SlideShare a Scribd company logo

Holding BUMN Terlalu Memaksakan

•
•
Pusat Kajian Keuangan Negara
Pusat Kajian Keuangan Negara

Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan holding BUMN yang dianggap perlu ditinjau kembali aspek hukum dan tata kelolanya agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dokumen juga menyinggung perlunya melihat kinerja setiap perusahaan secara kasus demi kasus untuk menentukan apakah perlu digabung atau dipisah.

Economy & Finance
1 of 100
Download to read offline
keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 1
keuangan negara | no. 006 vol. iii 20172
keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 3 HOLDING BUMN JANGAN ASAL KEJAR TAYANG semakin besar sehingga ia lebih mudah mencari dana tambahan. Tapi, di pihak lain, ada kalanya perusahaan perlu dipecah untuk menciptakan kompetisi. Prinsip asal gabung dan asal besar tak boleh menjadi dasar. Setiap perusahaan harus diperiksa kasus demi kasus, tidak hanya diteropong dari atas berdasarkan sektornya. Pembentukan Holding dan superHolding BUMN dengan demikian harus kembali dikaji secara matang. Jika tidak, aksi korporasi ini bisa-bisa menciptakan masalah baru, seperti kendali manajemen, supervisi, tata kelola, dan beban finansial serta inefisiensi. Seperti kita ketahui, ketimpangan kinerja antar-BUMN bukan lagi rahasia. Data peringkat kinerja BUMN versi majalah Infobank pada 2016 menyebutkan, dari 122 BUMN, terdapat 58 perusahaan berpredikat sangat bagus, 18 perusahaan bagus, 12 perusahaan cukup bagus, dan 25 perusahaan tidak bagus. Sebanyak 9 perusahaan bahkan tidak mendapatkan peringkat karena data tidak lengkap. Kemudian yang tak kalah penting, secara legal, pembentukan Holding dan superHolding BUMN juga berpotensi melahirkan persoalan. Misalnya mengenai transfer kepemilikan (inbreng), yang bisa menjadi celah terjadinya penjualan perusahaan negara secara sembunyi-sembunyi. Kecurigaan itu bukan tidak berdasar. PP No. 72 Tahun 2016 mengundang polemik terutama di dalam Pasal 2A yang menyatakan bahwa penyertaan modal negara tanpa harus melalui mekanisme APBN. Itu artinya, proses pembentukan Holding ini tanpa harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Atas hal itu, telah banyak kalangan masyarakat yang mengajukan gugatan hukum agar pemerintah merevisi atau bahkan membatalkan PP yang berpotensi melanggar Undang-Undang. Pada akhirnya, kita harus mengingat apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkait pembentukan Holding BUMN: harus hati-hati, jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang yang sudah ada. Sekali lagi, pembentukan Holding BUMN merupakan langkah yang baik akan tetapi perlu dikaji secara mendalam terutama aspek legalnya. Pemerintah tidak perlu terburu-buru. Selamat membaca.[] R edaksi Majalah Keuangan Negara mengucapkan terimakasih atas kesetiaan dan kesediaan pembaca terus mengikuti perjalanan majalah ini sehingga kami dapat menerbitkan kembali edisi ke-6 ini. Dalam edisi kali ini, liputan utama yang kami sajikan adalah seputar pembentukan induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari sisi hukum, bisnis, dan tata kelolanya. Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 telah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2016 yang lalu—sebagai payung hukum pembentukan Holding BUMN. Bukan tanpa alasan, sepanjang tahun 2016 pemerintah memang sudah bekerja keras agar pembentukan enam Holding BUMN dapat terealisasi. Namun sepertinya, sepanjang tahun 2016 itu pula masih terjadi tarik- menarik sehingga Penetapan PP pembentukan Holding baru terealisasi akhir tahun. Dalam konteks tata kelola BUMN di Indonesia, rencana Holding BUMN bukanlah wacana yang baru. Sejak zaman Menteri Tanri Abeng, salah satu opsi dalam restrukturisasi BUMN adalah Holding sebagai upaya untuk menguatkan struktur permodalan dan efisiensi. Hal tersebut berdasar pertimbangan banyaknya BUMN kita yang “tercecer” dengan segala macam bentuk usaha yang dilakukan. Hingga saat ini baru terbentuk tiga Holding, yakni di bidang industri pupuk, semen, dan kehutanan/perkebunan. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, rencana yang tertunda itu dikebut. Presiden telah menyetujui pembentukan enam Holding baru sesuai dengan usul Menteri BUMN Rini Soemarno, yaitu Holding sektor minyak dan gas bumi, pertambangan, perumahan, jalan tol, jasa keuangan, dan pangan. Bahkan Menteri Rini menargetkan pembentukan superHolding BUMN pada 2019 sebagai pengganti Kementrian BUMN. Pemerintah mesti memahami bahwa pembentukan perusahaan induk bukanlah satu-satunya solusi mengatasi masalah BUMN. Pada sejumlah kasus, pendirianHoldingmemangmembuatmodalperusahaan Editorial)
LAPORAN UTAMA 08 | Kejar Tayang Holding BUMN Telah direncanakan jauh-jauh hari, rencana pembentukan induk usaha perusahaanperusahaan pelat merah kerap tersandung di tengah jalan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara pun melakukan berbagai siasat untuk mempercepat Holding BUMN.. 16 | Wanti-Wanti Presiden Jokowi Dalam acara bertajuk Executive Leadership Program (ELP) di Istana Negara Jakarta (25/1/2017), Presiden Joko Widodo berpesan agar pembuatan aturan pembentukan Holding serta dalam hal pelaksanaannya jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang yang sudah ada. 20 | Holding BUMN Pemerintah Terkesan Memaksakan 26 | Holding BUMN Dan Revaluasi Aset 28 | Konsekuensi Restrukturisasi Badan Usaha DAFTAR ISID PEMBINA Achmad Djazuli, Amin Adab Bangun, Jariyatna, Krishna Hamzah l PENASEHAT HUKUM Haryo Budi Wibowo, SH, MH l PIMPINAN REDAKSI Prasetyo l SEKRETARIS REDAKSI Abdulloh Hilmi l SIDANG REDAKSI Achmad Djazuli, Jariyatna, Krishna Hamzah, Megel Jekson, Prasetyo l REDAKTUR PELAKSANA Megel Jekson l REPORTER Anisa Amisepti, Aprilia Hariani, Manta Supriyatna, Sutrisno, Taufik Adi Rismawan l LAYOUT Boedy S. Pasoepati l MARKETING/IKLAN Edi Purwanto l SIRKULASI/ PENJUALAN Rojaul Huda, Syahroni l ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA/IKLAN Kantor Pusat Kajian Keuangan Negara Jl. Kartini Raya No. 17B, Jakarta Pusat Telepon: (021) 29922743 Fax: (021) 29922743 l PERSON CONTACT 081348489334 l WEB www.keuangan.co, www.keuangan.or.id l E-MAIL keuangan.negara@gmail.com, marketing@keuangan.or.id l TWITTER: @keuangannegara l FB: Majalah Keuangan Negara l REKENING BANK: Giro Bank Rakyat Indonesia KCP BPKP No Acc: 1148.01.000117.307 a/n Pusat Kajian Keuangan Negara l PENERBIT: Pusat Kajian Keuangan Negara l ISSN: 24607304 l SK No. 0005.24607304/JI.3.2/SK.ISSN/2015.08 - 20 Agustus 2015 Redaksi menerima kontribusi tulisan yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.
OPINI 24 | Holding BUMN Perlukah? 98 | Sinergi Fungsi Pengawasan DPRD dengan Pemeriksaan BPK ---------------------------------- SUCCESS STORY 52 | Cerdas Kelola Dana Bagi Hasil Migas ---------------------------------- PROFIL DAERAH 56 | Inovasi Klinik Akuntansi Kabupaten Aceh Tamiang ANTAR LEMBAGA 60 | Akuntabilitas Pengadaan Barang Dan Jasa Perlunya Sinergi Antarlembaga 33 | Dengan Gotong RoyongBPJS Kesehatan Optimis Capai Target Kelembagaan ------------------------------------------------- 38 | Pegang Teguh Sembilan Prinsip Kelembagaan ------------------------------------------------- 42 | Perlu Penguatan Kewenangan ------------------------------------------------- 44 | Inovasi Teknologi Informasi BPJS Kesehatan 46 | Perjalanan Implementasi Dana Kapitasi JKN LIPUTAN KHUSUS 62 | Hasil Audit BPK RI Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa 70 | Forum Diskusi BPK Dengan Lembaga Peradilan Dan APH Menyatukan Pemahaman Kerja BPK Dengan Penegak Hukum ---------------------------------- WAWANCARA 64 | Jurus KPPU Cegah Kartel Dan ---------------------------------- KAJIAN 72 | Analisis Tingkat Efisiensi Perbankan Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) ---------------------------------- SOSOK 80 | Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS: Kampus Pelopor Penggerak Revolusi Mental 84 | Gubernur Awang Faroek: Pantas Mendapat Tanda Kehormatan 85 | Bupati Eka: Luncurkan Buku Investasi Hati ---------------------------------- PESONA INDONESIA 86 | Tanah Lot Surganya Para Traveler Sejati
keuangan negara | no. 006 vol. iii 20176 SURAT PEMBACAF DILEMATIS SEKTOR HULU DAN HILIR MIGAS Di tengah banyaknya tekanan yang terjadi di Indonesia dengan fenomena politik yang semakin memanas, terlihat dari berlangsungnya social media war terkait isu Pilgub, SARA, Makar, Trumph’s policy, perekonomian Indonesia ikut terkena imbasnya. Ekonomi melesu ditandai dengan daya beli masyarakat menurun dan harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Walaupun pemerintah sudah berupaya dengan berbagai macam paket kebijakan, negara yang terkenal dengan julukan megabiodiversity ini tetap dihadapkan dengan pilihan untuk menambah pembiayaan negara atau hutang lagi untuk menutup defisit anggaran.Terlebih jika terjadi defisit keseimbangan primer, maka pemerintah menutup hutang dengan hutang lagi. Satu hal yang patut diperhatikan dan hal ini terus dikeluhkan oleh masyarakat adalah dicabutnya subsidi BBM yang berimbas pada kenaikan bbm dan diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Akan tetapi berbanding terbalik dengan fakta bahwa harga minyak dunia yang terus mengalami kemerosotan.Tanda tanya besar dibenak masyarakat awam mengapa harga bbm tidak diturunkan? Saya melihat adanya dilematis kebijakan pemerintah untuk memberikan positioning yang tepat pada pertamina. Hal ini terkait dengan sektor hulu dan hilir migas yang saling tarik menarik, mana yang akan diutamakan. Anjloknya pemasukan negara dari sektor migas terkait dengan menurunnya harga minyak dunia yang mengakibatkan sektor hulu goyang dengan menurunnya pendapatan produksi dan pendapatan ekspor. Apalagi pertamina sudah melakukan investasi miliaran dolar AS untuk eksplorasi (mencari) dan exploitasi (memproduksi) minyak. Mau tidak mau, pertamina akan memangkas pengeluaran operasi hulu untuk menyeimbangkan harga minyak saat ini. Sektor migas menjadi salah satu sumber pendapatan andalan negara. Ketergantungan ini terlihat dari hasil penerimaan migas mencapai 30% dari total penerimaan pemerintah. Menjadi momok bagi bangsa ini adalah saat anjloknya setoran PPh migas sebesar 40% pada semester I 2016. Data terakhir menunjukkan Pajak Penghasilan Migas 31,8 T dan Penerimaan SDA Migas 35 T Per November 2016. Dimana pada Desember 2015, Pajak Penghasilan Migas 49,7 T dan Penerimaan SDA Migas 78,4 T. Kemudian disusul dengan penurunan aliran investasi luar negeri terhadap Migas, sehingga akan berujung pada sumbangan sektor migas terhadap GDP semakin menurun. Hal inilah yang menjadi dasar pertamina belum menurunkan harga bbm. Saat sektor hulu anjlok, jalan yang ditempuh adalah dengan memaksimalkan keuntungan dari kegiatan hilir yaitu menaikkan margin dari penjualan produk minyak kepada masyarakat. Inilah yang menjadi dasar dilematis kebijakan apa yang akan diambil pemerintah untuk mempertahankan pemasukan negara dari sektor migas atau penurunan harga jual produk minyak kepada rakyat. Saya sangat mendukung jika pemerintah lebih mengutamakan keberpihakan terhadap sektor hilir yaitu dengan menetapkan harga bbm sesuai harga pasar. Efek domino yang dirasakan adalah, ikut menurunnya biaya produksi nasional dan penurunan harga-harga kebutuhan pokok sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada dasarnya kesejahteraan masyarakat adalah bukti sukses kerja keras pemerintah. Jangan sampai mengejar sumber dana dalam pembiayaan pemerintahan mengorbankan public service. Anisa Amisepti Akuntan, Bekasi PEMBANGUNAN INFRASRUKTUR Pembangunan infrastruktur yang terjadi pada pemerintah Jokowi saat ini menjadi sorotan banyak publik. Pembangunan infrastruktur ini menjadi prioritas dan menjadi program andalan pemerintah yang terjadi pada saat ini dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan dil ingkukan sekitar dan dari media yang memberitakan bahwa pemerintah Jokowi lebih memfokuskan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur yang nantinya berguna untuk membangun negara Indonesia lebih baik lagi. Fokus pemerintah keuangan negara | no. 006 vol. iii 20176
keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 7 Pembaca dipersilahkan mengirimkan surat pembaca atau komentar mengenai kebijakan/layanan publik, konten artikel di halaman opini, ataupun pemberitaan di Majalah Keuangan Negara. Surat pembaca atau komentar dikirim ke email: keuangannegara.magazine@ gmail.com, dengan menuliskan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, disertai dengan fotokopi atau scan identitas diri. untuk membenahi infrastruktur yang dimiliki negara kita ternyata cukup serius, hal ini sesuai dengan pernyataan menteri keuangan Sri Mulyani yang memaparkan bahwasannya anggaran belanja infrastruktur untuk tahun 2017 387,3 triliun, angka ini meningkat 40,8 triliun dari pagu RAPBN 2017 yang dialokasikan 346,6 triliun (antaranews, 2017). Fokus pembangunan untuk infrastruktur ini harus diapresiasi bagi warga negara indonesia, karena sebagai warga negara indonesia kita harus mendukung penuh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah indonesia. Hanya saja yang harus diperhatikan ialah pengawasan yang ketat untuk membuat rencana pembangunan yang direncanakan ini berjalan sesuai rencana. Hanya saja rencana yang dimaksud ini bukan hanya suatu proyek yang dikerjakan selesai dikerjakan secara kasat mata, tetapi benar benar selesai dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Jangan sampai pembangunan yang sudah selesai dikemudian hari malah ditemukan kesalahannya sehingga pembangunan ini hanya menyebabkan kerugian bagi negara. Sehingga pengawasan yang ketat diperlukan untuk mengawasi proyek-proyek yang ada pada saat ini, baik itu proyek yang dilakukan oleh perusahaan dalam negri maupun dari luar negri. Untuk proyek yang dilakukan oleh perusahaan asing sendiri saya rasa perlu diperhatikan khusus. Boleh saja negara indonesia melakukan kerjasama dengan perusahaan negara asing, hanya saja harus kontrak kerjasama ini harus di perhatikan lebih serius. Jangan sampai kontrak kerja ini malah merugikan negara indonesia, misalnya tenaga kerja yang mengerjakan proyek ini lebih banyak dari negara asing dari pada tenaga kerja asal indonesia, bahkan dalam hal pekerja kasar yang seharusnya menggunakan buruh lokal beralih menjadi menggunakan buruh asing karena dampak dari kerjasama dengan pihak asing. Hal ini sekiranya dapat menyebabkan kecemburuan sosial yang berdampak pada pola pikir tenaga kerja indonesia yang berfikir bahwasannya kualitas yang dimiliki oleh tenaga kerja indosenia kalah saing dengan tenaga kerja luar negeri, selain itu dapat berdampak pada peningkatan angka pengangguran yang dimiliki oleh indonesia. Saya berharap pembangunan infrastruktur yang sedang dibangun ini nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, diselesaikan secara bijak, tepat waktu dan menjadi infrastruktur yang membanggakan bagi negara Indonesia. Faris Fauza Mahasiswa, Jakarta PILKADA DAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2017 telah dilaksanakan. Pesta demokrasi ini telah menguras tenaga, pikiran, dan biaya yang besar. Para kandidat berusaha menawarkan visi, misi dan program yang akan dijalankan ketika mereka terpilih kelak. Sepanjang saya perhatikan, masih jarang para kandidat yang menawarkan visi dan program yang komprehensif mengenai tata kelola keuangan di daerah. Padahal, tata kelola keuangan daerah selama ini masih menjadi perhatian serius karena masih banyaknya kebocoran, fraud, inefisiensi, bahkan korupsi. Saya sangat sedikit memperoleh informasi yang jelas bagaimana para kandidat menjelaskan aspek perencanaan anggaran, bagaimana cara dan strategi meningkatan pendapatan daerah, dan bagaimana mengelola anggarannya agar mampu menopang pembangunan di daerahnya. Yang muncul di ruang publik justru isu-isu pinggiran yang kurang menarik. Saya berharap ke depan para kandidat serta kandidat yang terpilih dalam Pilkada serentak tahun 2017 ini mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, serta mampu mengelola anggaran daerahnya secara transparan dan akuntabel, sehingga konstituen dapat merasakan janji-janji kepala daerah terpilih. Semoga. Ibnu Haryanto Karyawan, Sulawesi Barat keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 7
keuangan negara | no. 006 vol. iii 20178 LAPORAN UTAMAL P ada Mei 2016 yang lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah menargetkan pembentukan enam pembentukan induk usaha (Holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat tuntas di akhir tahun 2016. Bahkan, Presiden berharap ke depan akan terbentuk semacam superHolding BUMN. Seperti diketahui, enam Holding yang sedang disiapkan saat ini adalah BUMN sektor pertambangan, energi, jalan tol, perumahan, perbankan, dan konstruksi. Rencana Holding BUMN memang selalu muncul dalam setiap pemerintahan. Konsep mengenai national Holding company misalnya, Telah direncanakan jauh-jauh hari, rencana pembentukan induk usaha perusahaan- perusahaan pelat merah kerap tersandung di tengah jalan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara pun melakukan berbagai siasat untuk mempercepat Holding BUMN. Kejar Tayang Holding BUMN
keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 9 telah diperkenalkan sejak zaman Tanri Abeng, dan terus berlanjut pada era Menteri Sofyan Djalil. Tanri Abeng pernah menyusun cetak biru penataan BUMN yang dikenal dengan istilah Reformasi BUMN Gelombang I dan Gelombang II. Dalam skema Reformasi BUMN Gelombang I, pemerintah saat itu melandaskan tiga tahapan penting. Yaitu restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi. Sementara, fokus Reformasi BUMN Gelombang II adalah business refocusing and regrouping. Isu penting dalam Reformasi Gelombang II adalah restrukturisasi 128 BUMN menjadi beberapa kelompok usaha. Adapun akhir dari masterplan ini adalah restrukturisasi BUMN menjadi tiga kelompok: (1) BUMN yang dikelompokkan menjadi Holding, (2) BUMN yang di-merjer atau didivestasi, dan (3) karena sifat-sifat khususnya, BUMN tertentu tetap berdiri sendiri. Senada dengan itu, Sofyan Djalil memandang urgensi pembentukan Holding sebagai strategi untuk mendongkrak kinerja dan meningkatkan level persaingan BUMN. Bahkan, Sofyan berharap menjadi menteri terakhir yang mengurus BUMN, karena ia membayangkan Kementerian BUMN dapat bertransformasi menjadi organisasi pengelola korporasi modern dalam bentuk superHolding. Yakni perusahaan Holding induk yang dipimpin oleh Chief Executive Officer (CEO) yang dapat melaporkan kinerja perusahaan langsung kepada presiden. Hal ini seperti yang dilakukan oleh grup Temasek di Singapura maupun Khazanah di Malaysia. “Konsolidasi ke dalam Holding induk BUMN memungkinkan proses alokasi sumber daya finansial dan sumber daya manusia secara lebih fleksibel dan dinamis dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya,” ungkapnya saat itu. Dalam Master Plan 2005- 2009 yang kemudian dilanjutkan dalam Master Plan 2010-2014, Kementerian BUMN telah menyusun program restrukturisasi untuk mencapai jumlah dan skala BUMN yang lebih ideal atau dikenal dengan istilah rightsizing. Hal itu melihat kondisi kinerja perusahaan pelat merah yang 90%-nya masih didominasi sekitar 22-25 BUMN saja.Terdapat beberapa opsi untuk mewujudkan program rightsizing tersebut salah satunya melalui pembentukan Holding. Diketahui, dalam Master Plan BUMN 2005-2009 tertulis Kementerian BUMN menargetkan jumlah BUMN akan menyusut dari sekitar 139 BUMN menjadi 62 BUMN pada 2009. Kemudian, program rightsizing berlanjut dalam Master Plan BUMN 2010-2014, yang kemudian diperbarui dalam Rencana Strategis BUMN 2012- 2014. Dalam dokumen tersebut tertulis, Kementerian BUMN menargetkan jumlah BUMN akan berkurang dari 141 menjadi sekitar 91 BUMN pada 2014. BUMN sektor perkebunan, farmasi, konstruksi, industri strategis, pertambangan merupakan beberapa sektor yang telah dikaji untuk masuk dalam program rightsizing tersebut. Selain Holding, pelaksanaan rightsizing juga bisa dilakukan melalui merger/kondolidasi, divestasi, stand alone, ataupun likuidasi. Demikian pula pada Master Plan BUMN 2014-2019 yang kemudian diterjemahkan ke dalam rencana strategis BUMN 2015- 2019, Kementerian BUMN bahkan menargetkan Kementerian BUMN akan bertransformasi atau dihapuskan untuk menjadi superHolding. Induk usaha super inilah yang akan membina sejumlah Holding BUMN tersebut. “Saya menteri satu-satunya yang menargetkan menghilangkan dok:keuangannegara
keuangan negara | no. 006 vol. iii 201710 Menteri BUMN Rini Soemarno saat menjelaskan rencana Holding BUMN di Kantor Pusat Bank Mandiri, Jakarta (19/1/2017) dok:bisnisindonesia kementerian,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno dalam acara buka puasa bersama sejumlah direktur utama BUMN dan media massa di Gedung Bank Mandiri, 22 Juni 2016 yang lalu. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Gotong Royong era 2001-2004 tersebut menargetkan Kementerian BUMN sudah tidak ada lagi dan menjelma jadi superHolding sebelum akhir 2019. PRO DAN KONTRA Menurut Rini, pembentukan superHolding ini lebih mengacu kepada entitas sejenis di Indonesia, yaitu Khazanah Berhad. BUMN investasi negeri jiran itu masih memiliki program untuk kepentingan masyarakat luas. Berbeda dengan Temasek, perusahaan investasi milik Singapura, yang semata mengedepankan kepentingan komersial dalam menjalankan usahanya. Jadi, superHolding BUMN yang dibentuk Menteri Rini lebih seperti Khazanah Malaysia. “SuperHolding Indonesia ini tidak akan seperti itu (Temasek),” katanya. Sedangkan mengenai pembentukan induk usaha BUMN berbagai sektor, Rini menyatakan, langkah itu berdasarkan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini. Ia mencontohkan, bank-bank di Indonesia akan sangat sulit bersaing, terutama di luar negeri, karena modalnya kecil. Dengan terbentuknya Holding BUMN keuangan maka pertumbuhan empat bank pelat merah akan semakin cepat. Sebab, punya kapasitas lebih besar untuk mencari pendanaan dan menambah permodalan. “Jadi nanti Holding company yang ada di situ semuanya profesional untuk memberikan pembinaan ke anak-anak BUMN. Kalau sekarang saya rasa deputi kurang kuat. Kami maunya profesional bukan PNS,” ujar Rini. Sekadar informasi, rencana Kementerian BUMN membentuk lima Holding BUMN beragam sektor masih berjalan. Hingga kini, proses pembentukan Holding sektor energi sudah lebih maju dengan menempatkan PT Pertamina (Persero) sebagai induk usahanya. Sedangkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menjadi anak usahanya. Menurut Rini, proses pembentukan Holding sektor pertambangan, keuangan, infrastruktur, dan perumahan juga disiapkan. Namun, dia belum mau bercerita banyak sampai adanya Peraturan Pemerintah (PP). Yang jelas, Rini menargetkan kelima induk usaha itu sudah terbentuk dan beroperasi paling lambat akhir tahun ini. Kalangan politisi Senayan menilai secara umum Holding BUMN merupakan salah satu aksi korporasi untuk mendorong bisnis agar lebih kompetitif dan memperkuat struktur dan modal. Di banyak negara juga dilakukam Holding terhadap BUMN mereka. Namun, anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menilai saat ini BUMN kita belum siap dan perlu evaluasi internal. Menurut Siti Mukaromah, empat hal utama yang menjadi sorotan Komisi VI antara lain: Pertama, Corporate Culture. Saat ini pemegang jabatan BUMN masih bermental birokrat. Sehingga cenderung tidak kreatif dalam mengembangkan perusahaan. Padahal, untuk mengelola perusahaan diperlukan pejabat yang korporat. Kedua, kinerja perusahaan. Saat ini kinerja perusahaan BUMN yang satu dengan yang lain sangat variatif. Ada yang sangat siap bersaing dan LAPORAN UTAMAL
keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 11 ada yang sangat lemah dan terus merugi. Maka harus ada pemetaan BUMN sakit dan BUMN sehat untuk bisa mengambil kebijakan- kebijakan lanjut. Ketiga, memperjelas peran BUMN. Sebagaimana rekomendasi BPK, agar BUMN dibagi dalam 3 kategori; BUMN strategis, yaitu BUMN dengan ruang lingkup dan aset yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan potensi dalam negeri. Seperti PTDI dan PINDAD. Kedua, BUMN Komersil; yaitu BUMN yang siap dan mampu bertarung dengan swasta seperti BUMN BUMN Karya dan yang ketiga adalah BUMN PSO; yang melakukan tugas negara dalam menyelenggarakan kebutuhan hajat hidup orang banyak seperti Bulog. Keempat, kerancuan hukum. Saat ini, payung hukum BUMN adalah UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, yang sedang dibahas oleh komisi VI. Mengingat Undang- undang ini banyak pasal yang sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang ini. Sementara itu, pengamat ekonomi Sunarsip menyatakan, penyatuan sejumlah perusahaan BUMN dalam satu bendera banyak positifnya. Salah satunya sebagai upaya memperbesar pendanaan sehingga akan menjadikan perusahaan lebih kompetitif. Imbasnya, BUMN akan menjadi besar dan ketergantungan pada penambahan modal negara (PMN) bisa dikurangi. “Kalau semua BUMN besar, maka akan semakin lincah mendapatkan pendanaan. Karena sudah besar dan sudah dilihat untuk mendapatkan sumber pendanaan eksternal jadi lebih mudah,” ujar pria lulusan Magister Ekonomi Universitas Indonesia kepada Majalah Keuangan Negara, Senin, 23 Januari yang lalu. Saat menjadi tenaga ahli Menteri BUMN Sugiharto (2004-2007), Sunarsip mengakui dirinya ikut ambil bagian menyusun rencana induk BUMN yang di dalamnya ada konsep Holding pada 2005 sampai 2009. Dia juga ikut menyusun Master Plan BUMN. Menurutnya, jumlah 119 BUMN itu cukup banyak, sehingga perlu dibuat sejumlah Holding. “119 perusahaan itu skalanya terlalu jomplang,” tambahnya. Sunarsip menambahkan, berdasar hitungan saat itu, ada 25 BUMN terbesar yang menguasai pangsa asset revenue dan net income sebesar 90% dari total BUMN. Artinya jika misalnya BUMN digabung jadi 50 perusahaan, itu tidak mempengaruhi. Sebab, yang pegang asset revenue dan net income itu tetap 25 perusahaan besar BUMN tersebut. “Dan lebih simpel mengelola sekitar 25-50 perusahaan besar BUMN dengan tingkat yield yang lebih tinggi,” kata Sunarsip yang pernah menjadi Komisaris Independen Bank BRI ini. Namun, Sunarsip tidak sepakat jika Holding diterapkan pada BUMN perbankan. Menurutnya, pangsa pasarnya itu hanya 30% terhadap industri. Selebihnya dikuasai industri perbankan yang sudah diversifikasi dalam banyak pelaku dengan tingkat penguasaan pasar yang merata. “Saya sarankan bank-bank BUMN itu menjadi induk sendiri-sendiri sesuai dengan core bisnisnya masing- masing,” ungkapnya. Seiring waktu, pengelolahan BUMN memang dirasakan terus membaik dalam dua dekade terakhir. BUMN tak lagi sekadar menjadi alat pemerintah terkait perencanaan dan pembangunan ekonomi, tetapi saat ini BUMN lebih diorientasikan untuk mencari keuntungan. “Jadi ada semacam ketegasan dalam pengelolaan mana yang pure atau murni tugas pemerintah dan mana yang menjadi tanggung jawab manajemen BUMN (mencari keuntungan),” ujar Sunarsip. Pendapat berbeda dilontarkan Faisal Basri. Pengamat Ekonomi dari UI ini mengaku tidak setuju dengan Holding BUMN. Faisal bahkan mengaku gerah dengan wacana ini. “Sejauh ini terkesan upaya menambah modal dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pendanaan atau agar bisa berutang lebih banyak,” kata Faisal kepada Majalah Keuangan Negara, Senin 23 Januari silam. Alasan pembentukan BUMN induk agar kapasitas berutang lebih besar dengan basis aset yang bertambah, menurutnya bukan merupakan insentif positif untuk mendorong manajemen secara sungguh- sungguh membenahi perusahaan. “Doronglah BUMN mencari dana sendiri.Terbukti Pelindo III dan Pelindo II bisa meraup pendanaan miliaran dollar
keuangan negara | no. 006 vol. iii 201712 pemerintah adalah menggabung BNI dengan Bank Mandiri.Tujuannya kan membuat bank yang besar di Indonesia agar bisa bersaing di ASEAN,” ujarnya. Ia menyatakan, jika tetap berdiri terpisah seperti saat ini, maka perbankan BUMN akan susah bersaing di ASEAN. Atas dasar hal tersebut diperlukan merger untuk memperkuat modal. “Kalau pecah- pecah seperti ini, bank di Indonesia masih di bawah Malaysia dan Singapura. Kalau digabung bakal besar di ASEAN,” jelasnya. “Apa bedanya Bank Mandiri dan BNI? Tidak ada sekarang. Dulu memang tiap bank ada bagiannya sendiri. Kalau BRI sampai BTN kan memang khusus ya. Jangan diotak-atik dulu,” imbuhnya. Selain itu, ia menilai adanya penggabungan bank bakal baik bagi kinerja dan penyaluran kredit. Pasalnya, penggabungan bank bisa menekan biaya dana (cost of fund) yang akan mendukung kinerja. “Kalau perbankan besar kan cost of fund turun, dan pada akhirnya bunga turun dan kredit semakin luas,” ucapnya. Atas dasar hal tersebut, ia menilai Perlu saya garisbawahi, hati-hati untuk kalkulasinya. Cepat, tetapi kalkulasinya harus matang. Jangan asal digabung, jangan asal besar. Arah dan tujuannya memang baik, namun prosesnya harus benar-benar hati-hati. Presiden Jokowi Amerika Serikat. Arahkan juga agar bisa meraup dana dengan merangkul mitra strategis,” jelasnya. Menurut mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) tersebut, tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan-perusahaan migas nasional adalah memperkokoh ketahanan energi. Bukan dibentuk agar mempermudah PT Pertamina (Persero) yang diproyeksi sebagai Holding BUMN migas untuk berutang. “Sudah lama kita mengalami defisit minyak. Produksi sudah di bawah 800 ribu barel per hari (bph). Sedangkan konsumsi minyak sekitar 1,6 juta bph. Ada 800 ribu bph yang harus diimpor setiap hari untuk memenuhi kebutuhan BBM,” ujarnya. Faisal menilai pembentukan Holding migas bukanlah suatu hal yang penting saat ini. Ia menganjurkan agar pemerintah mendorong Pertamina lebih fokus di hulu dengan menggalakkan ekplorasi dan eksploitasi serta menggalakkan pemilikan ladang minyak di luar negeri yang cadangannya besar. Langkah tersebut bertujuan untuk memasok kebutuhan kilang di dalam negeri yang direncanakan bakal bertambah. Sementara itu, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang direncanakan melebur dengan PT Pertamina Gas sebagai anak usaha Pertamina bisa didorong untuk lebih kokoh di hilir sebagai perusahaan utilitas, memasok gas untuk rumah tangga, industri, dan bisnis. Faisal menilai adanya rencana pembentukan Holding BUMN merupakan bentuk kegagalan wacana merger yang sempat muncul sebelumnya. “Yang harus dilakukan pembentukan Holding sebenarnya merupakan buah dari kegagalan pemerintah melakukan merger antar bank BUMN. Faisal mengaku heran dengan kebijakan kementerian BUMN saat ini. “Makanya saya bingung, ini maksudnya apa bikin Holding? Mau niru Temasek? Kalau Temasek itu seluruh BUMN di Singapura. Beda dengan kita,” katanya. Faisal menyatakan pemerintah sebaiknya berkaca diri sebelum melaksanakan hal tersebut. Pasalnya, dengan hal tersebut ia menilai pemerintah melupakan rencana awal untuk memperbaiki industri perbankan. “Sedih saya. Pemerintah kan minta bank swasta untuk merger, tapi dirinya sendiri tidak melakukan,” katanya. HATI HATI Pada era kepemimpinan Menteri BUMN Rini Soemarno, program pembentukan Holding maupun konsolidasi BUMN juga masih tercantum dalam rencana strategis BUMN 2015-2019. Hal itu melihat jumlah BUMN yang masih tetap banyak, pengawasan birokrasi yang memakan waktu, duplikasi sektor industri yang sama, serta kompetisi internal yang mengarah kepada kanibalisasi. Melihat jejak rencana pembentukan Holding BUMN, memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Misalnya saja pembentukan Holding perkebunan yang sudah diwacanakan sejak era kepemimpinan Sofyan Djalil saja baru dapat terealisasi pada September 2014 dengan ditandanganinya peraturan pemerintah oleh Presiden. Sementara itu, rencana penggabungan BUMN farmasi hingga saat ini belum ada kelanjutannya. Lambatnya LAPORAN UTAMAL
keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 13 progress aksi korporasi BUMN ini karena dalam pelaksanaanya harus melibatkan banyak lembaga. Sebelum meminta persetujuan Presiden, aksi korporasi itu juga perlu dibahas dengan Kementerian Keuangan dan Komisi VI DPR RI. Belum lagi jika BUMN itu telah melepas sahamnya ke publik dan menjadi perusahaan terbuka, maka porsi kepemilikan publik juga harus dipertimbangkan ketika hendak melakukan Holding ataupun penggabungan BUMN. Implementasi Masterplan 2014‐2019 Kementerian BUMN yang diterjemahkan melalui Rencana Strategis BUMN 2015- 2019 terutama sehubungan dengan restrukturisasi BUMN, memang acapkali terhambat oleh karena realisi perencanaan tersebut harus disertai dengan produk hukum, yakni Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini yang kemudian menjadi salah satu kelemahan restrukturisasi BUMN. Banyaknya stakeholder terkait, membuat proses pengambilan keputusan harus melewati proses birokrasi yang panjang dan rumit. Sebagai studi kasus misalnya pembentukan Holding BUMN Industri Pupuk dan Semen telah berjalan saat ini, adalah hasil proses inisiasi pembentukan Holding yang telah dimulai sejak tahun 1990‐an. Di mana cikal bakal pembentukan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), telah dimulai sejak Pupuk Sriwijaya menjadi induk perusahaan bagi empat BUMN sektor industri pupuk pada tahun 1997. Berdasarkan pertimbangan tersebut, wajar apabila Kementerian BUMN terus mendesak Presiden Jokowi agar cepat menerbitkan PP bagi payung hukum pembentukan Holding. Bahkan, Presiden dalam kesempatan bertemu dengan 600 direksi BUMN mengatakan Holding perlu dipercepat. “Perlu saya garisbawahi, hati- hati untuk kalkulasinya. Cepat, tetapi kalkulasinya harus matang. Jangan asal digabung, jangan asal besar. Arah dan tujuannya memang baik, namun prosesnya harus benar-benar hati- hati,”ungkap Presiden di hadapan direksi-direksi BUMN dalam acara Executive Leadership Program (ELP), di Jakarta, Rabu (25/1/2017). Presiden ingin agar proses pembentukan Holding BUMN dilakukan hati-hati, mulai dari sisi manajemen, supervisi, tata kelola, efisiensi, hingga beban finansialnya. “Tapi hati-hati, karena lincah kalau dipecah-pecah juga.Tolong garisbawahi, hati-hati kalkulasinya,” kata Jokowi. Menurut mantan Gubernur Jakarta itu, meski Holding bisa terbentuk cepat, namun kalkulasinya haruslah matang. Oleh karena itu, ia mengharapkan pembentukan Holding bukan sekadar asal gabung dan asal besar tetapi juga berdampak baik. Selain itu, Presiden juga meminta BUMN membuka diri dan melibatkan banyak institusi sehingga semakin terbuka untuk perbaikan.“Saya optimistis sekali BUMN akan menjadi baik tapi hati-hati,”kata Jokowi.[]
