2. 1. SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH
2. MAKSUD DAN TUJUAN RPJMD
3. VISI PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014-2019
4. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (RPJMD BAB II
GAMBARAN UMUM)
5. PERMASALAHAN POKOK KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (RPJMD
BAB IV)
6. MISI RPJMD TERKAIT SKPD DISDUKCAPIL (RPJMD BAB V)
7. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TERKAIT DISDUKCAPIL (RPJMD BAB
VI)
8. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GARUT TERKAIT DISDUKCAPIL (RPJMD BAB VII)
9. RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN KABUPATEN GARUT (DISDUKPIL) RPJMD BAB VIII
10. TARGET CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
KABUPATEN GARUT TAHUN 2015-2019 (RPJMD BAB IX)
2
SISTEMATIKA PAPARAN
3. SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH
DALAM SATU KESATUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
5 TAHUN
PEDOMAN
PEDOMAN DIJABARKAN
DIJABARKAN
20 TAHUN
DIACU
RPJMN RKP
RPJPD
PROV
RPJMD
PROV
RKPD
PROV
RENSTRA
SKPD PROV
RENJA
SKPD PROV
DIACU
DIACUDAN
DISERASIKAN
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
DIJABARKAN
PEDOMAN
1 TAHUN
DIACU
RPJPD
Kab. Garut
RPJMD
Kab Garut
RKPD
Kab. Garut
DIACU
RENSTRA SKPD
Kab. Garut
RENJA
SKPD Kab. Garut
RENSTRA
K/L
RENJA
K/L
PEDOMAN
PEDOMAN
DIACUDAN
DISERASIKAN
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN
RAPBN
RAPBD
PROV
RAPBD
Kab. Garut
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
4. Maksud dan Tujuan RPJMD
• Maksud adalah menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha,
dan lain-lain) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Garut sesuai dengan dengan visi, misi
dan program pembangunan dari Bupati terpilih sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku
pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam
satu pola sikap dan pola tindak.
• Tujuan adalah :
a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu
strategis daerah, sebagai dasar prioritas penangan pembangunan daerah 5 tahun kedepan.
b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar
penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 tahun kedepan.
c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun
2014 sd 2019, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2014 sd
2019 dengan berpedoman pada RPJPD 2005 - 2025;
d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target
indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 sd 2019
e. Menetapkan indikator kinerja Satuan kerja perangkat daerah dan indikator kinerja kepala
daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah daerah periode 2014 sd 2019
4
5. 5
VISI PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2014-2019
“Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bermartabat, Nyaman dan
Sejahtera”
VISI
1. Bermartabat
Memiliki wibawa, harga diri serta diperhitungkan baik
di tingkat daerah, nasional maupun internasional.
2. Nyaman
Memiliki suasana yang tenang dan damai, sehingga
setiap program pembangunan bisa dilaksanakan dengan
optimal dan kondusif.
3. Sejahtera
Hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua
kalangan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan taraf
kehidupan mereka dalam pemenuhan kebutuhannya.
6. Misi
1. Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan
dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima
untuk mewujudkan kehidupan masyarakat
bermartabat dan agamis;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat
berbasis potensi lokal
3. Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai
serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan
pelayanan publik yang profesional dan amanah
serta membangun kehidupan sosial politik yang
demokratis dan berbudaya luhur.
MISI PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014-2019
7. 7
1. Gratis SPP bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA serta beasiswa kuliah bagi putra-putri petani pedagang kecil;
2. Gratis berobat dan Ambulance bagi keluarga miskin;
3. Pemberian insentif bagi RW dan RT, Guru Honorer, Kader Posyandu dan Guru ngaji;
4. 300 milyar untuk Pembangunan Infrastruktur Desa;
5. Subsidi harga pupuk dan benih bagi petani kecil;
6. Bantuan modal bagi usaha perempuan, perbaikan 10.000 rumah rakyat miskin, gratis akte kelahiran;
7. Bantuan sarana prasarana olah raga, seni budaya serta mengembangkan keunggulan pariwisata lokal;
8. Bantuan keuangan bagi masjid dan madrasah diniyah.
8. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
(RPJMD BAB II GAMBARAN UMUM)
No Uraian Jumlah Satuan
1 jumlah penduduk 3.009.552 orang
2 Jumlah Wajib KTP 1.867.461 orang
3 Target Perekaman e-KTP 1.591.739 orang
4 Realisasi Perekaman e-KTP 1.349.435 orang
5 e-KTP jadi yang sudah diterima 1.181.795 keping
6 Sisa e-KTP yang belum di terima 167.84 keping
7 Belum Melaksanakan Perekaman e-KTP 456.453 orang
8 e-KTP Yang terdapat Kesalahan 22.477 keping
Rekapitulasi Capaian Rekaman dan Pendistribusian E-KTP
di Kabupaten Garut tahun 2013
Sumber RPJMD Kabupaten Garut BAB II
9. PERMASALAHAN POKOK KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (RPJMD
BAB IV)
SEBELUM REVIEW SESUDAH REVIEW
1. Penerapan e KTP berbasis
NIK dan kepemilikan KTP
Tunggal.
2. Layanan On Line Di tiap
Kecamatan.
3. Pembuatan Data Base
Kependudukan untuk data
dasar Pembangunan.
4. Penduduk migran belum
terdokumentasi secara baik.
1. Masih terdapat penduduk yang belum melaksanakan perekaman E-KTP
2. Pelayanan kependudukan di tingkat kecamatan masih off line belum
terhubung dengan database dinas
3. Data Base Kependudukan belum terintegrasi / masih tersebar di setiap
kecamatan sehingga memungkinkan data ganda
4. Belum optimalnya Pencatatan proses mutasi kependudukan
5. Gedung dan fasilitas pelayanan belum representatif
6. Peralatan komputer sudah tidak layak pakai (pengadaan sebelum 2007)
7. Kewenangan pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Manusia
pengadministrasi kependudukan di kecamatan terbatas dikarenakan status
kepegawaiannya bukan pegawai disdukcapil
8. Belum adanya pusat terpadu informasi layanan kependudukan
9. Penerbitan KTP el masih terpusat di kabupaten sehingga proses
permohonan dokumen lama
10. Rasio perbandingan SDM pelayanan Dinas dengan kuota pelayanan tidak
ideal sehingga waktu penyelesaian permohonan belum optimal
11. Penyediaan blangko KTP el masih di sedikan oleh pusat sehingga
keterlambatan blanko berdampak terhadap pelayanan
9
10. MISI RPJMD TERKAIT SKPD DISDUKCAPIL (RPJMD BAB V)
MISI 4
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
YANG PROFESIONAL , AMANAH SERTA MEMBANGUN KEHIDUPAN SOSIAL
POLITIK YANG DEMOKRATIS DAN BERBUDAYA LUHUR.
Tujuan Sasaran
Meningkatnya pelayanan publik
yang profesional dan amanah serta
kehidupan sosial politik yang
demokratis dan berbudaya luhur
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah
yang baik dan bersih
2. Meningkatnya kemandirian pemerintahan desa
3. Meningkatnya SDM aparatur yang profesional,
disiplin dan berwibawa
4. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas anggaran
Daerah
5. Meningkatnya pengelolaan asset daerah
6. Meningkatnya suasana aman dan nyaman
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kehidupan
berdemokrasi
11. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TERKAIT DISDUKCAPIL
(RPJMD BAB VI)
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan pelayanan prima dan
kepuasan masyarakat
1. Meningkatkan pelayanan prima dan kepuasan
masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM serta optimalisasi
sistem infromasi pelayanan penanaman modal
dan perjinan
3. Penataan administrasi kependudukan
4. Gratis akte kelahiran
11
12. (RPJMD BAB VII)
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TERKAIT DISDUKCAPIL
12
Sasaran Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kondisi Awal
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintah yang baik
dan bersih
1 Cakupan penerbitan Kartu
Keluarga (KK) 817.697 858.582 860.626 860.728 860.733 860.734 860.734
2 Cakupan penerbitan Kartu
Tanda Penduduk (KTP)
1.735.575 1.822.354 1.826.693 1.826.910 1.826.920 1.826.921 1.826.921
3 Cakupan penerbitan kutipan akta
kelahiran
