Downloaded 56 times
Uploaded byYabniel Lit Jingga
Kebijakan kesehatan 2013(1)
Dokumen ini membahas prioritas pembangunan nasional 2013 yang mencakup peningkatan perekonomian, ketahanan pangan, dan peningkatan akses layanan kesehatan. Beberapa isu strategis mencakup peningkatan iklim investasi, perkembangan infrastruktur, serta penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik. Evaluasi capaian pembangunan menunjukkan adanya peningkatan status kesehatan masyarakat, tetapi masih terdapat disparitas antarprovinsi yang perlu diatasi.
More Related Content
Similar to Kebijakan kesehatan 2013(1)
Kebijakan kesehatan 2013(1)
- 2. Outline I. Pendahuluan II. HasilEvaluasi RPJMN III. RKP 2013 IV. Program Strategis V. Penganggaran 2013
- 3. PRIORITAS NASIONAL Energi Lingkungan Hidupdan Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Perekonomian Bidang Kesejahteraan Rakyat TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013 MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Unsur – unsur pokok tema ini adalah: (1) Daya Saing (2) Daya Tahan Ekonomi (resilience) (3) Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat (4) Stabilitas Sosial dan Politik 3
- 4. ISU STRATEGIS NASIONAL •Peningkataniklim investasi dan usaha (Ease of Doing Bussiness) •Percepatan pembangunan infrastruktur : Domestic Connectivity •Meningkatnya pembangunan industri di berbagai Koridor Ekonomi •Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda PENINGKATAN DAYA SAING •Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton •Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi •Peningkatan pembangunan sumber daya manusia •Percepatan pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1-4 •Persiapan pemilu 2014 •Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi •Percepatan pembangunan Minimum Essential Force PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESRA PEMANTAPAN STABILITAS SOSPOL “Pelaksanaan isu strategis bukan hanya pada Kementerian/Lembaga namun harus terpadu dengan Pemerintah Daerah” 4
- 5. PRIORITAS NASIONAL DALAM KERANGKAPEMBANGUNAN NASIONAL MEKANISME EKONOMI (PRO-GROWTH DAN PRO-JOB) MEKANISME EKONOMI (PRO GROWTH DAN PRO JOB) • Stabilitas makro ekonomi • Prioritas 5: Ketahanan Pangan • Prioritas 6: Infrastruktur • Prioritas 7: Iklim Investasi dan Usaha • Prioritas 8: Energi • Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi • Prioritas lainnya: Bidang Perekonomian KERANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL PRO ENVIRONMENT • Prioritas 9: Lingkungan hidup dan bencana PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA • Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; • Prioritas 2: Pendidikan; • Prioritas 3: Kesehatan; PRO RAKYAT JOB PRO POOR DAN PRO(PRO-POOR DAN PRO-JOB) • Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan • Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik; Percepatan: Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Percepatan Pembangunan NTT • Prioritas Lainnya: Bidang Kesejahteraan Rakyat • Prioritas lainnya: Bidang Polhukam
- 6. Pembangunan Kesehatan Kebijakanpembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs. Fokus kebijakan pembangunan kesehatan terutama pada penanggulangan masalah gizi, penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan, pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan, dan peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.
