SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Mewujudkan
Kabupaten Garut yang Bermartabat, Nyaman
dan Sejahtera
1. SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH
2. MAKSUD DAN TUJUAN RPJMD
3. VISI PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014-2019
4. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (RPJMD BAB II
GAMBARAN UMUM)
5. PERMASALAHAN POKOK KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (RPJMD
BAB IV)
6. MISI RPJMD TERKAIT SKPD DISDUKCAPIL (RPJMD BAB V)
7. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TERKAIT DISDUKCAPIL (RPJMD BAB
VI)
8. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GARUT TERKAIT DISDUKCAPIL (RPJMD BAB VII)
9. RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN KABUPATEN GARUT (DISDUKPIL) RPJMD BAB VIII
10. TARGET CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
KABUPATEN GARUT TAHUN 2015-2019 (RPJMD BAB IX)
2
SISTEMATIKA PAPARAN
SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH
DALAM SATU KESATUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
5 TAHUN
PEDOMAN
PEDOMAN DIJABARKAN
DIJABARKAN
20 TAHUN
DIACU
RPJMN RKP
RPJPD
PROV
RPJMD
PROV
RKPD
PROV
RENSTRA
SKPD PROV
RENJA
SKPD PROV
DIACU
DIACUDAN
DISERASIKAN
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
DIJABARKAN
PEDOMAN
1 TAHUN
DIACU
RPJPD
Kab. Garut
RPJMD
Kab Garut
RKPD
Kab. Garut
DIACU
RENSTRA SKPD
Kab. Garut
RENJA
SKPD Kab. Garut
RENSTRA
K/L
RENJA
K/L
PEDOMAN
PEDOMAN
DIACUDAN
DISERASIKAN
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN
RAPBN
RAPBD
PROV
RAPBD
Kab. Garut
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
Maksud dan Tujuan RPJMD
• Maksud adalah menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha,
dan lain-lain) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Garut sesuai dengan dengan visi, misi
dan program pembangunan dari Bupati terpilih sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku
pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam
satu pola sikap dan pola tindak.
• Tujuan adalah :
a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu
strategis daerah, sebagai dasar prioritas penangan pembangunan daerah 5 tahun kedepan.
b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar
penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 tahun kedepan.
c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun
2014 sd 2019, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2014 sd
2019 dengan berpedoman pada RPJPD 2005 - 2025;
d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target
indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 sd 2019
e. Menetapkan indikator kinerja Satuan kerja perangkat daerah dan indikator kinerja kepala
daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah daerah periode 2014 sd 2019
4
5
VISI PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2014-2019
“Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bermartabat, Nyaman dan
Sejahtera”
VISI
1. Bermartabat
Memiliki wibawa, harga diri serta diperhitungkan baik
di tingkat daerah, nasional maupun internasional.
2. Nyaman
Memiliki suasana yang tenang dan damai, sehingga
setiap program pembangunan bisa dilaksanakan dengan
optimal dan kondusif.
3. Sejahtera
Hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua
kalangan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan taraf
kehidupan mereka dalam pemenuhan kebutuhannya.
Misi
1. Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan
dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima
untuk mewujudkan kehidupan masyarakat
bermartabat dan agamis;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat
berbasis potensi lokal
3. Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai
serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan
pelayanan publik yang profesional dan amanah
serta membangun kehidupan sosial politik yang
demokratis dan berbudaya luhur.
MISI PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014-2019
7
1. Gratis SPP bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA serta beasiswa kuliah bagi putra-putri petani pedagang kecil;
2. Gratis berobat dan Ambulance bagi keluarga miskin;
