SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
UNDANG – UNDANG
KEBEBASAN
INFORMASI PUBLIK
anggraiayu
SISTEM HUKUM
DAN
PENYIARAN
anggraiayu
Perubahan paradigma tersebut dikuatkan dalam komitmen
yuridis dengan lahirnya Undang-Undang No.14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Kendati sebetulnya, dalam konstitusi Indonesia
jaminan atas akses informasi ini sudah tercantum
sejak amandemen kedua UUD 1945 Pasal 28F
P e r t a m a
K e d u a
K e t i g a
anggraiayu
anggraiayu
Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan
publik yang berkaitan dengan penyelenggara
dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan
publik lainnya yang sesuai dengan
UndangUndang ini serta informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik.
Salah satu sumber atau penyedia
informasi publik tersebut adalah badan
atau sektor publik. Keterbukaan dan
transparansi informasi pada sector atau
badan publik diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Petunjuk pelaksanaan
UU KIP dituangkan dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor
61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
anggraiayu
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dibuat
dengan Tujuan :
1. Ada jaminan hak bagi rakyat untuk mengetahui
rencana, program, proses, alasan pengambilan
suatu keputusan publik termasuk yang terkait
dengan hajat hidup orang banyak;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan
Badan Publik yang baik;
3. Mendorong penyelenggaraan negara yang baik,
yaitu transparan, efektif dan efisien, serta
akuntabel;
4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan
mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan
pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik
untuk menghasilkan layanan informasi yang
berkualitas.
anggraiayu
anggraiayu
Bagi Rakyat
UU yang memberikan jaminan kepada
rakyat memperoleh Informasi Publik untuk
meningkatkan peran aktif mereka dalam
penyelenggaraan negara, baik pada tingkat
pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan
negara maupun pada tingkat pelibatan selama
proses pengambilan keputusan publik.
Tujuan UU KIP terbagi atas dua yakni :
anggraiayu
Bagi Badan Publik
UU yang memberikan kewajiban kepada
Badan Publik untuk meningkatkan pengelolaan
dan pelayanan informasi, serta membuka akses
atas Informasi Publik, baik secara aktif (tanpa
didahului permohonan) maupun secara pasif
(dengan permohonan oleh Pemohon).
Tujuan UU KIP terbagi atas dua yakni :
anggraiayu
1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan
dapat diakses;
2. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat
dan terbatas;
3. Setiap informasi harus dapat diperoleh
secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan,
dan cara sederhana;
4. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia
sesuai dengan undang-undang,kepatutan,
dan kepentingan umum
anggraiayu
KETENTUAN DALAM UU
KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK
 Hak dan Kewajiban Pemohon, Pengguna Informasi dan Badan Publik
Hak Pemohon Informasi Publik
Pasal 4
1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang berhak.
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan
permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan
tersebut.
4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan
gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi
Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan
ketentuan UndangUndang ini.
anggraiayu
KETENTUAN DALAM UU
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
 K e w a j i b a n P e n g g u n a I n f o r m a s i P u b l i k
Pasal 5
1. Pengguna Informasi Publik wajib
menggunakan Informasi Publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Pengguna Informasi Publik wajib
mencantumkan sumber dari mana ia
memperoleh Informasi Publik, baik yang
digunakan untuk kepentingan sendiri maupun
untuk keperluan publikasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
anggraiayu
Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, atau organisasi
nonpemerintah sepanjang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
P e n g e r t i a n B a d a n P u b l i k
anggraiayu
Hak Badan Publik
Pasal 6
1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi
Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan
Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
H A K B A D A N P U B L I K
anggraiayu
1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang
berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon
Informasi Publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik
yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus
membangun dan mengembangkan sistem informasi
dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik
secara baik dan efisien sehingga dapat diakses
dengan mudah. (pada pasal 7)
K E W A J I B A N B A D A N P U B L I K
anggraiayu
K l a s i f i k a s i I n f o r m a s i
 Informasi yang Wajib
Disediakan dan
Diumumkan Secara
Berkala pada pasal 9.
 Informasi yang Wajib
Diumumkan secara Serta-
merta pada pasal
10,11,14,15,16.
 Informasi Yang dikecualikan
Pasal 17
anggraiayu