- 7. Kerangka Pikir Prioritas PembangunanKesehatan dalam Perencanaan Pembangunan FOKUS PRIORITAS DIDUKUNG OLEH: PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN HUKUMDAN HAM PEMBANGUNAN SDA - LH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGEMBANGAN IPTEK DLL 1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita yang menjamin continuum of care 2. Perbaikan status gizi masyarakat 3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular,diikuti penyehatan lingkungan 4. Pengembangan sumber daya manusia kesehatan 5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan 6. Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan 7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan 8. Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier PRIORITAS BIDANG Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan SASARAN DAMPAK Peningkat an Umur Harapan Hidup Peningkatan Kualitas SDM (HDI, GDI, NRR) serta Jati Diri dan Karakter Bangsa 7
- 8. KERANGKA PIKIR KEBIJAKANPEMBANGUNAN KESEHATAN Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan UHH AKI Angka Kesakitan Gizi dan KIA Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan SDM Ketersediaan Kesehatan & Mutu Obat Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak SDM/ Tenakes Sarana Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan Biaya AKB SASARAN GIZI Indikator OUTCOME Angka Kematian Pembiayaan Jaminan Kesehatan PemberPelayanan Manajemen dayaan Masy. Kesehatan Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat & Promosi Kes. Sediaan farmasi & Alkes GOAL Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan Litbang Kesehatan Manajemen -Hukum -Data & Sist. Informasi FOKUS PRIORITAS UPAYA INPUT 8
- 9. II.EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN RPJMN2010-2014 : KESEHATAN
- 10. Status Kesehatan (RPJMN 2010-2014) Statuskesehatan masyarakat terus membaik. Indikator Status Kesehatan Masyarakat Umur harapan hidup (tahun) Angka kematian ibu (per 100 ribu kelahiran hidup) Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) Prevalensi kekurangan gizi (persen) Prevalensi anak balita yang pendek (stunting) **) Status Awal Pencapaian Target Target 2014 66,2 70,9 72,0 307 228 *) 118 35 34 *) 24 28,0 17,9 <15,0 36,8 35,6 <32,0 Sumber data: Proyeksi BPS, 2010 dan Riskesdas, 2010 *) Data tahun 2007 (SDKI) **) Stunting (anak balita yang pendek) diukur dengan perbandingan antara tinggi badan berdasarkan umur. 10
- 11. Status Capaian PembangunanKesehatan Akses Pelayanan Kesehatan dan Gizi terus meningkat ditandai antara lain dengan: • Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi 82,2% (2010) • Cakupan kunjungan ibu hamil: K1: 95,26% dan K4: 85,56% (2010) • Cakupan imunisasi dasar lengkap: menjadi 53,8% (2010) • Pemberian Vit A dan Fe : 69,8% dan 92,2% (2010) Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (2005-2010) 82,20 84 80 56 72,41 53,8 52 77,34 74,87 76 72 Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 12-23 bulan tahun 2007 dan 2010 48 72,53 46,2 70,47 44 68 40 64 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Sumber : Susenas (2005-2009), *Riskesdas (2010) Input Utama Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Preventif & Promotif • Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk seluruh Puskesmas • Pemenuhan Tenaga Kesehatan Strategis (Dr, Drg, Perawat dan Bidan) terutama di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) • Perbaikan Akses dan Kualitas Pelayanan Imunisasi, termasuk penyediaan vaksin 2007 2010 Sumber : Riskesdas 2007, Riskesdas 2010 • Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat • Penguatan Kapasitas UKBM melalui Posyandu, Poskesdes • Penyediaan suplemen gizi Kuratif dan Rehabilitatif • Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) • Jaminan Pertolongan Persalinan (Jampersal) • Peningkatan Puskesmas mampu PONED dan Rumah Sakit mampu PONEK • Penyediaan Obat dan Alat Kesehatan UKBM: Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat; PONED: Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar, PONEK: Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Komprehensif