keuangan negara | no. 006 vol. iii 201714
keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 15
keuangan negara | no. 006 vol. iii 201716 Dalam acara bertajuk Executive Leadership Program (ELP) di Istana Negara Jakarta (25/1/2017), Presiden Joko Widodo berpesan agar pembuatan aturan pembentukan Holding serta dalam hal pelaksanaannya jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang yang sudah ada. Wanti-Wanti Presiden Jokowi Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam acara Executive Leadership Program (ELP) di Istana Negara Jakarta. dok:SekretariatKepresidenan D i depan 600 petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Presiden Joko Widodo kembali menegaskan agar pembentukan induk usaha BUMN agar cepat dilaksanakan, karena niat pembentukannya sudah sangat baik. Melalui strategi Holding, Presiden menilai nantinya BUMN Indonesia berpeluang mencapai lompatan karena modal bertambah besar dan mudah mencari sumber dana. Presiden ingin agar proses pembentukan Holding BUMN dilakukan hati-hati, mulai dari sisi manajemen, supervisi, tata kelola, efisiensi, hingga beban finansialnya. “Tapi hati-hati, karena lincah kalau dipecah-pecah juga.Tolong garisbawahi, hati-hati kalkulasinya,” kata Jokowi. Menurut mantan Gubernur Jakarta itu, meski Holding bisa terbentuk cepat, namun kalkulasinya haruslah matang. Oleh karena itu, ia mengharapkan pembentukan Holding bukan sekadar asal gabung dan asal besar tetapi juga berdampak baik. Selain itu, Presiden juga meminta BUMN membuka diri dan melibatkan banyak institusi sehingga semakin terbuka untuk perbaikan. “Saya optimistis sekali BUMN akan menjadi baik tapi hati-hati,” kata Jokowi. Seperti diketahui, payung hukum pembentukan Holding BUMN sudah terbit dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2016. Dengan terbitnya PP tersebut, pemerintah memproyeksikan 6 Holding BUMN LAPORAN UTAMAL
keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 17 bisa segera terealisasi. Saat ini pun prosesnya masih menunggu aturan turunan berupa PP yang membahas struktur perusahaan Holding di masing-masing sektor. Dua sektor yang dianggap paling siap dibentuk Holding adalah BUMN Migas dan BUMN Tambang. Terkait terbitnya payung hukum Holding BUMN, secara eksplisit Presiden Jokowi juga menyinggung, agar dalam proses pelaksanaannya tidak bertentangan dengan UU yang ada. Ia pun menekankan agar dalam pembuatan aturan pembentukan Holding serta dalam hal pelaksanaannya, jangan sampai bertentangan UU yang sudah ada. Karena menurut Jokowi, niat pembentukan Holding BUMN sudah sangat baik karena dapat meningkatkan kualitas BUMN. Namun bila dalam proses pelaksanaannya bertentangan dengan UU yang ada, maka niat baik itu bisa tertutup dan hanya kesalahan yang dilihat. KONTROVERSI Bisa jadi, arahan Presiden Jokowi dalam acara Executive Leadership Program (ELP) adalah untuk merespon adanya kontroversi terhadap PP No. 72/2016 yang akhir-akhir semakin menghangat di ruang publik. Pemantik kontroversi ialah adanya ketentuan di dalam Pasal 2A PP tersebut yang berbunyi: “Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.” Oleh sebagian kalangan, ketentuan Pasal 2A itu bertentangan dengan isi Pasal 2, di mana disebutkan penyertaan modal negara dari APBN yaitu saham negara di BUMN atau Perseroan Terbatas (swasta). Namun pada Pasal 2A disebutkan saham negara di BUMN atau Perseroan Terbatas Tidak Perlu Pakai Mekanisme APBN. Di sisi lain, semua hal yang terkait dengan masalah keuangan dan kekayaan negara merupakan obyek APBN, di mana pembahasannya sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) yang intinya setiap bentuk pengambilalihan atau perubahan status kepemilikan saham yang termasuk kekayaan negara haruslah sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu juga merupakan ketentuan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempertanyakan aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP nomor 44 Tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Sebab, dalam PP tersebut, pemerintah bisa mengalihkan saham BUMN tanpa perlu persetujuan DPR. Padahal, kekayaan BUMN masuk sebagai keuangan negara sehingga harus melalui persetujuan DPR. “Kok jadi seperti itu ya? BUMN itu adalah keuangan negara dan tunduk terhadap UU Keuangan Negara dan UU Kekayaan Negara,” ujar Anggota BPK Achsanul Qasasih dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (12/1/2017). Menurutnya, aturan ini akan bertabrakan dan melanggar aturan lainnya tentang kekayaan negara. “Semua pengurangan kekayaan negara harus mendapat persetujuan rakyat (DPR),” tegasnya. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana mengatakan, terbitnya PP No. 72/2016 cacat hukum karena belum ada ketentuan yang lebih tinggi mengaturnya. Dengan demikian, secara politik seharusnya aturan ini tidak dapat berjalan. “Tidak boleh PP melampaui UU,” kata Azam. Ia menambahkan, bila kebijakan ini tetap diberlakukan oleh pemerintah, maka akan ada konsekuensi yang bakal ditanggung. Oleh karena itu, Komisi VI mengharapkan klarifikasi dari Menteri BUMN atas terbitnya ketentuan ini. Namun dalam berbagai kesempatan, Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan bahwa ketentuan PP No. 72/2016 telah sesuai dan pihaknya akan tetap mengimplementasikan rencana Holding tanpa harus persetujuan DPR. Di sisi lain, DPR melarang hal tersebut. Menurut Rini, PP tersebut tidak dapat dilihat sepotong-potong tetapi harus dikaitkan dengan aturan yang lainnya. “Tidak bisa dilihat PP 72 tahun 2016 saja,” kata Rini, Selasa (24/1/2017). Menurut Rini, sejak awal ia sudah menjelaskan bahwa PP tersebut tidak terpisah dari PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata
keuangan negara | no. 006 vol. iii 201718 cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara. Kehadiran PP Nomor 72 Tahun 2016 dianggap menyempurnakan PP Nomor 44 Tahun 2005. “Jadi harus dibaca secara keseluruhan,” kata Rini. Salah satu beleid yang berkaitan dengan PP No. 72/2016 adalah PP No. 44/2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN. Selain itu berkaitan pula dengan Undang- Undang (UU) tentang BUMN dan UU tentang Keuangan Negara. Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyesalkan pemerintah terkesan terburu-buru menerbitkan PP No. 72/2016 di tengah-tengah DPR sedang membahas revisi undang- undang BUMN. “Sebenarnya di sini kementerian terkesan memaksakan dan buru-buru untuk melakukan Holding BUMN,” katanya kepada Majalah Keuangan Negara. Menurut politisi PKB tersebut, persoalan mendasar sejak keluarnya PP No. 72/2016 adalah poin dan ketentuan pokok mengenai, Pertama, ayat 1 pasal 2 A yang menyatakan bahwa penyertaan modal Negara (PMN) kepada BUMN yang berasal dari kekayaan negara berupa saham, tidak perlu melewati mekanisme APBN. Alasanya, dapat dilihat pada bagian penjelasan ayat 1, di mana pemerintah menganggap bahwa saham milik Negara pada BUMN hakekatnya merupakan kekayaan Negara yang sudah dipisahkan dari APBN. Kedua, aneh jika saham Negara yang dananya berasal dari APBN tetapi mekanisme penyertaanya tidak melalui pengelolaan APBN. Pasal 4 PP No. 44 tahun 2005 sendiri menyebutkan bahwa setiap penyertaan dan penambahan modal begara yang dananya berasal dari APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang keuangan negara. Oleh sebab itu, segala hal yang menyangkut dengan penyertaan modal negara perlu melewati mekanisme dan tahapan pembahasan APBN bersama parlemen (DPR) sebagai representasi rakyat dalam menjalankan fungsi anggarannya. Lagi pula dalam pasal 46 UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan jika pemindahtanganan barang milik Negara selain tanah dan/ atau bangunan menjadi otoritas pemerintah lebih dari Rp. 100 Milyar harus mendapat persetujuan DPR. Ketiga, lebih lanjut ketentuan pada ayat 2 hingga ayat 5 pasal 2A dalam PP 72/2016 itu memang terkesan menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki legitimasi terhadap anak perusahaan BUMN yang baru terbentuk. Legitimasi tersebut seperti adanya hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar seperti pengangkatan direksi, perubahan anggaran dasar dan struktur kepemilikan saham, maupun rencana akuisisi dan merger oleh perusahaan lain. Selanjutnya, jika melihat penjelasan pasal 6 negara tidak dapat mengontrol langsung anak perusahaan BUMN, kontrol dilakukan melalui BUMN induk sebagai pemegang saham mayoritas eks BUMN yang menjadi anak perusahaan serta terkait dengan perlakukan “disamakan dengan BUMN”. Padahal dalam Undang- Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, anak perusahaan bukanlah BUMN. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan amanat konstitusi karena aset Negara hanya boleh dikelola BUMN sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. BEDA PANDANGAN Para pakar hukum tata negara juga turut berbicara. Mantan Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, PP No. 72/2016 masih mengisyaratkan adanya kontrol dari DPR. “Holding BUMN niatnya baik, tetapi pelaksanaanya jangan salah. Tetap memperhatikan pengawasan DPR,” kata Jimly. Dalam kebijakan Holding BUMN, status kepemilihan perusahaan masih sama yakni pemerintah. Sehingga, tidak ada kekayaan negara yang berpindah tangan. Jimly berpandangan bila PP ini dapat tetap dijalankan. Sementara itu, pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva menyatakan bahwa bila bentuk dari aksi korporasi yang dilakukan oleh BUMN tersebut tidak berupa privatisasi, namun masih dalam satu induk kepemilikan yang sama, maka hal tersebut tidak perlu dipersoalkan. Menurut Hamdan, yang perlu dicatat dalam garis pengawasan yang dilakukan oleh DPR ialah kementerian yang bertanggung jawab. Namun, dalam ranah politik DPR sah-sah saja melakukan pengawasan terhadap perusahaan BUMN. Pengamat ekonomi Indef Mohammad Reza H Akbar menilai ada beberapa kelemahan di dalam PP No. 72/2016. Pertama, penerapan konsep inbreng saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas (PT) sebagai sumber penyertaan modal negara yang diatur di Pasal 2 ayat 2 huruf d PP No 72/2016 tak masuk dalam UU BUMN sebagai sumber penyertaan modal negara di BUMN. “Artinya, bila konsep inbreng akan diterapkan, pemerintah juga LAPORAN UTAMAL
keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 19 harus memasukkannya dalam revisi UU BUMN yang kini tengah digodok. Sehingga UU Keuangan Negara juga harus diubah, karena ini menyangkut uang APBN,” ungkapnya. Kedua, ketentuan pasal 2A ayat 1 PP No 72/2016 yang mengatur penyertaan modal negara dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN ke BUMN lain dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBN. Sehingga ia menilai, ketentuan ini mengesampingkan peran pengawasan dan fungsi audit BPK terhadap BUMN. “Secara hukum, pasal ini tak bisa menjadi dasar hukum penyertaan modal negara tanpa mekanisme APBN. Sebab, secara prinsip, ketentuan itu mengubah ketentuan UU Keuangan Negara dan bertentangan dengan UU BUMN dan UU Keuangan Negara,” jelasnya. Ketiga, pasal 2A ayat 2,6, dan 7 yang mengatur anak usaha BUMN. Reza bilang, dalam UU BUMN dan PP No. 44/2005, ketentuan tentang anak usaha BUMN dan derivasi bisnisnya belum diatur. Oleh karena itu, bila ketentuan tersebut ingin dimasukkan, perlu regulasi setingkat UU. Atas terbitnya PP tersebut, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahkan secara resmi telah mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung (MA) atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perseroan Terbatas (PT) harus dibatalkan. Menurut Sekjen Fitra, Yenny Sucipto, Holding BUMN dinilai berpotensi merugikan BUMN dan bertentangan dengan perundang- undangan. “Atas pertimbangan itu, kita telah sampaikan permohonan uji materi ke MA atas PP Nomor 72 tahun 2016,” jelasnya kepada Majalah Keuangan Negara, Rabu, (25/1/17). SEJARAH BERULANG Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara, Prasetyo, menilai bahwa keluarnya PP No. 72/2016 adalah bagian dari strategi yang telah disiapkan oleh pemerintah agar pembentukan Holding dapat dipercepat. Ia menyatakan rencana Holding sebenarnya halal hukumnya sepanjang dilakukan dengan cara- cara yang baik dan elegan.Tetapi, Prasetyo menyayangkan PP tersebut bagian dari upaya untuk memisahkan keuangan negara dan BUMN. “Ini mengingatkan kita tentang diskursus keuangan negara dan BUMN yang sempat memanas tahun 2013 silam. Perlu diingat Forum Hukum BUMN bersama Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia mengajukan uji materi (judicial review) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang intinya mereka tidak setuju apabila kekayaan negara yang dipisahkan menjadi modal atau saham BUMN adalah bagian dari keuangan negara,” ujarnya dalam Diskusi Keuangan Negara dua pekan lalu. Atas permohonan uji materi itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak upaya hukum yang bermaksud memisahkan ranah keuangan negara dan BUMN tersebut. Berdasarkan putusan Nomor 48/PPU-XI/2013 MK kesimpulan atas uji materi tersebut adalah Pertama, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian ketentuan pasal 2 huruf g dan huruf I UU Keuangan Negara karena permohonan para pemohonan tidak terkait dengan konstitusionalitas norma. Kedua, hukum positif terkait kekayaan negara dipisahkan dan penyertaan modal pemerintah pada BUMN yang ada saat ini sangat memadai dan telah memberikan level of playing field yang equel bagi BUMN bahkan memberikan previlege bahwa negara berada di belakang BUMN. Di sisi lain, regulasi-regulasi yang ada juga secara memadai memberikan kewenangan pemerintah untuk mengawasi dan mengamankan kekayaan negara yang dipisahkan. Ketiga, permohonan para pemohon sama sekali tidak terdapat relevansi dan sebab akibat antara hak konstitusional para pemohon dengan ketentuan pasal yang dimohonkan untuk diuji a quo sehingga dianggap bertentangan dengan pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 UUD 1945 dan secara nyata tidak terbukti dalam perjalanan BUMN selama ini. Keempat, bahwa ketentuan pasal 2 huruf g dan huruf I UU Keuangan Negara dan Pasal 6 ayat (1), pasal 9 ayat (1) pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), serta pasal 11 huruf a UU BPK sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. Penolakan MK terhadap uji materi UU Keuangan Negara di atas menjadi yurisprudensi sekaligus pintu masuk bagi evaluasi atau koreksi terhadap ketentuan- ketentuan peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait kedudukan BUMN dalam sistem kenegaraan kita. Sebab itulah, perlu kiranya pemerintah mempertimbangkan kembali ketentuan di dalam Pasal 2A PP No 72/2016 sembari menunggu DPR RI mengesakan UU BUMN.[]
keuangan negara | no. 006 vol. iii 201720 Pemerintah Terkesan Memaksakan Holding BUMN Wawancara Siti Mukaromah Anggota Komisi VI DPR RI dok:istimewa keuangan negara | no. 006 vol. iii 201720 LAPORAN UTAMAL
keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 21 masih ambigu-nya peran BUMN, serta kerancuan hukum. Di tengah upaya membenahi tata kelola BUMN tersebut, pemerintah pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 44 tahun 2005 terkait Tata Cara Penyertaaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Pada saat bersamaan, DPR sesungguhnya sedang membahas revisi Undang-Undang BUMN untuk memperjelas arah tata kelola BUMN ke depan. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pandangan DPR tentang skema Holding dan implikasi PP 72 tahun 2016, berikut petikan wawancara Majalah Keuangan Negara dengan Siti Mukaromah: R encana Holding BUMN ditanggapi dengan beragam pendapat oleh banyak kalangan. Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah berpendapat bahwa Holding merupakan salah satu aksi korporasi yang telah banyak diadopsi oleh banyak negara. Tujuan utama Holding ialah untuk mendorong bisnis perusahaan plat merah agar lebih kompetitif serta mampu memperkuat struktur dan modal. Sehingga diharapkan,ke depan perusahaan-perusahaan negara mampu bersaing dalam tataran global dengan tetap tidak melupakan misinya sebagai agentofdevelopment. Kendati Holding BUMN di Indonesia menjadi suatukeniscayaan,tetapiSitiMukaromahmencermati empat hal penting yang mengindikasikan tata kelola BUMN kita belum siap sepenuhnya.Empat hal yang dimaksud ialah corporate culture, kinerja perusahaan, Bagaimana tanggapan DPR terkait rencana Holding BUMN? Secara umum Holding BUMN memang merupakan salah satu aksi korporasi untuk mendorong bisnis agar lebih kompetitif dan memperkuat struktur dan modal. Di banyak negara juga dilakukam Holding terhadap BUMN mereka. Misalnya Temasek Singapura dan Khazanah Malaysia. Dan kontribusi kedua BUMN ini dilihat dari indikator profit margin, di tahun 2014 Khazanah berada di urutan pertama sebesar 40,4 persen dari total pendapatan,Temasek sebesar 19,48 persen, sedangkan 20 BUMN Tbk kita hanya 15,57 persen. Namun demikian, saat ini kami menganggap BUMN kita belum siap dan perlu evaluasi internal. Apa yang menjadi catatan DPR? Empat hal utama yang kami sorot antara lain: Pertama, Corporate Culture. Saat ini pemegang jabatan BUMN masih bermental birokrat. Sehingga cenderung tidak kreatif dalam mengembangkan perusahaan. Padahal, untuk mengelola perusahaan diperlukan pejabat yang korporat. Kedua, kinerja perusahaan. Saat ini kinerja perusahaan BUMN yang satu dengan yang lain sangat variatif. Ada yang sangat siap bersaing dan ada yang sangat lemah dan terus merugi. Maka harus ada pemetaan BUMN sakit dan BUMN sehat untuk bisa mengambil kebijakan- kebijakan lanjut. Ketiga, memperjelas peran BUMN. Sebagaimana rekomendasi BPK, agar BUMN dibagi dalam 3 kategori; BUMN strategis, yaitu BUMN dengan ruang lingkup dan aset yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan potensi dalam negeri. Seperti PTDI dan PINDAD. Kedua, BUMN Komersil; yaitu BUMN yang siap dan mampu bertarung dengan swasta seperti BUMN BUMN Karya dan yang ketiga adalah BUMN PSO; yang melakukan tugas negara dalam menyelenggarakan kebutuhan hajat hidup orang banyak seperti Bulog. Keempat, kerancuan hukum. Saat ini, payung hukum BUMN adalah UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, yang sedang dibahas oleh komisi VI. Mengingat Undang- undang ini banyak pasal yang sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang ini. Lantas bagaimana tentang PP 72 tahun 2016 dalam kerangka Holding BUMN? Di tengah-tengah DPR sedang membahas revisi undang-undang BUMN ini, pemerintah dalam hal ini kementerian BUMN mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 2016 tentang perubahan atas PP No. 44 tahun 2005 terkait Tata Cara Penyertaaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Sebenarnya di sini kementerian terkesan memaksakan dan buru-buru untuk melakukan Holding BUMN. Dan, bahkan dalam PP No. 72 Tahun 2016 tersebut terdapat pasal yang menyatakan bahwa penyertaan modal Negara (PMN) kepada BUMN yang berasal dari kekayaan Negara berupa saham, tidak perlu melewati mekanisme APBN. Hal ini berarti melangkahi DPR, karena DPR dan BPK memiliki hak untuk melakukan fungsi pengawasan dan audit atas perlakuan saham negara tersebut sesuai amanat konstitusi pasal 2 huruf g UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, hal yang paling mendasar adalah, secara konten, PP No. 72 Tahun 2016 ini cacat karena mengandung unsur yang seharusnya ada di UU tetapi dimasukkan dalam PP. Dalam PP ini membicarakan “saham” yang seharusnya sudah diatur dalam peraturan di atasnya yaitu UU.Tetapi faktanya di UU BUMN keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 21
keuangan negara | no. 006 vol. iii 201722 yang ada tidak membicarakan ‘saham’ tetapi ‘uang negara’. Itu artinya PP 72 Tahun 2016 tersebut bertentangan dengan norma hukum di atasnya? Persoalan mendasar sejak keluarnya PP No. 72 Tahun 2016 yang terdapat poin dan ketentuan pokok mengenai, Pertama, ayat 1 pasal 2 A yang menyatakan bahwa penyertaan modal Negara (PMN) kepada BUMN yang berasal dari kekayaan negara berupa saham, tidak perlu melewati mekanisme APBN. Alasanya, dapat dilihat pada bagian penjelasan ayat 1, di mana pemerintah menganggap bahwa saham milik Negara pada BUMN hakekatnya merupakan kekayaan Negara yang sudah dipisahkan dari APBN. Kedua, aneh jika saham Negara yang dananya berasal dari APBN tetapi mekanisme penyertaanya tidak melalui pengelolaan APBN. Pasal 4 PP No. 44 tahun 2005 sendiri menyebutkan bahwa setiap penyertaan dan penambahan modal begara yang dananya berasal dari APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang keuangan negara. Oleh sebab itu, segala hal yang menyangkut dengan penyertaan modal negara perlu melewati mekanisme dan tahapan pembahasan APBN bersama parlemen (DPR) sebagai representasi rakyat dalam menjalankan fungsi anggarannya. Lagi pula dalam pasal 46 UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan jika pemindahtanganan barang milik Negara selain tanah dan/ atau bangunan menjadi otoritas pemerintah lebih dari Rp. 100 Milyar harus mendapat persetujuan DPR. Ketiga, lebih lanjut ketentuan pada ayat 2 hingga ayat 5 pasal 2A dalam PP 72 tahun 2016 itu memang terkesan menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki legitimasi terhadap anak perusahaan BUMN yang baru terbentuk. Legitimasi tersebut seperti adanya hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar seperti pengangkatan direksi, perubahan anggaran dasar dan struktur kepemilikan saham, maupun rencana akuisisi dan merger oleh perusahaan lain. Selanjutnya, jika melihat penjelasan pasal 6 negara tidak dapat mengontrol langsung anak perusahaan BUMN, kontrol dilakukan melalui BUMN induk sebagai pemegang saham mayoritas eks BUMN yang menjadi anak perusahaan serta terkait dengan perlakukan “disamakan dengan BUMN”. Padahal dalam Undang- Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, anak perusahaan bukanlah BUMN. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan amanat konstitusi karena aset Negara hanya boleh dikelola BUMN sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. Ada pintu masuk untuk memprivatisasi BUMN dong? Muatan yang terdapat dalam PP 72 tahun 2016 menurut saya lebih cenderung menjadi jalan pintas untuk meloloskan rencana pembentukan Holding di enam sektor superHolding tanpa harus berkoordinasi dengan DPR. Model jalan pintas ini dilakukan pemerintah yang ingin segera menggerakkan roda ekonomi nasional, namun tentu sinkronisasi regulasi dan tahapan konstitusi, apalagi yang berurusan dengan pengelolaan sumber daya dan hajat hidup orang banyak, tidak boleh dilangkahi begitu saja. Upaya terdekat apa yang akan dilakukan Komisi VI untuk merespon rencana ini? Yang paling penting tentunya kami akan menyempurnakan RUU BUMN yang sedang kami godok. Dan kami juga akan mengawasi peraturan-peraturan yang muncul di bawah UU. Karena ternyata, kami melihat pemerintah cenderung memanfaatkan peraturan- peraturan yang di bawah UU untuk menghindari pantauan DPR. Seperti PP No 72 tahun 2016 ini saja. Kami sudah menemukan unsur cacat di situ. Pada tataran konsep kebijakan perlu dimatangkan terlebih dahulu Holding BUMN sepatutnya tidak sebatas aksi korporasi saja untuk menambah modal dan aset BUMN sehingga meningkatkan kapasitas pendanaan agar dapat berutang lebih banyak. Jangan sampai BUMN yang memiliki performa baik, malah dicaplok oleh BUMN yang penyakitan, semata-mata untuk menyelamatkan BUMN sakit tersebut. Oleh sebab itu, penerapan prinsip GCG dan perubahan kultur kerja yang professional wajib dipenuhi dulu oleh seluruh BUMN sebelum Holding. Di samping itu pemerintah seharusnya melempar kejelasan bentuk Holding BUMN apakah berupa operasional Holding, strategic Holding, atau sebatas investment Holding.Tentu, dari ke enam sektor yang direncanakan, serta tidak tertutup kemungkinan sektor yang lain, bentuk dan model Holdingnya berbeda satu sama lain. Terakhir yang tidak kalah penting, pada tataran filosofis tidak boleh dilupakan bahwa BUMN memegang mandat Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara 1945. Hal itu diakibatkan saat ini BUMN lebih berorientasi pada profit dan tidak sedikit BUMN yang meninggalkan core business-nya. Oleh sebab itu, BUMN perlu digiring kembali kepada ruhnya dan tidak melupakan misi terpenting hadirnya BUMN, yaitu mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[] keuangan negara | no. 006 vol. iii 201722 LAPORAN UTAMAL
keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 23 6EDISI BERLANGGANAN jabodetabek luar jabodetabek Rp300.000, - Rp350.000, - 12EDISI BERLANGGANAN jabodetabek luar jabodetabek Rp600.000, - Rp650.000, - Ya! saya mau berlangganan Nama: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Alamat Pengiriman: Kantor Rumah: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Kode Pos: ____________________________________________________________________ Telp/Fax: ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ E-Mail: ________________________________________________________________________ Data Pelanggan Beri tanda pada paket yang dipilih 6 EDISI 12 EDISI Jumlah Eksemplar: ____________________________________________ Ingin berlangganan mulai: Bulan: _________________________________ Tahun _________________ Pilih Paket Berlangganan P Kirim Formulir Berlangganan melalui Fax: 021-29922743 atau E-Mail: keuangan.negara@gmail.com dengan subject BERLANGGANAN. Info lebih lanjut hubungi EDY PURWANTO 081348489334 Berlangganan & KINI HADIR DI TOKO BUKU GRAMEDIA TERDEKAT DI KOTA ANDA FORMULIR BERLANGGANAN
keuangan negara | no. 006 vol. iii 201724 D alam acara Executive Leadership Program (ELP) tanggal 25 Januari 2017, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembentukan induk usaha BUMN (Holding) merupakan sebuah terobosan baru karena menjadikan modal perusahaan menjadi besar. Di sisi lain, BUMN akan lebih mudah untuk mencari pendanaan. Namun demikian, Presiden meminta pembentukan induk BUMN dilakukan penuh perhitungan dengan memperhatikan seluruh undang-undang. Penulis menilai apa yang disampaikan Presiden sudah tepat, karena suatu niat dan tujuan yang baik perlu didukung dengan cara-cara yang baik pula. Niat, tujuan, dan cara ini pada gilirannya bagaikan satu keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Apabila salah satu atau lebih dari unsur tersebut pincang, sudah barang tentu akan menghasilkan keluaran yang kurang maksimal. Dalam kaitannya dengan rencana pembentukan enam induk usaha BUMN, kita perlu mencermati bagaimana dasar pembentukan Holding sebagai payung hukum pelaksanaan aksi korporasi tersebut. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 44 tahun 2005 terkait Tata Cara Penyertaaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Setelah PP ini keluar, saat ini pemerintah juga sedang merancang PP yang lebih teknis sebagai basis pelaksanaan Holding per sektoral. Payung hukum pelaksanaan Holding ini patut dicermati dengan seksama, mengingat saat ini terjadi pro dan kontra atau kontroversi sehubungan dengan beberapa ketentuan di dalam PP 72/2016 yang dinilai kurang memperhatikan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang BUMN. Ketentuan di dalam PP 72/2016 yang memantik kontroversi tersebut ialah sebagaimana tertulis di dalam pasal 2A yang berbunyi: “Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.” Perlu digarisbawahi di dalam pasal 2A itu adalah kalimat yang menyatakan “… tanpa perlu mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.” Sedangkan sebelum direvisi, dalam PP 44/2005 pada pasal 4 tertulis: “Setiap Penyertaan dan penambahan Penyertaan Modal Negara yang dananya berasal dari APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.” Berbagai pandangan menyatakan bahwa pasal 2A itu justu bertentangan dengan Pasal 2 yang menyebutkan penyertaan modal negara dari APBN yaitu saham negara di BUMN atau Perseroan Terbatas (swasta) bersumber dari (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (b). kapitalisasi cadangan; dan/atau (c). sumber lainnya. Kedua pasal ini terkesan bertentangan, karena mustahil jika mekanisme penyertaan modal negara dari APBN tidak memerlukan mekanisme APBN. Bersamaan dengan itu, pasal 2A ini pun memantik reaksi dari politisi Senayan. Karena tidak melalui mekanisme APBN, sudah barang tentu ini bisa ditafsirkan melangkahi fungsi pengawasan yang dilakukan selama ini oleh DPR RI. Cara-cara seperti inilah, yang menurut penulis terlalu memaksakan. Seperti terburu-buru mengejar tayang. Suatu cara yang tidak elegan dan tidak memperhatikan arahan Presiden Jokowi seperti ditulis di awal tulisan ini. SEJARAH BERULANG Diskursus hubungan antara keuangan negara dan BUMN sesungguhnya telah berlangsung cukup lama. Dan terbitnya PP 72/2016 ini mengingatkan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada tahun 2013. Para penggugat menilai bahwa UU Keuangan Negara tidak relevan diterapkan dalam tata kelola BUMN. Mereka menafsirkan bahwa modal negara dari APBN yang berasal dari “kekayaan negara yang dipisahkan” tidak lagi menjadi ranah keuangan negara. Karena telah masuk menjadi bagian dari modal perseroan, maka tata kelola uang tersebut mesti mengikuti UU Perseroan Terbatas. Di sisi lain, para penggugat berdalih bahwa perlakuan hukum terhadap BUMN seperti itu menjadikan perusahaan-perusahaan pelat merah relatif tidak memiliki level of playing yang sama dengan perusahaan-perusahaan swasta (privat). Atas permohonan uji materi itu, Mahkamah Konstitusi Holding BUMN Perlukah? OPINIO
keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 25 (MK) berdasarkan putusan Nomor 48/PPU-XI/2013 MK kesimpulan atas uji materi tersebut adalah: pertama, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian ketentuan pasal 2 huruf g dan huruf I UU Keuangan Negara karena permohonan para pemohonan tidak terkait dengan konstitusionalitas norma. Kedua, hukum positif terkait kekayaan negara dipisahkan dan penyertaan modal pemerintah pada BUMN yang ada saat ini sangat memadai dan telah memberikan level of playing field yang equal bagi BUMN bahkan memberikan previlege bahwa negara berada di belakang BUMN. Di sisi lain, regulasi-regulasi yang ada juga secara memadai memberikan kewenangan pemerintah untuk mengawasi dan mengamankan kekayaan negara yang dipisahkan. Ketiga, permohonan para pemohon sama sekali tidak terdapat relevansi dan sebab akibat antara hak konstitusional para pemohon dengan ketentuan pasal yang dimohonkan untuk diuji a quo sehingga dianggap bertentangan dengan pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 UUD 1945 dan secara nyata tidak terbukti dalam perjalanan BUMN selama ini. Keempat, bahwa ketentuan pasal 2 huruf g dan huruf I UU Keuangan Negara dan Pasal 6 ayat (1), pasal 9 ayat (1) pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), serta pasal 11 huruf a UU BPK sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. Penolakan MK terhadap uji materi UU Keuangan Negara di atas menjadi yurisprudensi sekaligus pintu masuk bagi evaluasi atau koreksi terhadap ketentuan-ketentuan peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait kedudukan BUMN dalam sistem kenegaraan kita. Karena itu, terbitnya PP No. 72/2016 penulis pandang merupakan upaya kedua yang dilakukan oleh beberapa pihak yang secara formalitas konstitusi gagal memperjuangkan pemisahan keuangan negara dan BUMN. PERLUKAH? Pembentukan Holding memang penting sebagai bagian dari skema restrukturisasi BUMN. Pembentukan induk usaha ini juga bukan isu baru dalam tata kelola BUMN di Indonesia, karena telah mengemuka sejak zaman Menteri Tanri Abeng. Kita ingat, beliau pernah menyusun cetak biru penataan BUMN yang dikenal dengan istilah Reformasi BUMN Gelombang I dan Gelombang II. Walhasil, Reformasi BUMN (1997–1998) membuahkan kinerja perbaikan BUMN, antara lain terjadi peningkatan jumlah BUMN yang sehat dari 82 buah bertambah menjadi 87 buah (dari 59,6% menjadi 68%) dari seluruh total populasi BUMN. Dari sisi pendapatan juga terjadi peningkatan, yaitu sebesar 155,2%, kemudian laba usaha meningkat sebesar 207,1%, dan laba sebelum pajak meningkat sebesar 194,1%. Dari studi kasus tersebut, dapat dilihat bahwa Holding merupakan salah satu opsi yang dirasa perlu sebagai upaya menguatkan struktur, permodalan, meningkatkan efisiensi dan koordinasi, serta memudahkan investasi. Dengan Holding, ke depan BUMN dapat berangsur-angsur tumbuh secara mandiri, tanpa mengandalkan Penyertaan Modal Negara (PMN) serta semakin profesional. Namun demikian, proses pembentukan Holding perlu dikalkulasi secara matang baik dari sisi regulasi maupun teknis. Kita bisa belajar misalnya pembentukan Holding BUMN Industri Pupuk dan Semen telah berjalan saat ini, adalah hasil proses inisiasi pembentukan Holding yang telah dimulai sejak tahun 1990‐an. Di mana cikal bakal pembentukan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), telah dimulai sejak Pupuk Sriwijaya menjadi induk perusahaan bagi empat BUMN sektor industri pupuk pada tahun 1997. Pemerintah perlu menentukan skala prioritas, BUMN sektor mana yang menjadi unggulan untuk di-Holding. Misalnya BUMN sektor pangan, sektor infrastruktur/ karya dan sektor perumahan. Ketiga sektor inilah yang memiliki hubungan erat dengan misi BUMN sebagai agent of development. Sedangkan BUMN sektor energi, tambang, dan jasa keuangan perlu dilakukan kajian lagi secara mendalam oleh sebab sektor-sektor ini relatif telah memiliki kekuatan modal dan pasar tersendiri. Sebagai penutup, Holding BUMN merupakan salah satu opsi yang dapat dipilih untuk menguatkan perusahaan negara di masa depan, akan tetapi perlu menggunakan cara-cara yang elegan dan tidak menabrak peraturan dan undang-undang. Perlu kiranya pemerintah mempertimbangkan kembali ketentuan di dalam Pasal 2A PP No. 72/2016 sembari menunggu DPR RI mengesahkan UU BUMN.[] Bahrullah Akbar Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri
keuangan negara | no. 006 vol. iii 201726 T erobosan revaluasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pernah terjadi pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah dilakukan revaluasi aset terhadap Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada tahun 2000, diketahui bahwa perusahaan yang hampir mengalami collapse tersebut menaikkan asetnya 4 kali lipat dari Rp50 triliun dan ekuitasnya semula minus Rp90 triliun, naik menjadi Rp104 triliun. Saat ini, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, rencana revaluasi aset BUMN kembali mengemuka. Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan bahwa dengan dilakukannya revaluasi aset BUMN, maka total aset BUMN pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp5.395 dari sebesar Rp4.577 triliun pada tahun 2014. Itu artinya, terobosan ini mampu meningkatkan aset BUMN sebesar Rp818 triliun. Dalam kaitannya dengan rencana pembentukan induk usaha (Holding) BUMN, apabila semua BUMN yang akan diHolding tersebut melaksanakan revaluasi aset sebagaimana pernah dilakukan sebelumnya, maka setidaknya berdampak pada tiga hal, yaitu dari sisi perpajakan, Standar Akuntansi Keuangan, dan value perusahaan. Pertama, perpajakan. pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan salah satunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 mengenai perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan dan Nomor 191/ PMK.010/2015, Pasal 1 ayat 2 yang mengatur mengenai adanya perlakuan khusus bagi perusahaan yang mengajukan revaluasi (revaluasi) aset tetap untuk tujuan perpajakan pada tahun 2015 dan 2016. Bagi perusahaan BUMN maupun non-BUMN yang mengajukan dan melakukan revaluasi aset tetapnya akan dikenakan Pajak Penghasilan bersifat Final sebesar 10%, seperti yang diketahui berdasarkan PMK Nomor 79/ PMK.03/2008. Kemudian, ada perlakuan khusus di tahun 2015 dan 2016 bagi perusahaan yang mengajukan dan melakukan revaluasi aset tetapnya akan dikenakan pengampunan pajak mulai 3%, 4%, dan 6% tergantung dari periode pengajuan, hal tersebut tercamtum dalam PMK Nomor 191/ PMK.010/2015. Meskipun dengan terbitnya PMK tersebut di satu sisi memberatkan wajib pajak badan, karena perusahaan harus mengeluarkan aset lancar berupa kas baik kepada negara maupun jasa penilai, sehingga hal tersebut dinilai dapat merugikan perusahaan. Dan, perusahaan pun tidak mendapatkan kas dari hasil revaluasi tersebut. Oleh Holding BUMN Da keuangan negara | no. 006 vol. iii 201726 LAPORAN UTAMAL
keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 27 an Revaluasi Aset karena itu, kebijakan tersebut dinilai tidak adil karena salah satu pihak dirugikan. Padahal, jika berkaca pada kasus PLN di atas, program revaluasi aset tetap merupakan ladang perbaikan dan peningkatan baik dari segi permodalan maupun persaingan usaha dari hasil revaluasi. Kedua, Standar Akuntansi Keuangan. SAK merupakan pedoman dan petunjuk bagi perusahaan dalam menyusun dan menyajikan informasi laporan keuangan secara handal dan relevan. Relevansi dan keandalan laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan baik pihak eksternal (pemegang saham, kreditur, pemerintah) dan internal perusahaan (tingkat direktur, manajemen, dan pengawasan), supaya informasi keuangan jauh dari kesalahan material. Sehubungan dengan perlakuan akuntansi daripada revaluasi aset tetap perusahaan sudah diatur dalam PSAK nomor 16 paragraf 31, 39, 40, dan 43 yang mengatur mengenai pengukuran pada saat melakukan revaluasi aset tetap, penyesuaian selisih nilai antara nilai revaluasian dan nilai tercatat. Ketiga, value perusahaan. Perlu diketahui bahwa revaluasi ini dapat menyebabkan nilai perusahaan menjadi kuat dan lemah. Nilai perusahaan akan menjadi lebih kuat dan baik, apabila hasil revaluasi menunjukkan peningkatan nilai dari nilai tercatat saat ini. Peningkatan tersebut dapat memberikan peluang yang sangat besar untuk mendapatkan pendanaan dari pihak eksternal (investor dan kreditor) dan mengoptimalkan produktifitas untuk meningkatkan laba di masa mendatang, sehingga dapat meningkatan penyetoran ke Kas negara. Sebaliknya, muncul kekhawatiran apabila hasil revaluasian menunjukkan penurunan, karena dapat memberikan ancaman tersendiri bagi BUMN yang dikhawatirkan pada keberlangsungan perusahaan. Ancaman tersebut dapat menurunkan produktifitas dalam menciptakan laba dan kepercayaan pihak eksternal. Di sisi lain, revaluasi terhadap aset dapat memberikan keuntungan terhadap negara. Pertama, negara diuntungkan dengan adanya penambahan pemasukan ke kas negara. Selain itu, perusahaan memiliki nilai aset yang sesuai dengan nilai wajar atau pasar saat ini. Dengan demikian, revaluasi aset merupakan alternatif bagi pemerintah untuk perusahaan BUMN yang diharapkan mampu meningkatkan sumber permodalan dan juga memperkuat daya saing BUMN terhadap perusahaan swasta, sehingga penerimaan ke kas negara semakin meningkat dan perekonomian bangsa menjadi kuat.[] keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 27 dok:istimewa
keuangan negara | no. 006 vol. iii 201728 R estrukturisasi badan usaha terdiri dari empat opsi, diantaranya adalah pembentukan Holding, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Konsekuensi dari restrukturisasi suatu badan usaha adalah perubahan perlakuan dalam beberapa aspek internal perusahaan. Beberapa aspek tersebut diantaranya adalah aspek teknis (operasional), aspek legal, aspek organisasi dan sumber daya manusia, dan aspek perpajakan. Di mana menurut aspek legal, keempat bentuk restrukturisasi tersebut memiliki beberapa perbedaan. Konsekuensi Restrukturisasi Badan Usaha keuangan negara | no. 006 vol. iii 201728 LAPORAN UTAMAL
keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 29keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 29 sumber: Riset Pusat Kajian Keuangan Negara
keuangan negara | no. 006 vol. iii 201730 P ada tahun 2016, Perum Jamkrindo telah berupaya menumbuhkan kinerjanya dengat secara agresif sesuai road map penguatan daya saing peningkatan kinerja dan kompetensi perusahaan dalam menghadapi persaingan menuju perusahaan penjaminan terdepan yang mendukung perkembangan perekonomian nasional sebagaimana perumusan visi, misi dan tata nilai perusahaan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2016. Dilihat dari kinerja perusahaan manajemen berhasil membukukan kinerja yang cukup baik. Total realisasi jumlah kredit yang dijamin sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2016 tercatat sebesar Rp119 Triliun atau sudah mencapai 104 persen dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp115 triliun. Porsi terbesar 112 persen atau Rp76,54 triliun diperoleh dari penjaminan Non KUR dan sisanya penjaminan KUR sebesar Rp47,01 triliun. Total Aset sampai dengan 31 Desember 2016 berkisar Rp15.50 triliun atau meningkat pada posisi yang sama tahun lalu, begitupun pencapaian ekuitasnya meningkat menjadi sekitar Rp12,63 triliun. Pada awal tahun 2017 ini, Perum Jamkrindo akan berupaya meningkatkan kinerjanya dengan pesat sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku2017.PerumJamkrindomengusulkan kepada pemilik modal (KBUMN) target volume penjaminan tahun 2017 sebesar Rp135 triliun. Porsi kredit di luar kredit usaha rakyat (KUR) masih akan menjadi kontributor utama terhadap penjaminan kredit tahun depan yakni untuk penjaminan kredit Non KUR masing-masing sebesar Rp. 85 triliun dan penjaminan Kredit KUR sebesar Rp. 50 triliun. Sedangkan target volume penjaminan konsolidasian tahun 2017 sebesar Rp145, 9 triliun. Beberapa hal yang menjadi strategi Perum Jamkrindo tahun 2017 adalah pengelolaan database pemeringkatan UMKM, pendampingan dan konsultasi Out Look Bisnis 2017: Kinerja Perum Jamkrindo Targetkan Meningkat Pesat
keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 31 manajemen terhadap UMKM dengan bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi terkahit pada 29 November dengan 7 Perguruan Tinggi. Perusahaan juga melakukan pemeringkatan UMKM bersama yang sudah dijalankan bersama mitra. Berdasarkan PP No. 1/2016 di mana Perum Jamkrindo ditunjuk sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (SRG), guna meningkatkan kesejahteraan petani untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sesuai nawacita Pemerintah. Artinya, perusahaan penjaminan kredit pelat merah ini siap ikut berperan menjaga stabilitas harga komoditas, sesegera mungkin setelah menerima PMN. Sebagai LPP-SRG, Jamkrindo berfungsi melindungi hak Pemegang Resi Gudang Dan/Atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/ atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya dan memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya Bersamaan dengan itu, pemerintah meluncurkan program yang mengintegrasikan SRG dan Pasar Lelang Komoditas Online dan sistem Pasar Lelang Komoditas Terpadu pada Desember 2016 yang peluncurannya dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh Para Menteri Bidang Ekonomi, Gubernur, Bupati/ WaIikota dari beberapa daerah, petani dan kelompok tani. “Dengan adanya integrasi SRG dan Pasar Lelang Komoditas menjadi salah satu solusi karena keduanya berjalan sendiri-sendiri dan parsial. Untuk itu, diperlukan sinergitas antar kedua instrumen tersebut, baik pada tataran kebijakan, regulasi, dukungan teknologi informasi yang terpadu.”Semoga integrasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas dapat memberdayakan pertani dan sekaligus menciptakan efisiensi perdagangan,” kata Diding S. Anwar, Direktur Utama Perum Jamkrindo. Saat ini Pasar Lelang yang dibina dan diawasi oleh Bappebti telah dilaksanakan di 15 daerah dengan 17 penyelenggara, namun jenis komoditas dan kualitas sangat beragam, penjual dan pembeli juga masih terbatas, sedangkan Sistem Resi Gudang yang telah dilaksanakan di 98 gudang yang tersebar di 75 kabupaten pada 21 provinsi masih sebatas instrumen tunda jual dan pembiayaan tanpa terkoneksi dengan pasar. Tercacat, komoditi yang bisa disimpan oleh pengelola gudang dalam rangka pelaksanaan SRG antara lain rotan, gabah, gambir, beras, teh, jagung, dan karet. Ada pula komoditi rumput laut, kopi, kakao, timah, lada, kopra, dan garam. Untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan pemanfaatan SRG oleh para petani dan pelaku usaha lainnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengembangkan aplikasi SRG Mobile. Aplikasi dan yang dapat diakses melalui telepon seluler ini memberikan kemudahan kepada pemilik barang maupun pengelola gudang untuk melakukan penyimpanan barang, memperoleh referensi harga dan membuat rencana pemasaran melalui Pasar Lelang Komoditas. Selain itu Sistem Pasar Lelang Komoditas Terpadu yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi internet untuk meningkatkan peluang dan memperluas jangkauan pasar, serta mengatasi kendala jarak maupun waktu. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepesertaan penjual maupun pembeli, mengefisiensikan pemasaran dan membuka akses pemasaran bagi petani. Penerima manfaat dari kegiatan integrasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Online adalah Solusi terpadu untuk membuka akses pasar dan pembiayaan dengan 3M (mudah, murah, manfaat). Pemberdayaan petani dan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah, Efisiensi perdagangan dan peningkatan daya saing, Peningkatan daya saing komoditas nasional, dan munculnya peluang bisnis bagi pelaku usaha (Jasa Pergudangan, Grading, Jasa Keuangan/ Perbankan).
keuangan negara | no. 006 vol. iii 201732 LIPUTAN KHUSUSL Dengan Gotong Royong BPJS Kesehatan Optimis Capai Target Kelembagaan
keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 33 Tahun 2017 menjadi titik krusial dalam menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kinerja BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2016 yang dinilai semakin positif, menjadi modal yang sangat penting dalam menuju cakupan semesta (universal health coverage) jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2019 nanti. T ahun 2017 ini, Program JKN-KIS telah memasuki tahun ke-4. Menurut laporan BPJS Kesehatan, pelaksanaan program JKN-KIS selama ini telah dilewati dengan pencapaian kinerja yang terus membaik. Di usianya yang masih sangat muda, program ini telah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari setengah penduduk Indonesia, dari yang di kota hingga yang ada di pelosok negeri. Diketahui, kepesertaan BPJS Kesehatan per 10 Februari 2017 telah mencapai lebih dari 174.324.644 jiwa atau hampir mencapai 70 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah peserta tersebut terdiri dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, 441 Kabupaten/Kota dari 32 Provinsi telah mengintegrasikan Jamkesda-nya ke BPJS Kesehatan dengan jumlah kepesertaan 16 juta jiwa. Sebagai informasi, visi BPJS Kesehatan 2021 yaitu “Terwujudnya JKN-KIS Semesta yang Berkualitas dan Berkesinambungan bagi Seluruh Penduduk Indonesia”. Dalam upaya mendukung pencapaian visi tersebut, BPJS Kesehatan juga telah menetapkan lima Misi BPJS Kesehatan 2016-2021, yaitu: (1) Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan, (2) Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Penduduk Indonesia, (3) Menjaga kesinambungan Program JKN-KIS, (4) Memperkuat kebijakan dan implementasi Program JKN-KIS, serta (5) Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi. “Visi dan Misi 2016-2021 ini diharapkan dapat semakin mengoptimalkan penyelenggaraan Program JKN-KIS melalui suatu kerangka program yang sustain dan berkualitas, guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris dalam kegiatan Pembukaan Rapat Kerja Nasional BPJS Kesehatan tahun 2017 di Palembang (23/1/2017). *** keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017
keuangan negara | no. 006 vol. iii 201734 Hingga akhir tahun 2016, penambahan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional tercatat sebesar 66 persen penduduk dari 188 juta warga yang ditargetkan terdaftar program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Namun, hingga 16 Desember, baru 171,67 juta peserta JKN-KIS atau 91 persen dari target. Padahal, target kepesertaan semesta JKN-KIS atau 95 persen warga ditargetkan tercapai pada 1 Januari 2019. Jadi, BPJS Kesehatan hanya punya waktu dua tahun menambah sekitar 80 juta warga sebagai peserta baru. Menurut Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Zainal Abidin, penambahan peserta JKN- KIS tersebut cenderung melambat dan butuh kerja besar agar target kepesertaan semesta (universal coverage) tercapai di waktu tersisa. Pemantauan dan evaluasi DJSN menunjukkan, banyak warga belum terdaftar JKN-KIS karena tidak punya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat utama pendaftaran JKN-KIS. Hal itu banyak ditemukan pada pekerja perkebunan dan pertambangan dari luar daerah yang bekerja tanpa dokumen kependudukan memadai. Masalah lain, banyak warga tak mampu membayar iuran JKN-KIS. Apalagi, aturan pendaftaran JKN-KIS menuntut pendaftaran semua anggota keluarga di kartu keluarga sekaligus, tak bisa beberapa anggota keluarga lebih dulu. “Jika tak mampu, mereka seharusnya jadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayar pemerintah. Nyatanya tidak,” ucap Zainal seperti dikutip Kompas, Selasa (27/12). Penyebab lain yang membuat warga belum mendaftar JKN-KIS adalah jarang sakit, tempat kerja belum mendaftarkan, layanan BPJS Kesehatan dinilai buruk, dan punya asuransi swasta. Hal itu karena prinsip JKN-KIS sebagai asuransi sosial belum dipahami. Sementara itu, menurut Kepala Departemen Hubungan Eksternal dan Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi, pihaknya belum tahu penyebab pasti tak tercapainya target itu. Kondisi tersebut bisa terjadi karena target terlalu progresif atau kondisi riil di lapangan belum memungkinkan penambahan peserta berjumlah besar. Pihak BPJS Kesehatan mendapat tugas besar. Hanya dalam lima tahun, hampir semua penduduk Indonesia atau 255 juta orang harus jadi peserta JKN- KIS. Itu membuat JKN-KIS jadi program jaminan kesehatan terbesar dan terprogresif sedunia. “BPJS Kesehatan optimistis dalam dua tahun bisa menjangkau 80 juta peserta baru,” kata Irfan. Meski demikian, optimisme itu butuh dukungan para pihak karena banyak soal muncul berada di luar kewenangan BPJS Kesehatan untuk menuntaskannya, seperti masalah NIK dan penetapan PBI. Untuk mendukung penambahan peserta itu, BPJS Kesehatan akan menambah cabang dan pegawai baru disertai berbagai kemudahan demi mendorong kian banyak warga terdaftar JKN-KIS. *** Di tahun 2017 ini, BPJS Kesehatan telah menyusun arah dan kebijakan untuk mendorong percepatan kinerja. Terdapat tiga fokus utama yang akan dijalankan BPJS Kesehatan di tahun 2017. Pertama, keberlangsungan finansial. Bagaimana menjamin keberlangsungan program JKN menuju cakupan semesta. Caranya adalah dengan peningkatan rekrutmen peserta potensial dan meminimalkan adverse selection, peningkatan kolektibilitas iuran peserta dan seluruh segmen, peningkatan kepastian dan kemudahan pembayaran iuran, penerpan law enforcement bagi fasilitas kesehatan, peserta JKN-KIS dan Badan Usaha yang melanggar, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana operasional serta optimalisasi kendali mutu dan kendali biaya Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Kedua, kepuasan peserta. Dilakukan dengan perbaikan sistem pelayanan online untuk seluruh peserta, implementasi Coordination of Benefit (COB) untuk Peserta Pekerja Penerima Upah, dan perluasan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan (tingkat pertama dan lanjutan) khususnya optimalisasi peran FKTP sebagai link pelayanan tingkat pertama, serta kemudahan penanganan keluhan pelanggan dan akses informasi peserta. Ketiga, menuju cakupan semesta. Dilakukan dengan cara percepatan rekrutmen peserta, mobilisasi peran strategis kelembagaan baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menggerakan partisipasi dan peran serta masyarakat agar sadar memiliki jaminan kesehatan, serta peran aktif Kader JKN-KIS melalui organisasi kemasyarakatan, keagamaan yang memiliki struktur nasional daerah berbasis masyarakat dengan pola kerjasama dan pertanggungjawaban yang jelas. Untuk merealisasikan target tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengharapkan dukungan masyarakat serta stakeholder terkait agar dapat mencapai jaminan kesehatan yang menjangkau seluruh Indonesia, keuangan negara | no. 006 vol. iii 201734 LIPUTAN KHUSUSL
keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 35 berkualitas, dan berkelanjutan. “Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan adalah reaktualisasi dari nilai asli bangsa ini, yaitu gotong royong, kebersamaan,” tegas Fahmi. Fahmi berharap di tahun 2017, Duta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, dapat terus mengoptimalkan pengelolaan dan menjaga sustainabilitas Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. “Tidak mudah memang untuk menjalankan amanah mulia ini. Namun kami yakin, dengan dukungan dari para stakeholder serta dengan kerja keras dari seluruh Duta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, pencapaian target kelembagaan ini akan dapat berhasil diraih dengan gemilang, meskipun di tengah tantangan dan permasalahan yang tidak pula ringan,” tambah Fahmi. Dalam teknis pelaksanaan, Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi menyatakan pihaknya saat ini perlu penguatan kewenangan untuk mendukung pencapaian target kelembagaan. Oleh sebab itu, ia berharap adanya penambahan kewenangan baik berupa Perpres maupun undang-undang. Penambahan kewenangan tersebut dimaksudkan agar badan ini tuntas menjalankan amanat yang diberikan oleh negara. Bayu Wahyudi menambahkan, dari kewenangan tersebut nantinya pihaknya dapat menegur badan-badan usaha baik swasta maupun BUMN agar mengikutsertakan pegawainya ke dalam BPJS. “Kita belum punya power untuk hal tersebut,” lanjut mantan Direktur Utama RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung (2010-2014) tersebut. Tak hanya itu, lulusan Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Padjajaran ini berharap nantinya BPJS Kesehatan juga memiliki kewenangan yang cukup untuk memberikan sanksi kepada peserta baik individu maupun kolektif yang menunggak iuran selama beberapa bulan. “Seperti yang sudah diterapkan di Philhealth, Philipina,” ujarnya mencontohkan. Keterbatasan wewenang yang dimiliki BPJS kesehatan dalam hal revenue collecting atau memberikan sanksi kepada peserta yang menunggak iuran, dirasa menjadi hal yang berbeda dengan Philhealth di Philipina. Badan tersebut telah memiliki kekuatan atau kewenangan yang full sehingga program jaminan kesehatan di negara tersebut dapat berjalan dengan baik. “Di Filipina sudah ada yang seperti itu. Kalau sekarang kita tidak bisa, cuma bisa menagih dan mengingatkan. Jadi perlu di revisi undang- undangnya atau peraturannya,” tegas Bayu. Sementara itu, Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Dede Yusuf mengungkapkan apresiasinya terhadap kinerja BPJS Kesehatan. Dede mengungkapkan, pada saat ini negara kita sedang kekurangan dana untuk membiayai program-program pemerintah, namun Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan sanggup bertahan dengan jumlah peserta yangsaat ini telah hampir menyentuh angka 180 juta peserta. “Capaian kepesertaan merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan adalah program terbaik yang saat ini dimiliki oleh negara Indonesia Komisi IX akan mendukung & mem-protect BPJS Kesehatan untuk dapat melaksanakan amanat undang- undang ini,” ujar Dede. *** Suksesnya pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional tidak terlepas dari pembenahan tata kelola atau manajemen pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Untung Suseno Sutarjo menjelaskan, masalah yang muncul dari pelaksanaan BPJS Kesehatan tidak lepas dari tata kelola atau manajemen di daerah.Terjadinya kesemrawutan program BPJS Kesehatan di rumah sakit-rumah sakit, karena sistem di FKTP seperti Puskesmas atau Klinik Pratama yang masih semrawut atau asal-asalan saat merujuk pasien ke rumah sakit. Padahal, lanjut Untung, Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan telah menyusun skema atau prosedur yang harus diikuti untuk merujuk pasien peserta BPJS Kesehatan, termasuk jadwal yang diberikan rumah sakit. ‘’Dalam banyak kasus yang terjadi, keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 35
keuangan negara | no. 006 vol. iii 201736 kebanyakan rujukannya itu tidak mengikuti jadwal. Kemudian dirujuk juga tidak dipersiapkan dengan baik, tidak diberitahu rumah sakitnya, sehingga numpuk jadinya,’’ tegas Untung kepada Majalah Keuangan Negara, di ruang kerjanya, Jum’at (13/1/2017). Atas hal tersebut, Kementerian Kesehatan pun melakukan pembenahan perujukan terhadap FKTP untuk meminimalisir kasus-kasus serupa. Seperti di kota Makasar, Jakarta dan Samarinda, proses rujukan dilakukan melalui sistem digital, di mana pasien Puskesmas mengajukan pasien peserta BPJS Kesehatan yang ingin dirujuk dalam sistem digital, kemudian menunggu pihak rumah sakit yang siap menampung pasien tersebut. Sehingga pasien yang dirujuk tahu pasti rumah sakit tujuannya. Menurut Untung, pihaknya sedang mengupayakan replikasi sistem digital tersebut ke seluruh daerah lain, agar pelayanan terhadap peserta BPJS Kesehatan menjadi maksimal. Puskesmas juga dapat memantau rujukannya. Selain itu, Kementerian Kesehatan sedang melakukan peningkatan fasilitas kesehatan, mulai dari perbaikan fasilitas di Puskesmas hingga penambahan tempat tidur. Tujuannya agar Puskesmas bisa mengurus pasien secara mandiri dan tidak melulu merujuk pasien ke rumah sakit. Kementerian Kesehatan menyatakan terus melakukan pembenahan, terutama pada FKTP, agar pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan. Hal ini mengingat banyak kasus yang terjadi pada peserta BPJS Kesehatan karena tidak optimalnya FKTP. Kementerian Kesehatan pun menggunakan sistem dana kapitasi yang berbasis pada pelayanan FKTP. Dana kapitasi adalah dana atau anggaran yang diberikan di muka kepada pemberi pelayanan kesehatan agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan pada pasien. Dengan sistim tersebut, pemberi layanan kesehatan bisa memanfaatkan lebih dulu anggaran yang ada sehingga mampu mengurangi jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit. Misalnya, terang Untung, untuk membeli kebutuhan obat dan alat agar fasilitas yang ada mumpuni menangani pasien. Kementerian Kesehatan menilai, selama ini banyak FKTP tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menangani pasien, sehingga membuat FKTP merujuk pasien ke rumah sakit hingga menyebabkan lonjakan rujukan yang tidak terkendali di rumah sakit. Ia menilai, mempromosikan cara hidup sehat juga perlu dilakukan sebagai bagian dari peningkatan fasilitas sekaligus tindakan pencegahan. Misalnya, pelayanan pemeriksaan kesehatan dini, agar penyakit berat dapat diantisipasi sejak di FKTP. “Misalnya suruh periksa kesehatan dini, kalau ada yang sakit kita perbaiki kesehatannya supaya dia sembuh. Kalau misalnya dia darah tinggi sesuai hasil pemeriksaan, kita kasih obat terus jangan sampai putus obatnya. Nah itu bisa dilaksanakan di FKTP,” jelas Untung. Ia menambahkan, dana kapitasi juga digunakan untuk meningkatkan jasa pelayanan kesehatan. Hal ini sudah diatur porsinya berdasarkan profesi, pengalaman kerja, serta beberapa kriteria lain. Dengan pemberian insentif yang optimal di FKTP diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan masyarakat tanpa perlu mengantre di rumah sakit. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana kapitasi, Kementerian Kesehatan telah menugaskan Dinas Kesehatan setempat untuk mengkoordinir dan mengawasi seluruh FKTP agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. “Jangan sampai ribut lah di puskesmas, kadang-kadang kan bagi-baginya yang tidak sesuai. Itu yang dijaga. Jadi dalam menilai puskesmas itu apakah dia melaksanakan apa yang diharapkan itu memang ada tim,” tuturnya.[] keuangan negara | no. 006 vol. iii 201736 dok:istimewa LIPUTAN KHUSUSL
keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 37 K omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pertemuan dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dalam rangka melakukan pencegahan terhadap indikasi fraud pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan untuk membuat Satuan Tugas (Satgas) untuk mencegah penyimpangan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Satgas ini juga berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek usai bertemu Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/2). “Tadi kami rapat karena Pak Pahala (Pahala Nainggolan) adalah (Deputi) Pencegahan. Kita mencoba membuat Satgas untuk membuat pendoman pencegahan fraud di JKN. Kami baru bentuk satgasnya,” kata Nila. Pahala menjelaskan, berdasar data 2015 untuk satu semester terdapat sekitar 175.000 klaim kepada BPJS dengan nilai mencapai Rp 400 miliar yang terdeteksi terjadi kecurangan. Jumlah tersebut belum termasuk adanya dugaan penyimpangan. “Sekarang ada sekitar 1 juta klaim yang terdeteksi. Oleh karena itu kita pikir secara sistematik kita harus bangun sistem pengendalian fraud. Pencegahannya harus jelas,” kata Pahala. Untuk itu, Pahala menjelaskan, saat ini pihaknya berupaya memperbaiki sistem klaim. Hal ini lantaran penyimpangan yang terjadi dapat disebabkan sistem yang belum jelas. “Penanganannya harus A, B, C tapi mereka lakukan yang lain. Nah ini kita berusaha supaya sistem ini jelas,” katanya. Dikatakan, data klaim yang terdeteksi menyimpang akan dianalisis oleh Inspektorat Kemkes.Tak hanya itu, data ini juga akan diverifikasi ke lapangan. Hal ini untuk mendalami penyebab tingginya angka klaim. “Pada 2017 Satgas akan bekerja perbaiki sistem, mengujicoba sehingga Kemkes bisa deteksi dan verifikasi satuan intern BPJS hasil data deteksi dari sistem. Paralel dengan itu verifikasi di lapangan juga berjalan. Per transaksi jalan tapi Dirjen Kemkes akan lakukan analisa besar kenapa di daerah ini klaimnya seragam atau rumah saksi ini selalu minta cesar. Ada pedoman akan bangun dan ada mekanisme dan ini tindaklanjut dari Kemkes dengan KPK tahun lalu,” paparnya. Dikatakan, untuk saat ini, dengan sistem yang masih diperbaiki, pihaknya hanya memperingatkan rumah sakit yang kedapatan mengajukan klaim fiktif atau curang. Demikian juga jika kedapatan anggaran yang tercantum dalam sistem klaim INA-CBGs (Indonesia Base Groups) yang diterapkan saat ini masih terlalu rendah, KPK meminta untuk diperbesar agar tidak terjadi kecurangan kembali. “Kalau memang curang benar mungkin tahun ini masih diperingatkan diminta perbaiki sistem. Kalau ada perbaikan sistem di kita misalnya INA-CBGs ( ) kurang besar kita usulkan diperbesar agar tidak terjadi kecurangan di lapangan,” katanya. Namun Pahala mengingatkan, setelah sistem diperbaiki, pihaknya meminta Kemkes sebagai regulator maupun BPJS untuk menindak rumah sakit yang mengajukan klaim fiktif. Dikatakan, KPK meminta agar rumah sakit yang melakukan kecurangan untuk diberikan sanksi berupa denda. “Kami usulkan gunakan perdata. Jadi siapa yang sistemnya fraud kita minta ditambahkam klausul misalnya ada denda. Rumah yang klaim sesuatu yang fiktif kita minta didenda. Berikutnya, tentu saja pidana. Kita minta kerjasama kejaksaan tapi di tahun 2018,” tegasnya. Dalam kesempatan berbeda, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, pihaknya terus mendorong Litbang KPK di bawah Deputi Pencegahan untuk terus memperbaiki sistem JKN dalam hubungannya dengan indikasi atau potensi fraud ini. “Concern KPK sangat baik. Kemarin bersama beberapa pegawai BPJS Kesehatan, KPK mengikuti training course di Amerika Serikat untuk memperkuat tim pencegahan bersama,” kata Fahmi melalui sambungan telepon, Rabu (22/2/2017).[prs] KPK, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Sepakat Bentuk Satgas JKN keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 37
keuangan negara | no. 006 vol. iii 201738 U ndang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memberikan landasan bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Bayu Wahyudi menekankan bahwa amanat yang terkandung di dalam UU No. 24 Tahun 2011 sudah jelas, di mana tujuan akhirnya adalah mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik dan mencapai kesejahteraan. “Jadi asasnya manfaat, kemanusian, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Tapi, di negara manapun belum yang bisa menanggung secara full jaminan kesehatan. Itulah mengapa diperlukan gotong-royong,” jelas Bayu kepada Majalah Keuangan Negara, di ruang kerjanya, Rabu (8/2/2017). Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kinerja BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, berikut petikan wawancara Majalah Keuangan Negara dengan Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, Bayu Wahyudi: Bagaimana BPJS Kesehatan memainkan perannya sebagai penyelenggara Sistem Jaminan Kesehatan Nasional? Jadi BPJS adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab pada Presiden. Karena badan ini implementasi dari amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Ini adalah implementasi dari Undang-Undang Dasar yang memberi amanat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Dr. dr. Bayu Wahyudi, SpOG., MPHM., MHKes., MM Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Pegang Teguh Sembilan Prinsip Kelembagaan LIPUTAN KHUSUSL
keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 39
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan

Recommended

Tm 5 Analisis Dan Pilihan Strategi
Tm 5 Analisis Dan Pilihan StrategiTm 5 Analisis Dan Pilihan Strategi
Tm 5 Analisis Dan Pilihan Strategi
Achmad Rozi El Eroy
 
Menstra pengantar (1)
Menstra pengantar (1)Menstra pengantar (1)
Menstra pengantar (1)
yosa_dfr
 
Strategi Porter (Studi pada Indofood)
Strategi Porter (Studi pada Indofood)Strategi Porter (Studi pada Indofood)
Strategi Porter (Studi pada Indofood)
Isah Nurdianah
 
Metode evaluasi dan kontrol kinerja
Metode evaluasi dan kontrol kinerjaMetode evaluasi dan kontrol kinerja
Metode evaluasi dan kontrol kinerja
Indra Yu
 
Strategi mudrajad kuncoro
Strategi mudrajad kuncoroStrategi mudrajad kuncoro
Strategi mudrajad kuncoro
rezajuliannor
 
Manajemen Strategi PT Indofood Sukses Makmur Tbk
Manajemen Strategi PT Indofood Sukses Makmur TbkManajemen Strategi PT Indofood Sukses Makmur Tbk
Manajemen Strategi PT Indofood Sukses Makmur Tbk
Wily Yoga
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Sujatmiko Wibowo
 
PPT - Analisis Strategi Perusahaan BOLT
PPT - Analisis Strategi Perusahaan BOLT PPT - Analisis Strategi Perusahaan BOLT
PPT - Analisis Strategi Perusahaan BOLT
TIUPH2013
 

