Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to PAPARAN DIREKTUR MUTU KEMKES RI.pptx
Similar to PAPARAN DIREKTUR MUTU KEMKES RI.pptx (20)
More from TinoKashara1
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PAPARAN DIREKTUR MUTU KEMKES RI.pptx
- 1. DIREKTUR MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN DRG. FARICHAH HANUM, M.KES BIMTEK ONLINE FKTP TNI AD TA 2020 Jakarta, 12 Oktober 2020 KEBIJAKAN MUTU SELAMA PANDEMI COVID - 19
- 2. ARAH KEBIJAKAN RPJMNBIDANGKESEHATAN 2020-2024 Peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi Percepatan perbaikan gizi masyarakat Peningkatan pengendalian penyakit Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Penguatan Sistem Kesehatan, PengawasanObat dan Makanan Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. STRATEGI RPJMN 2020 - 2024 Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- 3. 3 STRATEGI & SASARAN ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020 - 2024 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta PENYEMPURNAAN SISTEM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PEMERITAH DAN SWASTA 100 100
- 4. 1 2 3 SASARAN meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat. INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN a) Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar sebesar 100% b) Persentase rumah sakit terakreditasi sebesar 100% KEGIATAN 1. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 5.706 FKTP. 2. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 991 fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. 3. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasilitas pelayanan kesehatan lain. 4. Persentase fasyankes melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan sebesar 70%. Sasaran, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan RENSTRA 2020 - 2024
- 5. •Pemerataan Fasyankes dasar dan rujukan yang bermutu melalui intervensi peningkatan mutu Terlaksananya akreditasi fasyankes yang merata •Penyempurnaan sistem akreditasi (Standar dan Instrumen Akreditasi, Sistem Informasi, Penyelenggaraan Survei) SASARAN STRATEGI •Penguatan Sistem Manajemen Mutu (registrasi, lisensi, sertifikasi) Mewujudkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas Bagi Masyarakat STRATEGI PENINGKATAN MUTU 2020 - 2024 Terlaksananya pengukuran mutu pelayanan kesehatan di fasyankes
- 6. INTERVENSI PENINGKATAN MUTU RUMAH SAKIT 6 INDIKATOR MUTU FKTP REGISTRASI & LISENSI SESUAI REGULASI PENILAIAN AKREDITASI TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN Sarana Prasarana Alat Kesehatan Sumber Daya Kesehatan Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Sensitif Obat (SO) Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Kepatuhan Identifikasi Pengguna Layanan Kepatuhan Kebersihan Tangan Kepuasan Pengguna Layanan Kepatuhan Penggunaan APD
- 7. 10 FAKTA KESELAMATAN PASIEN(WHO) 1 dari 10 pasien yang dirawat di RS, cedera akibat insiden keselamatan, 50% dapat dicegah 15% biaya kesehatan terpakai untuk mengatasi kejadian yang tidak diharapkan Pasien cedera merupakan penyebab ke 14 beban penyakit global (TBC & malaria) Penggunaan obat yang tidak aman membahayakan jutaan dan biaya miliaran dolar setiap tahun. Investasi dalam upaya menurunkan insiden keselamatan pasien mengakibatkan penghematan keuangan yang signifikan Penggunaan obat yang tidak aman membahayakan jutaan dan biaya miliaran dolar setiap tahun. HAI’s : 14 dari 100 pasien yang dirawat di rumah sakit. Lebih dari 1 juta pasien paska operasi meninggal akibat komplikasi operasi Ketidak akuratan dan keterlambatan diagnosis, membahayakan pasien Kesalahan administrative merupakan penyebab separuh kesalahan di pelayanan primer
- 8. FAKTATENTANG MUTU LAYANAN KESEHATAN DI DUNIA 01 KESESUAIANDENGAN PANDUANPRAKTIKKLINIS <50% RENDAHNYAMUTU LAYANAN 02 TERDAPAT VARIASI INDIKATOR (ketidakhadiran penyedia Layanan kesehatan 14.3-44.3%, produktivitas harian5.2-17.4 pasien, akurasi diagnostik 34-72.2%, Kesesuaian Panduan Praktik Klinis 22-43.8%). 03 PRAKTIK KLINIS YANG SUB OPTIMAL (FKTP pemerintah dan swasta)
- 9. Isu Strategis Mutu Pelayanan Kesehatan 5. PENGUATAN TATA KELOLA, STRUKTUR ORGANISASI MUTU & SISTEM KESEHATAN LAINNYA 6. KOMITMEN PEMERINTAH PUSAT, DAERAH & PEMANGKU KEBIJAKAN 7. DATA, INDIKATOR, SISTEMINFORMASI & PENGEMBANGAN PEMANFAATANNYA 2. KETERSEDIAAN & KEPATUHAN TERHADAP STANDAR MUTU KLINIS & KESELAMATAN PASIEN 4. PERAN DAN PEMBERDAYAAN PASIEN, KELUARGA DAN MASYARAKAT. 3. BUDAYA MUTU DI FASKES & PROGRAM. 1. AKSES & MUTU PELAYANAN KESEHATAN.