3. Pemberian insentif bagi RW dan RT, Guru Honorer, Kader Posyandu dan Guru ngaji;
4. 300 milyar untuk Pembangunan Infrastruktur Desa;
5. Subsidi harga pupuk dan benih bagi petani kecil;
6. Bantuan modal bagi usaha perempuan, perbaikan 10.000 rumah rakyat miskin, gratis akte kelahiran;
7. Bantuan sarana prasarana olah raga, seni budaya serta mengembangkan keunggulan pariwisata lokal;
8. Bantuan keuangan bagi masjid dan madrasah diniyah.
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
(RPJMD BAB II GAMBARAN UMUM)
No Uraian Jumlah Satuan
1 jumlah penduduk 3.009.552 orang
2 Jumlah Wajib KTP 1.867.461 orang
3 Target Perekaman e-KTP 1.591.739 orang
4 Realisasi Perekaman e-KTP 1.349.435 orang
5 e-KTP jadi yang sudah diterima 1.181.795 keping
6 Sisa e-KTP yang belum di terima 167.84 keping
7 Belum Melaksanakan Perekaman e-KTP 456.453 orang
8 e-KTP Yang terdapat Kesalahan 22.477 keping
Rekapitulasi Capaian Rekaman dan Pendistribusian E-KTP
di Kabupaten Garut tahun 2013
Sumber RPJMD Kabupaten Garut BAB II
PERMASALAHAN POKOK KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (RPJMD
BAB IV)
SEBELUM REVIEW SESUDAH REVIEW
1. Penerapan e KTP berbasis
NIK dan kepemilikan KTP
Tunggal.
2. Layanan On Line Di tiap
Kecamatan.
3. Pembuatan Data Base
Kependudukan untuk data
dasar Pembangunan.
4. Penduduk migran belum
terdokumentasi secara baik.
1. Masih terdapat penduduk yang belum melaksanakan perekaman E-KTP
2. Pelayanan kependudukan di tingkat kecamatan masih off line belum
terhubung dengan database dinas
3. Data Base Kependudukan belum terintegrasi / masih tersebar di setiap
kecamatan sehingga memungkinkan data ganda
4. Belum optimalnya Pencatatan proses mutasi kependudukan
5. Gedung dan fasilitas pelayanan belum representatif
6. Peralatan komputer sudah tidak layak pakai (pengadaan sebelum 2007)
7. Kewenangan pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Manusia
pengadministrasi kependudukan di kecamatan terbatas dikarenakan status
kepegawaiannya bukan pegawai disdukcapil
8. Belum adanya pusat terpadu informasi layanan kependudukan
9. Penerbitan KTP el masih terpusat di kabupaten sehingga proses
permohonan dokumen lama
10. Rasio perbandingan SDM pelayanan Dinas dengan kuota pelayanan tidak
ideal sehingga waktu penyelesaian permohonan belum optimal
11. Penyediaan blangko KTP el masih di sedikan oleh pusat sehingga
keterlambatan blanko berdampak terhadap pelayanan
9
MISI RPJMD TERKAIT SKPD DISDUKCAPIL (RPJMD BAB V)
MISI 4
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
YANG PROFESIONAL , AMANAH SERTA MEMBANGUN KEHIDUPAN SOSIAL
POLITIK YANG DEMOKRATIS DAN BERBUDAYA LUHUR.
Tujuan Sasaran
Meningkatnya pelayanan publik
yang profesional dan amanah serta
kehidupan sosial politik yang
demokratis dan berbudaya luhur
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah
yang baik dan bersih
2. Meningkatnya kemandirian pemerintahan desa
3. Meningkatnya SDM aparatur yang profesional,
disiplin dan berwibawa
4. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas anggaran
Daerah
5. Meningkatnya pengelolaan asset daerah
6. Meningkatnya suasana aman dan nyaman
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kehidupan
berdemokrasi
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TERKAIT DISDUKCAPIL
(RPJMD BAB VI)
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan pelayanan prima dan
kepuasan masyarakat
1. Meningkatkan pelayanan prima dan kepuasan
masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM serta optimalisasi
sistem infromasi pelayanan penanaman modal
dan perjinan
3. Penataan administrasi kependudukan
4. Gratis akte kelahiran
11
(RPJMD BAB VII)
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TERKAIT DISDUKCAPIL
12
Sasaran Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kondisi Awal
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintah yang baik
dan bersih
1 Cakupan penerbitan Kartu
Keluarga (KK) 817.697 858.582 860.626 860.728 860.733 860.734 860.734
2 Cakupan penerbitan Kartu
Tanda Penduduk (KTP)
1.735.575 1.822.354 1.826.693 1.826.910 1.826.920 1.826.921 1.826.921
3 Cakupan penerbitan kutipan akta
