Empat masalah utama penanggulangan kanker yaitu dampak sosial, kanker sebagai epidemi global, efektivitas pengobatan, dan upaya pencegahan. Menkes mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan deteksi dini kanker.

1. edisi MARET
Pusat Komunikasi Publik
INFO KITA
Ada 4 masalah utama yang perlu diperhatikan dan
disebarluaskan pada peringatan hari kanker sedunia
tahun 2013 ini, yaitu (1) Dampak sosial dari kanker, (2) Kanker
sebagai global epidemi, (3) Efektifitas pengobatan kanker
dan, (4) Upaya meningkatkan pencegahan kanker. Dampak
sosial kanker terkait pembiayaan pengobatan yang tinggi
yang dapat mengganggu perekonomian keluarga, bangsa
dan Negara. Kanker sebagai global epidemi berarti kanker
telah menjadi masalah dunia karena jumlah penderita kanker
terus meningkat demikian pula kematiannya.
Demikian penjelasan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi,
Sp.A, MPH, saat membuka seminar sehari dalam rangka
memperingati Hari Kanker Sedunia 2013, di Kemenkes RI
(21/2).
Masalah efektifitas pengobatan contohnya akhir-akhir ini
banyak sekali tawaran pengobatan alternatif untuk kanker
di masyarakat. Kita perlu mengevaluasi efektifitasnya, dan
meneliti dampak lain yang dapat ditimbulkan, kata Menkes.
Di lain pihak, fasilitas diagnosis dan pengobatan kanker yang
memadai di Indonesia perlu ditingkatkan. Deteksi dini kanker
perlu ditingkatkan cakupannya dan perlu disebarluaskan
bahwa kanker adalah penyakit yang dapat diobati secara
medis, apalagi jika ditemukan pada fase dini. Meskipun
dapat diobati tentunya akan lebih baik jika tidak menderita
kanker. Kesadaran masyarakat bahwa kanker dapat dicegah
perlu terus ditingkatkan. Upaya pencegahan dilakukan
melalui pencegahan faktor risiko seperti tidak merokok dan
berperilaku hidup sehat, tambah Menkes.
Menkes berharap kepada ibu-ibu Dharma wanita dan
seluruh peserta seminar untuk ikut berperan serta dalam
menyebarluaskan informasi tentang pentingnya pencegahan
kanker melalui gaya hidup sehat, serta pentingnya deteksi
dini kanker khususnya kanker leher rahim dengan metode
IVA atau Pap Smear dan kanker payudara melalui metode
CBE (Clinical Breast Examination) oleh petugas kesehatan.
[]
Empat Masalah Penanggulangan Kanker
03
JKN: upaya meningkatkan aksesibilitas &
pelayanan kesehatan
Akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang
komprehensif dan bermutu harus terpenuhi.
Untuk memenuhinya, pelayanan kesehatan di rumah
sakit harus segera diupgrade, dari konvensional
menjadi managed care. Suatu sistem penyelenggaraan
pelayanan kesehatan yang (1) komprehensif dan
menyeimbangkan antara kualitas pelayanan dengan
pembiayaan kesehatan, (2) meliputi upaya promotif
dan preventif, kuratif dan rehabilitatif, serta (3)
menerapkan manajemen pengendalian utilisasi dan
biaya serta program jaga mutu pelayanan kesehatan.
Dengan demikian, pelayanan dan pembiayaan akan
terintegrasi.
Perubahan sistem ini, nantinya akan merubah sistem
fee for service menjadi kapitasi jenjang pelayanan
primer dan paket INA CBGs untuk jenjang pelayanan
sekunder dan tersier. Hal ini akan menuntut institusi
penyedia pelayanan kesehatan lebih efektif dan efisien
dalam melakukan pelayanannya. Kendali mutu dan
kendali biaya yang seimbang akan memacu rumah
sakit untuk memberikan pelayanan yang bermutu
dengan biaya yang terjangkau.