M e k a n i s m e
M e m p e r o l e h I n f o r m a s i
1. UU KIP Bab VI Pasal 21
2. UU KIP Bab VI Pasal 22
anggraiayu
K o m i s i I n f o r m a s i
 F u n g s i K o m i s i I n f o r m a si
Lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan Undang-Undang ini dan
peraturan pelaksanaannya
menetapkan petunjuk teknis standar
layanan Informasi Publik dan
menyelesaikan Sengketa Informasi
Publik melalui Mediasi dan/atau
Ajudikasi nonlitigasi.
 Tugas dan Tanggung Jawab PPID
 PENGERTIAN Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) adalah Pejabat yang bertanggung jawab di
bidangpenyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik dan
bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID (Sekretariat
Jenderal dan Menteri).
 KRITERIA PPID
1. Merupakan pejabat struktural yang ditunjuk untuk
melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan
infomasi publik
2. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan dokumen,
pengelolaan data, pelayanan Inforamasi dan kehumasan.
anggraiayu
3. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik
yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di
Kementerian Sosial RI dalam rangka pembuatan dan
pemutakhiran Daftar Informasi Publik, setelah di
mutakhirkan oleh pimpinan masing-masing
unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1(satu) kali
dalam sebulan.
anggraiayu
 W E W E N A N G P P I D
1. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di
Kementerian Sosial dalam melaksanakan pelayanan
informasi publik.
2. Memutuskan suatu Informasi Publik dapat di akses
atau tidak melalui pengujian tentang konsekuensi
sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU KIP dengan
seksama dan penuh ketelitian.
anggraiayu
3. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis
apabila Informasi yang dimohon termasuk informasi yang
dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta
pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon
untuk mengajukan Keberatan atas penolakan tersebut.
4. Menugaskan pejabat fungsional dan atau petugas informasi
dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat,
memelihara. dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi
Publik secara berkala sekurang-kuranngya 1 (satu) kali dalam
sebulan (dalam hal Badan Publik memiliki Pejabat fungsional
dan/atau petugas informasi).
anggraiayu
Pertama
Mengkoordinasi
kan
penyimpanan
dan
pendokumentas
ian seluruh
Informasi Publik
yang berada di
Kementerian
Sosial RI.
anggraiayu
anggraiayu
Sengketa Informasi
dan
Cara Penyelesaiannya
Persengketaan yang terjadi antara Badan
Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan
atau Pengguna Informasi Publik yang
berkaitan dengan hak memperoleh dan atau
menggunakan Informasi Publik berdasarkan
peraturan PerUU-an (Ketentuan Umum Pasal
1 (3).
anggraiayu
1. Cepat
2. Tepat
3.Biaya ringan
4. Sederhanan dan
5. Pemenuhan hak atas Informasi Publik
Azas-Azas Penyelesaian
Sengketa Informasi
(Pasal 2 & Pasal 3)
anggraiayu
Bertujuan untuk menyelesaikan
sengketa melalui kesepakatan
antara para pihak terkait dengan
pokok perkara yang terdapat
dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b
sampai huruf g.
Cara Penyelesaian
Sengketa
 M e d i a s i
anggraiayu
Ajudikasi untuk jenis informasi yang dikecualikan:
 Bertujuan untuk melakukan uji kepentingan publik dengan
hasil putusan: membuka sebagian atau seluruh informasi
untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas;
dan/atau(ii) menutup sebagian atau seluruh informasi untuk
melindungi kepentingan publik yang lebih luas.
 Hanya dilakukan jika informasi yang disengketakan
memang termasuk informasi yang dikecualikan
sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU KIP dan telah
dilakukan pengujian konsekuensi oleh badan publik.
A j u d i k a s i
anggraiayu
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi
S e l e s a i
anggraiayu
Jika sudah terjadi kesepakatan para pihak
Berisfat final dan megikat.
anggraiayu
PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI KE PENGADILAN
anggraiayu
Bab XI pada UU Nomor 14 Tahun 2008
mengatur ketentuan pidana penggunaan informasi
publik yang melawan hukum. Tuntutan pidana
berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008 merupakan
aduan yang diajukan melalui peradilan umum.
Setiap pelanggaran yang dikenai sangsi
pidana akan diamcam juga dengan sangsi pidana
dalam undang-undang lain yang bersifat khusus,
yang berlaku adalah sansi pidanan dari undang-
undang yang lebih khusus tersebut.
Contoh Kasus
Pelaksanaan
UU
Keterbukaan
Informasi
Publik (KIP).
anggraiayu
Informasi selain merupakan kebutuhan pokok
setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial, juga
merupakan bagian penting ketahanan nasional. Hak
untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia.
Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri
penting negara demokratis yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk
mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi
publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk
mengembangkan masyarakat informasi.
anggraiayu
ANY
QUESTIONS
???
anggraiayu
anggraiayu

More Related Content

What's hot

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publikPengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publikRimba Raya
 
BAHAN SOSIALISASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK- LINGKUP BSN
BAHAN SOSIALISASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK- LINGKUP BSNBAHAN SOSIALISASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK- LINGKUP BSN
BAHAN SOSIALISASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK- LINGKUP BSNBadan Standardisasi Nasional, BSN
 
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...infomagetan
 
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)Rancangan uu pdp final (setneg 061219)
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)Basuki Suhardiman
 
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - FinalRancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - FinalICT Watch
 
1. hak atas informasi publik
1. hak atas informasi publik1. hak atas informasi publik
1. hak atas informasi publik~ gustulang
 
3. kategori informasi publik
3. kategori informasi publik3. kategori informasi publik
3. kategori informasi publik~ gustulang
 
Online training Hak Atas Informasi
Online training  Hak Atas InformasiOnline training  Hak Atas Informasi
Online training Hak Atas Informasi~ gustulang
 
RUU PDP APRIL 2019
RUU PDP APRIL 2019RUU PDP APRIL 2019
RUU PDP APRIL 2019ICT Watch
 
Permenkes no. 19 tahun 2014
Permenkes no. 19 tahun 2014Permenkes no. 19 tahun 2014
Permenkes no. 19 tahun 2014IdnJournal
 
2. informasi publik
2. informasi publik2. informasi publik
2. informasi publik~ gustulang
 
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKN
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKNPermenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKN
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKNErie Gusnellyanti
 
RUU Perlindungan Data Pribadi
RUU Perlindungan Data PribadiRUU Perlindungan Data Pribadi
RUU Perlindungan Data Pribadinurcholistri
 
Pp no 61_th_2010 tentang pelaksanaan Keterbukaan Info publik
Pp no 61_th_2010 tentang pelaksanaan Keterbukaan Info publikPp no 61_th_2010 tentang pelaksanaan Keterbukaan Info publik
Pp no 61_th_2010 tentang pelaksanaan Keterbukaan Info publikEdi Hari
 
Pengecualian Informasi etraining PPID KPU
Pengecualian Informasi etraining PPID KPUPengecualian Informasi etraining PPID KPU
Pengecualian Informasi etraining PPID KPU~ gustulang
 
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2Sri Rahayu
 

What's hot (18)

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publikPengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
 
BAHAN SOSIALISASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK- LINGKUP BSN
BAHAN SOSIALISASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK- LINGKUP BSNBAHAN SOSIALISASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK- LINGKUP BSN
BAHAN SOSIALISASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK- LINGKUP BSN
 
UU KIP dan situs web pemerintah
UU KIP dan situs web pemerintahUU KIP dan situs web pemerintah
UU KIP dan situs web pemerintah
 
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
 
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)Rancangan uu pdp final (setneg 061219)
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)
 
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - FinalRancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
 
1. hak atas informasi publik
1. hak atas informasi publik1. hak atas informasi publik
1. hak atas informasi publik
 
3. kategori informasi publik
3. kategori informasi publik3. kategori informasi publik
3. kategori informasi publik
 
Online training Hak Atas Informasi
Online training  Hak Atas InformasiOnline training  Hak Atas Informasi
Online training Hak Atas Informasi
 
RUU PDP APRIL 2019
RUU PDP APRIL 2019RUU PDP APRIL 2019
RUU PDP APRIL 2019
 
Permenkes no. 19 tahun 2014
Permenkes no. 19 tahun 2014Permenkes no. 19 tahun 2014
Permenkes no. 19 tahun 2014
 
2. informasi publik
2. informasi publik2. informasi publik
2. informasi publik
 
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKN
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKNPermenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKN
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKN
 
Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Jam...
Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Jam...Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Jam...
Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Jam...
 
RUU Perlindungan Data Pribadi
RUU Perlindungan Data PribadiRUU Perlindungan Data Pribadi
RUU Perlindungan Data Pribadi
 
Pp no 61_th_2010 tentang pelaksanaan Keterbukaan Info publik
Pp no 61_th_2010 tentang pelaksanaan Keterbukaan Info publikPp no 61_th_2010 tentang pelaksanaan Keterbukaan Info publik
Pp no 61_th_2010 tentang pelaksanaan Keterbukaan Info publik
 
Pengecualian Informasi etraining PPID KPU
Pengecualian Informasi etraining PPID KPUPengecualian Informasi etraining PPID KPU
Pengecualian Informasi etraining PPID KPU
 
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2
 

Viewers also liked

The Value of Performance Reviews
The Value of Performance ReviewsThe Value of Performance Reviews
The Value of Performance ReviewsStephen Koppekin
 
Swot analysis
Swot analysisSwot analysis
Swot analysiskarentau
 
Comunicado a directores de las iiee sedes sobre evaluación jec de inglés
Comunicado a directores de las iiee sedes sobre evaluación jec de inglésComunicado a directores de las iiee sedes sobre evaluación jec de inglés
Comunicado a directores de las iiee sedes sobre evaluación jec de inglésIsela Guerrero Pacheco
 
Test text-on-slide
Test text-on-slideTest text-on-slide
Test text-on-slideStarfighters
 
Java básico - Módulo 04: Estruturas de controle
Java   básico - Módulo 04:  Estruturas de controleJava   básico - Módulo 04:  Estruturas de controle
Java básico - Módulo 04: Estruturas de controleProfessor Samuel Ribeiro
 
Herramientasdeevaluacion2011 151128233219-lva1-app6892
Herramientasdeevaluacion2011 151128233219-lva1-app6892Herramientasdeevaluacion2011 151128233219-lva1-app6892
Herramientasdeevaluacion2011 151128233219-lva1-app6892Isela Guerrero Pacheco
 

Viewers also liked (12)

Sistema operativo
Sistema operativo Sistema operativo
Sistema operativo
 
Sesiones un-futuro-saludable
Sesiones un-futuro-saludableSesiones un-futuro-saludable
Sesiones un-futuro-saludable
 
safecontractor Certificate 2015 (1)
safecontractor Certificate 2015 (1)safecontractor Certificate 2015 (1)
safecontractor Certificate 2015 (1)
 
The Value of Performance Reviews
The Value of Performance ReviewsThe Value of Performance Reviews
The Value of Performance Reviews
 
Swot analysis
Swot analysisSwot analysis
Swot analysis
 
Comunicado a directores de las iiee sedes sobre evaluación jec de inglés
Comunicado a directores de las iiee sedes sobre evaluación jec de inglésComunicado a directores de las iiee sedes sobre evaluación jec de inglés
Comunicado a directores de las iiee sedes sobre evaluación jec de inglés
 
Corel draw x3
Corel draw x3Corel draw x3
Corel draw x3
 
Test text-on-slide
Test text-on-slideTest text-on-slide
Test text-on-slide
 
Java básico - Módulo 04: Estruturas de controle
Java   básico - Módulo 04:  Estruturas de controleJava   básico - Módulo 04:  Estruturas de controle
Java básico - Módulo 04: Estruturas de controle
 
LAWN RANGER leaflet
LAWN RANGER leafletLAWN RANGER leaflet
LAWN RANGER leaflet
 
Herramientasdeevaluacion2011 151128233219-lva1-app6892
Herramientasdeevaluacion2011 151128233219-lva1-app6892Herramientasdeevaluacion2011 151128233219-lva1-app6892
Herramientasdeevaluacion2011 151128233219-lva1-app6892
 
Evaluación de-proceso-com-2 (1)
Evaluación de-proceso-com-2 (1)Evaluación de-proceso-com-2 (1)
Evaluación de-proceso-com-2 (1)
 

Similar to UU KIP

UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikSupri yanto
 
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikMuhammad Sirajuddin
 
Uu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiUu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiSudadi Kom
 
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikUu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikRaden Andriansyah Sastradjumena
 
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikRifky Indrawan
 
UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008Isal Kadal
 
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008dedemit lampung
 
UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008ahmadefendi19
 
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfUU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfandrerizaldy1
 
Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008CIkumparan
 
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kipUu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kiptrianita hermawati
 
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publikUu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publikMystic333
 
Uu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiUu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiHeriyanto Amd
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfpikipardede1
 
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikOswar Mungkasa
 
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipUu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipMitha Rusady
 
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikUU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikIndrayadi Hatta
 

Similar to UU KIP (20)

UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
Uu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiUu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasi
 
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikUu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
 
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008
 
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
 
UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008
 
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfUU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
 
Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008
 
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kipUu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
 
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publikUu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
 
PPID.ppt
PPID.pptPPID.ppt
PPID.ppt
 
Uu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiUu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasi
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
 
Uu 14 tahun 2008
  Uu 14 tahun 2008  Uu 14 tahun 2008
Uu 14 tahun 2008
 
Uu 2008 14..
Uu 2008 14..Uu 2008 14..
Uu 2008 14..
 
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipUu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
 
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikUU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi Publik
 

Recently uploaded

Hakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran Hadits
Hakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran HaditsHakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran Hadits
Hakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran HaditsBismaAdinata
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfGugunGunawan93
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfwaktinisayunw93
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdfPPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdfSBMNessyaPutriPaulan
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Abdiera
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxFardanassegaf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]Abdiera
 
1.3.a.8 KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf
1.3.a.8  KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf1.3.a.8  KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf
1.3.a.8 KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdfHeriyantoHeriyanto44
 
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaAbdiera
 
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMPPOWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMPAnaNoorAfdilla
 
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuKarticha
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunnhsani2006
 
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimAsi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimNodd Nittong
 
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...YulfiaFia
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfandriasyulianto57
 
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptxMata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptxoperatorsttmamasa
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxg66527130
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaruSilvanaAyu
 

Recently uploaded (20)

Hakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran Hadits
Hakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran HaditsHakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran Hadits
Hakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran Hadits
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdfPPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]
 
1.3.a.8 KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf
1.3.a.8  KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf1.3.a.8  KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf
1.3.a.8 KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf
 
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMPPOWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
 
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
 
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimAsi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
 
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
 
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptxMata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
 

UU KIP

  • 3. Perubahan paradigma tersebut dikuatkan dalam komitmen yuridis dengan lahirnya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kendati sebetulnya, dalam konstitusi Indonesia jaminan atas akses informasi ini sudah tercantum sejak amandemen kedua UUD 1945 Pasal 28F P e r t a m a K e d u a K e t i g a anggraiayu
  • 4. anggraiayu Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
  • 5. Salah satu sumber atau penyedia informasi publik tersebut adalah badan atau sektor publik. Keterbukaan dan transparansi informasi pada sector atau badan publik diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Petunjuk pelaksanaan UU KIP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. anggraiayu
  • 6. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dibuat dengan Tujuan : 1. Ada jaminan hak bagi rakyat untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu keputusan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak; 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 3. Mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel; 4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. anggraiayu
  • 7. anggraiayu Bagi Rakyat UU yang memberikan jaminan kepada rakyat memperoleh Informasi Publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik. Tujuan UU KIP terbagi atas dua yakni :
  • 8. anggraiayu Bagi Badan Publik UU yang memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas Informasi Publik, baik secara aktif (tanpa didahului permohonan) maupun secara pasif (dengan permohonan oleh Pemohon). Tujuan UU KIP terbagi atas dua yakni :
  • 9. anggraiayu 1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses; 2. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; 3. Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; 4. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang,kepatutan, dan kepentingan umum
  • 10. anggraiayu KETENTUAN DALAM UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  Hak dan Kewajiban Pemohon, Pengguna Informasi dan Badan Publik Hak Pemohon Informasi Publik Pasal 4 1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 2. Setiap Orang berhak. 3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. 4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.
  • 11. anggraiayu KETENTUAN DALAM UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  K e w a j i b a n P e n g g u n a I n f o r m a s i P u b l i k Pasal 5 1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  • 12. anggraiayu Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. P e n g e r t i a n B a d a n P u b l i k
  • 13. anggraiayu Hak Badan Publik Pasal 6 1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) H A K B A D A N P U B L I K
  • 14. anggraiayu 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (pada pasal 7) K E W A J I B A N B A D A N P U B L I K
  • 15. anggraiayu K l a s i f i k a s i I n f o r m a s i  Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala pada pasal 9.  Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta- merta pada pasal 10,11,14,15,16.  Informasi Yang dikecualikan Pasal 17
  • 16. anggraiayu M e k a n i s m e M e m p e r o l e h I n f o r m a s i 1. UU KIP Bab VI Pasal 21 2. UU KIP Bab VI Pasal 22
  • 17. anggraiayu K o m i s i I n f o r m a s i  F u n g s i K o m i s i I n f o r m a si Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
  • 18.  Tugas dan Tanggung Jawab PPID  PENGERTIAN Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidangpenyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik dan bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID (Sekretariat Jenderal dan Menteri).  KRITERIA PPID 1. Merupakan pejabat struktural yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan infomasi publik 2. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan dokumen, pengelolaan data, pelayanan Inforamasi dan kehumasan. anggraiayu
  • 19. 3. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Kementerian Sosial RI dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, setelah di mutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam sebulan. anggraiayu
  • 20.  W E W E N A N G P P I D 1. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Kementerian Sosial dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. 2. Memutuskan suatu Informasi Publik dapat di akses atau tidak melalui pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU KIP dengan seksama dan penuh ketelitian. anggraiayu
  • 21. 3. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan Keberatan atas penolakan tersebut. 4. Menugaskan pejabat fungsional dan atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara. dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kuranngya 1 (satu) kali dalam sebulan (dalam hal Badan Publik memiliki Pejabat fungsional dan/atau petugas informasi). anggraiayu
  • 23. anggraiayu Sengketa Informasi dan Cara Penyelesaiannya Persengketaan yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan PerUU-an (Ketentuan Umum Pasal 1 (3).
  • 24. anggraiayu 1. Cepat 2. Tepat 3.Biaya ringan 4. Sederhanan dan 5. Pemenuhan hak atas Informasi Publik Azas-Azas Penyelesaian Sengketa Informasi (Pasal 2 & Pasal 3)
  • 25. anggraiayu Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui kesepakatan antara para pihak terkait dengan pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai huruf g. Cara Penyelesaian Sengketa  M e d i a s i
  • 26. anggraiayu Ajudikasi untuk jenis informasi yang dikecualikan:  Bertujuan untuk melakukan uji kepentingan publik dengan hasil putusan: membuka sebagian atau seluruh informasi untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas; dan/atau(ii) menutup sebagian atau seluruh informasi untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas.  Hanya dilakukan jika informasi yang disengketakan memang termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU KIP dan telah dilakukan pengujian konsekuensi oleh badan publik. A j u d i k a s i
  • 27. anggraiayu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi S e l e s a i
  • 28. anggraiayu Jika sudah terjadi kesepakatan para pihak Berisfat final dan megikat.
  • 30. anggraiayu Bab XI pada UU Nomor 14 Tahun 2008 mengatur ketentuan pidana penggunaan informasi publik yang melawan hukum. Tuntutan pidana berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008 merupakan aduan yang diajukan melalui peradilan umum. Setiap pelanggaran yang dikenai sangsi pidana akan diamcam juga dengan sangsi pidana dalam undang-undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sansi pidanan dari undang- undang yang lebih khusus tersebut.
  • 32. Informasi selain merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial, juga merupakan bagian penting ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. anggraiayu