Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA Univesitas Terbuka (Open University) of Indonesia

1. Nama : Merri Syafwardi, STP
NIM : 530005485
==================================================================================
Apakah di kantor Saudara sudah menerapkan Model Sistem Informasi Sumber Daya Informasi (IRIS),
atau Saudara mengamatinya dari perusahaan lain. Jelaskan apa tujuan dan peranan dari sistem IRIS
ini.
Disamping itu Saudara diminta untuk menjelaskan dan mendasain sistem pakar pada suatu
perusahaan (diharapkan perusahaan tempat Saudara bekerja) yang dikaitkan dengan IRIS.
Penjelasan:
Menurut TYOSO (2016), Sistem merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen yang
membentuk satu kesatuan. Sebuah organisasi dan Sistem Informasi adalah sistem fisik dan sosial
yang ditata sedemikian rupa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tugas utama Sistem Informasi
Manajeman (SIM) di dalam organisasi adalah sebagai aliran umpan-balik (feedback). SIM sebagai
sarana menyelesaikan rencana dan sekaligus sebagai alat pengawasan dengan membandingkan hasil
perwujudan rencanadengan rencana yang telah ditetapkan.
Sistem Informasi Manajemen (SIM) menurut O’Brien (2002), dikatakan bahwa SIM adalah suatu
sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen
dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Sistem Informasi Manajemen (SIM)
merupakan sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran (output) dengan menggunakan
masukan (input) dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu
kegiatan manajemen (Wikipedia, 2010).
Sistem Informasi Sumber Daya Informasi (Information Resources Information Sistem-IRIS) adalah
sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada jasa pemakai
di seluruh perusahaan. Pemakai IRIS adalah Chief Information Officer (C.I.O) dan para manajer jasa
informasi lain.
Karena saya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pertanian maka saya akan
menjelaskan sesuai pekerjaan saya.
Bagi PNS istilah IRIS diartikan sebagai PPID yaitu kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh
badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan
publik.
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan
sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi
merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting
negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan
pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu
yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008.

2. Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008, tujuan dan peranan PPID yakni :
• menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program
kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu
keputusan publik;
• mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
• meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan
Badan Publik yang baik;
• mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien,
akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
• mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
• mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau;
• meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk
menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Sistem/Prosedur Informasi Kementerian Pertanian R.I dikaitkan dengan IRIS.
Tata Cara Permohonan Informasi :
Langkah 1
Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan
juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.
Langkah 2
Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu
Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.
Langkah 3
Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon.

3. Langkah 4
Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan
informasi, serta nomor pendaftaran.
Langkah 5
Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas
permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan wakjtu 7 (tujuh) hari
kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.
Langkah 6
Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.
Langkah 7
Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan
keberatan informasi.
Mekanisme Keberatan :
Langkah 1
Keberatan Informasi diajukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Langkah 2
Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja
setelah diterimanya keberatan secara tertulis
Langkah 3
Setelah 30 hari kerja Pengaju keberatan menerima kembali putusan dari PPID.
Jika pengaju keberatan puas atas putusan atasan PPID maka sengketa selesai.

4. Langkah 4
Jika pengaju keberatan merasa tidak puas atas putusan atasan PPID, sengketa dapat diajukan melalui
Komisi Informasi. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak
diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID.
Langkah 5
14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, Komisi Informasi harus
melakukan proses penyelesaian sengketa melalaui mediasi dan/atau adjudikasi dan diselesaikan
paling lambat 100 hari kerja.
Langkah 6
Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh
Putusan Komisi Informasi & bersifat final dan mengikat, Jika tidak dihasilkan juga kesepakatan atau
penarikan diri dari salah satu pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan sengketa melalui Adjudikasi
dan Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi sengketa selesai.
Waktu Pelayanan:
Untuk ketertiban dan kelancaran pelayanan informasi publik di Kementerian Pertanian, PPID
menetapkan waktu layanan dalam melayani permohonan informasi, waktu layanan yang diberikan
adalah :
Standar Biaya Pelayanan :
Standar Biaya Pelayanan Informasi Publik :

5. Maklumat Pelayanan :

6. Daftar Pustaka:
- TYOSO, Jaluanto Sunu Punjul (2016) – Sistem Informasi Manajemen Ed.1, Cet.1 – Yogyakarta: Deepublish,
Mei 2016.
- James A. O’Brien & George M. Marakas (2014) – “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN” Management
Information System, EDISI 9 BUKU 1.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.