- 12. Lanjutan Capaian PembangunanKesehatan… Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) Sumber: Riskesdas, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011 Status capaian : on track Capaian tertinggi : DIY Capaian terendah : Malut Tantangan Utama : –Masih terjadi disparitas antarprovinsi –Perlu diperhatikan upaya mengurangi disparitas antarkab/kota Persalinan oleh Tenaga Kesehatan DI Yogyakarta Bali Kepulauan Riau DKI Jakarta Kep. Bangka Belitung Jawa Timur Jawa Tengah Aceh Sumatera Utara Riau Sumatera Selatan Sumatera Barat Sulawesi Utara INDONESIA Bengkulu Lampung Kalimantan Timur Nusa Tenggara Barat Kalimantan Selatan Jawa Barat Sulawesi Selatan Kalimantan Barat Banten Nusa Tenggara Timur Sulawesi Barat Jambi Gorontalo Sulawesi Tenggara Papua Kalimantan Tengah Papua Barat Sulawesi Tengah Maluku Maluku Utara 98.6 97.3 97.2 95.8 95.8 94.7 93.8 91.7 87.4 87.3 86.5 86.2 83.6 82.2 81.9 81.2 80.0 79.0 78.8 78.3 76.7 72.6 70.8 64.2 64.1 63.0 62.9 62.5 57.0 56.4 54.3 50.3 48.7 26.6 0 20 40 Sumber: Riskesdas, 2010 60 80 100 120
- 13. Lanjutan Capaian PembangunanKesehatan… Cakupan pelayanan antenatal (kunjungan kehamilan ke empat (K4)) Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Sumber: Riskesdas, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011 Status capaian : on track Capaian tertinggi : Sulut Capaian terendah : Papua Tantangan Utama : –Masih terjadi disparitas antarprovinsi –Perlu diperhatikan upaya mengurangi disparitas antarkab/kota Sumber: Profil Kesehatan, 2010
- 14. Lanjutan Capaian PembangunanKesehatan… Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap *) Sumber: Riskesdas, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011 Ket: *) Data capaian untuk bayi usia 12-23 bulan Status capaian : on track (capaian 2011 melebihi target) Capaian tertinggi : DIY Capaian terendah : Papua Tantangan Utama : Imunisasi Dasar Lengkap DI Yogyakarta Kepulauan Riau Jawa Tengah Bali Jawa Timur Sulawesi Utara Lampung Kalimantan Timur Nusa Tenggara Barat Jambi Kep. Bangka Belitung Kalimantan Tengah Gorontalo INDONESIA DKI Jakarta Kalimantan Selatan Jawa Barat Kalimantan Barat Sulawesi Selatan Banten Sumatera Barat Maluku Bengkulu Maluku Utara Sumatera Selatan Papua Barat Sulawesi Tenggara Riau Aceh Sulawesi Tengah Nusa Tenggara Timur Sumatera Utara Sulawesi Barat Papua –Masih terjadi disparitas antarprovinsi –Perlu diperhatikan upaya mengurangi disparitas antarkab/kota 91.1 74.4 69.0 66.1 66.0 65.5 65.4 64.1 62.6 60.9 60.0 54.8 54.5 53.8 53.2 52.5 52.3 52.1 50.9 48.8 48.1 46.7 46.7 44.8 44.7 39.1 37.5 37.5 37.0 35.4 33.3 33.3 32.1 28.2 0 20 40 Sumber: Riskesdas, 2010 60 80 100
- 15. Lanjutan Capaian PembangunanKesehatan… Cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/S) di Posyandu Cakupan balita ditimbang berat badannya (D/S) di Posyandu Sumber: Profil Kesehatan, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011 Status capaian : on track (capaian 2011 melebihi target) Capaian tertinggi : DIY Capaian terendah : Gorontalo Tantangan Utama : –Masih terjadi disparitas antarprovinsi –Perlu diperhatikan upaya mengurangi disparitas antarkab/kota Sumber: Riskesdas, 2010
- 16. Lanjutan Capaian PembangunanKesehatan… Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk (Annual Parasite Index/API) Sumber: Riskesdas, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011 Status capaian : on track Capaian tertinggi : Papua Barat Capaian terendah : DKI Jakarta Malaria (Annual Parasite Index/API) Papua Barat Nusa Tenggara Timur Papua Maluku Maluku Utara Kep. Bangka Belitung Bengkulu Gorontalo Sulawesi Utara Kalimantan Timur Nusa Tenggara Barat Jambi INDONESIA Sulawesi Tengah Kepulauan Riau Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Lampung Jawa Timur Sulawesi Barat Kalimantan Barat Aceh Sumatera Selatan Sumatera Barat Jawa Barat Sulawesi Selatan Sumatera Utara Riau Sulawesi Tenggara Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Bali DKI Jakarta Tantangan Utama : –Masih terjadi disparitas antarprovinsi –Perlu diperhatikan upaya mengurangi disparitas antarkab/kota 27.66 15.62 9.94 8.94 8.91 7.87 4.36 4.13 3.37 2.04 1.93 1.89 1.85 1.35 1.12 1.06 1.05 0.78 0.71 0.57 0.54 0.48 0.45 0.41 0.36 0.31 0.25 0.23 0.22 0.14 0.08 0.03 0.02 0.00 0 5 10 Sumber: Riskesdas, 2010 15 20 25 30
- 17. Lanjutan Capaian PembangunanKesehatan… Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Sumber: Kemkes, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011 Status capaian : on track (capaian 2011 melebihi target) Capaian tertinggi : DKI Jakarta Capaian terendah : Papua Akses Sanitasi Layak DKI Jakarta DI Yogyakarta Bali Kepulauan Riau Kalimantan Timur Kep. Bangka Belitung Sulawesi Utara Banten Sulawesi Selatan Jawa Tengah Sumatera Utara Jawa Barat INDONESIA Riau Maluku Utara Jawa Timur Jambi Sulawesi Tenggara Kalimantan Selatan Maluku Sulawesi Tengah Nusa Tenggara Barat Papua Barat Gorontalo Kalimantan Barat Aceh Sumatera Selatan Sumatera Barat Lampung Bengkulu Sulawesi Barat Kalimantan Tengah Nusa Tenggara Timur Papua Tantangan Utama : –Masih terjadi disparitas antarprovinsi –Perlu diperhatikan upaya mengurangi disparitas antarkab/kota 84.57 81.85 79.13 72.37 68.37 65.06 64.87 63.78 61.45 57.76 57.10 55.57 55.53 54.27 53.26 52.96 51.98 50.87 48.95 48.28 48.25 47.43 46.91 45.66 45.32 45.17 44.36 44.26 43.85 41.64 41.30 35.14 26.23 23.97 0 20 Sumber: Susenas, 2010 40 60 80 100