kelahiran
137.719 144.605 144.949 144.966 144.967 144.967 144.967
Sebelum Review
Sasaran Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kondisi Awal
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintah yang baik
dan bersih
1 Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
B B B B B B B
Sesudah Review
RPJMD BAB VIII
RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN GARUT (DISDUKPIL)
Realisasi Target
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi
KinerjaA
wal
RPJMD
(2013)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target
Rp. (jt)
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
1.876 2.257 466 6.745 8.743 9.135
Jumlah
penerbitan Kartu
Keluarga
(lembar)
817.697
125.000 275.000 443.000 543.000 643.000 743.000
Jumlah
penerbitan Kartu
Tanda Penduduk
(lembar)
1.735.575
1.822.354 1.826.693 1.826.910 75.000 78.000 80.000
Jumlah
penerbitan
kutipan akta
kelahiran
137.719
85.000 144.949 144.966 144.967 144.967 144.967
13
Sebelum Review
RPJMD BAB VIII
RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN GARUT (DISDUKPIL)
Realisasi Target
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi
KinerjaA
wal
RPJMD
(2013)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target
Rp. (jt)
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
1.876 2.257 466 6.745 8.743 9.135
Jumlah
penerbitan Kartu
Keluarga
(lembar)
817.697
125.000 275.000 443.000 543.000 643.000 743.000
Jumlah
penerbitan Kartu
Tanda Penduduk
(lembar)
1.735.575
1.822.354 1.826.693 1.826.910 75.000 78.000 80.000
Persentase
penyelesaian
penerbitan surat
keterangan
pindah datang
100 100 100 100 100 100
Jumlah
penerbitan
kutipan akta
kelahiran
137.719
85.000 144.949 144.966 144.967 144.967 144.967
Persentase
penyelesaian
penerbitan
Kutipan Akta
Kematian
% 100 100 100 100 100 100
Persentase
Pemeliharaan
Data Base
Kependudukan
% 70 75 80 85 90 95
Persentase
penyelesaian
permohonan
data
kependudukan
% 100 100 100 100 100 100
14
Sesudah Review
(RPJMD BAB IX)
TARGET CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN GARUT TAHUN 2015-2019
15
No
Kependudukan dan Catatan
Sipil
SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019 Ket
1
Cakupan penerbitan Kartu
Keluarga (KK)
Lembar 860.626 860.728 860.733 860.734 860.734 Disdukpil
2
Cakupan penerbitan Kartu
Tanda Penduduk (KTP)
Lembar 1.826.693 1.826.910 1.826.920 1.826.921 1.826.921 Disdukpil
3
Cakupan penerbitan kutipan
akta kelahiran
Lembar 144.949 144.966 144.967 144.967 144.967 Disdukpil
Sebelum Review
(RPJMD BAB IX)
TARGET CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN GARUT TAHUN 2015-2019
16
BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan 2015 2016 2017 2018 2019
1 Persentase kepala keluarga yang
memiliki Kartu Keluarga (KK)
% 40 60 70 80 90
2 Persentase Penduduk usia >17 atau
sudah menikah yang memiliki Kartu
Tanda Penduduk (KTP)
% 85 88 90 93 95
3 Persentase penduduk yang mempunyai
akta kelahiran
% 85 88 90 93 95
4 Persentase cakupan penertiban akta
kematian % 100 100 100 100 100
5 Persentase Validitas Data
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
% 75 80 85 90 95
6 Persentase pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan oleh SKPD
% 100 100 100 100 100
7 Persentase pelayanan bidang
pendaftaran dan kependudukan 3 in 1
(datang, KK dan KTP)
% - - - 100 100
8 Persentase Pelayanan bidang capil 3 in
1 (akta kelahiran, KK, KIA)
% - - - 100 100
9 Persentase capaian kinerja pelayanan
lainnya (legalisir, surat keterangan
dalam proses akta kelahiran)
% - - 100 100 100
10 Indeks Kepuasan Masyarakat Kategori B B B B B
Sesudah Review
KETERANGAN PERUBAHAN INDIKATOR
1. Untuk penerbitan KTP dirubah target karena penetapan targetnya masih
berdasarkan KTP manual. UU No 24/2013 tetang perubahan UU No
23/2006 Tetang Adminduk
2. Berdasarkan Perpes No 112 Tahun 2013 pasal 10 menyatakan bahwa KTP
Non Elektronik (manual) tetap berlaku bagi penduduk yang belum
mendapatkan KTP El paling lambat sampai dengan 31 Desember 2014.
sehingga diperlukan penyesuaian target kepemilikan KTP berdasarkan
KTP el.
17
Mari Kita Wujudkan
Kabupaten Garut yang Bermartabat,
Nyaman dan Sejahtera