Recommended

Tm 5 Analisis Dan Pilihan Strategi
Tm 5 Analisis Dan Pilihan StrategiTm 5 Analisis Dan Pilihan Strategi
Tm 5 Analisis Dan Pilihan Strategi
Achmad Rozi El Eroy
 
Menstra pengantar (1)
Menstra pengantar (1)Menstra pengantar (1)
Menstra pengantar (1)
yosa_dfr
 
Strategi Porter (Studi pada Indofood)
Strategi Porter (Studi pada Indofood)Strategi Porter (Studi pada Indofood)
Strategi Porter (Studi pada Indofood)
Isah Nurdianah
 
Metode evaluasi dan kontrol kinerja
Metode evaluasi dan kontrol kinerjaMetode evaluasi dan kontrol kinerja
Metode evaluasi dan kontrol kinerja
Indra Yu
 
Strategi mudrajad kuncoro
Strategi mudrajad kuncoroStrategi mudrajad kuncoro
Strategi mudrajad kuncoro
rezajuliannor
 
Manajemen Strategi PT Indofood Sukses Makmur Tbk
Manajemen Strategi PT Indofood Sukses Makmur TbkManajemen Strategi PT Indofood Sukses Makmur Tbk
Manajemen Strategi PT Indofood Sukses Makmur Tbk
Wily Yoga
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Sujatmiko Wibowo
 
PPT - Analisis Strategi Perusahaan BOLT
PPT - Analisis Strategi Perusahaan BOLT PPT - Analisis Strategi Perusahaan BOLT
PPT - Analisis Strategi Perusahaan BOLT
TIUPH2013
 
Identifikasi dan kerangka isu strategis
Identifikasi dan kerangka isu strategisIdentifikasi dan kerangka isu strategis
Identifikasi dan kerangka isu strategis
ardinmarL
 
Laporan Analisis Strategi Perusahaan - PT Garuda Indonesia Tbk
Laporan Analisis Strategi Perusahaan - PT Garuda Indonesia TbkLaporan Analisis Strategi Perusahaan - PT Garuda Indonesia Tbk
Laporan Analisis Strategi Perusahaan - PT Garuda Indonesia Tbk
TIUPH2013
 
Analisis SWOT PT INDOFOOD
Analisis SWOT PT INDOFOODAnalisis SWOT PT INDOFOOD
Analisis SWOT PT INDOFOOD
Alfrianty Sauran
 
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA -- PRIYONO
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA -- PRIYONOMANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA -- PRIYONO
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA -- PRIYONO
primagraphology consulting
 
Bab 1 konsep, tujuan, & tantangan msdm
Bab 1 konsep, tujuan, & tantangan msdmBab 1 konsep, tujuan, & tantangan msdm
Bab 1 konsep, tujuan, & tantangan msdm
Rahmadani Nur
 
Presentasi likuiditas
Presentasi likuiditasPresentasi likuiditas
Presentasi likuiditas
Putri Hermawati Margin
 
Contoh model dan hasil penelitian
Contoh model dan hasil penelitianContoh model dan hasil penelitian
Contoh model dan hasil penelitian
Ikhsan Bz
 
PPT Simulasi Bisnis Kelompok 5
PPT Simulasi Bisnis Kelompok 5PPT Simulasi Bisnis Kelompok 5
PPT Simulasi Bisnis Kelompok 5
Novi Ayu Pratiwi
 
MSDM BAB 1 - Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia
MSDM BAB 1 - Pengantar Manajemen Sumber Daya ManusiaMSDM BAB 1 - Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia
MSDM BAB 1 - Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia
Dayana Florencia
 
Analisis lingkungan eksternal
Analisis lingkungan eksternalAnalisis lingkungan eksternal
Analisis lingkungan eksternal
Ega Jalaludin
 
Analisis pt. astra internasional mb 38-01
Analisis pt. astra internasional mb 38-01Analisis pt. astra internasional mb 38-01
Analisis pt. astra internasional mb 38-01
Tazkia Karin
 
6. analisis kualitas pelayanan dan perilaku pelanggan fx adi purwanto
6. analisis kualitas pelayanan dan perilaku pelanggan fx adi purwanto6. analisis kualitas pelayanan dan perilaku pelanggan fx adi purwanto
6. analisis kualitas pelayanan dan perilaku pelanggan fx adi purwanto
Didik Purwiyanto Vay
 
Penentuan lokasi per (5 )
Penentuan lokasi per (5 )Penentuan lokasi per (5 )
Penentuan lokasi per (5 )
nurulllah
 
KELOMPOK 3 PT GARUDA FOOD
KELOMPOK 3 PT GARUDA FOODKELOMPOK 3 PT GARUDA FOOD
KELOMPOK 3 PT GARUDA FOOD
ariqswg
 
Manajemen Strategis - Grand strategy matrix
Manajemen Strategis - Grand strategy matrixManajemen Strategis - Grand strategy matrix
Manajemen Strategis - Grand strategy matrix
Dayana Florencia
 
PPT Balanced Scorecard
PPT Balanced Scorecard PPT Balanced Scorecard
PPT Balanced Scorecard
Yesica Adicondro
 
Makalah manajemen operasional
Makalah manajemen operasionalMakalah manajemen operasional
Makalah manajemen operasional
Nikky Ningsih
 
Manajemen Operasional I Produktifitas
Manajemen Operasional I ProduktifitasManajemen Operasional I Produktifitas
Manajemen Operasional I Produktifitas
Lilia Pascariani
 
Marketing battle review Samsung Vs Apple
Marketing battle review Samsung Vs AppleMarketing battle review Samsung Vs Apple
Marketing battle review Samsung Vs Apple
Rendianto Dozer Imani
 
Strategi inovasi
Strategi inovasiStrategi inovasi
Strategi inovasi
Muslihin Hilim
 
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPKPotret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
Pusat Kajian Keuangan Negara
 
Makalah ukm
Makalah ukmMakalah ukm
Makalah ukm
Operator Warnet Vast Raha
 

More Related Content

What's hot

Bab 1 konsep, tujuan, & tantangan msdm
Bab 1 konsep, tujuan, & tantangan msdmBab 1 konsep, tujuan, & tantangan msdm
Bab 1 konsep, tujuan, & tantangan msdm
Rahmadani Nur
 
Contoh model dan hasil penelitian
Contoh model dan hasil penelitianContoh model dan hasil penelitian
Contoh model dan hasil penelitian
Ikhsan Bz
 
Analisis lingkungan eksternal
Analisis lingkungan eksternalAnalisis lingkungan eksternal
Analisis lingkungan eksternal
Ega Jalaludin
 
6. analisis kualitas pelayanan dan perilaku pelanggan fx adi purwanto
6. analisis kualitas pelayanan dan perilaku pelanggan fx adi purwanto6. analisis kualitas pelayanan dan perilaku pelanggan fx adi purwanto
6. analisis kualitas pelayanan dan perilaku pelanggan fx adi purwanto
Didik Purwiyanto Vay
 
Penentuan lokasi per (5 )
Penentuan lokasi per (5 )Penentuan lokasi per (5 )
Penentuan lokasi per (5 )
nurulllah
 
Makalah manajemen operasional
Makalah manajemen operasionalMakalah manajemen operasional
Makalah manajemen operasional
Nikky Ningsih
 
Manajemen Operasional I Produktifitas
Manajemen Operasional I ProduktifitasManajemen Operasional I Produktifitas
Manajemen Operasional I Produktifitas
Lilia Pascariani
 

What's hot (20)

Identifikasi dan kerangka isu strategis
Identifikasi dan kerangka isu strategisIdentifikasi dan kerangka isu strategis
Identifikasi dan kerangka isu strategis
 
Laporan Analisis Strategi Perusahaan - PT Garuda Indonesia Tbk
Laporan Analisis Strategi Perusahaan - PT Garuda Indonesia TbkLaporan Analisis Strategi Perusahaan - PT Garuda Indonesia Tbk
Laporan Analisis Strategi Perusahaan - PT Garuda Indonesia Tbk
 
Analisis SWOT PT INDOFOOD
Analisis SWOT PT INDOFOODAnalisis SWOT PT INDOFOOD
Analisis SWOT PT INDOFOOD
 
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA -- PRIYONO
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA -- PRIYONOMANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA -- PRIYONO
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA -- PRIYONO
 
Bab 1 konsep, tujuan, & tantangan msdm
Bab 1 konsep, tujuan, & tantangan msdmBab 1 konsep, tujuan, & tantangan msdm
Bab 1 konsep, tujuan, & tantangan msdm
 
Presentasi likuiditas
Presentasi likuiditasPresentasi likuiditas
Presentasi likuiditas
 
Contoh model dan hasil penelitian
Contoh model dan hasil penelitianContoh model dan hasil penelitian
Contoh model dan hasil penelitian
 
PPT Simulasi Bisnis Kelompok 5
PPT Simulasi Bisnis Kelompok 5PPT Simulasi Bisnis Kelompok 5
PPT Simulasi Bisnis Kelompok 5
 
MSDM BAB 1 - Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia
MSDM BAB 1 - Pengantar Manajemen Sumber Daya ManusiaMSDM BAB 1 - Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia
MSDM BAB 1 - Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia
 
Analisis lingkungan eksternal
Analisis lingkungan eksternalAnalisis lingkungan eksternal
Analisis lingkungan eksternal
 
Analisis pt. astra internasional mb 38-01
Analisis pt. astra internasional mb 38-01Analisis pt. astra internasional mb 38-01
Analisis pt. astra internasional mb 38-01
 
6. analisis kualitas pelayanan dan perilaku pelanggan fx adi purwanto
6. analisis kualitas pelayanan dan perilaku pelanggan fx adi purwanto6. analisis kualitas pelayanan dan perilaku pelanggan fx adi purwanto
6. analisis kualitas pelayanan dan perilaku pelanggan fx adi purwanto
 
Penentuan lokasi per (5 )
Penentuan lokasi per (5 )Penentuan lokasi per (5 )
Penentuan lokasi per (5 )
 
KELOMPOK 3 PT GARUDA FOOD
KELOMPOK 3 PT GARUDA FOODKELOMPOK 3 PT GARUDA FOOD
KELOMPOK 3 PT GARUDA FOOD
 
Manajemen Strategis - Grand strategy matrix
Manajemen Strategis - Grand strategy matrixManajemen Strategis - Grand strategy matrix
Manajemen Strategis - Grand strategy matrix
 
PPT Balanced Scorecard
PPT Balanced Scorecard PPT Balanced Scorecard
PPT Balanced Scorecard
 
Makalah manajemen operasional
Makalah manajemen operasionalMakalah manajemen operasional
Makalah manajemen operasional
 
Manajemen Operasional I Produktifitas
Manajemen Operasional I ProduktifitasManajemen Operasional I Produktifitas
Manajemen Operasional I Produktifitas
 
Marketing battle review Samsung Vs Apple
Marketing battle review Samsung Vs AppleMarketing battle review Samsung Vs Apple
Marketing battle review Samsung Vs Apple
 
Strategi inovasi
Strategi inovasiStrategi inovasi
Strategi inovasi
 

Similar to Holding BUMN Terlalu Memaksakan

Profil umkm-di-provinsi-jambi
Profil umkm-di-provinsi-jambiProfil umkm-di-provinsi-jambi
Profil umkm-di-provinsi-jambi
Calvin Thesno
 
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
candra romanda
 

Similar to Holding BUMN Terlalu Memaksakan (20)

Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPKPotret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
 
Makalah ukm
Makalah ukmMakalah ukm
Makalah ukm
 
Makalah ukm
Makalah ukmMakalah ukm
Makalah ukm
 
Kondisi bumn dan masalah
Kondisi bumn dan masalahKondisi bumn dan masalah
Kondisi bumn dan masalah
 
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMNOptimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
 
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMNOptimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
 
Analisis kebijakan privatisasi bumn di indonesia
Analisis kebijakan privatisasi bumn di indonesiaAnalisis kebijakan privatisasi bumn di indonesia
Analisis kebijakan privatisasi bumn di indonesia
 
Analisis kebijakan privatisasi bumn di indonesia
Analisis kebijakan privatisasi bumn di indonesiaAnalisis kebijakan privatisasi bumn di indonesia
Analisis kebijakan privatisasi bumn di indonesia
 
Bumd siapa yang punya
Bumd siapa yang punyaBumd siapa yang punya
Bumd siapa yang punya
 
Bumd siapa yang punya
Bumd siapa yang punyaBumd siapa yang punya
Bumd siapa yang punya
 
Presentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di Aceh
Presentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di AcehPresentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di Aceh
Presentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di Aceh
 
Penguatan Industri Pasar Materi Bapak Adi PKSK.pdf
Penguatan Industri Pasar Materi Bapak Adi PKSK.pdfPenguatan Industri Pasar Materi Bapak Adi PKSK.pdf
Penguatan Industri Pasar Materi Bapak Adi PKSK.pdf
 
Kontan mingguan edisi 12 10-2015
Kontan mingguan edisi 12 10-2015Kontan mingguan edisi 12 10-2015
Kontan mingguan edisi 12 10-2015
 
Profil umkm-di-provinsi-jambi
Profil umkm-di-provinsi-jambiProfil umkm-di-provinsi-jambi
Profil umkm-di-provinsi-jambi
 
(sindonews.com) Opini ekonomi 31 agustus 2016-14 oktober 2016
(sindonews.com) Opini ekonomi 31 agustus 2016-14 oktober 2016(sindonews.com) Opini ekonomi 31 agustus 2016-14 oktober 2016
(sindonews.com) Opini ekonomi 31 agustus 2016-14 oktober 2016
 
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
 
Cooperative Juni 2020
Cooperative Juni 2020Cooperative Juni 2020
Cooperative Juni 2020
 
BENTUK BADAN USAHA PPT.pptx
BENTUK BADAN USAHA PPT.pptxBENTUK BADAN USAHA PPT.pptx
BENTUK BADAN USAHA PPT.pptx
 
273-649-1-SM.pdf
273-649-1-SM.pdf273-649-1-SM.pdf
273-649-1-SM.pdf
 
Analisis Kebijakan Penyehatan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (...
Analisis Kebijakan Penyehatan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (...Analisis Kebijakan Penyehatan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (...
Analisis Kebijakan Penyehatan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (...
 

More from Pusat Kajian Keuangan Negara

More from Pusat Kajian Keuangan Negara (6)

21 Inspirator Pembangunan Daerah
21 Inspirator Pembangunan Daerah21 Inspirator Pembangunan Daerah
21 Inspirator Pembangunan Daerah
 
Jejak-Jejak Nawacita
Jejak-Jejak NawacitaJejak-Jejak Nawacita
Jejak-Jejak Nawacita
 
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan PerempuanKiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
 
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
 
Coba-Coba Dana Desa
Coba-Coba Dana DesaCoba-Coba Dana Desa
Coba-Coba Dana Desa
 
Percepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan AnggaranPercepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan Anggaran
 

Recently uploaded

Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
jaanualu31
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
HALIABUTRA1
 
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get CytotecAbortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Riyadh +966572737505 get cytotec
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
galuhmutiara
 
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotecAbortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Riyadh +966572737505 get cytotec
 

Recently uploaded (18)

Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
 
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptPresentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
 
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanReview Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
 
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
 
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptsejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
 
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptxMETODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
 
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptKarakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
 
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptxTEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
 
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
 
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get CytotecAbortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
 
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptxPEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
 
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSlide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
 
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
 
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotecAbortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
 
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsungSaham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
 