- 18. II.b. Status KetersediaanFasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Per Provinsi, 2010 Rasio Tempat Tidur RS Per 100.000 Penduduk Per Provinsi, 2010 Rasio Nasional 68,8 : 100.000 orang Standar Rasio : 1: 1.500 orang atau 67:100.000 orang Indonesia : 1.632 RS Sumber: Profil Kesehatan, 2010 Sumber: Profil Kesehatan, 2010 Status : Rasio TT RS per 100.000 Penduduk telah tercapai, namun masih banyak Provinsi yang berada di bawah rasio rata-rata nasional. 18
- 19. Lanjutan Status KetersediaanFasilitas Kesehatan… Jumlah Puskesmas Per Provinsi, 2010 Peta Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk Indonesia : 9.005 Puskesmas Rasio Tinggi Sumber: Profil Kesehatan, 2010 Rasio Sedang Rasio Rendah
- 20. Lanjutan Status KetersediaanFasilitas Kesehatan… Persentase puskesmas rawat inap yang mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Jumlah Puskesmas Mampu PONED Per Provinsi, 2010 *) Indonesia : 1.579 Puskesmas Jumlah Puskesmas PONED masih dibawah kebutuhan ideal Sumber: Kemkes, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011 Ket. *) Capaian s.d Triwulan III TA 2011 • Standar : minimal terdapat 4 Puskesmas PONED utk Kab/Kota • Ideal : 500 kab/kota x 4 = 2.000 Puskesmas PONED Sumber: Profil Kesehatan, 2010
- 21. Status Ketersediaan TenagaKesehatan Peta Ketersediaan SDM Kesehatan di Puskesmas Perawat Dokter Umum 0-5% blm terisi 5-20% blm terisi 20-30% blm terisi >30 % blm terisi Sumber: Badan PPSDM Kemenkes, Data s.d Desember 2010 Bidan
- 22. KETERSEDIAAN SDM KESEHATANDI DTPK Ketersediaan tenaga kesehatan terus ditingkatkan melalui penempatan tenaga kesehatan, program pegawai tidak tetap (PTT), dan penugasan khusus terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Ketersediaan Tenaga Kesehatan PTT dan Penugasan Khusus di DTPK, 2010 Jenis Tenaga Jumlah (orang) Tenaga kesehatan Status PTT aktif di DTPK Dokter spesialis dan spesialis gigi Dokter Umum Dokter gigi Bidan 32.978 86 3.020 904 28.968 Tenaga Kesehatan Telah Direkrut dan Ditempatkan di DTPK Dokter PTT 699 Dokter gigi PTT 189 Bidan PTT 142 Tenaga kesehatan penugasan khusus 293 Sumber : Kemkes, 2010 22
- 23. III. RKP 2013 (PERPRESNO.54 TAHUN 2012)
- 24. TEMA PEMBANGUNAN TAHUN2013 MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Unsur – unsur pokok tema ini adalah: (1)Daya Saing (2)Daya Tahan Ekonomi (resilience) (3)Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat (4)Stabilitas Sosial dan Politik
- 25. Penguatan RKP 2013 1. 2. 3. 4. EvaluasiGap Pencapaian Sasaran/Target RPJMN 2010-2014, Prioritas Nasional, dan Arahan Presiden Penetapan Isu Strategis, Input dan Keluaran yang terukur Mengakomodasi Rencana Aksi Daerah (Contoh:RAD MDGs dan RAD PG) Sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah dalam Musrenbangnas Mengakomodasi isu strategis daerah Mengakomodasi hasil Raker K/L dengan Daerah Identifikasi lokus untuk kegitan prioritas nasional Penyiapan Profil Provinsi Sinkronisasi Renja K/L dan UPPD 5. Penajaman Kualitas belanja K/L 6. 7. Proporsi Belanja Modal, belanja Barang, Belanja Sosial, Belanja Pegawai Pengalihan Dekon dan TP ke DAK sesuai kewenangan (PP 38/2007) Penajaman Proses Trilateral Meeting
- 26. Mekanisme Koordinasi PenyusunanRKP 2013 MUSRENBANGNAS INPUT ISU STRATEGIS 1. Akses kesehatan dan gizi 2. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 3. Pendayagunaan tenaga kesehatan 4. Jaminan pembiayaan kesehatan 5. Obat dan makanan 6. Pelayanan KB. KELUARAN • Cakupan pelayanan kesehatan • Prevalensi penyakit • Persentase pelayanan kesehatan • Jumlah lulusan tenaga kesehatan • Angka kesakitan • Kegiatan Promotif, kuratif • Sarana dan prasarana • Tenaga • Dana • Obat, vaksin • Pelatihan • Monev/Bimt ek • Pedoman • Sosialisasi • Fasilitasi PUSAT • Dekon • TP • Jamkesma s • Jampersal • BOK DAERAH • APBD • DAK • DAU SINKRONISASI Renja-KL UKPPD 1. Profil Provinsi 2. Profil Kesehatan 3. Riset Fasilitas Kesehatan 4. Profil Dekon-TP 5. Profil Anggaran Kesehatan 6. RAD MDGs 7. RAD PG 8. RPJMD dan RKPD
- 27.