Menyongsong pelaksanaan JKN pada tahun 2014,
Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH,
pada acara Annual Scientific Meeting 2013 dalam
rangka Dies Natalis Fakultas Kedokteran Universitas
Gadjah Mada ke-67, diYogyakarta (2/3). minta
agar seluruh rumah sakit termasuk rumah sakit
pendidikan melakukan langkah-langkah untuk
mendapatkan akreditasi sesuai dengan peraturan
yang berlaku.Terpenuhinya jaminan mutu pelayanan
melalui akreditasi merupakan dasar bagi BPJS untuk
menentukan suatu fasilitas pelayanan kesehatan
memenuhi syarat atau tidak dijadikan mitra dalam
pemberian pelayanan jaminan kesehatan.
Januari 2014 adalah mulai diberlakukannya sistem
pelayanan kesehatan di Indonesia. Saat itu, akan
dilakukan peningkatan cakupan jaminan kesehatan
secara bertahap dan pada tahun 2019 akan terwujud
Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health
Coverage), sesuai amanat Undang-Undang No. 40
tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
dan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), jelas Menkes.
Menurut Menkes, saat ini pemerintah bersama
masyarakat sedang melakukan persiapan pelaksanaan
JKN mencakup, penyiapan regulasi, pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana, sumber daya
termasuk sumber daya manusia dan sosialisasi. Kelak,
dengan terwujudnya jaminan kesehatan semesta,
maka seluruh penduduk Indonesia akan mempunyai
jaminan kesehatan yang berarti dapat memperoleh
pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu
tanpa kendala biaya []
Menurut data World Health Organization (WHO),
saat ini ada 360 juta (5.3%) orang di dunia
mengalami gangguan cacat pendengaran. 328 juta
(91%) diantaranya adalah orang dewasa (183 juta laki-
laki, 145 juta perempuan) dan 32 juta (9%) adalah anak-
anak. Prevalensi gangguan meningkat seiring dengan
pertambahan usia. Prevalensi gangguan pendengaran
pada orang di atas usia 65 tahun bervariasi dari 18
sampai hampir 50% di seluruh dunia.
Permasalahan gangguan pendengaran dapat terjadi
pada setiap orang. Kanak-kanak, remaja, dewasa, dan
orang tua secara umum. Gangguan pendengaran bisa
diakibatkan kebisingan, infeksi, dan sumbatan kotoran
telinga (serumen prop) yang banyak ditemukan
pada anak-anak usia sekolah. Hasil survey cepat yang
dilakukan oleh Profesi Perhati dan Departemen Mata
FKUI di 6 kota di Indonesia, menunjukkan bahwa
prevalensi serumen prop pada anak sekolah cukup
tinggi (30 – 50%). Hal ini tentu akan mengganggu siswa
untuk menyerap pelajaran.
Karenanya, menurut Wamenkes perlu adanya
antisipasi dengan melakukan upaya promotif,
preventif serta pemberian pelayanan kesehatan indera
pendengaran yang optimal sebagai upaya kuratif
dan rehabilitatif terhadap masyarakat. Diperlukan
kerjasama dan kesamaan visi dari berbagai pihak yaitu
dokter, perawat, tenaga kesehatan (asisten audiologi,
audiometris), terapis wicara, pendidik, teknisi, serta
masyarakat.
Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana
Strategi Nasional Penanggulangan Gangguan
Pendengaran dan Ketulian (PGPKT). Salah satu strategi
dalam Renstranas PGPKT adalah penguatan advokasi,
komunikasi, dan sosialisasi upaya penanggulangan
gangguan pendengaran dan ketulian. Upaya sosialisasi
dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga
kesehatan telinga dan pendengaran. Upaya advokasi
dilaksanakan untuk mendapatkan dukungan dari
semua stakeholder dalam penanggulangan gangguan
pendengaran dan ketulian di masyarakat []
Pendengaran Sehat, Hidup Bahagia
Informasi lebih lanjut kunjungi www.sehatnegeriku.com