More Related Content

What's hot

Renstra rsud 14 juni 2017
Renstra rsud 14 juni 2017Renstra rsud 14 juni 2017
Renstra rsud 14 juni 2017pandirambo900
 
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdes
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdesPerbup 26 th. 2016 sotk pemdes
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdesdermolo
 
Ekspose kepala bappeda tanggamus forgab tanggamus 2016 revisi
Ekspose kepala bappeda tanggamus forgab tanggamus 2016 revisiEkspose kepala bappeda tanggamus forgab tanggamus 2016 revisi
Ekspose kepala bappeda tanggamus forgab tanggamus 2016 revisiferis inzaghi
 
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasianPanduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasianAbdul Kohar
 
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017 Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017 Eka Saputra
 
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialPemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015pandirambo900
 
Permen no81 th 2015 tentang evaluasi perkembangan desa kelurahan
Permen no81 th 2015 tentang evaluasi perkembangan desa kelurahanPermen no81 th 2015 tentang evaluasi perkembangan desa kelurahan
Permen no81 th 2015 tentang evaluasi perkembangan desa kelurahanPajeg Lempung
 
Memori jabatan 2013
Memori jabatan 2013  Memori jabatan 2013
Memori jabatan 2013 Kang Margino
 
Bahan presentasi musrenbang kab aceh tenggara
Bahan presentasi  musrenbang kab aceh tenggaraBahan presentasi  musrenbang kab aceh tenggara
Bahan presentasi musrenbang kab aceh tenggaraanto7
 
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desaPermendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desaAchmad Wahid
 
Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copy
Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copyJuknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copy
Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copyRedis Manik
 
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copy
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copyPedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copy
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copyAsaka Cv
 
Permendagri NO 12 THN 2007 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROF...
Permendagri NO 12 THN 2007 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROF...Permendagri NO 12 THN 2007 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROF...
Permendagri NO 12 THN 2007 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROF...Pekerja Sosial Masyarakat
 
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desadermolo
 
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desadermolo
 
10. permen -nomor_84_tahun_2015_a
10. permen -nomor_84_tahun_2015_a10. permen -nomor_84_tahun_2015_a
10. permen -nomor_84_tahun_2015_adermolo
 

What's hot (18)

Renstra rsud 14 juni 2017
Renstra rsud 14 juni 2017Renstra rsud 14 juni 2017
Renstra rsud 14 juni 2017
 
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdes
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdesPerbup 26 th. 2016 sotk pemdes
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdes
 
Ekspose kepala bappeda tanggamus forgab tanggamus 2016 revisi
Ekspose kepala bappeda tanggamus forgab tanggamus 2016 revisiEkspose kepala bappeda tanggamus forgab tanggamus 2016 revisi
Ekspose kepala bappeda tanggamus forgab tanggamus 2016 revisi
 
Permen no 81 tahun 2015
Permen no 81 tahun 2015Permen no 81 tahun 2015
Permen no 81 tahun 2015
 
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasianPanduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
 
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017 Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
 
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialPemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
 
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
 
Permen no81 th 2015 tentang evaluasi perkembangan desa kelurahan
Permen no81 th 2015 tentang evaluasi perkembangan desa kelurahanPermen no81 th 2015 tentang evaluasi perkembangan desa kelurahan
Permen no81 th 2015 tentang evaluasi perkembangan desa kelurahan
 