- 28. ISU STRATEGIS PEMBANGUNANKESEHATAN (RKP 2013) 1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak, 2. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan, 3. Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata, 4. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan, 5. Peningkatan ketersediaan , pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri, dan 6. Peningkatan Akses Pelayanan KB Berkualitas yang Merata.
- 29. TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN a)masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas (ditandai dengan masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak dan status gizi masyarakat); b) belum optimalnya upaya pengendalian penyakit (ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular; serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan); c) masih rendahnya profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan; 29
- 30. LANJUTAN PENDAHULUAN... d) masihterbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor informal; e) masih rendahnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat, mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri; dan f) masih rendah dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi, terutama pemakaian kontrasepsi jangka panjang, dan masih tingginya disparitas pelayanan KB antar-wilayah dan sosial ekonomi. 30
- 31. ARAH KEBIJAKAN DANSASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
- 32. FOKUS PEMBANGUNAN PRIORITAS3 Sasaran 1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak: a. Meningkatnya cakupan balita yang ditimbang beratbadannya (D/S) di posyandu menjadi 80% b. Meningkatnya cakupan bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap menjadi 88% c. Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil ke empat (K-4) menjadi 93 % d. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih menjadi 89% e. Meningkatnya puskesmas yang mampu pelayanan obstetri neonatal emergency dasar (PONED) menjadi 90% f. Meningkatnya rumah sakit yang mampu pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif (PONEK) menjadi 95% g. Meningkatnya jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan (BOK) menjadi 9.323 puskesmas 32 32
- 33. FOKUS PEMBANGUNAN PRIORITAS3 Sasaran 2. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan; a. Meningkatnya jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV menjadi 600 ribu orang b. Meningkatnya persentase provinsi yang melakukan pembinaan, pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular menjadi 90% c. Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) menjadi 16 ribu desa 3. Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata a. Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan didaerah bermasalah kesehatan (DBK) menjadi 5.320 tenaga kesehatan b. Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan menjadi 9. 000 orang 33 33
- 34. FOKUS PEMBANGUNAN PRIORITAS3 Sasaran 4. Peningkatnya cakupan pembiayaan kesehatan, yang ditandai dengan: a. Meningkatnya persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas menjadi 90 persen; b. Meningkatnya jumlah tambahan TT Kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan Jamkesmas sebanyak 10.544 unit TT; c. Meningkatnya jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin menjadi 9.323 puskesmas; d. Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melayani program jaminan persalinan (jampersal) menjadi 2.663 fasilitas pelayanan kesehatan 5. Peningkatan jaminan keamanan, khasiat/manfaat mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri a. Meningkatnya persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat menjadi 90% b. Meningkatnya persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan menjadi 37% c. Meningkatnya persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan menjadi 18% 34 34
- 35. FOKUS PEMBANGUNAN PRIORITAS3 Sasaran 6. Peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata. Meningkatnya contraceptive prevalence rate (CPR) menjadi sebesar 63,8%: dan menurunnya unmeet need menjadi sebesar 5,6% dengan sasaran: a. Terlayaninya peserta KB baru sebanyak 7,5 juta, peserta KB baru dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebesar 13,2% dan peserta KB baru pria sebesar 4,6% b. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif dari sasaran sebanyak 28,2 juta menjadi sebanyak 29 juta dan peserta KB aktif dengan MKJP dari sebesar 25,9% menjadi sebesar 26,7% c. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB secara bertahap bagi 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB (4.700 klinik KB) d. Meningkatnya pemahaman remaja dan pasangan usia subur serta keluarga tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan advokasi dan KIE melalui berbagai media e. Menguatnya kapasitas tenaga lini lapangan KB, institusi masyarakat perdesaan/perkotaan (IMP) serta kelembagaan KB didaerah dalam rangka meningkatkan kesertaaan dan kemandirian ber-KB 35 35