- 10. Universal health coverage (UHC) means that all people have access to the health services they need, when, and where they need them, without financial hardship. It includes the full range of essentials health services, from health promotion to prevention, treatment, rehabilitation and palliative care. UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) Cakupan Kesehatan Semesta (universal health coverage/UHC) seluruh masyarakat memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan, kapan saja dan dimana saja mereka membutuhkannya tanpa kesulitan finansial. Ini mencakup berbagai pelayanan kesehatan esensial Dari pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
- 11. UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) Pentahapan cakupan universal sangat dipengaruhi oleh dukungan politik konsensus penduduk, dan kemampuan keuangan suatu negara. Universal health coverage merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau ( WHO)
- 12. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-109X%2818%2930394-2 Pelayanan kesehatan yang bermutu rendah berbahaya bagi pasien, membuang uang dan waktu. “Without quality, universal health coverage (UHC) remains an empty promise.”
- 13. UU 36 /2009 TENTANG KESEHATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DILAKSANAKAN SECARA BERTANGGUNG JAWAB, AMAN, BERMUTU, SERTA MERATA & NONDISKRIMINATIF (PS 19) PEMERINTAH WAJIB MENETAPKAN STANDAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN (PS 55 AY 1) STANDAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADAAYAT DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH (PS 55 AY 2) PMK 46/2015 PASAL 3 Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi wajib terakreditasi PMK 11/2017 Pasal 5 AYAT 1. SETIAP FASKES WAJIB MENYELENGGARAKA N KESELAMATAN PASIEN Ayat 2. Pembentukan sistem pelayanan yang menerapkan: a. Standar keselamatan pasien b. Sasaran keselamatan pasien c. Tujuh langkah menuju PMK 52 tahun 2019 Pasal 3 (1) Setiap Fasyankes wajib menyelenggarakan K3 di Fasyankes Pasal 11 (4) Penilaian eksternal K3 di Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui akreditasi Fasyankes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. MUTU KESELAMATAN PASIEN K3 di FASYANKES PPI PMK 27 tahun 2017 : Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pelaksanaanPPI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas,klinik, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Pasal 3 (1) Setiap FasilitasPelayanan Kesehatanharus melaksanakanPPI. KEBIJAKAN MUTU, KESELAMATAN PASIEN, PPI & K3
- 15. Tingkat layanan bagi individu dan populasi yang dapat meningkatkan keluaran (outcome) kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan, perkembangan ilmu pengetahuan terkini serta memperhatikan hak dan keterlibatan pasien-masyarakat (Indonesia) (The degree to which health services for individuals and populations increase the likelihood of desired health outcomes and are consistent with current professional knowledge (IOM, 2001) ) Mutu Pelayanan Kesehatan
- 17. PENGUKURAN DAN EVALUASI INDIKATOR MUTU 1. Penetapan Indikator 2. Pengumpulan Data 3. Validasi 4. Analisis 5. Desiminasi & Komunikasi MENILAI APAKAH UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DAPAT MENINGKATKAN KELUARAN PELAYANAN KESEHATAN 01 02 03 04 MEMBERIKAN UMPAN BALIK KEPADA RUMAH SAKIT KEPENTINGAN TRANSPARANSI PUBLIK PEMBELAJARAN PRAKTIK TERBAIK MELALUI KAJI BANDING