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
 

Holding BUMN Terlalu Memaksakan

  • 1. keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 1
  • 2. keuangan negara | no. 006 vol. iii 20172
  • 3. keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 3 HOLDING BUMN JANGAN ASAL KEJAR TAYANG semakin besar sehingga ia lebih mudah mencari dana tambahan. Tapi, di pihak lain, ada kalanya perusahaan perlu dipecah untuk menciptakan kompetisi. Prinsip asal gabung dan asal besar tak boleh menjadi dasar. Setiap perusahaan harus diperiksa kasus demi kasus, tidak hanya diteropong dari atas berdasarkan sektornya. Pembentukan Holding dan superHolding BUMN dengan demikian harus kembali dikaji secara matang. Jika tidak, aksi korporasi ini bisa-bisa menciptakan masalah baru, seperti kendali manajemen, supervisi, tata kelola, dan beban finansial serta inefisiensi. Seperti kita ketahui, ketimpangan kinerja antar-BUMN bukan lagi rahasia. Data peringkat kinerja BUMN versi majalah Infobank pada 2016 menyebutkan, dari 122 BUMN, terdapat 58 perusahaan berpredikat sangat bagus, 18 perusahaan bagus, 12 perusahaan cukup bagus, dan 25 perusahaan tidak bagus. Sebanyak 9 perusahaan bahkan tidak mendapatkan peringkat karena data tidak lengkap. Kemudian yang tak kalah penting, secara legal, pembentukan Holding dan superHolding BUMN juga berpotensi melahirkan persoalan. Misalnya mengenai transfer kepemilikan (inbreng), yang bisa menjadi celah terjadinya penjualan perusahaan negara secara sembunyi-sembunyi. Kecurigaan itu bukan tidak berdasar. PP No. 72 Tahun 2016 mengundang polemik terutama di dalam Pasal 2A yang menyatakan bahwa penyertaan modal negara tanpa harus melalui mekanisme APBN. Itu artinya, proses pembentukan Holding ini tanpa harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Atas hal itu, telah banyak kalangan masyarakat yang mengajukan gugatan hukum agar pemerintah merevisi atau bahkan membatalkan PP yang berpotensi melanggar Undang-Undang. Pada akhirnya, kita harus mengingat apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkait pembentukan Holding BUMN: harus hati-hati, jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang yang sudah ada. Sekali lagi, pembentukan Holding BUMN merupakan langkah yang baik akan tetapi perlu dikaji secara mendalam terutama aspek legalnya. Pemerintah tidak perlu terburu-buru. Selamat membaca.[] R edaksi Majalah Keuangan Negara mengucapkan terimakasih atas kesetiaan dan kesediaan pembaca terus mengikuti perjalanan majalah ini sehingga kami dapat menerbitkan kembali edisi ke-6 ini. Dalam edisi kali ini, liputan utama yang kami sajikan adalah seputar pembentukan induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari sisi hukum, bisnis, dan tata kelolanya. Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 telah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2016 yang lalu—sebagai payung hukum pembentukan Holding BUMN. Bukan tanpa alasan, sepanjang tahun 2016 pemerintah memang sudah bekerja keras agar pembentukan enam Holding BUMN dapat terealisasi. Namun sepertinya, sepanjang tahun 2016 itu pula masih terjadi tarik- menarik sehingga Penetapan PP pembentukan Holding baru terealisasi akhir tahun. Dalam konteks tata kelola BUMN di Indonesia, rencana Holding BUMN bukanlah wacana yang baru. Sejak zaman Menteri Tanri Abeng, salah satu opsi dalam restrukturisasi BUMN adalah Holding sebagai upaya untuk menguatkan struktur permodalan dan efisiensi. Hal tersebut berdasar pertimbangan banyaknya BUMN kita yang “tercecer” dengan segala macam bentuk usaha yang dilakukan. Hingga saat ini baru terbentuk tiga Holding, yakni di bidang industri pupuk, semen, dan kehutanan/perkebunan. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, rencana yang tertunda itu dikebut. Presiden telah menyetujui pembentukan enam Holding baru sesuai dengan usul Menteri BUMN Rini Soemarno, yaitu Holding sektor minyak dan gas bumi, pertambangan, perumahan, jalan tol, jasa keuangan, dan pangan. Bahkan Menteri Rini menargetkan pembentukan superHolding BUMN pada 2019 sebagai pengganti Kementrian BUMN. Pemerintah mesti memahami bahwa pembentukan perusahaan induk bukanlah satu-satunya solusi mengatasi masalah BUMN. Pada sejumlah kasus, pendirianHoldingmemangmembuatmodalperusahaan Editorial)
  • 4. LAPORAN UTAMA 08 | Kejar Tayang Holding BUMN Telah direncanakan jauh-jauh hari, rencana pembentukan induk usaha perusahaanperusahaan pelat merah kerap tersandung di tengah jalan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara pun melakukan berbagai siasat untuk mempercepat Holding BUMN.. 16 | Wanti-Wanti Presiden Jokowi Dalam acara bertajuk Executive Leadership Program (ELP) di Istana Negara Jakarta (25/1/2017), Presiden Joko Widodo berpesan agar pembuatan aturan pembentukan Holding serta dalam hal pelaksanaannya jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang yang sudah ada. 20 | Holding BUMN Pemerintah Terkesan Memaksakan 26 | Holding BUMN Dan Revaluasi Aset 28 | Konsekuensi Restrukturisasi Badan Usaha DAFTAR ISID PEMBINA Achmad Djazuli, Amin Adab Bangun, Jariyatna, Krishna Hamzah l PENASEHAT HUKUM Haryo Budi Wibowo, SH, MH l PIMPINAN REDAKSI Prasetyo l SEKRETARIS REDAKSI Abdulloh Hilmi l SIDANG REDAKSI Achmad Djazuli, Jariyatna, Krishna Hamzah, Megel Jekson, Prasetyo l REDAKTUR PELAKSANA Megel Jekson l REPORTER Anisa Amisepti, Aprilia Hariani, Manta Supriyatna, Sutrisno, Taufik Adi Rismawan l LAYOUT Boedy S. Pasoepati l MARKETING/IKLAN Edi Purwanto l SIRKULASI/ PENJUALAN Rojaul Huda, Syahroni l ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA/IKLAN Kantor Pusat Kajian Keuangan Negara Jl. Kartini Raya No. 17B, Jakarta Pusat Telepon: (021) 29922743 Fax: (021) 29922743 l PERSON CONTACT 081348489334 l WEB www.keuangan.co, www.keuangan.or.id l E-MAIL keuangan.negara@gmail.com, marketing@keuangan.or.id l TWITTER: @keuangannegara l FB: Majalah Keuangan Negara l REKENING BANK: Giro Bank Rakyat Indonesia KCP BPKP No Acc: 1148.01.000117.307 a/n Pusat Kajian Keuangan Negara l PENERBIT: Pusat Kajian Keuangan Negara l ISSN: 24607304 l SK No. 0005.24607304/JI.3.2/SK.ISSN/2015.08 - 20 Agustus 2015 Redaksi menerima kontribusi tulisan yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.
  • 5. OPINI 24 | Holding BUMN Perlukah? 98 | Sinergi Fungsi Pengawasan DPRD dengan Pemeriksaan BPK ---------------------------------- SUCCESS STORY 52 | Cerdas Kelola Dana Bagi Hasil Migas ---------------------------------- PROFIL DAERAH 56 | Inovasi Klinik Akuntansi Kabupaten Aceh Tamiang ANTAR LEMBAGA 60 | Akuntabilitas Pengadaan Barang Dan Jasa Perlunya Sinergi Antarlembaga 33 | Dengan Gotong RoyongBPJS Kesehatan Optimis Capai Target Kelembagaan ------------------------------------------------- 38 | Pegang Teguh Sembilan Prinsip Kelembagaan ------------------------------------------------- 42 | Perlu Penguatan Kewenangan ------------------------------------------------- 44 | Inovasi Teknologi Informasi BPJS Kesehatan 46 | Perjalanan Implementasi Dana Kapitasi JKN LIPUTAN KHUSUS 62 | Hasil Audit BPK RI Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa 70 | Forum Diskusi BPK Dengan Lembaga Peradilan Dan APH Menyatukan Pemahaman Kerja BPK Dengan Penegak Hukum ---------------------------------- WAWANCARA 64 | Jurus KPPU Cegah Kartel Dan ---------------------------------- KAJIAN 72 | Analisis Tingkat Efisiensi Perbankan Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) ---------------------------------- SOSOK 80 | Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS: Kampus Pelopor Penggerak Revolusi Mental 84 | Gubernur Awang Faroek: Pantas Mendapat Tanda Kehormatan 85 | Bupati Eka: Luncurkan Buku Investasi Hati ---------------------------------- PESONA INDONESIA 86 | Tanah Lot Surganya Para Traveler Sejati
  • 6. keuangan negara | no. 006 vol. iii 20176 SURAT PEMBACAF DILEMATIS SEKTOR HULU DAN HILIR MIGAS Di tengah banyaknya tekanan yang terjadi di Indonesia dengan fenomena politik yang semakin memanas, terlihat dari berlangsungnya social media war terkait isu Pilgub, SARA, Makar, Trumph’s policy, perekonomian Indonesia ikut terkena imbasnya. Ekonomi melesu ditandai dengan daya beli masyarakat menurun dan harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Walaupun pemerintah sudah berupaya dengan berbagai macam paket kebijakan, negara yang terkenal dengan julukan megabiodiversity ini tetap dihadapkan dengan pilihan untuk menambah pembiayaan negara atau hutang lagi untuk menutup defisit anggaran.Terlebih jika terjadi defisit keseimbangan primer, maka pemerintah menutup hutang dengan hutang lagi. Satu hal yang patut diperhatikan dan hal ini terus dikeluhkan oleh masyarakat adalah dicabutnya subsidi BBM yang berimbas pada kenaikan bbm dan diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Akan tetapi berbanding terbalik dengan fakta bahwa harga minyak dunia yang terus mengalami kemerosotan.Tanda tanya besar dibenak masyarakat awam mengapa harga bbm tidak diturunkan? Saya melihat adanya dilematis kebijakan pemerintah untuk memberikan positioning yang tepat pada pertamina. Hal ini terkait dengan sektor hulu dan hilir migas yang saling tarik menarik, mana yang akan diutamakan. Anjloknya pemasukan negara dari sektor migas terkait dengan menurunnya harga minyak dunia yang mengakibatkan sektor hulu goyang dengan menurunnya pendapatan produksi dan pendapatan ekspor. Apalagi pertamina sudah melakukan investasi miliaran dolar AS untuk eksplorasi (mencari) dan exploitasi (memproduksi) minyak. Mau tidak mau, pertamina akan memangkas pengeluaran operasi hulu untuk menyeimbangkan harga minyak saat ini. Sektor migas menjadi salah satu sumber pendapatan andalan negara. Ketergantungan ini terlihat dari hasil penerimaan migas mencapai 30% dari total penerimaan pemerintah. Menjadi momok bagi bangsa ini adalah saat anjloknya setoran PPh migas sebesar 40% pada semester I 2016. Data terakhir menunjukkan Pajak Penghasilan Migas 31,8 T dan Penerimaan SDA Migas 35 T Per November 2016. Dimana pada Desember 2015, Pajak Penghasilan Migas 49,7 T dan Penerimaan SDA Migas 78,4 T. Kemudian disusul dengan penurunan aliran investasi luar negeri terhadap Migas, sehingga akan berujung pada sumbangan sektor migas terhadap GDP semakin menurun. Hal inilah yang menjadi dasar pertamina belum menurunkan harga bbm. Saat sektor hulu anjlok, jalan yang ditempuh adalah dengan memaksimalkan keuntungan dari kegiatan hilir yaitu menaikkan margin dari penjualan produk minyak kepada masyarakat. Inilah yang menjadi dasar dilematis kebijakan apa yang akan diambil pemerintah untuk mempertahankan pemasukan negara dari sektor migas atau penurunan harga jual produk minyak kepada rakyat. Saya sangat mendukung jika pemerintah lebih mengutamakan keberpihakan terhadap sektor hilir yaitu dengan menetapkan harga bbm sesuai harga pasar. Efek domino yang dirasakan adalah, ikut menurunnya biaya produksi nasional dan penurunan harga-harga kebutuhan pokok sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada dasarnya kesejahteraan masyarakat adalah bukti sukses kerja keras pemerintah. Jangan sampai mengejar sumber dana dalam pembiayaan pemerintahan mengorbankan public service. Anisa Amisepti Akuntan, Bekasi PEMBANGUNAN INFRASRUKTUR Pembangunan infrastruktur yang terjadi pada pemerintah Jokowi saat ini menjadi sorotan banyak publik. Pembangunan infrastruktur ini menjadi prioritas dan menjadi program andalan pemerintah yang terjadi pada saat ini dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan dil ingkukan sekitar dan dari media yang memberitakan bahwa pemerintah Jokowi lebih memfokuskan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur yang nantinya berguna untuk membangun negara Indonesia lebih baik lagi. Fokus pemerintah keuangan negara | no. 006 vol. iii 20176
  • 7. keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 7 Pembaca dipersilahkan mengirimkan surat pembaca atau komentar mengenai kebijakan/layanan publik, konten artikel di halaman opini, ataupun pemberitaan di Majalah Keuangan Negara. Surat pembaca atau komentar dikirim ke email: keuangannegara.magazine@ gmail.com, dengan menuliskan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, disertai dengan fotokopi atau scan identitas diri. untuk membenahi infrastruktur yang dimiliki negara kita ternyata cukup serius, hal ini sesuai dengan pernyataan menteri keuangan Sri Mulyani yang memaparkan bahwasannya anggaran belanja infrastruktur untuk tahun 2017 387,3 triliun, angka ini meningkat 40,8 triliun dari pagu RAPBN 2017 yang dialokasikan 346,6 triliun (antaranews, 2017). Fokus pembangunan untuk infrastruktur ini harus diapresiasi bagi warga negara indonesia, karena sebagai warga negara indonesia kita harus mendukung penuh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah indonesia. Hanya saja yang harus diperhatikan ialah pengawasan yang ketat untuk membuat rencana pembangunan yang direncanakan ini berjalan sesuai rencana. Hanya saja rencana yang dimaksud ini bukan hanya suatu proyek yang dikerjakan selesai dikerjakan secara kasat mata, tetapi benar benar selesai dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Jangan sampai pembangunan yang sudah selesai dikemudian hari malah ditemukan kesalahannya sehingga pembangunan ini hanya menyebabkan kerugian bagi negara. Sehingga pengawasan yang ketat diperlukan untuk mengawasi proyek-proyek yang ada pada saat ini, baik itu proyek yang dilakukan oleh perusahaan dalam negri maupun dari luar negri. Untuk proyek yang dilakukan oleh perusahaan asing sendiri saya rasa perlu diperhatikan khusus. Boleh saja negara indonesia melakukan kerjasama dengan perusahaan negara asing, hanya saja harus kontrak kerjasama ini harus di perhatikan lebih serius. Jangan sampai kontrak kerja ini malah merugikan negara indonesia, misalnya tenaga kerja yang mengerjakan proyek ini lebih banyak dari negara asing dari pada tenaga kerja asal indonesia, bahkan dalam hal pekerja kasar yang seharusnya menggunakan buruh lokal beralih menjadi menggunakan buruh asing karena dampak dari kerjasama dengan pihak asing. Hal ini sekiranya dapat menyebabkan kecemburuan sosial yang berdampak pada pola pikir tenaga kerja indonesia yang berfikir bahwasannya kualitas yang dimiliki oleh tenaga kerja indosenia kalah saing dengan tenaga kerja luar negeri, selain itu dapat berdampak pada peningkatan angka pengangguran yang dimiliki oleh indonesia. Saya berharap pembangunan infrastruktur yang sedang dibangun ini nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, diselesaikan secara bijak, tepat waktu dan menjadi infrastruktur yang membanggakan bagi negara Indonesia. Faris Fauza Mahasiswa, Jakarta PILKADA DAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2017 telah dilaksanakan. Pesta demokrasi ini telah menguras tenaga, pikiran, dan biaya yang besar. Para kandidat berusaha menawarkan visi, misi dan program yang akan dijalankan ketika mereka terpilih kelak. Sepanjang saya perhatikan, masih jarang para kandidat yang menawarkan visi dan program yang komprehensif mengenai tata kelola keuangan di daerah. Padahal, tata kelola keuangan daerah selama ini masih menjadi perhatian serius karena masih banyaknya kebocoran, fraud, inefisiensi, bahkan korupsi. Saya sangat sedikit memperoleh informasi yang jelas bagaimana para kandidat menjelaskan aspek perencanaan anggaran, bagaimana cara dan strategi meningkatan pendapatan daerah, dan bagaimana mengelola anggarannya agar mampu menopang pembangunan di daerahnya. Yang muncul di ruang publik justru isu-isu pinggiran yang kurang menarik. Saya berharap ke depan para kandidat serta kandidat yang terpilih dalam Pilkada serentak tahun 2017 ini mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, serta mampu mengelola anggaran daerahnya secara transparan dan akuntabel, sehingga konstituen dapat merasakan janji-janji kepala daerah terpilih. Semoga. Ibnu Haryanto Karyawan, Sulawesi Barat keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 7
  • 8. keuangan negara | no. 006 vol. iii 20178 LAPORAN UTAMAL P ada Mei 2016 yang lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah menargetkan pembentukan enam pembentukan induk usaha (Holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat tuntas di akhir tahun 2016. Bahkan, Presiden berharap ke depan akan terbentuk semacam superHolding BUMN. Seperti diketahui, enam Holding yang sedang disiapkan saat ini adalah BUMN sektor pertambangan, energi, jalan tol, perumahan, perbankan, dan konstruksi. Rencana Holding BUMN memang selalu muncul dalam setiap pemerintahan. Konsep mengenai national Holding company misalnya, Telah direncanakan jauh-jauh hari, rencana pembentukan induk usaha perusahaan- perusahaan pelat merah kerap tersandung di tengah jalan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara pun melakukan berbagai siasat untuk mempercepat Holding BUMN. Kejar Tayang Holding BUMN
  • 9. keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 9 telah diperkenalkan sejak zaman Tanri Abeng, dan terus berlanjut pada era Menteri Sofyan Djalil. Tanri Abeng pernah menyusun cetak biru penataan BUMN yang dikenal dengan istilah Reformasi BUMN Gelombang I dan Gelombang II. Dalam skema Reformasi BUMN Gelombang I, pemerintah saat itu melandaskan tiga tahapan penting. Yaitu restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi. Sementara, fokus Reformasi BUMN Gelombang II adalah business refocusing and regrouping. Isu penting dalam Reformasi Gelombang II adalah restrukturisasi 128 BUMN menjadi beberapa kelompok usaha. Adapun akhir dari masterplan ini adalah restrukturisasi BUMN menjadi tiga kelompok: (1) BUMN yang dikelompokkan menjadi Holding, (2) BUMN yang di-merjer atau didivestasi, dan (3) karena sifat-sifat khususnya, BUMN tertentu tetap berdiri sendiri. Senada dengan itu, Sofyan Djalil memandang urgensi pembentukan Holding sebagai strategi untuk mendongkrak kinerja dan meningkatkan level persaingan BUMN. Bahkan, Sofyan berharap menjadi menteri terakhir yang mengurus BUMN, karena ia membayangkan Kementerian BUMN dapat bertransformasi menjadi organisasi pengelola korporasi modern dalam bentuk superHolding. Yakni perusahaan Holding induk yang dipimpin oleh Chief Executive Officer (CEO) yang dapat melaporkan kinerja perusahaan langsung kepada presiden. Hal ini seperti yang dilakukan oleh grup Temasek di Singapura maupun Khazanah di Malaysia. “Konsolidasi ke dalam Holding induk BUMN memungkinkan proses alokasi sumber daya finansial dan sumber daya manusia secara lebih fleksibel dan dinamis dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya,” ungkapnya saat itu. Dalam Master Plan 2005- 2009 yang kemudian dilanjutkan dalam Master Plan 2010-2014, Kementerian BUMN telah menyusun program restrukturisasi untuk mencapai jumlah dan skala BUMN yang lebih ideal atau dikenal dengan istilah rightsizing. Hal itu melihat kondisi kinerja perusahaan pelat merah yang 90%-nya masih didominasi sekitar 22-25 BUMN saja.Terdapat beberapa opsi untuk mewujudkan program rightsizing tersebut salah satunya melalui pembentukan Holding. Diketahui, dalam Master Plan BUMN 2005-2009 tertulis Kementerian BUMN menargetkan jumlah BUMN akan menyusut dari sekitar 139 BUMN menjadi 62 BUMN pada 2009. Kemudian, program rightsizing berlanjut dalam Master Plan BUMN 2010-2014, yang kemudian diperbarui dalam Rencana Strategis BUMN 2012- 2014. Dalam dokumen tersebut tertulis, Kementerian BUMN menargetkan jumlah BUMN akan berkurang dari 141 menjadi sekitar 91 BUMN pada 2014. BUMN sektor perkebunan, farmasi, konstruksi, industri strategis, pertambangan merupakan beberapa sektor yang telah dikaji untuk masuk dalam program rightsizing tersebut. Selain Holding, pelaksanaan rightsizing juga bisa dilakukan melalui merger/kondolidasi, divestasi, stand alone, ataupun likuidasi. Demikian pula pada Master Plan BUMN 2014-2019 yang kemudian diterjemahkan ke dalam rencana strategis BUMN 2015- 2019, Kementerian BUMN bahkan menargetkan Kementerian BUMN akan bertransformasi atau dihapuskan untuk menjadi superHolding. Induk usaha super inilah yang akan membina sejumlah Holding BUMN tersebut. “Saya menteri satu-satunya yang menargetkan menghilangkan dok:keuangannegara
  • 10. keuangan negara | no. 006 vol. iii 201710 Menteri BUMN Rini Soemarno saat menjelaskan rencana Holding BUMN di Kantor Pusat Bank Mandiri, Jakarta (19/1/2017) dok:bisnisindonesia kementerian,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno dalam acara buka puasa bersama sejumlah direktur utama BUMN dan media massa di Gedung Bank Mandiri, 22 Juni 2016 yang lalu. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Gotong Royong era 2001-2004 tersebut menargetkan Kementerian BUMN sudah tidak ada lagi dan menjelma jadi superHolding sebelum akhir 2019. PRO DAN KONTRA Menurut Rini, pembentukan superHolding ini lebih mengacu kepada entitas sejenis di Indonesia, yaitu Khazanah Berhad. BUMN investasi negeri jiran itu masih memiliki program untuk kepentingan masyarakat luas. Berbeda dengan Temasek, perusahaan investasi milik Singapura, yang semata mengedepankan kepentingan komersial dalam menjalankan usahanya. Jadi, superHolding BUMN yang dibentuk Menteri Rini lebih seperti Khazanah Malaysia. “SuperHolding Indonesia ini tidak akan seperti itu (Temasek),” katanya. Sedangkan mengenai pembentukan induk usaha BUMN berbagai sektor, Rini menyatakan, langkah itu berdasarkan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini. Ia mencontohkan, bank-bank di Indonesia akan sangat sulit bersaing, terutama di luar negeri, karena modalnya kecil. Dengan terbentuknya Holding BUMN keuangan maka pertumbuhan empat bank pelat merah akan semakin cepat. Sebab, punya kapasitas lebih besar untuk mencari pendanaan dan menambah permodalan. “Jadi nanti Holding company yang ada di situ semuanya profesional untuk memberikan pembinaan ke anak-anak BUMN. Kalau sekarang saya rasa deputi kurang kuat. Kami maunya profesional bukan PNS,” ujar Rini. Sekadar informasi, rencana Kementerian BUMN membentuk lima Holding BUMN beragam sektor masih berjalan. Hingga kini, proses pembentukan Holding sektor energi sudah lebih maju dengan menempatkan PT Pertamina (Persero) sebagai induk usahanya. Sedangkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menjadi anak usahanya. Menurut Rini, proses pembentukan Holding sektor pertambangan, keuangan, infrastruktur, dan perumahan juga disiapkan. Namun, dia belum mau bercerita banyak sampai adanya Peraturan Pemerintah (PP). Yang jelas, Rini menargetkan kelima induk usaha itu sudah terbentuk dan beroperasi paling lambat akhir tahun ini. Kalangan politisi Senayan menilai secara umum Holding BUMN merupakan salah satu aksi korporasi untuk mendorong bisnis agar lebih kompetitif dan memperkuat struktur dan modal. Di banyak negara juga dilakukam Holding terhadap BUMN mereka. Namun, anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menilai saat ini BUMN kita belum siap dan perlu evaluasi internal. Menurut Siti Mukaromah, empat hal utama yang menjadi sorotan Komisi VI antara lain: Pertama, Corporate Culture. Saat ini pemegang jabatan BUMN masih bermental birokrat. Sehingga cenderung tidak kreatif dalam mengembangkan perusahaan. Padahal, untuk mengelola perusahaan diperlukan pejabat yang korporat. Kedua, kinerja perusahaan. Saat ini kinerja perusahaan BUMN yang satu dengan yang lain sangat variatif. Ada yang sangat siap bersaing dan LAPORAN UTAMAL
  • 11. keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 11 ada yang sangat lemah dan terus merugi. Maka harus ada pemetaan BUMN sakit dan BUMN sehat untuk bisa mengambil kebijakan- kebijakan lanjut. Ketiga, memperjelas peran BUMN. Sebagaimana rekomendasi BPK, agar BUMN dibagi dalam 3 kategori; BUMN strategis, yaitu BUMN dengan ruang lingkup dan aset yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan potensi dalam negeri. Seperti PTDI dan PINDAD. Kedua, BUMN Komersil; yaitu BUMN yang siap dan mampu bertarung dengan swasta seperti BUMN BUMN Karya dan yang ketiga adalah BUMN PSO; yang melakukan tugas negara dalam menyelenggarakan kebutuhan hajat hidup orang banyak seperti Bulog. Keempat, kerancuan hukum. Saat ini, payung hukum BUMN adalah UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, yang sedang dibahas oleh komisi VI. Mengingat Undang- undang ini banyak pasal yang sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang ini. Sementara itu, pengamat ekonomi Sunarsip menyatakan, penyatuan sejumlah perusahaan BUMN dalam satu bendera banyak positifnya. Salah satunya sebagai upaya memperbesar pendanaan sehingga akan menjadikan perusahaan lebih kompetitif. Imbasnya, BUMN akan menjadi besar dan ketergantungan pada penambahan modal negara (PMN) bisa dikurangi. “Kalau semua BUMN besar, maka akan semakin lincah mendapatkan pendanaan. Karena sudah besar dan sudah dilihat untuk mendapatkan sumber pendanaan eksternal jadi lebih mudah,” ujar pria lulusan Magister Ekonomi Universitas Indonesia kepada Majalah Keuangan Negara, Senin, 23 Januari yang lalu. Saat menjadi tenaga ahli Menteri BUMN Sugiharto (2004-2007), Sunarsip mengakui dirinya ikut ambil bagian menyusun rencana induk BUMN yang di dalamnya ada konsep Holding pada 2005 sampai 2009. Dia juga ikut menyusun Master Plan BUMN. Menurutnya, jumlah 119 BUMN itu cukup banyak, sehingga perlu dibuat sejumlah Holding. “119 perusahaan itu skalanya terlalu jomplang,” tambahnya. Sunarsip menambahkan, berdasar hitungan saat itu, ada 25 BUMN terbesar yang menguasai pangsa asset revenue dan net income sebesar 90% dari total BUMN. Artinya jika misalnya BUMN digabung jadi 50 perusahaan, itu tidak mempengaruhi. Sebab, yang pegang asset revenue dan net income itu tetap 25 perusahaan besar BUMN tersebut. “Dan lebih simpel mengelola sekitar 25-50 perusahaan besar BUMN dengan tingkat yield yang lebih tinggi,” kata Sunarsip yang pernah menjadi Komisaris Independen Bank BRI ini. Namun, Sunarsip tidak sepakat jika Holding diterapkan pada BUMN perbankan. Menurutnya, pangsa pasarnya itu hanya 30% terhadap industri. Selebihnya dikuasai industri perbankan yang sudah diversifikasi dalam banyak pelaku dengan tingkat penguasaan pasar yang merata. “Saya sarankan bank-bank BUMN itu menjadi induk sendiri-sendiri sesuai dengan core bisnisnya masing- masing,” ungkapnya. Seiring waktu, pengelolahan BUMN memang dirasakan terus membaik dalam dua dekade terakhir. BUMN tak lagi sekadar menjadi alat pemerintah terkait perencanaan dan pembangunan ekonomi, tetapi saat ini BUMN lebih diorientasikan untuk mencari keuntungan. “Jadi ada semacam ketegasan dalam pengelolaan mana yang pure atau murni tugas pemerintah dan mana yang menjadi tanggung jawab manajemen BUMN (mencari keuntungan),” ujar Sunarsip. Pendapat berbeda dilontarkan Faisal Basri. Pengamat Ekonomi dari UI ini mengaku tidak setuju dengan Holding BUMN. Faisal bahkan mengaku gerah dengan wacana ini. “Sejauh ini terkesan upaya menambah modal dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pendanaan atau agar bisa berutang lebih banyak,” kata Faisal kepada Majalah Keuangan Negara, Senin 23 Januari silam. Alasan pembentukan BUMN induk agar kapasitas berutang lebih besar dengan basis aset yang bertambah, menurutnya bukan merupakan insentif positif untuk mendorong manajemen secara sungguh- sungguh membenahi perusahaan. “Doronglah BUMN mencari dana sendiri.Terbukti Pelindo III dan Pelindo II bisa meraup pendanaan miliaran dollar