- 36. HIGHLIGHT KEGIATAN NO KEGIATAN PRIORITAS UPAYAPREVENTIF DAN PROMOTIF 1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 2. Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal) 3. Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pembinaan Gizi Masyarakat 4. 5. Pengendalian Penyakit Tidak Menular 6. Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM 7. Peningkatan Pembinaan Kesertaan ber-KB jalur pemerintah TARGET 2013 INSTANSI PELAKSANA Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melayani program jampersal 9.323 Kemenkes 2.663 Kemenkes Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan DBK Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) 5.320 Kemenkes 80 Kemenkes Persentase provinsi yang melakukan pembinaan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit tidak menular (surveilans epidemiologi, deteksi dini, KIE, dan penanganan kasus) Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan (dihitung dari 6.500 sarana) 90 Kemenkes 37 BPOM 1.Jumlah peserta KB baru (PB) dan Jumlah Peserta KB aktif (PA) 2.Jumlah peserta KB baru dari keluarga miskin (KPS dan KS-I) yang mendapatkan jaminan ketersediaan kontrasepsi 3.Jumlah peserta KB baru/PB bagi seluruh PUS di 7 provinsi wilayah khusus (Aceh, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Malut), dan untuk pelayanan Baksos dan lain-lain yang mendapatkan jaminan ketersediaan kontrasepsi 4.Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan KB 7,5 juta dan 29,0 juta 3,97 juta akseptor BKKBN SASARAN Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin di sarana kesehatan Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia Meningkatnya pembinaan, kemandirian dan kesertaan KB melalui 23.500 klinik KB (20.203 klinik KB pemerintah) INDIKATOR 36 4,99 juta akseptor 4700
- 37. LANJUTAN... NO KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR SASARAN TARGET 2013 INSTANSI PELAKSANA PersentaseRS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin Jumlah Tempat Tidur Kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan kesehatan 90 Kemenkes 9323 Kemenkes 10.544 Kemenkes Persentase ketersediaan obat dan vaksin 95 Kemenkes 1. Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class) 2. Persentase RS kab/kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 1. Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk 2. Persentase puskesmas yang mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) 3 Kemenkes UPAYA KESEHATAN KURATIF DAN REHABILITATIF 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat 37 95 91 90 Kemenkes
- 38.
- 39. PROGRAM STRATEGIS DALAMPENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DAN MENDUKUNG PENCAPAIAN MDGs 1. JAMKESMAS 2. JAMPERSAL 3. BOK 4. PKH PRESTASI 5. PNPM GENERASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN & MENDUKUNG PENCAPAIAN MDGs 39
- 40. PROGRAM STRATEGIS BIDANGKESEHATAN Jamkesmas: meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta Jamkesmas Jampersal : menjamin akses pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB • BOK : melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan menuju Millennium Development Goals (MDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. 40
- 41.
- 42. Alokasi Anggaran Tahun2013 • Rencana alokasi anggaran tahun 2013 menggunakan baseline RPJMN/ KPJM RKP Tahun 2012 • Perubahan melalui mekanisme inisiatif baru • Katagori inisiatif baru : • Program/outcome/kegiatan/output baru • Penambahan volume target • Percepatan pencapaian target
- 43. Alokasi Kemkes 2007-2013 35,000 29,915 30,000 30,915 27,656 24,869 25,000 20,000 18,754 19,704 20,174 PaguDefinitif Pagu Indikatif 15,000 10,000 5,000 - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- 44. PERKEMBANGAN DANA ALOKASIKHUSUS 2005-2012 PERKEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS 2005-2012 30,000.00 25,232.80 24,819.59 26,115.90 25,000.00 21,202.14 21,133.38 20,000.00 17,094.10 15,000.00 11,569.80 10,000.00 5,000.00 4,014.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PERKEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS BID. KESEHATAN 2005-2012 4500,0 3817,4 4000,0 4017,4 3381,2 3500,0 2829,8 3000,0 3000,8 3005,9 2406,8 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 620,0 500,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 44