Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
Similar to PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
- 1. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH : SL. HARJANTA
- 2. Semangat UU KIP 1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. 3. Meningkatkan peran akt if masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
- 3. 4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (transparan, efekt if dan efisien, akuntabel) 5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak. 6. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
- 4. TUJUAN PERDA NO 4 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK a. menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. b. mewujudkan kejujuran dan keterbukaan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, APBD dan Dana Keistimewaan di Daerah;
- 5. TUJUAN PERDA NO 4 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK c. mempermudah akses masyarakat terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, APBD, dan Dana Keistimewaan di Daerah; d. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, APBD, dan Dana Keistimewaan di Daerah; dan e. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
- 6. Informasi Terbuka 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (informasi badan publik, informasi kinerja badan publik) 2. Informasi publik yang diumumkan serta merta (bencana alam, bencana sosial) 3. Informasi Publik yang wajib tersedia tiap saat (Data inventaris, agenda kerja pimpinan, dll)
- 7. Informasi Dikecualikan 1. Menghambat Proses Penegakan Hukum (data pelapor, data intelejen) 2.Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual 3.Membahayakan pertahanan dan keamanan negara 4.Mengungkap data kekayaan alam 5. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri
- 8. UU KIP DAN PERDA PENGELOLAAN KIP Mengikat Siapa? Badan publik Ornop (NGO) Publik
- 9. Siapa Itu Badan Publik? Lembaga eksekutif, legislatif,, yudikatif dan badan lainnya yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari APBN atau APBD
- 10. Siapa Itu Organisasi Non Pemerintah? Organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN/APBD, sumbangan masyarakat, bantuan luar negeri. LSM, Ormas, Kelompok Tani, Karang Taruna
- 11. Hak Pengguna Informasi Publik Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan UU Berhak melihat dan mengetahui informasi publik Menghadiri pertemuan publik yang terbuka
- 12. Kewajiban Pengguna Informasi Publik Menggunakan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan Pengguna wajib mencantumkan sumber informasi publik
- 13. Hak dan Kewajiban Badan Publik Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan Badan publik wajib menyediakan, memberikan/ menerbitkan informasi publik pada pemohon, selain informasi yang dikecualikan
- 14. Komisi Informasi Daerah Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan PERDA PENGELOLAAN KIP dan menyelesaiakan sengketa informasi publik melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi.
- 15. Ketentuan Pidana Badan publik yang sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan atau tidak menerbitkan informasi publik, bisa dikenakan pidana 1 tahun penjara atau denda Rp5 Juta
- 16. Picu Resistensi Kalangan Birokrasi Kalangan Parpol/Politisi
- 17. 3 Faktor Penghambat 1. Struktur dan Kultur Birokrasi 2. Kultur Parpol 3. Sosial Masyarakat
- 18. Wajah Badan Publik/Birokrasi Indonesia Struktur birokrasi terlalu hierarkis dan gemuk Kuatnya cengkeraman budaya paternalistik Neo-Patrimonialistik Monopolistik terhadap informasi dan dokumen publik. Koruptif.
- 19. Kultur Politik Oligarki partai politik Tidak transparan Perilaku koruptif
- 20. Sosial Masyarakat Terfragmentasi Kalangan masyarakat menengah atas cukup kritis terhadap hak-hak mereka. Namun masih banyak masyarakat (kelas bawah) yang belum mengerti hak-hak mereka. NGO/Pers cukup independen dan mandiri, tapi perhatian terhadap isu keterbukaan informasi harus ditingkatkan lagi.
- 21. Maturnuwun