- 18. • PENETAPANPANDEMICCOVID- 19 WHO11 MARET2020 • PENETAPANBENCANANON ALAMCOVID-19 SEBAGAI BENCANANASIONAL(13 April 2020) PENETAPANDARURA TKES MASY COVID-19 (31 Maret2021) š Tingginya jumlah kasus Covid 19 š Keterbatasan Sarana dan Prasarana š Tingginya kejadian penularan C 19 pada Nakes š Tertundanya pelayanan essensial risiko paparan virus, kekerasan tekanan kerja, stigma gangguan psikologis& emosional penyakit bahkan kematian TENAGA KESEHATAN tantangan besar & dampak pelayanan kesehatan PANDEMI COVID 19
- 19. REGULASI • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 TentangKesehatan dan Keselamatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. • Peraturan Menteri Kesehatan RINomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. • Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 ttg Pedoman Pencegahan & Pengendalian Covid – 19, edisi 5 • Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi Covid-19 • Desinfeksi Dalam Rangka Pencegahan Penularan COVID-19, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemkes,2020. • Panduan Cara dan Langkah-langkah Disinfeksi Stop Penularan COVID-19 dengan Disinfeksi Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemkes 2020. • Petunjuk Teknis Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) Dalam Menghadapi Wabah COVID-19, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kemkes, 2020. • PedomanPengelolaan Limbah RumahSakit Rujukan, Rumah Sakit Darurat dan Puskesmasyang Menangani Pasien COVID- 19 • Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/ 327/2020 tentang Penetapan COVID-19Akibat Kerja Sebagai PenyakitAkibat Kerja yang Spesifik Pada Pekerjaan Tertentu • Surat EdaranMenteri Kesehatantentang Penyelenggaraan Pelayanan KesehatanMelalui PemanfaatanTeknologi Informasi dan Komunikasi Dalam RangkaPencegahan Penyebaran Coronavirus Disease2019 (COVID-19). • Surat EdaranDirektur Jenderal Pelayanan Kesehatantentang Penguatan PeranPuskesmasdalam UpayaPromotif dan Preventif Penyebaran COVID-19. • Surat Edaran Dirjen Kesehatan Masyarakat tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) untuk Mencegah COVID-19. • Surat EdaranDirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang Kewajiban PelaporanData COVID-19. • Surat EdaranDirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit InfeksiSaluran Pencernaan (PISP)dalam Situasi PandemiCOVID- 19. • KeputusanMenteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1591/2020 Protokol KesehatanDi Fasilitas Pelayanan KesehatanDalam RangkaPencegahan Dan Pengendalian Covid-19) • BukuSakuProtokol TataLaksanaCovid 19 (Kemenkesdengan 5 Profesi) • Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/446 ttg Petunjuk Teknis Klaim PenggantianBiaya Pelayanan Pasien Penyakit EmergingTertentuBagi RS yang Menyelenggarakan Pelayanan COVID- 19
- 20. KR I T E R I A KE SI A PA N FA SYA N KE S (K M K 4 1 3 ) 1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan pelayanan sesuai standar baik untuk pasien Covid maupun non Covid 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan mampu mengatasi lonjakan kasus 3. Terdapat komite / Tim / Koordinator PPI 4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan mampu melakukan skrining terhadap Covid – 19 5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki mekanisme isolasi 6. Terdapat Indikator untuk menunjukkan bahwa system Kesehatan telah siap mengantisipasi AKB
