Dokumen tersebut membahas tentang keterbukaan informasi publik pada pemerintah daerah di Indonesia. Secara garis besar, dibahas mengenai peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik, struktur organisasi unit pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), mekanisme permohonan informasi, klasifikasi informasi publik, dan hasil monitoring keterbukaan informasi publik beberapa provinsi di Indonesia tahun 2021 dimana Provinsi Sumatera Selatan termas

1. Pusat Penerangan
Kementerian Dalam Negeri
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PEMERINTAH DAERAH

2. Peraturan Perundang-Undangan
Terkait Keterbukaan Informasi Publik
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik
 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolan Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

3. Amanat Nawa Cita:
Penuhi Hak Untuk Tahu
keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu
agenda penting pemerintah dalam Nawa Cita, yang
menyebutkan bahwa “akan membuat pemerintah tidak
absen dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.”
Harapan akan keterbukaan informasi publik, terletak
pada UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik
KEMENTERIAN
DALAM NEGERI
REPUBLIK
INDONESIA

4. KEMENTERIAN
DALAM NEGERI
REPUBLIK
INDONESIA
Kewajiban Badan Publik dalam
Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008:
(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di
bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan.
(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
Dst…
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008:
(1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik:
a. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
b. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan
wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara
nasional;
(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dibantu oleh fungsional.

5. KEMENTERIAN
DALAM NEGERI
REPUBLIK
INDONESIA
STRUKTUR KELEMBAGAAN PPID
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
Pengarah Selaku Atasan PPID
Sekretaris Daerah
Pembina
Gubernur
Wakil Gubernur
Tim Pertimbangan
Eselon II pada Setda, Pimpinan Perangkat Daerah
dan Pejabat yang menangani Bidang Hukum
PPID Utama
Pejabat Eselon II
Bidang Informasi dan Komunikasi Bidang Kehumasan
PPID Pembantu
Pejabat Perangkat DaerahPengelola Informasi dan Dokumentasi
Bidang Pendukung
Sekretariat PLID
Bidang Pengolahan Data dan
Klasifikasi Informasi
Bidang Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi
Bidang Fasilitasi Sengketa
Informasi
Pejabat Fungsional

6. TUGAS DAN KEWENANGAN PPID UTAMA
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan
dokumentasi;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi;
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan
memebrikan pelayanan informasi dan dokumentasi
kepada Publik;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi
yang dikecualikan;
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan;
7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses
oleh masyarakat;
9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak
untuk dipublikasikan;
12. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional
untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara
informasi dan dokumentasi; dan
13. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan
Keputusan Kepala Daerah.
PPID Utamabertugas:
Kewenangan PPID Utama:
• Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan
• Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu
• Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasiyang dapat diakses oleh publik

7. TUGAS PPID PEMBANTU
1. Membantu PPID utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan kementerian dalam negeri/perangkat daerah di
lingkungan pemerintahan daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama secara berkala dan sesuai
dengan kebutuhan.
1. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2. Mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
PPID Pembantu bertugas:
Selaintugas sebagaimanadimaksud di atas, PPID pembantukhususnya sekretariatDPRDbertugas untuk:

8. PENGELOLAAN PERMOHONAN
INFORMASI
Verifikasi Permohonan
Informasi
Penyampaian Informasi
Klasifikasi
Informasi Publik
Pengumuman &
Penyebarluasan
Informasi Publik
Pengajuan Permohonan
Informasi
Keberatan dan Sengketa
Informasi
PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK
RUANG LINGKUP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Inventarisasi Dokumen
Informasi Publik
Uji Konsekuensi
Penetapan Daftar
Informasi Publik

9. INFORMASI PUBLIK
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
INFORMASI SETIAP SAAT
INFORMASI BERKALA
INFORMASI SERTA MERTA
INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

10.  Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik;
 Informasi mengenai laporan keuangan; dan
Informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala:
1. Informasi tentang Profil Badan Publik
a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta
alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan
tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor
unit-unti dibawahnya;
b. Struktur Organisasi, gambaran umum setiap satuan
kerja, profil singkat pejabat struktural;
c. Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara yang telah
dikirimkan oleh KPK ke Badan Publik untuk diumumkan.
4. Ringkasan laporan keuangan. Berupa rencana laporan dan
realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas
laporan keuangan dan daftra aset dan investasi
5. Ringkasan laporan akses informasi publik
6. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan;
7. Informasi tentang hak dan tatacara memperoleh informasi
publik;
8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan
weweang;
9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa;
10. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur
evakuasi keadaan darurat.
2. Ringkasan informasi tentan program dan/atau
kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup
Badan Publik;
3. Ringkasan informasi tentan kinerja dalam lingkup
Badan Publik
INFORMASI BERKALA

11. INFORMASI SETIAP SAAT
Daftar seluruh informasi publik yang
berada di bawah penguasaan Badan
Publik, tidak termasuk informasi yang
dikecualikan;
01
02
03
04
Hasil keputusan Badan Publik dan
pertimbangannya;
Seluruh kebijakan yang ada berikut
dokumen pendukungnya;
Rencana kerja proyek termasuk di
dalamnya perkiraan pengeluaran
tahunan Badan Publik;
perjanjianBadan Publik dengan pihak
ketiga;
05
06
07
08
Informasi dan kebijakan yang
disampaikan pejabat publik dalam
pertemuan yang terbuka
Prosedur kerja pegawai Badan Publik
yang berkaitan dengan pelayanan
masyarakat dan/atau
Laporan mengenal pelayanan akses
informasi publik

12. KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik
Informasi Publik yang Dikecualikan Bersifat Ketat dan Terbatas.
a. Bersifat ketat berarti Informasiyang dikecualikan hanyaberdasarkan Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publikdan peraturanperundang-undangan
lainnya
b. Bersifat terbatas berarti jangka waktu Informasiyang Dikecualikan tidak bersifatpermanen.
Informasi Yang Dikecualikan bersifat RAHASIA sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum berdasarkan PENGUJIAN TENTANG
KONSEKUENSI yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi
dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya (Pasal 2 Ayat (4) UU KIP)
PPIDTIDAK DAPATmenjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan
akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik. Dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik, apabila terdapat materiInformasi
Yang dikecualikan, PPIDdapat menghitamkan atau mengaburkan pada bagian yang dibutuhkan.

13. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI
PEMOHON INFORMASI PPID UTAMA BADAN PUBLIK ATASAN PPID
Pemohon Informasi menyampaikan
Permohonan Informasi
Paling lambat 10 hari kerja
PPID Utama
menyampaikan
pemberitahuan/tanggapa
n atau permintaan
perpanjangan waktu
maksimal 7 hari kerja
PPID Utama
mendokumentasikan
dalam buku register
pemohonan informasi
Pemohon Informasi
menerima tanggapan
informasi
Paling lambat 14 hari kerja,
Pemohon Informasi dapat
mengajukan sengketa ke
Komisi Informasi
Paling lambat 30 hari
kerja, Atasan PPID
memberikan tanggapan
atas keberatan secara
tertulis.
Paling lambat 30 hari
kerja, Pemohon
Informasi dapat
mengajukan keberatan
informasi

14. KELEMBAGAAN
- Kelembagaan PPID di Pemda masih
beragam
- Sering terjadinya rotasi pejabat
TEKNIS APLIKASI
Perlu dukungan Sistem Informasi
pengelolaan informasi publik yang
baik dan efisien
OPERASIONAL
Dukungan SDM, Sarana
prasarana dan alokasi anggaran
masih terbatas
ISU-ISU STRATEGIS PENGELOLAAN INFORMASI DI DAERAH

15. Lalu bagaimana kualifikasiPemerintah
ProvinsiSumatera Selatandalam
Keterbukaan Informasi Publik?

16. KEMENTERIAN
DALAM NEGERI
REPUBLIK
INDONESIA
Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 10/KEP/KIP/X/2021 tentang
Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2021, terdapat 10
provinsi yang masuk dalam kategori cukup informatif dan 3 provinsi masuk dalam kategori Tidak
Informatif dengan rincian sebagai berikut :
HASIL MONEV KIP TAHUN 2021
Kualifikasi
Cukup Informatif
Cukup Informatif
Cukup Informatif
Cukup Informatif
Cukup Informatif
Cukup Informatif
Cukup Informatif
Cukup Informatif
Cukup Informatif
Cukup Informatif
No.
Kalimatan Selatan
10.
Provinsi Nilai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kepulauan Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Papua
Bengkulu
Maluku
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Selatan
Kalimatan Utara
9.
79.97
79.69
78.03
77.43
76.67
76.58
75.41
72.53
71.04
61.82
Provinsi Nilai Kualifikasi
1.
2.
3.
Maluku Utara
Papua Barat
Sulawesi Utara
35.60
5.60
2.80
Tidak Informatif
Tidak Informatif
Tidak Informatif
No.
Sejak tahun 2019 s.d 2021, Provinsi
Sumatera Selatan masih masuk
dalam kualifikasi Cukup Informatif

17. KEMENTERIAN
DALAM NEGERI
REPUBLIK
INDONESIA
REKOMENDASI
1. Optimalisasi aplikasi berbasis mobile yang telah dimiliki Pemprov Sumsel untuk
mengakomodir permohonan informasi;
2. Menyediakan informasi LHKPN Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah yang dapat
diunduh langsung pada menu Profil Pimpinan di website utama Pemprov Sumsel;
3. Menyediakan informasi berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Kinerja dan Laporan
Keuangan yang sudah diaudit pada menu informasi di website utama Pemprov Sumsel;
4. Menyusun ringkasan laporan layanan informasi dan Laporan Layanan Informasi dan
Dokumentasi;
5. Menyusun skema penilaian survey kepuasan masyarakat secara sederhana dan menyusun
laporan survey kepuasan masyarakat sebagai salah satu informasi publik
6. Menyusun keputusan atau infografis terkait standar biaya memperoleh salinan informasi

18. DUKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pengembangan AplikasiUmum SistemInformasi Pengelolaan Informasi Publik
RevisiPermendagri tentang Pengelolaan Informasi Publik Kemendagri dan Pemda untuk
menguatkan & memperjelas kelembagaan dan pengelolaan PPID
Pendampingan dan penguatan peran Pemerintah Provinsi dalam keterbukaan informasi
publik

19. REVISI PERMENDAGRI NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENDAGRI DAN PEMDA
Poin-Poin Perubahan :
1. Penyesuaian terminologi dengan Perki No. 1 Tahun 2021 (Mis. PPID dan
PPID Pelaksana, Permintaan Informasi dll);
2. Perubahan struktur PPID pada Pemerintah Kab/Kota;
3. Penyesuaian tugas dan kewenangan PPID dan PPID Pelaksana;
4. Pelayanan informasi publik melalui sistem informasi;
5. PPID Desa;
6. Aksesibilitas layanan informasi publik bagi penyandang disabilitas;
7. Pemutakhiran SOP pelayanan informasi publik.