Memori jabatan 2013
Memori jabatan 2013  Memori jabatan 2013
Memori jabatan 2013
 
Bahan presentasi musrenbang kab aceh tenggara
Bahan presentasi  musrenbang kab aceh tenggaraBahan presentasi  musrenbang kab aceh tenggara
Bahan presentasi musrenbang kab aceh tenggara
 
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desaPermendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
 
Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copy
Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copyJuknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copy
Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copy
 
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copy
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copyPedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copy
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copy
 
Permendagri NO 12 THN 2007 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROF...
Permendagri NO 12 THN 2007 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROF...Permendagri NO 12 THN 2007 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROF...
Permendagri NO 12 THN 2007 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROF...
 
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
 
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
 
10. permen -nomor_84_tahun_2015_a
10. permen -nomor_84_tahun_2015_a10. permen -nomor_84_tahun_2015_a
10. permen -nomor_84_tahun_2015_a
 

Similar to KabGarutBermartabatNyamanSejahtera

Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021ortalakpppa2022
 
Pembentukan atau pemekaran nagari
Pembentukan atau pemekaran nagariPembentukan atau pemekaran nagari
Pembentukan atau pemekaran nagarivilla erdi
 
PEMBINAAN PKB.pptx
PEMBINAAN  PKB.pptxPEMBINAAN  PKB.pptx
PEMBINAAN PKB.pptxIinnnn
 
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptxRB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptxMarioMario435914
 
STANDART PELAYANAN TAHUN 2022.pdf
STANDART PELAYANAN TAHUN 2022.pdfSTANDART PELAYANAN TAHUN 2022.pdf
STANDART PELAYANAN TAHUN 2022.pdfouyex
 
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH.pdf
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH.pdfHUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH.pdf
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH.pdfIraWati87
 
Simulasi Dinas KP PP PA.docx
Simulasi Dinas KP PP PA.docxSimulasi Dinas KP PP PA.docx
Simulasi Dinas KP PP PA.docxPangeranHelau
 
Paparan presentasi kepala bappeda dalam FKP
Paparan presentasi kepala bappeda dalam FKPPaparan presentasi kepala bappeda dalam FKP
Paparan presentasi kepala bappeda dalam FKPSasmarAurivanHarya
 
SOSIALISASI BKB HIU.pptx
SOSIALISASI BKB HIU.pptxSOSIALISASI BKB HIU.pptx
SOSIALISASI BKB HIU.pptxatikah sari
 
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Pemdes Wlahar Wetan
 
Juknis kec 2016
Juknis kec 2016Juknis kec 2016
Juknis kec 2016Raz Cell
 
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdfARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdfYandryAbun1
 
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerjaBappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerjaKutsiyatinMSi
 
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023ssuser8f1e591
 

Similar to KabGarutBermartabatNyamanSejahtera (20)

Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
 
Renja rumah sakit tahun 2019
Renja rumah sakit tahun 2019Renja rumah sakit tahun 2019
Renja rumah sakit tahun 2019
 
Pembentukan atau pemekaran nagari
Pembentukan atau pemekaran nagariPembentukan atau pemekaran nagari
Pembentukan atau pemekaran nagari
 
PEMBINAAN PKB.pptx
PEMBINAAN  PKB.pptxPEMBINAAN  PKB.pptx
PEMBINAAN PKB.pptx
 
Rkpd kab. sikka 2015
Rkpd kab. sikka 2015Rkpd kab. sikka 2015
Rkpd kab. sikka 2015
 
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptxRB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
 
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptxRB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
 
Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020
Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020
Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020
 
STANDART PELAYANAN TAHUN 2022.pdf
STANDART PELAYANAN TAHUN 2022.pdfSTANDART PELAYANAN TAHUN 2022.pdf
STANDART PELAYANAN TAHUN 2022.pdf
 
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH.pdf
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH.pdfHUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH.pdf
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH.pdf
 
Simulasi Dinas KP PP PA.docx
Simulasi Dinas KP PP PA.docxSimulasi Dinas KP PP PA.docx
Simulasi Dinas KP PP PA.docx
 
