Dokumen tersebut membahas dasar-dasar hukum dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak tahun 2016-2021. RPJMD ini akan menjadi pedoman untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah selama 5 tahun ke depan dengan tujuan mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah disepakati.
3. DASAR PENYUSUNAN DOKUMEN
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4. DASAR PENYUSUNAN DOKUMEN
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang RPJMN Tahun 2010-2014;
5. DASAR PENYUSUNAN DOKUMEN
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Riau Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak
Tahun 2013 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran
Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten
Siak Tahun 2012 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun
2008 Nomor 9);
7. MAKSUD DAN TUJUAN
RPJMD Kabupaten Siak tahun 2017- 2021 ditetapkan dengan maksud memberikan
arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan (pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha) dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah
Kabupaten Siak secara konsisten dan berkesinambungan. RPJMD Kabupaten Siak Tahun
2017- 2021 disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan
Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA
SKPD). Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Siak tahun 2017- 2021 adalah
untuk mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga
seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan
saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
21. ALOKASI KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
BERDASARKAN JENIS PRIORITAS
No. Jenis Dana
ALOKASI
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
% Rp % Rp % Rp % Rp % Rp
1. Prioritas I 48,28 2.048,20 48,25 2.391,23 48,26 2.793,38 48,25 3.265,11 48,25 3.818,78
Belanja Tidak Langsung 46,40 1.968,14 46,53 2.305,59 46,67 2.700,97 46,76 3.164,26 46,84 3.707,10
Belanja Langsung 1,72 73,09 1,59 78,67 1,48 85,44 1,39 93,88 1,32 104,72
Pengeluaran Pembiayaan 0,16 6,97 0,14 6,97 0,12 6,97 0,10 6,97 0,09 6,97
2. Prioritas II 47,44 2.012,35 48,03 2.380,17 48,51 2.807,55 48,95 3.312,66 49,32 3.903,26
3. Prioritas III 4,28 181,57 3,72 184,10 3,23 186,67 2,80 189,27 2,43 191,92
Belanja Tambahan
Penghasilan
3,95 167,53 3,43 170,06 2,98 172,63 2,59 175,23 2,25 177,88
Belanja Subsidi 0,04 1,78 0,04 1,78 0,03 1,78 0,03 1,78 0,02 1,78
Belanja Hibah 0,25 10,44 0,21 10,44 0,18 10,44 0,15 10,44 0,13 10,44
Belanja Bantuan Sosial 0,04 1,78 0,04 1,78 0,03 1,78 0,03 1,78 0,02 1,78
Belanja Bantuan Keuangan 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02
Belanja Tidak Terduga 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02
Total 100,00 4.242,12 100,00 4.955,50 100,00 5.787,60 100,00 6.767,04 100,00 7.913,96
22. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
2. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui
penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi
penggunaan anggaran daerah.
3. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat
sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
membayar retribusi daerah.
5. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam
peningkatan pelayanan dan pendapatan.
6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
7. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat.
23. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
1. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20 persen
dari Volume APBD tiap tahunnya.
2. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk fungsi kesehatan secara bertahap
sebesar 10 persen dari VolumeAPBD tiap tahunnya.
3. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan
pada revitalisasi sektor pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan
infrastruktur.
4. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah
mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran
lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih
fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya
alam.
5. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan
pembangunan infrastruktur.
6. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixe d co st)
dan pelayanan dasar SKPD (SPM).
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Siak yang terdiri atas urusan wajib dan
urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsiSKPD.
24. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
8. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam
bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan
biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan
jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
c. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang
bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
d. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian
hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan
kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya.
e. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang
telah ditutup.
36. TELAHAAN RPJPDKABUPATEN SIAK
Visi 2005-2025: Kabupaten Siak Sebagai Pusat Budaya Melayu Di Indonesia Yang
Maju Dan Sejahtera Tahun 2025
•Misi I: Mewujudkan Kabupaten Siak sebagai pusat budaya Melayu di Indonesia
melalui peningkatan pendidikan,pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat,
dan budaya serta penguatan kelembagaan sosial budaya.
•Misi 2: Mengembangkan sektor-sektor ekonomi daerah berlandaskan potensi
local
•Misi 3: Membina sektor agribisnis, agroindustri dan pariwisata sebagai sektor
unggulan
•Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, berwibawa
dan menjunjung tinggi norma- norma adat, agama dan hokum
•Misi 5: Menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan
•Misi 6: Memenuhi kebutuhan dasar dan hak sosial-politik masyarakat
•Misi 7: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis dan berbudaya