  • 12. keuangan negara | no. 006 vol. iii 201712 pemerintah adalah menggabung BNI dengan Bank Mandiri.Tujuannya kan membuat bank yang besar di Indonesia agar bisa bersaing di ASEAN,” ujarnya. Ia menyatakan, jika tetap berdiri terpisah seperti saat ini, maka perbankan BUMN akan susah bersaing di ASEAN. Atas dasar hal tersebut diperlukan merger untuk memperkuat modal. “Kalau pecah- pecah seperti ini, bank di Indonesia masih di bawah Malaysia dan Singapura. Kalau digabung bakal besar di ASEAN,” jelasnya. “Apa bedanya Bank Mandiri dan BNI? Tidak ada sekarang. Dulu memang tiap bank ada bagiannya sendiri. Kalau BRI sampai BTN kan memang khusus ya. Jangan diotak-atik dulu,” imbuhnya. Selain itu, ia menilai adanya penggabungan bank bakal baik bagi kinerja dan penyaluran kredit. Pasalnya, penggabungan bank bisa menekan biaya dana (cost of fund) yang akan mendukung kinerja. “Kalau perbankan besar kan cost of fund turun, dan pada akhirnya bunga turun dan kredit semakin luas,” ucapnya. Atas dasar hal tersebut, ia menilai Perlu saya garisbawahi, hati-hati untuk kalkulasinya. Cepat, tetapi kalkulasinya harus matang. Jangan asal digabung, jangan asal besar. Arah dan tujuannya memang baik, namun prosesnya harus benar-benar hati-hati. Presiden Jokowi Amerika Serikat. Arahkan juga agar bisa meraup dana dengan merangkul mitra strategis,” jelasnya. Menurut mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) tersebut, tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan-perusahaan migas nasional adalah memperkokoh ketahanan energi. Bukan dibentuk agar mempermudah PT Pertamina (Persero) yang diproyeksi sebagai Holding BUMN migas untuk berutang. “Sudah lama kita mengalami defisit minyak. Produksi sudah di bawah 800 ribu barel per hari (bph). Sedangkan konsumsi minyak sekitar 1,6 juta bph. Ada 800 ribu bph yang harus diimpor setiap hari untuk memenuhi kebutuhan BBM,” ujarnya. Faisal menilai pembentukan Holding migas bukanlah suatu hal yang penting saat ini. Ia menganjurkan agar pemerintah mendorong Pertamina lebih fokus di hulu dengan menggalakkan ekplorasi dan eksploitasi serta menggalakkan pemilikan ladang minyak di luar negeri yang cadangannya besar. Langkah tersebut bertujuan untuk memasok kebutuhan kilang di dalam negeri yang direncanakan bakal bertambah. Sementara itu, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang direncanakan melebur dengan PT Pertamina Gas sebagai anak usaha Pertamina bisa didorong untuk lebih kokoh di hilir sebagai perusahaan utilitas, memasok gas untuk rumah tangga, industri, dan bisnis. Faisal menilai adanya rencana pembentukan Holding BUMN merupakan bentuk kegagalan wacana merger yang sempat muncul sebelumnya. “Yang harus dilakukan pembentukan Holding sebenarnya merupakan buah dari kegagalan pemerintah melakukan merger antar bank BUMN. Faisal mengaku heran dengan kebijakan kementerian BUMN saat ini. “Makanya saya bingung, ini maksudnya apa bikin Holding? Mau niru Temasek? Kalau Temasek itu seluruh BUMN di Singapura. Beda dengan kita,” katanya. Faisal menyatakan pemerintah sebaiknya berkaca diri sebelum melaksanakan hal tersebut. Pasalnya, dengan hal tersebut ia menilai pemerintah melupakan rencana awal untuk memperbaiki industri perbankan. “Sedih saya. Pemerintah kan minta bank swasta untuk merger, tapi dirinya sendiri tidak melakukan,” katanya. HATI HATI Pada era kepemimpinan Menteri BUMN Rini Soemarno, program pembentukan Holding maupun konsolidasi BUMN juga masih tercantum dalam rencana strategis BUMN 2015-2019. Hal itu melihat jumlah BUMN yang masih tetap banyak, pengawasan birokrasi yang memakan waktu, duplikasi sektor industri yang sama, serta kompetisi internal yang mengarah kepada kanibalisasi. Melihat jejak rencana pembentukan Holding BUMN, memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Misalnya saja pembentukan Holding perkebunan yang sudah diwacanakan sejak era kepemimpinan Sofyan Djalil saja baru dapat terealisasi pada September 2014 dengan ditandanganinya peraturan pemerintah oleh Presiden. Sementara itu, rencana penggabungan BUMN farmasi hingga saat ini belum ada kelanjutannya. Lambatnya LAPORAN UTAMAL
  • 13. keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 13 progress aksi korporasi BUMN ini karena dalam pelaksanaanya harus melibatkan banyak lembaga. Sebelum meminta persetujuan Presiden, aksi korporasi itu juga perlu dibahas dengan Kementerian Keuangan dan Komisi VI DPR RI. Belum lagi jika BUMN itu telah melepas sahamnya ke publik dan menjadi perusahaan terbuka, maka porsi kepemilikan publik juga harus dipertimbangkan ketika hendak melakukan Holding ataupun penggabungan BUMN. Implementasi Masterplan 2014‐2019 Kementerian BUMN yang diterjemahkan melalui Rencana Strategis BUMN 2015- 2019 terutama sehubungan dengan restrukturisasi BUMN, memang acapkali terhambat oleh karena realisi perencanaan tersebut harus disertai dengan produk hukum, yakni Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini yang kemudian menjadi salah satu kelemahan restrukturisasi BUMN. Banyaknya stakeholder terkait, membuat proses pengambilan keputusan harus melewati proses birokrasi yang panjang dan rumit. Sebagai studi kasus misalnya pembentukan Holding BUMN Industri Pupuk dan Semen telah berjalan saat ini, adalah hasil proses inisiasi pembentukan Holding yang telah dimulai sejak tahun 1990‐an. Di mana cikal bakal pembentukan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), telah dimulai sejak Pupuk Sriwijaya menjadi induk perusahaan bagi empat BUMN sektor industri pupuk pada tahun 1997. Berdasarkan pertimbangan tersebut, wajar apabila Kementerian BUMN terus mendesak Presiden Jokowi agar cepat menerbitkan PP bagi payung hukum pembentukan Holding. Bahkan, Presiden dalam kesempatan bertemu dengan 600 direksi BUMN mengatakan Holding perlu dipercepat. “Perlu saya garisbawahi, hati- hati untuk kalkulasinya. Cepat, tetapi kalkulasinya harus matang. Jangan asal digabung, jangan asal besar. Arah dan tujuannya memang baik, namun prosesnya harus benar-benar hati- hati,”ungkap Presiden di hadapan direksi-direksi BUMN dalam acara Executive Leadership Program (ELP), di Jakarta, Rabu (25/1/2017). Presiden ingin agar proses pembentukan Holding BUMN dilakukan hati-hati, mulai dari sisi manajemen, supervisi, tata kelola, efisiensi, hingga beban finansialnya. “Tapi hati-hati, karena lincah kalau dipecah-pecah juga.Tolong garisbawahi, hati-hati kalkulasinya,” kata Jokowi. Menurut mantan Gubernur Jakarta itu, meski Holding bisa terbentuk cepat, namun kalkulasinya haruslah matang. Oleh karena itu, ia mengharapkan pembentukan Holding bukan sekadar asal gabung dan asal besar tetapi juga berdampak baik. Selain itu, Presiden juga meminta BUMN membuka diri dan melibatkan banyak institusi sehingga semakin terbuka untuk perbaikan.“Saya optimistis sekali BUMN akan menjadi baik tapi hati-hati,”kata Jokowi.[]
  • 14. keuangan negara | no. 006 vol. iii 201714
  • 15. keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 15
  • 16. keuangan negara | no. 006 vol. iii 201716 Dalam acara bertajuk Executive Leadership Program (ELP) di Istana Negara Jakarta (25/1/2017), Presiden Joko Widodo berpesan agar pembuatan aturan pembentukan Holding serta dalam hal pelaksanaannya jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang yang sudah ada. Wanti-Wanti Presiden Jokowi Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam acara Executive Leadership Program (ELP) di Istana Negara Jakarta. dok:SekretariatKepresidenan D i depan 600 petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Presiden Joko Widodo kembali menegaskan agar pembentukan induk usaha BUMN agar cepat dilaksanakan, karena niat pembentukannya sudah sangat baik. Melalui strategi Holding, Presiden menilai nantinya BUMN Indonesia berpeluang mencapai lompatan karena modal bertambah besar dan mudah mencari sumber dana. Presiden ingin agar proses pembentukan Holding BUMN dilakukan hati-hati, mulai dari sisi manajemen, supervisi, tata kelola, efisiensi, hingga beban finansialnya. “Tapi hati-hati, karena lincah kalau dipecah-pecah juga.Tolong garisbawahi, hati-hati kalkulasinya,” kata Jokowi. Menurut mantan Gubernur Jakarta itu, meski Holding bisa terbentuk cepat, namun kalkulasinya haruslah matang. Oleh karena itu, ia mengharapkan pembentukan Holding bukan sekadar asal gabung dan asal besar tetapi juga berdampak baik. Selain itu, Presiden juga meminta BUMN membuka diri dan melibatkan banyak institusi sehingga semakin terbuka untuk perbaikan. “Saya optimistis sekali BUMN akan menjadi baik tapi hati-hati,” kata Jokowi. Seperti diketahui, payung hukum pembentukan Holding BUMN sudah terbit dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2016. Dengan terbitnya PP tersebut, pemerintah memproyeksikan 6 Holding BUMN LAPORAN UTAMAL
  • 17. keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 17 bisa segera terealisasi. Saat ini pun prosesnya masih menunggu aturan turunan berupa PP yang membahas struktur perusahaan Holding di masing-masing sektor. Dua sektor yang dianggap paling siap dibentuk Holding adalah BUMN Migas dan BUMN Tambang. Terkait terbitnya payung hukum Holding BUMN, secara eksplisit Presiden Jokowi juga menyinggung, agar dalam proses pelaksanaannya tidak bertentangan dengan UU yang ada. Ia pun menekankan agar dalam pembuatan aturan pembentukan Holding serta dalam hal pelaksanaannya, jangan sampai bertentangan UU yang sudah ada. Karena menurut Jokowi, niat pembentukan Holding BUMN sudah sangat baik karena dapat meningkatkan kualitas BUMN. Namun bila dalam proses pelaksanaannya bertentangan dengan UU yang ada, maka niat baik itu bisa tertutup dan hanya kesalahan yang dilihat. KONTROVERSI Bisa jadi, arahan Presiden Jokowi dalam acara Executive Leadership Program (ELP) adalah untuk merespon adanya kontroversi terhadap PP No. 72/2016 yang akhir-akhir semakin menghangat di ruang publik. Pemantik kontroversi ialah adanya ketentuan di dalam Pasal 2A PP tersebut yang berbunyi: “Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.” Oleh sebagian kalangan, ketentuan Pasal 2A itu bertentangan dengan isi Pasal 2, di mana disebutkan penyertaan modal negara dari APBN yaitu saham negara di BUMN atau Perseroan Terbatas (swasta). Namun pada Pasal 2A disebutkan saham negara di BUMN atau Perseroan Terbatas Tidak Perlu Pakai Mekanisme APBN. Di sisi lain, semua hal yang terkait dengan masalah keuangan dan kekayaan negara merupakan obyek APBN, di mana pembahasannya sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) yang intinya setiap bentuk pengambilalihan atau perubahan status kepemilikan saham yang termasuk kekayaan negara haruslah sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu juga merupakan ketentuan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempertanyakan aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP nomor 44 Tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Sebab, dalam PP tersebut, pemerintah bisa mengalihkan saham BUMN tanpa perlu persetujuan DPR. Padahal, kekayaan BUMN masuk sebagai keuangan negara sehingga harus melalui persetujuan DPR. “Kok jadi seperti itu ya? BUMN itu adalah keuangan negara dan tunduk terhadap UU Keuangan Negara dan UU Kekayaan Negara,” ujar Anggota BPK Achsanul Qasasih dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (12/1/2017). Menurutnya, aturan ini akan bertabrakan dan melanggar aturan lainnya tentang kekayaan negara. “Semua pengurangan kekayaan negara harus mendapat persetujuan rakyat (DPR),” tegasnya. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana mengatakan, terbitnya PP No. 72/2016 cacat hukum karena belum ada ketentuan yang lebih tinggi mengaturnya. Dengan demikian, secara politik seharusnya aturan ini tidak dapat berjalan. “Tidak boleh PP melampaui UU,” kata Azam. Ia menambahkan, bila kebijakan ini tetap diberlakukan oleh pemerintah, maka akan ada konsekuensi yang bakal ditanggung. Oleh karena itu, Komisi VI mengharapkan klarifikasi dari Menteri BUMN atas terbitnya ketentuan ini. Namun dalam berbagai kesempatan, Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan bahwa ketentuan PP No. 72/2016 telah sesuai dan pihaknya akan tetap mengimplementasikan rencana Holding tanpa harus persetujuan DPR. Di sisi lain, DPR melarang hal tersebut. Menurut Rini, PP tersebut tidak dapat dilihat sepotong-potong tetapi harus dikaitkan dengan aturan yang lainnya. “Tidak bisa dilihat PP 72 tahun 2016 saja,” kata Rini, Selasa (24/1/2017). Menurut Rini, sejak awal ia sudah menjelaskan bahwa PP tersebut tidak terpisah dari PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata
  • 18. keuangan negara | no. 006 vol. iii 201718 cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara. Kehadiran PP Nomor 72 Tahun 2016 dianggap menyempurnakan PP Nomor 44 Tahun 2005. “Jadi harus dibaca secara keseluruhan,” kata Rini. Salah satu beleid yang berkaitan dengan PP No. 72/2016 adalah PP No. 44/2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN. Selain itu berkaitan pula dengan Undang- Undang (UU) tentang BUMN dan UU tentang Keuangan Negara. Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyesalkan pemerintah terkesan terburu-buru menerbitkan PP No. 72/2016 di tengah-tengah DPR sedang membahas revisi undang- undang BUMN. “Sebenarnya di sini kementerian terkesan memaksakan dan buru-buru untuk melakukan Holding BUMN,” katanya kepada Majalah Keuangan Negara. Menurut politisi PKB tersebut, persoalan mendasar sejak keluarnya PP No. 72/2016 adalah poin dan ketentuan pokok mengenai, Pertama, ayat 1 pasal 2 A yang menyatakan bahwa penyertaan modal Negara (PMN) kepada BUMN yang berasal dari kekayaan negara berupa saham, tidak perlu melewati mekanisme APBN. Alasanya, dapat dilihat pada bagian penjelasan ayat 1, di mana pemerintah menganggap bahwa saham milik Negara pada BUMN hakekatnya merupakan kekayaan Negara yang sudah dipisahkan dari APBN. Kedua, aneh jika saham Negara yang dananya berasal dari APBN tetapi mekanisme penyertaanya tidak melalui pengelolaan APBN. Pasal 4 PP No. 44 tahun 2005 sendiri menyebutkan bahwa setiap penyertaan dan penambahan modal begara yang dananya berasal dari APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang keuangan negara. Oleh sebab itu, segala hal yang menyangkut dengan penyertaan modal negara perlu melewati mekanisme dan tahapan pembahasan APBN bersama parlemen (DPR) sebagai representasi rakyat dalam menjalankan fungsi anggarannya. Lagi pula dalam pasal 46 UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan jika pemindahtanganan barang milik Negara selain tanah dan/ atau bangunan menjadi otoritas pemerintah lebih dari Rp. 100 Milyar harus mendapat persetujuan DPR. Ketiga, lebih lanjut ketentuan pada ayat 2 hingga ayat 5 pasal 2A dalam PP 72/2016 itu memang terkesan menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki legitimasi terhadap anak perusahaan BUMN yang baru terbentuk. Legitimasi tersebut seperti adanya hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar seperti pengangkatan direksi, perubahan anggaran dasar dan struktur kepemilikan saham, maupun rencana akuisisi dan merger oleh perusahaan lain. Selanjutnya, jika melihat penjelasan pasal 6 negara tidak dapat mengontrol langsung anak perusahaan BUMN, kontrol dilakukan melalui BUMN induk sebagai pemegang saham mayoritas eks BUMN yang menjadi anak perusahaan serta terkait dengan perlakukan “disamakan dengan BUMN”. Padahal dalam Undang- Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, anak perusahaan bukanlah BUMN. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan amanat konstitusi karena aset Negara hanya boleh dikelola BUMN sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. BEDA PANDANGAN Para pakar hukum tata negara juga turut berbicara. Mantan Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, PP No. 72/2016 masih mengisyaratkan adanya kontrol dari DPR. “Holding BUMN niatnya baik, tetapi pelaksanaanya jangan salah. Tetap memperhatikan pengawasan DPR,” kata Jimly. Dalam kebijakan Holding BUMN, status kepemilihan perusahaan masih sama yakni pemerintah. Sehingga, tidak ada kekayaan negara yang berpindah tangan. Jimly berpandangan bila PP ini dapat tetap dijalankan. Sementara itu, pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva menyatakan bahwa bila bentuk dari aksi korporasi yang dilakukan oleh BUMN tersebut tidak berupa privatisasi, namun masih dalam satu induk kepemilikan yang sama, maka hal tersebut tidak perlu dipersoalkan. Menurut Hamdan, yang perlu dicatat dalam garis pengawasan yang dilakukan oleh DPR ialah kementerian yang bertanggung jawab. Namun, dalam ranah politik DPR sah-sah saja melakukan pengawasan terhadap perusahaan BUMN. Pengamat ekonomi Indef Mohammad Reza H Akbar menilai ada beberapa kelemahan di dalam PP No. 72/2016. Pertama, penerapan konsep inbreng saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas (PT) sebagai sumber penyertaan modal negara yang diatur di Pasal 2 ayat 2 huruf d PP No 72/2016 tak masuk dalam UU BUMN sebagai sumber penyertaan modal negara di BUMN. “Artinya, bila konsep inbreng akan diterapkan, pemerintah juga LAPORAN UTAMAL
  • 19. keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 19 harus memasukkannya dalam revisi UU BUMN yang kini tengah digodok. Sehingga UU Keuangan Negara juga harus diubah, karena ini menyangkut uang APBN,” ungkapnya. Kedua, ketentuan pasal 2A ayat 1 PP No 72/2016 yang mengatur penyertaan modal negara dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN ke BUMN lain dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBN. Sehingga ia menilai, ketentuan ini mengesampingkan peran pengawasan dan fungsi audit BPK terhadap BUMN. “Secara hukum, pasal ini tak bisa menjadi dasar hukum penyertaan modal negara tanpa mekanisme APBN. Sebab, secara prinsip, ketentuan itu mengubah ketentuan UU Keuangan Negara dan bertentangan dengan UU BUMN dan UU Keuangan Negara,” jelasnya. Ketiga, pasal 2A ayat 2,6, dan 7 yang mengatur anak usaha BUMN. Reza bilang, dalam UU BUMN dan PP No. 44/2005, ketentuan tentang anak usaha BUMN dan derivasi bisnisnya belum diatur. Oleh karena itu, bila ketentuan tersebut ingin dimasukkan, perlu regulasi setingkat UU. Atas terbitnya PP tersebut, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahkan secara resmi telah mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung (MA) atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perseroan Terbatas (PT) harus dibatalkan. Menurut Sekjen Fitra, Yenny Sucipto, Holding BUMN dinilai berpotensi merugikan BUMN dan bertentangan dengan perundang- undangan. “Atas pertimbangan itu, kita telah sampaikan permohonan uji materi ke MA atas PP Nomor 72 tahun 2016,” jelasnya kepada Majalah Keuangan Negara, Rabu, (25/1/17). SEJARAH BERULANG Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara, Prasetyo, menilai bahwa keluarnya PP No. 72/2016 adalah bagian dari strategi yang telah disiapkan oleh pemerintah agar pembentukan Holding dapat dipercepat. Ia menyatakan rencana Holding sebenarnya halal hukumnya sepanjang dilakukan dengan cara- cara yang baik dan elegan.Tetapi, Prasetyo menyayangkan PP tersebut bagian dari upaya untuk memisahkan keuangan negara dan BUMN. “Ini mengingatkan kita tentang diskursus keuangan negara dan BUMN yang sempat memanas tahun 2013 silam. Perlu diingat Forum Hukum BUMN bersama Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia mengajukan uji materi (judicial review) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang intinya mereka tidak setuju apabila kekayaan negara yang dipisahkan menjadi modal atau saham BUMN adalah bagian dari keuangan negara,” ujarnya dalam Diskusi Keuangan Negara dua pekan lalu. Atas permohonan uji materi itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak upaya hukum yang bermaksud memisahkan ranah keuangan negara dan BUMN tersebut. Berdasarkan putusan Nomor 48/PPU-XI/2013 MK kesimpulan atas uji materi tersebut adalah Pertama, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian ketentuan pasal 2 huruf g dan huruf I UU Keuangan Negara karena permohonan para pemohonan tidak terkait dengan konstitusionalitas norma. Kedua, hukum positif terkait kekayaan negara dipisahkan dan penyertaan modal pemerintah pada BUMN yang ada saat ini sangat memadai dan telah memberikan level of playing field yang equel bagi BUMN bahkan memberikan previlege bahwa negara berada di belakang BUMN. Di sisi lain, regulasi-regulasi yang ada juga secara memadai memberikan kewenangan pemerintah untuk mengawasi dan mengamankan kekayaan negara yang dipisahkan. Ketiga, permohonan para pemohon sama sekali tidak terdapat relevansi dan sebab akibat antara hak konstitusional para pemohon dengan ketentuan pasal yang dimohonkan untuk diuji a quo sehingga dianggap bertentangan dengan pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 UUD 1945 dan secara nyata tidak terbukti dalam perjalanan BUMN selama ini. Keempat, bahwa ketentuan pasal 2 huruf g dan huruf I UU Keuangan Negara dan Pasal 6 ayat (1), pasal 9 ayat (1) pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), serta pasal 11 huruf a UU BPK sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. Penolakan MK terhadap uji materi UU Keuangan Negara di atas menjadi yurisprudensi sekaligus pintu masuk bagi evaluasi atau koreksi terhadap ketentuan- ketentuan peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait kedudukan BUMN dalam sistem kenegaraan kita. Sebab itulah, perlu kiranya pemerintah mempertimbangkan kembali ketentuan di dalam Pasal 2A PP No 72/2016 sembari menunggu DPR RI mengesakan UU BUMN.[]
  • 20. keuangan negara | no. 006 vol. iii 201720 Pemerintah Terkesan Memaksakan Holding BUMN Wawancara Siti Mukaromah Anggota Komisi VI DPR RI dok:istimewa keuangan negara | no. 006 vol. iii 201720 LAPORAN UTAMAL
  • 21. keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 21 masih ambigu-nya peran BUMN, serta kerancuan hukum. Di tengah upaya membenahi tata kelola BUMN tersebut, pemerintah pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 44 tahun 2005 terkait Tata Cara Penyertaaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Pada saat bersamaan, DPR sesungguhnya sedang membahas revisi Undang-Undang BUMN untuk memperjelas arah tata kelola BUMN ke depan. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pandangan DPR tentang skema Holding dan implikasi PP 72 tahun 2016, berikut petikan wawancara Majalah Keuangan Negara dengan Siti Mukaromah: R encana Holding BUMN ditanggapi dengan beragam pendapat oleh banyak kalangan. Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah berpendapat bahwa Holding merupakan salah satu aksi korporasi yang telah banyak diadopsi oleh banyak negara. Tujuan utama Holding ialah untuk mendorong bisnis perusahaan plat merah agar lebih kompetitif serta mampu memperkuat struktur dan modal. Sehingga diharapkan,ke depan perusahaan-perusahaan negara mampu bersaing dalam tataran global dengan tetap tidak melupakan misinya sebagai agentofdevelopment. Kendati Holding BUMN di Indonesia menjadi suatukeniscayaan,tetapiSitiMukaromahmencermati empat hal penting yang mengindikasikan tata kelola BUMN kita belum siap sepenuhnya.Empat hal yang dimaksud ialah corporate culture, kinerja perusahaan, Bagaimana tanggapan DPR terkait rencana Holding BUMN? Secara umum Holding BUMN memang merupakan salah satu aksi korporasi untuk mendorong bisnis agar lebih kompetitif dan memperkuat struktur dan modal. Di banyak negara juga dilakukam Holding terhadap BUMN mereka. Misalnya Temasek Singapura dan Khazanah Malaysia. Dan kontribusi kedua BUMN ini dilihat dari indikator profit margin, di tahun 2014 Khazanah berada di urutan pertama sebesar 40,4 persen dari total pendapatan,Temasek sebesar 19,48 persen, sedangkan 20 BUMN Tbk kita hanya 15,57 persen. Namun demikian, saat ini kami menganggap BUMN kita belum siap dan perlu evaluasi internal. Apa yang menjadi catatan DPR? Empat hal utama yang kami sorot antara lain: Pertama, Corporate Culture. Saat ini pemegang jabatan BUMN masih bermental birokrat. Sehingga cenderung tidak kreatif dalam mengembangkan perusahaan. Padahal, untuk mengelola perusahaan diperlukan pejabat yang korporat. Kedua, kinerja perusahaan. Saat ini kinerja perusahaan BUMN yang satu dengan yang lain sangat variatif. Ada yang sangat siap bersaing dan ada yang sangat lemah dan terus merugi. Maka harus ada pemetaan BUMN sakit dan BUMN sehat untuk bisa mengambil kebijakan- kebijakan lanjut. Ketiga, memperjelas peran BUMN. Sebagaimana rekomendasi BPK, agar BUMN dibagi dalam 3 kategori; BUMN strategis, yaitu BUMN dengan ruang lingkup dan aset yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan potensi dalam negeri. Seperti PTDI dan PINDAD. Kedua, BUMN Komersil; yaitu BUMN yang siap dan mampu bertarung dengan swasta seperti BUMN BUMN Karya dan yang ketiga adalah BUMN PSO; yang melakukan tugas negara dalam menyelenggarakan kebutuhan hajat hidup orang banyak seperti Bulog. Keempat, kerancuan hukum. Saat ini, payung hukum BUMN adalah UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, yang sedang dibahas oleh komisi VI. Mengingat Undang- undang ini banyak pasal yang sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang ini. Lantas bagaimana tentang PP 72 tahun 2016 dalam kerangka Holding BUMN? Di tengah-tengah DPR sedang membahas revisi undang-undang BUMN ini, pemerintah dalam hal ini kementerian BUMN mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 2016 tentang perubahan atas PP No. 44 tahun 2005 terkait Tata Cara Penyertaaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Sebenarnya di sini kementerian terkesan memaksakan dan buru-buru untuk melakukan Holding BUMN. Dan, bahkan dalam PP No. 72 Tahun 2016 tersebut terdapat pasal yang menyatakan bahwa penyertaan modal Negara (PMN) kepada BUMN yang berasal dari kekayaan Negara berupa saham, tidak perlu melewati mekanisme APBN. Hal ini berarti melangkahi DPR, karena DPR dan BPK memiliki hak untuk melakukan fungsi pengawasan dan audit atas perlakuan saham negara tersebut sesuai amanat konstitusi pasal 2 huruf g UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, hal yang paling mendasar adalah, secara konten, PP No. 72 Tahun 2016 ini cacat karena mengandung unsur yang seharusnya ada di UU tetapi dimasukkan dalam PP. Dalam PP ini membicarakan “saham” yang seharusnya sudah diatur dalam peraturan di atasnya yaitu UU.Tetapi faktanya di UU BUMN keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 21
  • 22. keuangan negara | no. 006 vol. iii 201722 yang ada tidak membicarakan ‘saham’ tetapi ‘uang negara’. Itu artinya PP 72 Tahun 2016 tersebut bertentangan dengan norma hukum di atasnya? Persoalan mendasar sejak keluarnya PP No. 72 Tahun 2016 yang terdapat poin dan ketentuan pokok mengenai, Pertama, ayat 1 pasal 2 A yang menyatakan bahwa penyertaan modal Negara (PMN) kepada BUMN yang berasal dari kekayaan negara berupa saham, tidak perlu melewati mekanisme APBN. Alasanya, dapat dilihat pada bagian penjelasan ayat 1, di mana pemerintah menganggap bahwa saham milik Negara pada BUMN hakekatnya merupakan kekayaan Negara yang sudah dipisahkan dari APBN. Kedua, aneh jika saham Negara yang dananya berasal dari APBN tetapi mekanisme penyertaanya tidak melalui pengelolaan APBN. Pasal 4 PP No. 44 tahun 2005 sendiri menyebutkan bahwa setiap penyertaan dan penambahan modal begara yang dananya berasal dari APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang keuangan negara. Oleh sebab itu, segala hal yang menyangkut dengan penyertaan modal negara perlu melewati mekanisme dan tahapan pembahasan APBN bersama parlemen (DPR) sebagai representasi rakyat dalam menjalankan fungsi anggarannya. Lagi pula dalam pasal 46 UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan jika pemindahtanganan barang milik Negara selain tanah dan/ atau bangunan menjadi otoritas pemerintah lebih dari Rp. 100 Milyar harus mendapat persetujuan DPR. Ketiga, lebih lanjut ketentuan pada ayat 2 hingga ayat 5 pasal 2A dalam PP 72 tahun 2016 itu memang terkesan menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki legitimasi terhadap anak perusahaan BUMN yang baru terbentuk. Legitimasi tersebut seperti adanya hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar seperti pengangkatan direksi, perubahan anggaran dasar dan struktur kepemilikan saham, maupun rencana akuisisi dan merger oleh perusahaan lain. Selanjutnya, jika melihat penjelasan pasal 6 negara tidak dapat mengontrol langsung anak perusahaan BUMN, kontrol dilakukan melalui BUMN induk sebagai pemegang saham mayoritas eks BUMN yang menjadi anak perusahaan serta terkait dengan perlakukan “disamakan dengan BUMN”. Padahal dalam Undang- Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, anak perusahaan bukanlah BUMN. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan amanat konstitusi karena aset Negara hanya boleh dikelola BUMN sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. Ada pintu masuk untuk memprivatisasi BUMN dong? Muatan yang terdapat dalam PP 72 tahun 2016 menurut saya lebih cenderung menjadi jalan pintas untuk meloloskan rencana pembentukan Holding di enam sektor superHolding tanpa harus berkoordinasi dengan DPR. Model jalan pintas ini dilakukan pemerintah yang ingin segera menggerakkan roda ekonomi nasional, namun tentu sinkronisasi regulasi dan tahapan konstitusi, apalagi yang berurusan dengan pengelolaan sumber daya dan hajat hidup orang banyak, tidak boleh dilangkahi begitu saja. Upaya terdekat apa yang akan dilakukan Komisi VI untuk merespon rencana ini? Yang paling penting tentunya kami akan menyempurnakan RUU BUMN yang sedang kami godok. Dan kami juga akan mengawasi peraturan-peraturan yang muncul di bawah UU. Karena ternyata, kami melihat pemerintah cenderung memanfaatkan peraturan- peraturan yang di bawah UU untuk menghindari pantauan DPR. Seperti PP No 72 tahun 2016 ini saja. Kami sudah menemukan unsur cacat di situ. Pada tataran konsep kebijakan perlu dimatangkan terlebih dahulu Holding BUMN sepatutnya tidak sebatas aksi korporasi saja untuk menambah modal dan aset BUMN sehingga meningkatkan kapasitas pendanaan agar dapat berutang lebih banyak. Jangan sampai BUMN yang memiliki performa baik, malah dicaplok oleh BUMN yang penyakitan, semata-mata untuk menyelamatkan BUMN sakit tersebut. Oleh sebab itu, penerapan prinsip GCG dan perubahan kultur kerja yang professional wajib dipenuhi dulu oleh seluruh BUMN sebelum Holding. Di samping itu pemerintah seharusnya melempar kejelasan bentuk Holding BUMN apakah berupa operasional Holding, strategic Holding, atau sebatas investment Holding.Tentu, dari ke enam sektor yang direncanakan, serta tidak tertutup kemungkinan sektor yang lain, bentuk dan model Holdingnya berbeda satu sama lain. Terakhir yang tidak kalah penting, pada tataran filosofis tidak boleh dilupakan bahwa BUMN memegang mandat Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara 1945. Hal itu diakibatkan saat ini BUMN lebih berorientasi pada profit dan tidak sedikit BUMN yang meninggalkan core business-nya. Oleh sebab itu, BUMN perlu digiring kembali kepada ruhnya dan tidak melupakan misi terpenting hadirnya BUMN, yaitu mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[] keuangan negara | no. 006 vol. iii 201722 LAPORAN UTAMAL