RPJPD
RPJPDRPJPD
RPJPD
 
Paparan presentasi kepala bappeda dalam FKP
Paparan presentasi kepala bappeda dalam FKPPaparan presentasi kepala bappeda dalam FKP
Paparan presentasi kepala bappeda dalam FKP
 
SOSIALISASI BKB HIU.pptx
SOSIALISASI BKB HIU.pptxSOSIALISASI BKB HIU.pptx
SOSIALISASI BKB HIU.pptx
 
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
 
Juknis kec 2016
Juknis kec 2016Juknis kec 2016
Juknis kec 2016
 
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdfARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
 
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerjaBappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
 
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
 
Contoh renja rsud
Contoh renja rsudContoh renja rsud
Contoh renja rsud
 

Recently uploaded

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 

Recently uploaded (12)

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 

KabGarutBermartabatNyamanSejahtera

  • 1. Mewujudkan Kabupaten Garut yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera
  • 2. 1. SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH 2. MAKSUD DAN TUJUAN RPJMD 3. VISI PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014-2019 4. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (RPJMD BAB II GAMBARAN UMUM) 5. PERMASALAHAN POKOK KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (RPJMD BAB IV) 6. MISI RPJMD TERKAIT SKPD DISDUKCAPIL (RPJMD BAB V) 7. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TERKAIT DISDUKCAPIL (RPJMD BAB VI) 8. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TERKAIT DISDUKCAPIL (RPJMD BAB VII) 9. RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN GARUT (DISDUKPIL) RPJMD BAB VIII 10. TARGET CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2015-2019 (RPJMD BAB IX) 2 SISTEMATIKA PAPARAN
  • 3. SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH DALAM SATU KESATUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN DIPERHATIKAN PEDOMAN 5 TAHUN PEDOMAN PEDOMAN DIJABARKAN DIJABARKAN 20 TAHUN DIACU RPJMN RKP RPJPD PROV RPJMD PROV RKPD PROV RENSTRA SKPD PROV RENJA SKPD PROV DIACU DIACUDAN DISERASIKAN DIPERHATIKAN PEDOMAN DIJABARKAN PEDOMAN 1 TAHUN DIACU RPJPD Kab. Garut RPJMD Kab Garut RKPD Kab. Garut DIACU RENSTRA SKPD Kab. Garut RENJA SKPD Kab. Garut RENSTRA K/L RENJA K/L PEDOMAN PEDOMAN DIACUDAN DISERASIKAN PEDOMAN DIACU PEDOMAN RAPBN RAPBD PROV RAPBD Kab. Garut PEDOMAN PEDOMAN PEDOMAN
  • 4. Maksud dan Tujuan RPJMD • Maksud adalah menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Garut sesuai dengan dengan visi, misi dan program pembangunan dari Bupati terpilih sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. • Tujuan adalah : a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penangan pembangunan daerah 5 tahun kedepan. b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 tahun kedepan. c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014 sd 2019, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2014 sd 2019 dengan berpedoman pada RPJPD 2005 - 2025; d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 sd 2019 e. Menetapkan indikator kinerja Satuan kerja perangkat daerah dan indikator kinerja kepala daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah daerah periode 2014 sd 2019 4
  • 5. 5 VISI PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014-2019 “Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera” VISI 1. Bermartabat Memiliki wibawa, harga diri serta diperhitungkan baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. 2. Nyaman Memiliki suasana yang tenang dan damai, sehingga setiap program pembangunan bisa dilaksanakan dengan optimal dan kondusif. 3. Sejahtera Hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka dalam pemenuhan kebutuhannya.
  • 6. Misi 1. Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis; 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal 3. Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional dan amanah serta membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur. MISI PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014-2019
