konsisten dan rasional. KEMENTERIAN ESDM CADANGAN DAN SUMBER DAYA GAS BUMI & SUMBER DAYA CBM SERTA POTENSIAL SHALE GAS ACEH (NAD) 7.08 NATUNA NORTH SUMATRA 1.23 50.27 CENTRAL SUMATRA 9.28 16.65 PAPUA EAST BORNEO SOUTH SUMATRA 2.57 16.03 24.14 CELEBES WEST JAVA 2.98 5.26 MOLUCCAS 15.21 EAST JAVA (Advance Resources Interational, Inc., 2003 processed) GAS RESERVES PROVEN = POTENTIAL = TOTAL = 103.35 TSCF 47.35 TSCF 150.70 TSCF CBM RESOURCES = 453.30 TCF Total CBM Basin = 11 (Advance Resources International, Inc., 2003) Contract Signed up to 2012 : 54 CBM PSCs (As of January 1st 2012) SHALE GAS POTENTIAL  Saat ini Pemerintah sedang melakukan Studi awal Inventarisasi Potensi shale gas di Indonesia 15 2
  3. 3. b. Infrastruktur Gas yang belum memadai Dalam PerMESDM nomor 3 tahun 2010 dinyatakan bahwa kebijakan pemanfaatan gas bumi adalah dengan mempertimbangkan kepentingan umum, kepentingan negara, kebijakan energi nasional, cadangan dan peluang pasar gas bumi, infrastruktur yang tersedia maupun yang dalam perencanaan, keekonomian lapangan dari cadangan migas yang akan dialokasikan. Pemanfaatan gas bumi net dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut : KEMENTERIAN ESDM PRODUKSI DAN PEMANFAATAN GAS BUMI (NET) TAHUN 2013 KPS 7.031 BSCFD 0.982 BSCFD PERTAMINA MMSCFD PROD *) 8.012 BSCFD DOMESTIK 47.5 % DOMESTIK PUPUK KILANG PET. KIMIA KONDENSASI LPG PGN PLN KRAKATAU STEEL INDUSTRI LAIN** CITY GAS LNG DOMESTIK SPBG/BBG PEMAKAIAN SENDIRI SUB TOTAL DOMESTIK EKSPOR FEED KILANG LNG LPG GAS PIPA SUB TOTAL EKSPOR EKSPOR 44.2 % LOSSES *) Status s.d. Juli 2013 (%) 630.7 88.9 74.2 12.1 64.9 699.3 819.5 43.9 680.6 0.22 174.6 1.8 517.9 3,808.5 7.9 1.1 0.9 0.2 0.8 8.7 10.2 0.5 8.5 0.003 2.2 0.02 6.5 47.5 2,596.2 948.2 3,544.4 32.4 0.0 11.8 44.2 659.6 8.2 **) Penyaluran KKKS ke industri selain pengguna PGN Rendahnya absorpsi domestik terutama adalah karena beberapa hal. Absorpsi industri pupuk yang masih rendah, terkait dengan keekonomian harga, alokasi volume yang terbatas, jaringan infrastruktur yang belum memadai dan kepastian jadwal pengembangan lapangan gas dengan pengambilannya. Infrastruktur gas untuk rumah tangga dan transportasi belum memadai. Jaringan Citi gas masih dalam tahap awal. Berhasilnya konversi minyak tanah ke LPG seyogianya dipadukan dengan pembangunan jaringan infrastruktur gas perkotaan dan stasiun LPG di pedesaan. Adapun hal pemanfaatan kelistrikan selain faktor ekonomi dan operasional di sisi supply, adalah karena manfaat arbitrage sumber listrik dari gas yang belum dioptimalkan di sisi demand. 3
  4. 4. “Pipeline distributions and transmission has not been connected and integrated to distributed gas reserves to consumer” Gas Infrastructure in Indonesia (source: IPA Conference & Exhibition, 2012) ”Key gas infrastructure is being built, most notably the Floating Regasification and Storage Unit (FSRU). The availability of FSRU results in Indonesia’s utilizing LNG for domestic use” LNG ARUN ACEH RIAU ISLANDS NORTH SUMATERA LNG BADAK EAST KALIMANTAN CENTRAL SUMATERA Legends : LNG Plant LNG TANGGUH TRAIN 1 & 2 : EXISTING TRAIN 3: PLAN SOUTH SULAWESI LAMPUNG Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) PAPUA LNG SENORO MATINDOK (UNDER CONSTRUCTION) SOUTH SUMATERA WEST JAVA CENTRAL JAVA CENTRAL SULAWESI EAST JAVA MASELA LNG MASELA (PLAN) Existing Pipelines Planned Pipelines 11 ©2012 BPMIGAS. All rights reserved. The information consist in this document is exclusively designed and prepared for BPMIGAS’ purposes only. No part of this publication can be reproduced, stored in an information access system, used in a spreadsheet, or distributed in any format or media – electronic, mechanical, photocopy, recording, or any other form – without the written permission from BPMIGAS c. Tarik menarik kepentingan keuangan jangka pendek yang konkrit dengan kepentingan ekonomi jangka panjang Kepentingan keuangan yang bersifat konkrit dan jangka pendek adalah beban yang diembankan ke sektor migas untuk menopang APBN dari sisi penerimaan. Kementerian pemegang portofolio penanggungjawab keuangan APBN, dan penanggungjawab kestabilan devisa dan neraca pembayaran yang surplus akan lebih memilih harga gas yang tinggi. Pilihan ini juga lebih sejalan dengan kepentingan investor migas (baik asing, perusahaan nasional atau domestik) yang mengutamakan pengembalian investasi, kestabilan dan bonafiditas pembeli gas dan keuntungan yang lebih besar. Pemerintah Daerah pun sangat berkepentingan dengan gas yang dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi untuk menopang APBD dari dana bagi hasil. Di sisi lain, Kementerian yang bertanggungjawab di bidang industri dan pertanian, baik sebagai sumber energi maupun sebagai feedstock dan bahan baku aneka industri dan pupuk lebih menghendaki harga gas yang lebih murah, terjangkau dan tersedia. Kementerian ESDM, SKKMIGAS harus menjaga keseimbangan portofolio kepentingan unit-unit di Pemerintahan (yang tidak selalu searah sinergis), dengan kepentingan investor/ Kontraktor KKS untuk tetap menjaga kegairahan dan kepentingan komersial atas modal yang ditanamkan yang bersaing di tingkat global. 4
  5. 5. Harga Minyak dan Gas Bumi Indonesia 2006 - 2010 OIL priceUS$/bbl GAS price US$/mmbbtu 140 30 ICP 120 Gas Pipa Ekspor 25 Gas Pipa Domestik 100 LNG Ekspor 20 80 15 60 10 40 5 0 0 Jan 2006 Mar Mei Jul Sept Nov Jan 2007 Mar Mei Jul Sept Nov Jan 2008 Mar Mei Jul Sept Nov Jan 2009 Mar Mei Jul Sept Nov Jan 2010 20 ©2010 BPMIGAS. All rights reserved. The information consist in this document is exclusively designed and prepared for BPMIGAS’ purposes only. No part of this publication can be reproduced, stored in an information access system, used 15 in a spreadsheet, or distributed in any format or media – electronic, mechanical, photocopy, recording, or any other form – without the written permission from BPMIGAS d. Pengelolaan demand side yang belum optimal Asumsi dasar RAPBN 2014 menetapkan pertumbuhan ekonomi 6 %. Lifting minyak 870.000 barel/ hari (bph) dan liftings gas 1.240 ribu barel setara minyak per hari. Harga minyak ICP US $ 105/ barel. Total kebutuhan BBM adalah 1,4 juta bph. Pemerintah melalui Pertamina mengimpor minyak mentah 350.000 bph dan produk bbm 400.000 bph. Dalam rencana belanja negara sebesar Rp. 1.842,5 triliun, terdapat subsidi energi sebesar Rp. 282,1 triliun. Jumlah ini jauh lebih besar dari realisasi APBD seluruh Indonesia tahun 2013 untuk belanja modal, barang dan jasa yang hanya Rp. 94 triliun. Ironisnya dalam tahun 2012 diinformasikan bahwa 77% subsidi tidak tepat sasaran. Data dan proyeksi PT. PLN berikut menunjukkan bahwa gas bumi dan LNG belum merupakan sumber bahan bakar utama untuk memproduksi listrik. Sektor Industri adalah penyerap energi terbesar di Indonesia. Adanya 5
  6. 6. disparitas harga yang besar antara energi untuk industri dibanding dengan sektor rumah tangga, akan dapat mengakibatkan tidak berjalannya mekanisme pasar yang efisien. III. Pokok-pokok Penyelesaian Persoalan Untuk mengatasi persoalan-persoalan di atas beberapa hal yang dapat dilakukan adalah a. Mengoptimalkan nilai tambah dari value chain stranded gas. Untuk lapangan-lapangan gas di stranded area yang secara teknis, operasional dan finansial sangat sulit dan beresiko besar, biarlah tetap dalam operatorship Perusahaan multi nasional yang telah berpengalaman dengan mengikutkan mitra nasional untuk apprenticeship dan pembelajaran eksposur global. Posisi dan letak geografis dengan akses pasar akan menjadi pertimbangan dalam alokasi gas. Namun Kapasitas Nasional akan didorong dengan memanfaatkan secara optimal partisipasi pada industri penunjang. Selain itu perusahaan-perusahaan asing seyogianya juga didorong untuk membangun industri penunjangnya di dalam negeri. Pelaku industri nasional harus memperoleh proteksi afirmasi rasional yang memungkinkannya tumbuh, berkembang dan bersaing dengan industri penunjang asing yang terintegrasi dan telah memiliki jaringan yang kuat. Diperlukan sinergitas antara manajemen supply, transportasi dan manajemen demandnya. 6
  7. 7. Manajemen Suplai Gas Nasional • Tujuan: • Membantu keekonomian pengembangan lapangan gas marjinal • Mengimplementasikan DMO gas untuk lapangan-lanpangan yang jauh dari pasar domestik Pasar dengan harga jual tertinggi Pasar domestik Lapangan kecil dan marjinal Gas Suplai Revenue Lapangan besar dan sangat ekonomis Selisih antara harga ekspor dan harga domestik untuk: 1. Volume DMO kontraktor dan 2.sebagian government entitlement Pengembangan lapangan kecil dan marjinal ©2010 BPMIGAS. All rights reserved. The information consist in this document is exclusively designed and prepared for BPMIGAS’ purposes only. No part of this publication can be reproduced, stored in an information access system, used 11 in a spreadsheet, or distributed in any format or media – electronic, mechanical, photocopy, recording, or any other form – without the written permission from BPMIGAS KEMENTERIAN ESDM PROSPEK PROYEK PENGEMBANGAN MIGAS STRATEGIS NA U T NA D LH -A P A Cadangan gas 8,09 TCF Gas Reserve: 46 TCF. Investasi train 3, US $ 12 Milyar Train 1 & 2 telah berproduksi Juni 2009 & Train 3 akhir 2018 Total Investment US$ 41 billion On stream 10 yr after development D NG I O G S NO O E R Gas Reserve 2,8 TCF Total Investment US$ 1,7 billion (upstream) On stream 2015 Oil Reserve: 609 mil bbl CP EU T NG U A GH TA 3 R IN Gas Reserve 9,18 TCF. Total Investment US$ 6,6 billion Max. Production165 MBOPD pada 2014. M SL A EA Total investasi US$ 4,99 billion On stream pada Q2 2018. b. Peningkatan perbaikan infrastruktur Peningkatan perbaikan infrastruktur meliputi tiga hal, yaitu infrastruktur fisik (hard infrastructures), non fisik (regulatory infrastructures) dan institutional infrastructures Perluasan jaringan infrastruktur gas hanya dimungkinkan apabila ada sinergitas antara pembuat kebijakan mulai dari hulu (sumber gas), midstream (pengelola dan pengusahaan jaringan gas), hilir, serta pemberdayaan dan penguatan di sisi buyer (pembeli gas). 7
  8. 8. Penguasaan dominan atas jaringan transmisi dan distribusi gas yang cenderung monopolistis, atau kebijakan open access yang potensial menambah mata rantai inefisiensi harus diminimalkan dengan berbagai aturan dan regulasi yang ketat. Institutional infrastructures meliputi pengaturan domain dan kewenangan yang tegas antara pemegang kebijakan publik, kebijakan bisnis, dan pelaku usaha. c. Konsistensi dalam kebijakan untuk mendorong nilai tambah gas untuk peningkatan produktivitas menuju keunggulan kompetitif. Sesuai dengan arah yang digariskan dalam dokumen MP3EI, seyogianya gas alam sebagai bagian dari sumber daya alam harus lebih difokuskan untuk tujuan ekonomi jangka panjang dibandingkan dengan untuk tujuan jangka pendek. MP3EI : Bertahap, berlanjut, meningkat Perlu Konsistensi dan Perubahan Paradigma PRIVATE AND CONFIDENTIAL 13 1 3 d. Manajemen supply dan demand secara terstruktur Pengelolaan gas pada dasarnya adalah lintas sektoral, lintas lini dan lintas kewenangan. Selain itu, sisi ideal juga harus seimbang dengan sisi komersial, di tengah persaingan yang bersifat lokal, regional dan global. Pertumbuhan ekonomi di satu sisi, dan produksi migas yang menurun secara alamiah, membuat gap/ jurang antara sisi supply dan demand semakin melebar. Mengandalkan migas untuk penerimaan negara dan sebagai sumber energi baik untuk konsumsi, kelistrikan, industri dan transportasi sudah tidak tepat. Karena itu adalah penting untuk mewujudkan diversifikasi sumber daya energi Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 5 tahun 2006 tentang Bauran Energi Nasional. Saat ini minyak masih merupakan porsi terbesar 8
  9. 9. dalam bauran energi (49,7%). Energi terbarukan (EBT) masih sekitar 6%. Sesuai PerPres tersebut, pada tahun 2025, komposisi bauran energi nasional terdiri dari minyak 20%, gas 30%, batu bara 33% dan EBT 17%. Diperlukan Kolaborasi Pemerintah dan swasta dalam bentuk public private partnership (PPP) untuk mengakselerasinya. GAS VALUE CHAIN Supply Management Transportation Infrastructure Management Demand Management FOB CIF LNG Tanker Offshore FSO/FPSO LNG Receiving Terminal LNG Plant LNG Truck Export Production Operation Own Use Metering/ Lifting Pipeline CNG Fertilizer LPG Plant Storage Tank Onshore LPG Ships Electricity LPG Truck Own Use Other Industry KEMENTRIAN & LEMBAGA YANG TERKAIT DENGAN SUPPLY MANAGEMENT KEMENTRIAN & LEMBAGA YANG TERKAIT DENGAN TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE MANAGEMENT KEMENTRIAN & LEMBAGA YANG TERKAIT DENGAN DEMAND MANAGEMENT ESDM KEHUTANAN ESDM PERHUBUNGAN ESDM PERINDUSTRIAN BUMN PEMDA BPMIGAS PEMDA BPMIGAS PERDAGANGAN BPMIGAS PERINDUSTRIAN DALAM NEGERI TNI & POLRI BPH MIGAS PERHUBUNGAN BPHMIGAS PERDAGANGAN KEUANGAN KKKS & PERTAMINA DALAM NEGERI PEMDA DALAM NEGERI PERHUBUNGAN KEHUTANAN LUAR NEGERI KEUANGAN TNI & POLRI LUAR NEGERI TNI & POLRI KELAUTAN KEHUTANAN PERTAMINA ©2010 BPMIGAS. All rights reserved. The information consist in this document is exclusively designed and prepared for BPMIGAS’ purposes only. No part of this publication can be reproduced, stored in an information access system, used KEUANGAN PERTAMINA 4 LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN BUMN in a spreadsheet, or distributed in any format or media – electronic, mechanical, photocopy, recording, or any other form – without the written permission from BPMIGAS IV. Penutup Kedaulatan energi Indonesia adalah sebuah ideal dan pekerjaan besar seluruh komponen bangsa. Keterbatasan sumber daya alam dan pilihan-pilihan yang tersedia mengharuskan kita harus memiliki prioritas. Memilih dan memilah prioritas adalah juga berarti ada sebagian sektor yang tidak terprioritaskan. Untuk mencapai kedaulatan diperlukan pengorbanan. Termasuk didalamnya adalah konsistensi pada suatu garis kebijakan dengan evaluasi yang dinamis. Kedaulatan energi sebagai suatu cita-cita mulia yang harus diperjuangkan lintas periodisasi siklus kepemerintahanan, memerlukan sinergitas dialektif antar semua komponen bangsa baik di Pemerintahan, Komunitas Bisnis, Akademisi dan masyarakat madani dalam semangat yang konstruktif. Untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih – Jakarta, Januari 2014 9

×