Etika Humas dalam   Pemerintahan                  DISUSUN OLEH :      NUR OKTARIANDIKA N (09.05.311.00041)        ROHMAH S...
A. PENGERTIAN HUMAS PEMERINTAHHumas Pemerintah Secara garis besar dapatdiartikan sebagai sebuah instansi dalam sebuahpemer...
B. KEBERADAAN HUMAS DALAM       PEMERINTAHAN Dalam pemerintah humas sering disebut sebagai “sekretaris pers”, DAN bertugas...
C. TUGAS HUMAS PEMERINTAH1.   Mengamati dan mempelajari tentang     hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang     terd...
D. FUNGSI HUMAS PEMERINTAHANUntuk memperlancar prosesinteraktif positif danmenyebarluaskan informasimengenai publikasipemb...
E. TUJUAN HUMAS PEMERINTAH       Menurut Sam Black menyebutkan ada 4 tujuan utama                   Humas Pemerintahan dae...
F. HUBUNGAN HUMAS PEMERINTAH DENGAN MEDIAMASSA Seorang  pranata humas pemerintah harus  membangun Komunikasi Inter Person...
G. KODE ETIK HUMASPEMERINTAHAN1. Kewajiban2. Larangan3. Tanggung JawabPengelola/anggotaKehumasan Pemerintah4. Hak Jawab da...
H. CONTOH STUDI KASUS   Tuduhan Tokoh Lintas Agama Atas Kebohongan    Pemerintah    Sederetan kebohongan pemerintah, menu...
   Persoalan yang dikemukakan tokoh lintas agama ini    sangat bersentuhan dengan kinerja aparat pemerintah.    Ada kesan...
Thanks forattention… 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Etika humas

2,280 views

Published on

etika humas_ilmu komunikasi_bisnis dan pemasaran

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,280
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Etika humas

  1. 1. Etika Humas dalam Pemerintahan DISUSUN OLEH : NUR OKTARIANDIKA N (09.05.311.00041) ROHMAH SUCI H (09.05.311.00020) ZIYA IBRIZAH (09.05.311.00054) R. ALFIAN AP (09.05.311.00077) ANUGRAH MISMA B. (09.05.311.00074) HAFIDLATUL FAUZUNA (09.05.311.00077)
  2. 2. A. PENGERTIAN HUMAS PEMERINTAHHumas Pemerintah Secara garis besar dapatdiartikan sebagai sebuah instansi dalam sebuahpemerintahan yang melakukan segenap tindakandalam usaha membina hubungan yang harmonisdengan khalayak internal dan ekstenal danmembina martabat instansi/ pemerintahan dalampandangan khalayak internal dan eksternal gunamemperolehpengertian, kepercayaan, kerjasama, dandukungan dari khalayak internal dan eksternaldalampelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
  3. 3. B. KEBERADAAN HUMAS DALAM PEMERINTAHAN Dalam pemerintah humas sering disebut sebagai “sekretaris pers”, DAN bertugas menginformasikan kepada publik mengenai aktifitas yang dilakukan pemerintah dan pejabat-pejabat yang ada di lingkungan pemerintahan.
  4. 4. C. TUGAS HUMAS PEMERINTAH1. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (learning about public desires and aspiration).2. Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, sosial, budaya, ekonomi, politik serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional.3. 3. Mempromosikan perkembangan ekonomi, dan kebudayaan yang telah dicapai oleh bangsa kepada khalayak di dalam maupun di luar negeri.
  5. 5. D. FUNGSI HUMAS PEMERINTAHANUntuk memperlancar prosesinteraktif positif danmenyebarluaskan informasimengenai publikasipembangunan nasional ataudaerah dan propinsi melaluikerjasama dengan pihakmedia massa atau pers.
  6. 6. E. TUJUAN HUMAS PEMERINTAH Menurut Sam Black menyebutkan ada 4 tujuan utama Humas Pemerintahan daerah yaitu: 1. To key citizen informed o fthe council’s policy and its day- by-day activities, (memelihara penduduk agar tahu jelas mengenai kebijaksanaan lembaga beserta kegiatan sehari- hari). 2. To give theme decisions are by the council; (memberi kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pandangan mengenai proyek baru yang penting sebelum lembaga mengambil keputusan). 3. To enlighten citizen them of their right and responsibilities; (memberikan penerangan kepada apenduduk mengenai cara pelaksanaan system Pemerintahan daerah dan mengenai hak- hak dan tanggungjawab mereka. 4. To promatoe a sense of civic pride (mengembangkan rasa bangga sebagai warga Negara).
  7. 7. F. HUBUNGAN HUMAS PEMERINTAH DENGAN MEDIAMASSA Seorang pranata humas pemerintah harus membangun Komunikasi Inter Personal diluar Konteks Profesionalitas. Hal ini sangat penting dikarenakan Proses penyelesaian peradilan yang bisa memakan waktu berbulan - bulan bahkan bertahun - tahun sehingga Komunikasi dengan Jurnalis harus terus dijaga dengan baik.
  8. 8. G. KODE ETIK HUMASPEMERINTAHAN1. Kewajiban2. Larangan3. Tanggung JawabPengelola/anggotaKehumasan Pemerintah4. Hak Jawab dan Hak Koreksi
  9. 9. H. CONTOH STUDI KASUS Tuduhan Tokoh Lintas Agama Atas Kebohongan Pemerintah Sederetan kebohongan pemerintah, menurut tokoh lintas agama antara lain : soal angka kemiskinan, kebutuhan rakyat, ketahanan pangan dan energi, pemberantasan teroris, penegakan hak azazi manusia, anggaran pendidikan dan sejumlah kasus lingkungan, termasuk kasus Lapindo. Melihat luasnya indikator ini, bisa disimpulkan rapor pemerintah tentang tatanan kehidupan bermasyarakat hampir semua merah. Kalau itu benar, tentu ada sebab. Pertanyaannya kemudian, apakah sebab itu diluar kendali pemerintah. Atau ketidak berdayaan pemerintah mengendalikan pernyataan institusinya yang cendrung mengemukan semua permasalahan masyarakat terkendali dengan baik.
  10. 10.  Persoalan yang dikemukakan tokoh lintas agama ini sangat bersentuhan dengan kinerja aparat pemerintah. Ada kesan mudahnya memberikan solusi, padahal fakta di lapangan pelaksanaannya sangat sulit. Ketahanan pangan misalnya, operasi pasar perlu ditinjau, harapan masyarakat harga murah benar-benar ter-realisasi tidak hanya sementara. Sepertinya, operasi pasar tida bisa dianggap sebagai pemicu untuk mengamankan harga pasar. Operasi pasar adalah solusi sementara, hanya untuk membantu masyarakat ekonomi lemah – kadang dimanfaatkan oleh masayarakat lain. Sebenarnya, harapan masayarakat sesuai dengan undang-undang, pengendalian bahan pokok adalah tugas pemerintah.
  11. 11. Thanks forattention… 

×