  • 7. 7 1. Gratis SPP bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA serta beasiswa kuliah bagi putra-putri petani pedagang kecil; 2. Gratis berobat dan Ambulance bagi keluarga miskin; 3. Pemberian insentif bagi RW dan RT, Guru Honorer, Kader Posyandu dan Guru ngaji; 4. 300 milyar untuk Pembangunan Infrastruktur Desa; 5. Subsidi harga pupuk dan benih bagi petani kecil; 6. Bantuan modal bagi usaha perempuan, perbaikan 10.000 rumah rakyat miskin, gratis akte kelahiran; 7. Bantuan sarana prasarana olah raga, seni budaya serta mengembangkan keunggulan pariwisata lokal; 8. Bantuan keuangan bagi masjid dan madrasah diniyah.
  • 8. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (RPJMD BAB II GAMBARAN UMUM) No Uraian Jumlah Satuan 1 jumlah penduduk 3.009.552 orang 2 Jumlah Wajib KTP 1.867.461 orang 3 Target Perekaman e-KTP 1.591.739 orang 4 Realisasi Perekaman e-KTP 1.349.435 orang 5 e-KTP jadi yang sudah diterima 1.181.795 keping 6 Sisa e-KTP yang belum di terima 167.84 keping 7 Belum Melaksanakan Perekaman e-KTP 456.453 orang 8 e-KTP Yang terdapat Kesalahan 22.477 keping Rekapitulasi Capaian Rekaman dan Pendistribusian E-KTP di Kabupaten Garut tahun 2013 Sumber RPJMD Kabupaten Garut BAB II
  • 9. PERMASALAHAN POKOK KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (RPJMD BAB IV) SEBELUM REVIEW SESUDAH REVIEW 1. Penerapan e KTP berbasis NIK dan kepemilikan KTP Tunggal. 2. Layanan On Line Di tiap Kecamatan. 3. Pembuatan Data Base Kependudukan untuk data dasar Pembangunan. 4. Penduduk migran belum terdokumentasi secara baik. 1. Masih terdapat penduduk yang belum melaksanakan perekaman E-KTP 2. Pelayanan kependudukan di tingkat kecamatan masih off line belum terhubung dengan database dinas 3. Data Base Kependudukan belum terintegrasi / masih tersebar di setiap kecamatan sehingga memungkinkan data ganda 4. Belum optimalnya Pencatatan proses mutasi kependudukan 5. Gedung dan fasilitas pelayanan belum representatif 6. Peralatan komputer sudah tidak layak pakai (pengadaan sebelum 2007) 7. Kewenangan pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Manusia pengadministrasi kependudukan di kecamatan terbatas dikarenakan status kepegawaiannya bukan pegawai disdukcapil 8. Belum adanya pusat terpadu informasi layanan kependudukan 9. Penerbitan KTP el masih terpusat di kabupaten sehingga proses permohonan dokumen lama 10. Rasio perbandingan SDM pelayanan Dinas dengan kuota pelayanan tidak ideal sehingga waktu penyelesaian permohonan belum optimal 11. Penyediaan blangko KTP el masih di sedikan oleh pusat sehingga keterlambatan blanko berdampak terhadap pelayanan 9
  • 10. MISI RPJMD TERKAIT SKPD DISDUKCAPIL (RPJMD BAB V) MISI 4 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL , AMANAH SERTA MEMBANGUN KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK YANG DEMOKRATIS DAN BERBUDAYA LUHUR. Tujuan Sasaran Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah serta kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur 1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih 2. Meningkatnya kemandirian pemerintahan desa 3. Meningkatnya SDM aparatur yang profesional, disiplin dan berwibawa 4. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas anggaran Daerah 5. Meningkatnya pengelolaan asset daerah 6. Meningkatnya suasana aman dan nyaman 7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kehidupan berdemokrasi
  • 11. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TERKAIT DISDUKCAPIL (RPJMD BAB VI) STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Peningkatan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat 1. Meningkatkan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat 2. Peningkatan kualitas SDM serta optimalisasi sistem infromasi pelayanan penanaman modal dan perjinan 3. Penataan administrasi kependudukan 4. Gratis akte kelahiran 11