137.719 144.605 144.949 144.966 144.967 144.967 144.967
Sebelum Review
Sasaran Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kondisi Awal
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintah yang baik
dan bersih
1 Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
B B B B B B B
Sesudah Review
13. RPJMD BAB VIII
RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN GARUT (DISDUKPIL)
Realisasi Target
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi
KinerjaA
wal
RPJMD
(2013)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target
Rp. (jt)
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
1.876 2.257 466 6.745 8.743 9.135
Jumlah
penerbitan Kartu
Keluarga
(lembar)
817.697
125.000 275.000 443.000 543.000 643.000 743.000
Jumlah
penerbitan Kartu
Tanda Penduduk
(lembar)
1.735.575
1.822.354 1.826.693 1.826.910 75.000 78.000 80.000
Jumlah
penerbitan
kutipan akta
kelahiran
137.719
85.000 144.949 144.966 144.967 144.967 144.967
13
Sebelum Review
14. RPJMD BAB VIII
RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN GARUT (DISDUKPIL)
Realisasi Target
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi
KinerjaA
wal
RPJMD
(2013)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target
Rp. (jt)
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
1.876 2.257 466 6.745 8.743 9.135
Jumlah
penerbitan Kartu
Keluarga
(lembar)
817.697
125.000 275.000 443.000 543.000 643.000 743.000
Jumlah
penerbitan Kartu
Tanda Penduduk
(lembar)
1.735.575
1.822.354 1.826.693 1.826.910 75.000 78.000 80.000
Persentase
penyelesaian
penerbitan surat
keterangan
pindah datang
100 100 100 100 100 100
Jumlah
penerbitan
kutipan akta
kelahiran
137.719
85.000 144.949 144.966 144.967 144.967 144.967
Persentase
penyelesaian
penerbitan
Kutipan Akta
Kematian
% 100 100 100 100 100 100
Persentase
Pemeliharaan
Data Base
Kependudukan
% 70 75 80 85 90 95
Persentase
penyelesaian
permohonan
data
kependudukan
% 100 100 100 100 100 100
14
Sesudah Review
15. (RPJMD BAB IX)
TARGET CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN GARUT TAHUN 2015-2019
15
No
Kependudukan dan Catatan
Sipil
SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019 Ket
1
Cakupan penerbitan Kartu
Keluarga (KK)
Lembar 860.626 860.728 860.733 860.734 860.734 Disdukpil
2
Cakupan penerbitan Kartu
Tanda Penduduk (KTP)
Lembar 1.826.693 1.826.910 1.826.920 1.826.921 1.826.921 Disdukpil
3
Cakupan penerbitan kutipan
akta kelahiran
Lembar 144.949 144.966 144.967 144.967 144.967 Disdukpil
Sebelum Review
16. (RPJMD BAB IX)
TARGET CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN GARUT TAHUN 2015-2019
16
BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan 2015 2016 2017 2018 2019
1 Persentase kepala keluarga yang
memiliki Kartu Keluarga (KK)
% 40 60 70 80 90
2 Persentase Penduduk usia >17 atau
sudah menikah yang memiliki Kartu
Tanda Penduduk (KTP)
% 85 88 90 93 95
3 Persentase penduduk yang mempunyai
akta kelahiran
% 85 88 90 93 95
4 Persentase cakupan penertiban akta
kematian % 100 100 100 100 100
5 Persentase Validitas Data
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
% 75 80 85 90 95
6 Persentase pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan oleh SKPD
% 100 100 100 100 100
7 Persentase pelayanan bidang
pendaftaran dan kependudukan 3 in 1
(datang, KK dan KTP)
% - - - 100 100
8 Persentase Pelayanan bidang capil 3 in
1 (akta kelahiran, KK, KIA)
% - - - 100 100
9 Persentase capaian kinerja pelayanan
lainnya (legalisir, surat keterangan
dalam proses akta kelahiran)
% - - 100 100 100
10 Indeks Kepuasan Masyarakat Kategori B B B B B
Sesudah Review
17. KETERANGAN PERUBAHAN INDIKATOR
1. Untuk penerbitan KTP dirubah target karena penetapan targetnya masih
berdasarkan KTP manual. UU No 24/2013 tetang perubahan UU No
23/2006 Tetang Adminduk
2. Berdasarkan Perpes No 112 Tahun 2013 pasal 10 menyatakan bahwa KTP
Non Elektronik (manual) tetap berlaku bagi penduduk yang belum
mendapatkan KTP El paling lambat sampai dengan 31 Desember 2014.
sehingga diperlukan penyesuaian target kepemilikan KTP berdasarkan
KTP el.
17