- 21. UMUM • Memastikan sehat • Protokol Kes pada saat perjalanan maupun di lingkungan fasyankes • Hindari Kontak Fisik • PHBS • Protokol Kesehatan di fasilitas Umum • Sarana Protokol Kesehatan KHUSUS • Mematuhi Keewaspadaan standar & Kewaspadaan Transmisi • Anamnesa utk Skrining • Pembersihan Area Kerrja • Saling mengingatkan penerapan protokol Kesehatan & kebijakan PPI • Mematuhi peraturan yang berlaku • Memberikan informasi yang jujur, lengkap & akurat • Menghormati hak pasien, pengunjung & Tenaga yang bekerja di Fasyankes • Mematuhi Rencana Terapi • Kebijakan PPI • Komite / TimPPI • Diklat PPI • Tenaga Epidemiolog • Media Informasi Protokol Kesehatan • SOP Skrining • ABK terhadap kebutuhan & kemampuan • Mengatur jadwal & Comorbid • Pemeriksaan secara berkala + PCR • Alur Khusus, RuangIsolasi & Ruang Intensif • Lonjakan Kebutuhan Pasien Covid-19 • Pencatatan & pelaporan kegiatan Surveilans • Audit • Mengawasi pelaksanaan protokol Kessehatan . PIMPINAN FASYANKE S TENAGA KES & NON PASIE N PENGUNJUNG • Mematuhi peraturan • Tidak boleh berkunjung bila sakit • Selalu menerapkan protokol Kesehatan selama di lingkungan Fasyankes • Menghindari Kontak fisik • Protokol Kesehatan di fasilitas Umum • Sarana Protokol Kesehatan PROTOKOL KESEHATAN DI FASYANKES DALAM PENCEGAHAN PPI PANDEMI COVID 19 (HK.01.07/MENKES/1591/2020 )
- 22. š Penetapan WHOKejadian Pandemik Virus Corona (11 Maret 2020) š Penetapan Pemerintah sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Keppres no11/ 2020, 31 Maret 2020 š Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)Sebagai Bencana Nasional (13 April 2020) GARDA DEPAN, BELAKANG DAN DITENGAH FASYANKES Tantangan & Dampak MEMOTONG RANTAI PENULARAN PENUNDAANAKREDITASI Pembinaan, Monitoring & Evaluasi Persiapan & Penyelenggaraan : Protokol Kesehatan ? PANDEMI COVID 19
- 23. K E B I J A K A N P E N U N D A A N A K R E D I TA S I Surat Dirjen Yankes No. YM.02.02/VI/0839/2020 tgl 15 Maret 2020 Tentang Penundaan Kegiatan Survei dan Pra Survei Akreditasi RS Penundaan survei dan persiapan akreditasi. Perpanjangan masa berlaku sertifikat akreditasi hingga akhir 2020. SE Dirjen Yankes No. HK.02.02/VI/0885/2020 tgl 19 Maret 2020 tentang Pemberitahuan Penangguhan Penyelenggaraan Survei Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama dan Laboratorium SE Dirjen Yankes No. YM.0202/VI/3099/2020 tgl 16 Juli 2020 tentang Penundaan Kegiatan Akreditasi RS SE Menkes 455/2020 tgl 29 Juli 2020 tentang Perizinan, Akreditasi fasyankes & Penetapan RS Pendidikan Pada Masa Covid 19
- 24. AKREDITASI FASYANKES 1 2 Kegiatan persiapan dan survei akreditasi Fasyankesmulai dilakukan setelah status bencana dicabut Fasyankes yang belum dilakukan akreditasi membuat pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya menjaga mutu dan berlaku paling lama 1 tahun sejak bencana dicabut. Fasyankes yang telah memiliki sertifikat akreditasi yang berakhir sebelum dan sesudah bencana maka sertifikat akreditasi masih tetap berlaku selama 1 tahun sejak bencana dicabut. Pimpinan fasyankes membuat pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu. Pernyataan komitmen disampaikan kepada Kemenkes melalui emailpaling lambat 1 bulan sejak SE ditetapkan. 3 4 5 Fasyankes wajib menerapkan standar dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai bagian budaya mutu dan keselamatan pasien.