  • 12. (RPJMD BAB VII) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TERKAIT DISDUKCAPIL 12 Sasaran Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Kondisi Awal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih 1 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) 817.697 858.582 860.626 860.728 860.733 860.734 860.734 2 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1.735.575 1.822.354 1.826.693 1.826.910 1.826.920 1.826.921 1.826.921 3 Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 137.719 144.605 144.949 144.966 144.967 144.967 144.967 Sebelum Review Sasaran Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Kondisi Awal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B B B B B B B Sesudah Review
  • 13. RPJMD BAB VIII RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN GARUT (DISDUKPIL) Realisasi Target Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (Outcome) Kondisi KinerjaA wal RPJMD (2013) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.876 2.257 466 6.745 8.743 9.135 Jumlah penerbitan Kartu Keluarga (lembar) 817.697 125.000 275.000 443.000 543.000 643.000 743.000 Jumlah penerbitan Kartu Tanda Penduduk (lembar) 1.735.575 1.822.354 1.826.693 1.826.910 75.000 78.000 80.000 Jumlah penerbitan kutipan akta kelahiran 137.719 85.000 144.949 144.966 144.967 144.967 144.967 13 Sebelum Review
  • 14. RPJMD BAB VIII RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN GARUT (DISDUKPIL) Realisasi Target Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (Outcome) Kondisi KinerjaA wal RPJMD (2013) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.876 2.257 466 6.745 8.743 9.135 Jumlah penerbitan Kartu Keluarga (lembar) 817.697 125.000 275.000 443.000 543.000 643.000 743.000 Jumlah penerbitan Kartu Tanda Penduduk (lembar) 1.735.575 1.822.354 1.826.693 1.826.910 75.000 78.000 80.000 Persentase penyelesaian penerbitan surat keterangan pindah datang 100 100 100 100 100 100 Jumlah penerbitan kutipan akta kelahiran 137.719 85.000 144.949 144.966 144.967 144.967 144.967 Persentase penyelesaian penerbitan Kutipan Akta Kematian % 100 100 100 100 100 100 Persentase Pemeliharaan Data Base Kependudukan % 70 75 80 85 90 95 Persentase penyelesaian permohonan data kependudukan % 100 100 100 100 100 100 14 Sesudah Review
  • 15. (RPJMD BAB IX) TARGET CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2015-2019 15 No Kependudukan dan Catatan Sipil SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019 Ket 1 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) Lembar 860.626 860.728 860.733 860.734 860.734 Disdukpil 2 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Lembar 1.826.693 1.826.910 1.826.920 1.826.921 1.826.921 Disdukpil 3 Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran Lembar 144.949 144.966 144.967 144.967 144.967 Disdukpil Sebelum Review
  • 16. (RPJMD BAB IX) TARGET CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2015-2019 16 BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 1 Persentase kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) % 40 60 70 80 90 2 Persentase Penduduk usia >17 atau sudah menikah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) % 85 88 90 93 95 3 Persentase penduduk yang mempunyai akta kelahiran % 85 88 90 93 95 4 Persentase cakupan penertiban akta kematian % 100 100 100 100 100 5 Persentase Validitas Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil % 75 80 85 90 95 6 Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh SKPD % 100 100 100 100 100 7 Persentase pelayanan bidang pendaftaran dan kependudukan 3 in 1 (datang, KK dan KTP) % - - - 100 100 8 Persentase Pelayanan bidang capil 3 in 1 (akta kelahiran, KK, KIA) % - - - 100 100 9 Persentase capaian kinerja pelayanan lainnya (legalisir, surat keterangan dalam proses akta kelahiran) % - - 100 100 100 10 Indeks Kepuasan Masyarakat Kategori B B B B B Sesudah Review
  • 17. KETERANGAN PERUBAHAN INDIKATOR 1. Untuk penerbitan KTP dirubah target karena penetapan targetnya masih berdasarkan KTP manual. UU No 24/2013 tetang perubahan UU No 23/2006 Tetang Adminduk 2. Berdasarkan Perpes No 112 Tahun 2013 pasal 10 menyatakan bahwa KTP Non Elektronik (manual) tetap berlaku bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP El paling lambat sampai dengan 31 Desember 2014. sehingga diperlukan penyesuaian target kepemilikan KTP berdasarkan KTP el. 17
  • 18. Mari Kita Wujudkan Kabupaten Garut yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera