Dokumen tersebut membahas tentang dua jenis kebijakan pemerintah yaitu kebijakan protektif dan redistributif. Kebijakan protektif bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mengatur aktivitas swasta, sementara kebijakan redistributif bertujuan untuk meredistribusikan kekayaan di masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan. Dokumen tersebut juga menyebutkan contoh-contoh kebijakan dari k

1. Company
LOGO
Kebijakan Publik
h.hoyin@yahoo.co.id

2. Kebijakan Protektif Regulatif
 Kebijakan atau program-progran yang bersifat
protektif dibuat oleh pemerintah dengan maksud
untuk melindungi masyarakat dengan mengatur apa
yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sektor
swasta.
 Aktivitas-aktivitas yang dapat merugikan atau
membahayakan masyakarat tidak akan diijinkan
untuk dijual di pasar oleh sektor swasta.
 Kondisi yang dipertimbangan sangat diperlukan
untuk melindungi kepentingan masyarakat harus
diatur oleh pemerintah.

3. Kebijakan Protektif...lanjutan
Contoh-contoh kebijakan protektif
 Ijin peredaran obat
 Pelabelan halal pada makanan
 Peraturan tentang pengolahan limbah industri
 Ijin kelayakan terbang pesawat
 Pencantuman label merokok membahayakan
konsumen
 Ketentuan tentang upah minimum
provinsi/kabupaten
 Perda Miras

4. Kebijakan Redistributif
 Kebijakan redistributif adalah kebijakan atau program
yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan dapat
meredistribusikan kekayaan, hak kepemilikan, dan
nilai- nilai yang lain diantara berbagai klas sosial
masyarakat atau etnisitas di dalam masyarkat.
 Tujuan kebijakan redistributif adalah untuk mencegah
ketimpangan yang makin lebar pada masyarakat.
 Asumsi yang dipakai dalam pembuatan kebijakan ini
adalah bahwa kompetisi yang terjadi di dalam
masyarakat akan menghasilkan pemenang dan
pecundang.

5. Kebijakan Redistributif…
Berbagai contoh kebijakan redistributif
adalah:
 Pajak progresif
 Mencegah adanya deskriminasi rasial atau
gender
 Program pelatihan kerja untuk orang
miskin
 Program Reformasi agraria

6. Aktor-aktor Dalam…. lanjutan
 Para pemeran serta resmi:
►Agen-agen pemerintah (birokrasi),
►Presiden (eksekutif),
►Legislatif
►Yudikatif.
 Pemeran serta tdk resmi:
►Kelompok-kelompok kepentingan,
►Partai Politik,
►Warganegara individu.

7. Aktor-aktor Dalam Perumusan
Kebijakan
Badan-badan administrasi
►Hal ini berkaitan erat degan pemahaman
kebijakan apa yg dilakukan oleh pemerintah
mengenai masalah tertentu.
►Badan-badan administrasi juga menjadi sumber
utama mengenai usul-usul pembuatan UU dalam
sistem politik, bahkan juga secara aktif melakukan
loby dan menggunakan tekanan tekanan dalam
penetapan UU.

8. Presiden (eksekutif)
Keterlibatan presiden dlm perumusan
kebijakan dapat dilihat dalam rapat-rapat
kabinet. Bahkan Presiden terlibat secara
personal dalam perumusan kebijakan.
Presiden juga membentuk komisi penasehat
yang terdiri dari warganegara maupun
pejabat-pejabat yang ditujukan untuk
menyelidiki kebijakan tertentu dan
mengembangkan usul-usul kebijakan.

9. Lembaga Yudikatif
Lembaga ini mempunyai kekuasaan yg cukup
besar untuk mempengaruhi kebijakan publik
melalui pengujian kembali (peninjauan
yudisial) suatu UU atau peraturan.
Tinjauan yudisial merupakan kekuasaan
pengadilan untuk menentukan apakah
tindakan tindakan yang diambil oleh Eksekutif
maupun Legislatif sesuai konstitusi atau
tidak.

10. Lembaga Legislatif
 Setiap UU menyangkut persoalan persoalan publik
harus mendapatkan persetujuan dari lembaga
Legislatif.
 Keterlibatan lembaga Legislatif dalam perumusan
kebijakan dapat dilihat dari mekanisme :
►Dengar pendapat
►Penyelidikan dan kontak yang dilakukan dengan
pejabat pejabat administratif, kelompok kelompok
kepentingan dll.

11. Kelompok Kepentingan
 Kelompok kepentingan menjalankan fungsi artikulasi
kepentingan (menyatakan tuntutan dan memberikan
alternatif tindakan kebijakan).
 Memberikan informasi kepada para pejabat publik
mengenai sifat serta konsekuensi yang mungkin
timbul dari kebijakan yang diajukan.
 Kelompok kepentingan memberikan sumbangan
yang berarti bagi rasionalitas pembentukan kebijakan
publik.

12. Partai-Partai Politik
Partai Politik pada dasarnya lebih
berorientasi kepada kekuasaan dibandingkan
dengan kebijakan publik. Tapi dalam
masyarakat modern, Partai Politik seringkali
melakukan agregasi kepentingan (berusaha
utk mengubah tuntutan tuntutan tertentu dari
kelompok kelompok kepentingan mejadi
alternatif kebijakan).

13. Warganegara Individu
 Warganegara secara Individu dapat mengambil
peran aktif dalam pembuatan kebijakan melalui
pemilu.
 Melalui pemilu warganegara memilih para pembentuk
kebijakan puncak. Sehingga pemilu merupakan
metode yang penting dari pengaruh warganegara
dalam pembentukan kebijakan karena hal ini
memungkinkan warganegara untuk memilih para
pejabat dan sedikit banyak menginstruksikan pejabat
pejabat ini mengenai kebijakan tertentu.

14. Formulasi Kebijakan Publik

15. Company
LOGO
Add your company slogan