- 25. KOMITMEN FASYANKES Menjaga dan Melakukan Upaya Peningkatan Mutu 1 Sesuai denga peraturan perundangan 2 Pemenuhan Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3
- 26. TUJUAN PEMANTAUAN &EVALUASI ACUAN KEMKES,DINKES PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA, RUMAH SAKIT, PEMANGKU KEPENTINGAN LAIN FASYANKES MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU
- 28. SISTEM PENINGKATAN MUTU FKTP Konsep Pelaksanaan Akreditasi Klinik menggambarkan tentang Peningkatan mutu Kli nik sebagai sebuah system yang disebut Peningkatan dan Penilaian Mutu Klinik, yang terdiri dari 2 sub yaitu: 1. Peningkatan dan Penilaian Mutu Internal (PPMI) 2. Peningkatan dan Penilaian Mutu Eksternal (PPME) Peningkatan dan Penilaian Mutu Internal (PPMI) merupakan kegiatan sistemik dalam membangun budaya mutu yang difasilitasi oleh Tim Pem bina Mutu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (TPMDK) yang berkoordinasi dengan Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan Provinsi (TPMDP) Peningkatan dan Penilaian Mutu Eksternal (PPME) merupakan kegiatan penilaian mutu melalui akreditasi oleh Tim Peningkatan dan Penilaian Mutu Eksternal (TPPME)
- 29. FASYANKES Pembinaan pra survei Verifikasi Tim PMI-P Tim Validator & Pengemba ngan Standar • Dinas Kesehatan • Surveior • Puskesmas sebagai Percontohan Koordinasi Surveior Yang Berdomisili di Propinsi Tim PME- P Self Assesment Validasi 1 3 2 4 5 6 Rekomendasi : Peningkatan Mutu Internal Puskesmas (PMI-P) : Peningkatan Mutu Eksternal Puskesmas (PME-P) 7 : Koordinasi Pelaksanaan Survei Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota MEKANISME PENYELENGGARAAN SURVEI AKREDITASI FASYANKES (USULAN) Penetapan Status Akreditasi 8
- 30. MEKANISME PEMBINAAN PASCA AKREDITASI Pembinaan Progress tindaklanjut PPS, pengukuran IM dan pelaporan insiden KP Verifikasi Tim PMI-P • Dinas Kesehatan • Surveior • Puskesmas sebagai Percontohan Analisa PPS, Kepatuhan IM, & Pelaporan KP Tim PME-P - Penyusunan & Tindaklanjut PPS - Melaksanakan Pengukuran Indikator Mutu (IM) - Melaksanakan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (KP) 4 3 2 5 1 Rekomendasi Verifikasi tindaklanjut PPS 7 Monev 8 6 Tembusan ke Dinkes Propinsi dan Kab/Kota Penetapan Status Akreditasi & hasil survei FASYANKES Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi : Peningkatan Mutu Internal (PMI) : Peningkatan Mutu Eksternal (PME) : Tembusan : Penetapan
- 31. Standar Akreditasi Klinik (Revisi ) Untuk Klinik Pratama dan Klinik Utama Merupakan gabungan Standard Klinik Puskesmas & Rumah Sakit Lebih Sederhana dan Implementatif Revisi PMK 9 Tahun 2014 Tentang Klinik
- 32. Kepemimpinan dan Manajemen Klinik Layanan Klinik Berorientasi Pasien Manajemen Penunjang Layanan Klinik Peningkatan Mutu Klinik dan Keselamatan Pasien 26 Standar, 499 Elemen Penilaian Tata Kelola Klinik Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Pelayanan Klinik Peserseorangan ------- PMK46/2015 Draft Revisi PROGRESS REVISI STANDAR AKREDITASI KLINIK Per September 2020 23 Standar, 90 Elemen Penilaian.
- 33. TINGKAT KELULUSAN : • Paripurna : 79 (44.13 %) • Utama : 59 (32.96 %) • Madya : 35 (19.55 %) • Dasar : 6 (3.35 %) TREND AKREDITASI KLINIK PRATAMA 1 2 14 179 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2016 2017 2018 2019
- 34. 34 0 5 10 15 20 25 Paripurna Utama Madya Dasar 17 23 15 3 2 56 0 10 20 30 40 50 60 Tahun 2018 Tahun 2019 Data Klinik TNI AD Terakreditasi Progress Tahun Capaian Akreditasi Klinik TNI AD Tahun 2018 : Terakreditasi 2 klinik Tahun 2019 : Terakreditasi 56 klinik Total : 58 Klinik Terakreditasi Paripurna : 17 Klinik Utama : 23 Klinik Madya : 15 Klinik Dasar : 3 Klinik
- 35. PEN UTUP Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak multisektor termasuk pelayanan kesehatan. Fasyankes menghadapi tantangan untuk tetap menjaga dan melakukan upaya Peningkatan Mutu dan memenuhi Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan SE Menkes 455/2020 merupakan diskresi untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien pada masa pandemi Covid-19. Kemenkes dan Dinkes berperan penting dalam Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan fasyankes untuk menjamin mutu & keselamatan pasien.
- 36. TERIMA KASIH
Editor's Notes
- Dengan sistem penjaminan mutu yang baik melalui mekanisme registrasi dan lisensi yang memastikan Rumah Sakit telah kompeten, serta didukung dengan intervensi akreditasi serta pengukuran indicator mutu Rumah sakit, diharapkan terjadi peningkatan budaya mutu di seluruh Rumah Sakit
- Adherence to clinical practice guidelines in eight low- and middle-income countries was below 50% in several instances, resulting in low-quality antenatal and child care and deficient family planning. • The Service Delivery Indicators initiative in seven low- and middle-income countries showed significant variation in provider absenteeism (14.3–44.3%), daily productivity (5.2–17.4 patients), diagnostic accuracy (34–72.2%), and,adherence to clinical guidelines (22–43.8%). • A systematic review of 80 studies showed that suboptimal clinical practice is common in both private and public primary health care facilities in several low and middle-income countries. • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) data from high- and middle-income countries show that 19–53% of women aged 50–69 years did not receive mammography screening, and that 27–73% of older adults (age 65 years and above) did not receive influenza vaccination.
- 1. Akses dan mutu pelayanan kesehatan Selama dekade terakhir, jumlah fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia tenaga kesehatan telah menunjukkan peningkatan yang berarti. Namun demikian, terdapat tantangan terutama untuk distribusi fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Demikian pula dalam ketersediaan sarana dan prasarananya, input fasilitas pelayanan kesehatan masih bervariasi. Terlepas dari jumlah regulasi yang cukup banyak yang mengatur mengenai mutu pelayanan kesehatan, belum tersedia definisi mutu pelayanan kesehatan yang seragam serta dimensi mutunya. Hal ini dapat berimplikasi pada pengukuran mutu yang belum mengarah pada dimensi mutu yang menjadi komitmen program.Berbagai program kesehatan menggunakan indikator berbasis cakupan, namun belum menetapkan mutu dari cakupan tersebut. 2. Ketersediaan dan kepatuhan terhadap standar mutu klinis dan keselamatan pasien Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer maupun rujukan tingkat lanjutan dituntut untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar mutu klinis dan mengutamakan keselamatan pasien. Untuk itu, ketersediaan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran dan Panduan Praktek Klinis yang dapat diakses dengan mudah sangat dibutuhkan untuk implementasinya, agar dapat meminimalkan variasi dalam pemberian layanan ke masyarakat. Implementasi keselamatan pasien-masyarakat telah menjadi dorongan kuat dalam pelayanan di rumah sakit, akan tetapi implementasi di pelayanan kesehatan primer dalam layanan promotif hingga rehabilitatif serta integrasinya dalam melaksanakan program-program kesehatan masih terbatas. Selain itu, belum tersedia sistem pemantauan, evaluasi dan umpan balik kepatuhan penyedia layanan kesehatan dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan sesuai standar minimal yang telah ditetapkan. 3. Budaya mutu di fasilitas kesehatan dan program kesehatan Berbagai upaya peningkatan mutu telah diterapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan yang berbeda dari waktu ke waktu serta belum digerakkan pada seluruh jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Meskipun akreditasi diwajibkan dalam regulasi, akan tetapi belum seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi. Pemahaman akan standar akreditasi masih bervariasi di antara pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, serta akreditasi belum sepenuhnya mendorong budaya mutu di fasilitas pelayanan kesehatan. 4. Peran dan pemberdayaan pasien, keluarga dan masyarakat Pasien, keluarga dan masyarakat merupakan mitra yang perlu dilibatkan dan diberdayakan dalam pelayanan dan program kesehatan. Pemahaman dan sikap pasien, keluarga dan masyarakat terhadap pelayanan dan program kesehatan yang diberikan menjadi esensial untuk keterlibatan dan perannya dalam pengambil keputusan bersama. Namun literasi pasien, keluarga dan masyarakat terhadap kesehatan secara umum dan mutu pelayanan-keselamatan pasien secara spesifik serta keinginan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan akan pelayanan yang diterima masih belum memadai. 5. Penguatan tata kelola, struktur organisasi mutu dan sistem kesehatan lainnya Peran dan tanggung jawab organisasi di pusat dan daerah terkait mutu dan mutu klinis serta antar para pemangku kepentingan (misalnya Kementerian Kesehatan dan jajarannya, BPJS dan lembaga regulasi independen) perlu dipertegas. 6. Komitmen pemerintah pusat, daerah dan pemangku kepentingan Pendanaan untuk upaya peningkatan mutu yang memadai dapat mencegah biaya mutu yang tidak perlu akibat mutu yang rendah atau insiden keselamatan pasien.Akreditasi pelayanan kesehatan yang bersifat wajib belum diikuti dengan komitmen pemerintah daerah yang tinggi. Pada daerah yang mempunyai kapasitas pembiayaan kesehatan yang terbatas, maka alokasi pemerintah pusat menjadi penentu keberlangsungan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Advokasi upaya peningkatan mutu perlu digerakkan oleh berbagai pemangku kepentingan yang terkait termasuk lembaga swadaya masyarakat. 7. Data, indikator, sistem informasi dan pengembangan-pemanfaatannya Saat ini berbagai lembaga mengembangkan indikator mutu yang berbeda dan tidak saling terintegrasi.Situasi ini menimbulkan beban yang cukup tinggi pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan, dengan kapasitas sistem informasi yang bervariasi pula. Data mengenai mutu pelayanan telah diperoleh dari berbagai survei rutin yang dilakukan oleh Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan, lembaga perguruan tinggi dan peneliti, serta pihak penjamin pembiayaan kesehatan. Namun data tersebut belum optimal pemanfaatannya untuk pengambilan keputusan ataupun menunjukkan perkembangan upaya peningkatan mutu secara nasional yang dapat diakses oleh publik. Belum tersedia sistem monitoring evaluasi mutu secara sistematik untuk menunjukkan efektivitas peningkatan mutu.
- Saudara-saudara yang saya banggakan, Melalui Badan Dunia bidang Kesehatan atau WHO, negara anggota telah menyepakati untuk mengimplementasikan Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta bahwa seluruh masyarakat memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan, kapan saja dan dimana saja mereka membutuhkannya tanpa kesulitan finansial. Ini mencakup berbagai pelayanan kesehatan esensial termasuk pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif. Saat ini terdapat salah pengertian akan arti Cakupan Kesehatan Semesta, seakan-akan Cakupan Kesehatan Semesta adalah Cakupan Kepesertaan Semesta sehingga diartikan bila seluruh penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN maka Cakupan Kesehatan Semesta dianggap telah tercapai. Sebenarnya arti Cakupan Kesehatan Semesta telah tercapai, jika seluruh penduduk sudah memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, baik upaya promotif, preventif , deteksi dini, pengobatan, rehabilitatif dan paliatif, tanpa kesulitan finansial. Jadi jauh lebih kompleks dari sekedar kepesertaan JKN. Cakupan UHC means that all individuals and communities receive the health services they need without suffering financial hardship. It includes the full spectrum of essential, quality health services, from health promotion to prevention, treatment, rehabilitation, and palliative care Kesehatan Semesta juga sangat berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs yang mentargetkan bahwa pada tahun 2030 tidak satupun orang yang tidak menikmati hasil pembangunan berkelanjutan atau no one is left behind. Universal health coverage (UHC) means that all people and communities can use the promotive, preventive, curative, rehabilitative and palliative health services they need, of sufficient quality to be effective, while also ensuring that the use of these services does not expose the user to financial hardship
- 4 Dimensi UHC: Seberapa besar prosentase penduduk yang dijamin Seberapa lengkap pelayanan yang dijamin Seberapa besar proporsi cost sharing oleh penduduk Mutu : mutu pelayanan kesehatan
- Universal Health Coverage bertujuan menyediakan jaminan kesehatan dan akses universal terhadap pelayanan kesehatan tanpa adanya kesulitan finansial pada individu, keluarga dan komunitas. Pelayanan kesehatan yang bermutu rendah berbahaya bagi pasien, membuang uang dan waktu. Oleh karena itu, mutu pelayanan sangat penting untuk jaminan kesehatan nasional. Akses terhadap kesehatan yang tidak bermutu dapat dianggap sebagai janji kosong jaminan kesehatan nasional.
- Berdasar SE Menkes tersebut maka fasyankes harus membuat surat komitmen untuk kesinambungan pelayanan. Terdapat 3 komitmen fasyankes yang dapat dipilih salah satu atau lebih dari 1, sesuai kebutuhan fasyankes, yaitu : Komitmen penyelenggaraan/operasional fasyankes, terkait pengurusan izin operasional atau perpanjangan izin. Komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu, terkait dengan akreditasi. Komitmen pemenuhan standar RS Pendidikan
- Di batang tubuh Jaminana
- Tugas Dinas Kesehatan Kab/Kota: Sebagai PMI
- Rekonsiliasi: melakukan pencocokan terhadap hasil PPS, IM dan pelaporan KP