  • 23. keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 23 6EDISI BERLANGGANAN jabodetabek luar jabodetabek Rp300.000, - Rp350.000, - 12EDISI BERLANGGANAN jabodetabek luar jabodetabek Rp600.000, - Rp650.000, - Ya! saya mau berlangganan Nama: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Alamat Pengiriman: Kantor Rumah: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Kode Pos: ____________________________________________________________________ Telp/Fax: ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ E-Mail: ________________________________________________________________________ Data Pelanggan Beri tanda pada paket yang dipilih 6 EDISI 12 EDISI Jumlah Eksemplar: ____________________________________________ Ingin berlangganan mulai: Bulan: _________________________________ Tahun _________________ Pilih Paket Berlangganan P Kirim Formulir Berlangganan melalui Fax: 021-29922743 atau E-Mail: keuangan.negara@gmail.com dengan subject BERLANGGANAN. Info lebih lanjut hubungi EDY PURWANTO 081348489334 Berlangganan & KINI HADIR DI TOKO BUKU GRAMEDIA TERDEKAT DI KOTA ANDA FORMULIR BERLANGGANAN
  • 24. keuangan negara | no. 006 vol. iii 201724 D alam acara Executive Leadership Program (ELP) tanggal 25 Januari 2017, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembentukan induk usaha BUMN (Holding) merupakan sebuah terobosan baru karena menjadikan modal perusahaan menjadi besar. Di sisi lain, BUMN akan lebih mudah untuk mencari pendanaan. Namun demikian, Presiden meminta pembentukan induk BUMN dilakukan penuh perhitungan dengan memperhatikan seluruh undang-undang. Penulis menilai apa yang disampaikan Presiden sudah tepat, karena suatu niat dan tujuan yang baik perlu didukung dengan cara-cara yang baik pula. Niat, tujuan, dan cara ini pada gilirannya bagaikan satu keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Apabila salah satu atau lebih dari unsur tersebut pincang, sudah barang tentu akan menghasilkan keluaran yang kurang maksimal. Dalam kaitannya dengan rencana pembentukan enam induk usaha BUMN, kita perlu mencermati bagaimana dasar pembentukan Holding sebagai payung hukum pelaksanaan aksi korporasi tersebut. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 44 tahun 2005 terkait Tata Cara Penyertaaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Setelah PP ini keluar, saat ini pemerintah juga sedang merancang PP yang lebih teknis sebagai basis pelaksanaan Holding per sektoral. Payung hukum pelaksanaan Holding ini patut dicermati dengan seksama, mengingat saat ini terjadi pro dan kontra atau kontroversi sehubungan dengan beberapa ketentuan di dalam PP 72/2016 yang dinilai kurang memperhatikan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang BUMN. Ketentuan di dalam PP 72/2016 yang memantik kontroversi tersebut ialah sebagaimana tertulis di dalam pasal 2A yang berbunyi: “Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.” Perlu digarisbawahi di dalam pasal 2A itu adalah kalimat yang menyatakan “… tanpa perlu mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.” Sedangkan sebelum direvisi, dalam PP 44/2005 pada pasal 4 tertulis: “Setiap Penyertaan dan penambahan Penyertaan Modal Negara yang dananya berasal dari APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.” Berbagai pandangan menyatakan bahwa pasal 2A itu justu bertentangan dengan Pasal 2 yang menyebutkan penyertaan modal negara dari APBN yaitu saham negara di BUMN atau Perseroan Terbatas (swasta) bersumber dari (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (b). kapitalisasi cadangan; dan/atau (c). sumber lainnya. Kedua pasal ini terkesan bertentangan, karena mustahil jika mekanisme penyertaan modal negara dari APBN tidak memerlukan mekanisme APBN. Bersamaan dengan itu, pasal 2A ini pun memantik reaksi dari politisi Senayan. Karena tidak melalui mekanisme APBN, sudah barang tentu ini bisa ditafsirkan melangkahi fungsi pengawasan yang dilakukan selama ini oleh DPR RI. Cara-cara seperti inilah, yang menurut penulis terlalu memaksakan. Seperti terburu-buru mengejar tayang. Suatu cara yang tidak elegan dan tidak memperhatikan arahan Presiden Jokowi seperti ditulis di awal tulisan ini. SEJARAH BERULANG Diskursus hubungan antara keuangan negara dan BUMN sesungguhnya telah berlangsung cukup lama. Dan terbitnya PP 72/2016 ini mengingatkan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada tahun 2013. Para penggugat menilai bahwa UU Keuangan Negara tidak relevan diterapkan dalam tata kelola BUMN. Mereka menafsirkan bahwa modal negara dari APBN yang berasal dari “kekayaan negara yang dipisahkan” tidak lagi menjadi ranah keuangan negara. Karena telah masuk menjadi bagian dari modal perseroan, maka tata kelola uang tersebut mesti mengikuti UU Perseroan Terbatas. Di sisi lain, para penggugat berdalih bahwa perlakuan hukum terhadap BUMN seperti itu menjadikan perusahaan-perusahaan pelat merah relatif tidak memiliki level of playing yang sama dengan perusahaan-perusahaan swasta (privat). Atas permohonan uji materi itu, Mahkamah Konstitusi Holding BUMN Perlukah? OPINIO
  • 25. keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 25 (MK) berdasarkan putusan Nomor 48/PPU-XI/2013 MK kesimpulan atas uji materi tersebut adalah: pertama, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian ketentuan pasal 2 huruf g dan huruf I UU Keuangan Negara karena permohonan para pemohonan tidak terkait dengan konstitusionalitas norma. Kedua, hukum positif terkait kekayaan negara dipisahkan dan penyertaan modal pemerintah pada BUMN yang ada saat ini sangat memadai dan telah memberikan level of playing field yang equal bagi BUMN bahkan memberikan previlege bahwa negara berada di belakang BUMN. Di sisi lain, regulasi-regulasi yang ada juga secara memadai memberikan kewenangan pemerintah untuk mengawasi dan mengamankan kekayaan negara yang dipisahkan. Ketiga, permohonan para pemohon sama sekali tidak terdapat relevansi dan sebab akibat antara hak konstitusional para pemohon dengan ketentuan pasal yang dimohonkan untuk diuji a quo sehingga dianggap bertentangan dengan pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 UUD 1945 dan secara nyata tidak terbukti dalam perjalanan BUMN selama ini. Keempat, bahwa ketentuan pasal 2 huruf g dan huruf I UU Keuangan Negara dan Pasal 6 ayat (1), pasal 9 ayat (1) pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), serta pasal 11 huruf a UU BPK sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. Penolakan MK terhadap uji materi UU Keuangan Negara di atas menjadi yurisprudensi sekaligus pintu masuk bagi evaluasi atau koreksi terhadap ketentuan-ketentuan peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait kedudukan BUMN dalam sistem kenegaraan kita. Karena itu, terbitnya PP No. 72/2016 penulis pandang merupakan upaya kedua yang dilakukan oleh beberapa pihak yang secara formalitas konstitusi gagal memperjuangkan pemisahan keuangan negara dan BUMN. PERLUKAH? Pembentukan Holding memang penting sebagai bagian dari skema restrukturisasi BUMN. Pembentukan induk usaha ini juga bukan isu baru dalam tata kelola BUMN di Indonesia, karena telah mengemuka sejak zaman Menteri Tanri Abeng. Kita ingat, beliau pernah menyusun cetak biru penataan BUMN yang dikenal dengan istilah Reformasi BUMN Gelombang I dan Gelombang II. Walhasil, Reformasi BUMN (1997–1998) membuahkan kinerja perbaikan BUMN, antara lain terjadi peningkatan jumlah BUMN yang sehat dari 82 buah bertambah menjadi 87 buah (dari 59,6% menjadi 68%) dari seluruh total populasi BUMN. Dari sisi pendapatan juga terjadi peningkatan, yaitu sebesar 155,2%, kemudian laba usaha meningkat sebesar 207,1%, dan laba sebelum pajak meningkat sebesar 194,1%. Dari studi kasus tersebut, dapat dilihat bahwa Holding merupakan salah satu opsi yang dirasa perlu sebagai upaya menguatkan struktur, permodalan, meningkatkan efisiensi dan koordinasi, serta memudahkan investasi. Dengan Holding, ke depan BUMN dapat berangsur-angsur tumbuh secara mandiri, tanpa mengandalkan Penyertaan Modal Negara (PMN) serta semakin profesional. Namun demikian, proses pembentukan Holding perlu dikalkulasi secara matang baik dari sisi regulasi maupun teknis. Kita bisa belajar misalnya pembentukan Holding BUMN Industri Pupuk dan Semen telah berjalan saat ini, adalah hasil proses inisiasi pembentukan Holding yang telah dimulai sejak tahun 1990‐an. Di mana cikal bakal pembentukan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), telah dimulai sejak Pupuk Sriwijaya menjadi induk perusahaan bagi empat BUMN sektor industri pupuk pada tahun 1997. Pemerintah perlu menentukan skala prioritas, BUMN sektor mana yang menjadi unggulan untuk di-Holding. Misalnya BUMN sektor pangan, sektor infrastruktur/ karya dan sektor perumahan. Ketiga sektor inilah yang memiliki hubungan erat dengan misi BUMN sebagai agent of development. Sedangkan BUMN sektor energi, tambang, dan jasa keuangan perlu dilakukan kajian lagi secara mendalam oleh sebab sektor-sektor ini relatif telah memiliki kekuatan modal dan pasar tersendiri. Sebagai penutup, Holding BUMN merupakan salah satu opsi yang dapat dipilih untuk menguatkan perusahaan negara di masa depan, akan tetapi perlu menggunakan cara-cara yang elegan dan tidak menabrak peraturan dan undang-undang. Perlu kiranya pemerintah mempertimbangkan kembali ketentuan di dalam Pasal 2A PP No. 72/2016 sembari menunggu DPR RI mengesahkan UU BUMN.[] Bahrullah Akbar Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri
  • 26. keuangan negara | no. 006 vol. iii 201726 T erobosan revaluasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pernah terjadi pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah dilakukan revaluasi aset terhadap Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada tahun 2000, diketahui bahwa perusahaan yang hampir mengalami collapse tersebut menaikkan asetnya 4 kali lipat dari Rp50 triliun dan ekuitasnya semula minus Rp90 triliun, naik menjadi Rp104 triliun. Saat ini, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, rencana revaluasi aset BUMN kembali mengemuka. Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan bahwa dengan dilakukannya revaluasi aset BUMN, maka total aset BUMN pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp5.395 dari sebesar Rp4.577 triliun pada tahun 2014. Itu artinya, terobosan ini mampu meningkatkan aset BUMN sebesar Rp818 triliun. Dalam kaitannya dengan rencana pembentukan induk usaha (Holding) BUMN, apabila semua BUMN yang akan diHolding tersebut melaksanakan revaluasi aset sebagaimana pernah dilakukan sebelumnya, maka setidaknya berdampak pada tiga hal, yaitu dari sisi perpajakan, Standar Akuntansi Keuangan, dan value perusahaan. Pertama, perpajakan. pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan salah satunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 mengenai perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan dan Nomor 191/ PMK.010/2015, Pasal 1 ayat 2 yang mengatur mengenai adanya perlakuan khusus bagi perusahaan yang mengajukan revaluasi (revaluasi) aset tetap untuk tujuan perpajakan pada tahun 2015 dan 2016. Bagi perusahaan BUMN maupun non-BUMN yang mengajukan dan melakukan revaluasi aset tetapnya akan dikenakan Pajak Penghasilan bersifat Final sebesar 10%, seperti yang diketahui berdasarkan PMK Nomor 79/ PMK.03/2008. Kemudian, ada perlakuan khusus di tahun 2015 dan 2016 bagi perusahaan yang mengajukan dan melakukan revaluasi aset tetapnya akan dikenakan pengampunan pajak mulai 3%, 4%, dan 6% tergantung dari periode pengajuan, hal tersebut tercamtum dalam PMK Nomor 191/ PMK.010/2015. Meskipun dengan terbitnya PMK tersebut di satu sisi memberatkan wajib pajak badan, karena perusahaan harus mengeluarkan aset lancar berupa kas baik kepada negara maupun jasa penilai, sehingga hal tersebut dinilai dapat merugikan perusahaan. Dan, perusahaan pun tidak mendapatkan kas dari hasil revaluasi tersebut. Oleh Holding BUMN Da keuangan negara | no. 006 vol. iii 201726 LAPORAN UTAMAL
  • 27. keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 27 an Revaluasi Aset karena itu, kebijakan tersebut dinilai tidak adil karena salah satu pihak dirugikan. Padahal, jika berkaca pada kasus PLN di atas, program revaluasi aset tetap merupakan ladang perbaikan dan peningkatan baik dari segi permodalan maupun persaingan usaha dari hasil revaluasi. Kedua, Standar Akuntansi Keuangan. SAK merupakan pedoman dan petunjuk bagi perusahaan dalam menyusun dan menyajikan informasi laporan keuangan secara handal dan relevan. Relevansi dan keandalan laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan baik pihak eksternal (pemegang saham, kreditur, pemerintah) dan internal perusahaan (tingkat direktur, manajemen, dan pengawasan), supaya informasi keuangan jauh dari kesalahan material. Sehubungan dengan perlakuan akuntansi daripada revaluasi aset tetap perusahaan sudah diatur dalam PSAK nomor 16 paragraf 31, 39, 40, dan 43 yang mengatur mengenai pengukuran pada saat melakukan revaluasi aset tetap, penyesuaian selisih nilai antara nilai revaluasian dan nilai tercatat. Ketiga, value perusahaan. Perlu diketahui bahwa revaluasi ini dapat menyebabkan nilai perusahaan menjadi kuat dan lemah. Nilai perusahaan akan menjadi lebih kuat dan baik, apabila hasil revaluasi menunjukkan peningkatan nilai dari nilai tercatat saat ini. Peningkatan tersebut dapat memberikan peluang yang sangat besar untuk mendapatkan pendanaan dari pihak eksternal (investor dan kreditor) dan mengoptimalkan produktifitas untuk meningkatkan laba di masa mendatang, sehingga dapat meningkatan penyetoran ke Kas negara. Sebaliknya, muncul kekhawatiran apabila hasil revaluasian menunjukkan penurunan, karena dapat memberikan ancaman tersendiri bagi BUMN yang dikhawatirkan pada keberlangsungan perusahaan. Ancaman tersebut dapat menurunkan produktifitas dalam menciptakan laba dan kepercayaan pihak eksternal. Di sisi lain, revaluasi terhadap aset dapat memberikan keuntungan terhadap negara. Pertama, negara diuntungkan dengan adanya penambahan pemasukan ke kas negara. Selain itu, perusahaan memiliki nilai aset yang sesuai dengan nilai wajar atau pasar saat ini. Dengan demikian, revaluasi aset merupakan alternatif bagi pemerintah untuk perusahaan BUMN yang diharapkan mampu meningkatkan sumber permodalan dan juga memperkuat daya saing BUMN terhadap perusahaan swasta, sehingga penerimaan ke kas negara semakin meningkat dan perekonomian bangsa menjadi kuat.[] keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 27 dok:istimewa
  • 28. keuangan negara | no. 006 vol. iii 201728 R estrukturisasi badan usaha terdiri dari empat opsi, diantaranya adalah pembentukan Holding, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Konsekuensi dari restrukturisasi suatu badan usaha adalah perubahan perlakuan dalam beberapa aspek internal perusahaan. Beberapa aspek tersebut diantaranya adalah aspek teknis (operasional), aspek legal, aspek organisasi dan sumber daya manusia, dan aspek perpajakan. Di mana menurut aspek legal, keempat bentuk restrukturisasi tersebut memiliki beberapa perbedaan. Konsekuensi Restrukturisasi Badan Usaha keuangan negara | no. 006 vol. iii 201728 LAPORAN UTAMAL
  • 29. keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 29keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 29 sumber: Riset Pusat Kajian Keuangan Negara
  • 30. keuangan negara | no. 006 vol. iii 201730 P ada tahun 2016, Perum Jamkrindo telah berupaya menumbuhkan kinerjanya dengat secara agresif sesuai road map penguatan daya saing peningkatan kinerja dan kompetensi perusahaan dalam menghadapi persaingan menuju perusahaan penjaminan terdepan yang mendukung perkembangan perekonomian nasional sebagaimana perumusan visi, misi dan tata nilai perusahaan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2016. Dilihat dari kinerja perusahaan manajemen berhasil membukukan kinerja yang cukup baik. Total realisasi jumlah kredit yang dijamin sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2016 tercatat sebesar Rp119 Triliun atau sudah mencapai 104 persen dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp115 triliun. Porsi terbesar 112 persen atau Rp76,54 triliun diperoleh dari penjaminan Non KUR dan sisanya penjaminan KUR sebesar Rp47,01 triliun. Total Aset sampai dengan 31 Desember 2016 berkisar Rp15.50 triliun atau meningkat pada posisi yang sama tahun lalu, begitupun pencapaian ekuitasnya meningkat menjadi sekitar Rp12,63 triliun. Pada awal tahun 2017 ini, Perum Jamkrindo akan berupaya meningkatkan kinerjanya dengan pesat sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku2017.PerumJamkrindomengusulkan kepada pemilik modal (KBUMN) target volume penjaminan tahun 2017 sebesar Rp135 triliun. Porsi kredit di luar kredit usaha rakyat (KUR) masih akan menjadi kontributor utama terhadap penjaminan kredit tahun depan yakni untuk penjaminan kredit Non KUR masing-masing sebesar Rp. 85 triliun dan penjaminan Kredit KUR sebesar Rp. 50 triliun. Sedangkan target volume penjaminan konsolidasian tahun 2017 sebesar Rp145, 9 triliun. Beberapa hal yang menjadi strategi Perum Jamkrindo tahun 2017 adalah pengelolaan database pemeringkatan UMKM, pendampingan dan konsultasi Out Look Bisnis 2017: Kinerja Perum Jamkrindo Targetkan Meningkat Pesat
  • 31. keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 31 manajemen terhadap UMKM dengan bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi terkahit pada 29 November dengan 7 Perguruan Tinggi. Perusahaan juga melakukan pemeringkatan UMKM bersama yang sudah dijalankan bersama mitra. Berdasarkan PP No. 1/2016 di mana Perum Jamkrindo ditunjuk sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (SRG), guna meningkatkan kesejahteraan petani untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sesuai nawacita Pemerintah. Artinya, perusahaan penjaminan kredit pelat merah ini siap ikut berperan menjaga stabilitas harga komoditas, sesegera mungkin setelah menerima PMN. Sebagai LPP-SRG, Jamkrindo berfungsi melindungi hak Pemegang Resi Gudang Dan/Atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/ atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya dan memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya Bersamaan dengan itu, pemerintah meluncurkan program yang mengintegrasikan SRG dan Pasar Lelang Komoditas Online dan sistem Pasar Lelang Komoditas Terpadu pada Desember 2016 yang peluncurannya dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh Para Menteri Bidang Ekonomi, Gubernur, Bupati/ WaIikota dari beberapa daerah, petani dan kelompok tani. “Dengan adanya integrasi SRG dan Pasar Lelang Komoditas menjadi salah satu solusi karena keduanya berjalan sendiri-sendiri dan parsial. Untuk itu, diperlukan sinergitas antar kedua instrumen tersebut, baik pada tataran kebijakan, regulasi, dukungan teknologi informasi yang terpadu.”Semoga integrasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas dapat memberdayakan pertani dan sekaligus menciptakan efisiensi perdagangan,” kata Diding S. Anwar, Direktur Utama Perum Jamkrindo. Saat ini Pasar Lelang yang dibina dan diawasi oleh Bappebti telah dilaksanakan di 15 daerah dengan 17 penyelenggara, namun jenis komoditas dan kualitas sangat beragam, penjual dan pembeli juga masih terbatas, sedangkan Sistem Resi Gudang yang telah dilaksanakan di 98 gudang yang tersebar di 75 kabupaten pada 21 provinsi masih sebatas instrumen tunda jual dan pembiayaan tanpa terkoneksi dengan pasar. Tercacat, komoditi yang bisa disimpan oleh pengelola gudang dalam rangka pelaksanaan SRG antara lain rotan, gabah, gambir, beras, teh, jagung, dan karet. Ada pula komoditi rumput laut, kopi, kakao, timah, lada, kopra, dan garam. Untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan pemanfaatan SRG oleh para petani dan pelaku usaha lainnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengembangkan aplikasi SRG Mobile. Aplikasi dan yang dapat diakses melalui telepon seluler ini memberikan kemudahan kepada pemilik barang maupun pengelola gudang untuk melakukan penyimpanan barang, memperoleh referensi harga dan membuat rencana pemasaran melalui Pasar Lelang Komoditas. Selain itu Sistem Pasar Lelang Komoditas Terpadu yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi internet untuk meningkatkan peluang dan memperluas jangkauan pasar, serta mengatasi kendala jarak maupun waktu. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepesertaan penjual maupun pembeli, mengefisiensikan pemasaran dan membuka akses pemasaran bagi petani. Penerima manfaat dari kegiatan integrasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Online adalah Solusi terpadu untuk membuka akses pasar dan pembiayaan dengan 3M (mudah, murah, manfaat). Pemberdayaan petani dan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah, Efisiensi perdagangan dan peningkatan daya saing, Peningkatan daya saing komoditas nasional, dan munculnya peluang bisnis bagi pelaku usaha (Jasa Pergudangan, Grading, Jasa Keuangan/ Perbankan).
  • 32. keuangan negara | no. 006 vol. iii 201732 LIPUTAN KHUSUSL Dengan Gotong Royong BPJS Kesehatan Optimis Capai Target Kelembagaan
  • 33. keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 33 Tahun 2017 menjadi titik krusial dalam menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kinerja BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2016 yang dinilai semakin positif, menjadi modal yang sangat penting dalam menuju cakupan semesta (universal health coverage) jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2019 nanti. T ahun 2017 ini, Program JKN-KIS telah memasuki tahun ke-4. Menurut laporan BPJS Kesehatan, pelaksanaan program JKN-KIS selama ini telah dilewati dengan pencapaian kinerja yang terus membaik. Di usianya yang masih sangat muda, program ini telah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari setengah penduduk Indonesia, dari yang di kota hingga yang ada di pelosok negeri. Diketahui, kepesertaan BPJS Kesehatan per 10 Februari 2017 telah mencapai lebih dari 174.324.644 jiwa atau hampir mencapai 70 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah peserta tersebut terdiri dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, 441 Kabupaten/Kota dari 32 Provinsi telah mengintegrasikan Jamkesda-nya ke BPJS Kesehatan dengan jumlah kepesertaan 16 juta jiwa. Sebagai informasi, visi BPJS Kesehatan 2021 yaitu “Terwujudnya JKN-KIS Semesta yang Berkualitas dan Berkesinambungan bagi Seluruh Penduduk Indonesia”. Dalam upaya mendukung pencapaian visi tersebut, BPJS Kesehatan juga telah menetapkan lima Misi BPJS Kesehatan 2016-2021, yaitu: (1) Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan, (2) Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Penduduk Indonesia, (3) Menjaga kesinambungan Program JKN-KIS, (4) Memperkuat kebijakan dan implementasi Program JKN-KIS, serta (5) Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi. “Visi dan Misi 2016-2021 ini diharapkan dapat semakin mengoptimalkan penyelenggaraan Program JKN-KIS melalui suatu kerangka program yang sustain dan berkualitas, guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris dalam kegiatan Pembukaan Rapat Kerja Nasional BPJS Kesehatan tahun 2017 di Palembang (23/1/2017). *** keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017
  • 34. keuangan negara | no. 006 vol. iii 201734 Hingga akhir tahun 2016, penambahan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional tercatat sebesar 66 persen penduduk dari 188 juta warga yang ditargetkan terdaftar program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Namun, hingga 16 Desember, baru 171,67 juta peserta JKN-KIS atau 91 persen dari target. Padahal, target kepesertaan semesta JKN-KIS atau 95 persen warga ditargetkan tercapai pada 1 Januari 2019. Jadi, BPJS Kesehatan hanya punya waktu dua tahun menambah sekitar 80 juta warga sebagai peserta baru. Menurut Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Zainal Abidin, penambahan peserta JKN- KIS tersebut cenderung melambat dan butuh kerja besar agar target kepesertaan semesta (universal coverage) tercapai di waktu tersisa. Pemantauan dan evaluasi DJSN menunjukkan, banyak warga belum terdaftar JKN-KIS karena tidak punya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat utama pendaftaran JKN-KIS. Hal itu banyak ditemukan pada pekerja perkebunan dan pertambangan dari luar daerah yang bekerja tanpa dokumen kependudukan memadai. Masalah lain, banyak warga tak mampu membayar iuran JKN-KIS. Apalagi, aturan pendaftaran JKN-KIS menuntut pendaftaran semua anggota keluarga di kartu keluarga sekaligus, tak bisa beberapa anggota keluarga lebih dulu. “Jika tak mampu, mereka seharusnya jadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayar pemerintah. Nyatanya tidak,” ucap Zainal seperti dikutip Kompas, Selasa (27/12). Penyebab lain yang membuat warga belum mendaftar JKN-KIS adalah jarang sakit, tempat kerja belum mendaftarkan, layanan BPJS Kesehatan dinilai buruk, dan punya asuransi swasta. Hal itu karena prinsip JKN-KIS sebagai asuransi sosial belum dipahami. Sementara itu, menurut Kepala Departemen Hubungan Eksternal dan Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi, pihaknya belum tahu penyebab pasti tak tercapainya target itu. Kondisi tersebut bisa terjadi karena target terlalu progresif atau kondisi riil di lapangan belum memungkinkan penambahan peserta berjumlah besar. Pihak BPJS Kesehatan mendapat tugas besar. Hanya dalam lima tahun, hampir semua penduduk Indonesia atau 255 juta orang harus jadi peserta JKN- KIS. Itu membuat JKN-KIS jadi program jaminan kesehatan terbesar dan terprogresif sedunia. “BPJS Kesehatan optimistis dalam dua tahun bisa menjangkau 80 juta peserta baru,” kata Irfan. Meski demikian, optimisme itu butuh dukungan para pihak karena banyak soal muncul berada di luar kewenangan BPJS Kesehatan untuk menuntaskannya, seperti masalah NIK dan penetapan PBI. Untuk mendukung penambahan peserta itu, BPJS Kesehatan akan menambah cabang dan pegawai baru disertai berbagai kemudahan demi mendorong kian banyak warga terdaftar JKN-KIS. *** Di tahun 2017 ini, BPJS Kesehatan telah menyusun arah dan kebijakan untuk mendorong percepatan kinerja. Terdapat tiga fokus utama yang akan dijalankan BPJS Kesehatan di tahun 2017. Pertama, keberlangsungan finansial. Bagaimana menjamin keberlangsungan program JKN menuju cakupan semesta. Caranya adalah dengan peningkatan rekrutmen peserta potensial dan meminimalkan adverse selection, peningkatan kolektibilitas iuran peserta dan seluruh segmen, peningkatan kepastian dan kemudahan pembayaran iuran, penerpan law enforcement bagi fasilitas kesehatan, peserta JKN-KIS dan Badan Usaha yang melanggar, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana operasional serta optimalisasi kendali mutu dan kendali biaya Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Kedua, kepuasan peserta. Dilakukan dengan perbaikan sistem pelayanan online untuk seluruh peserta, implementasi Coordination of Benefit (COB) untuk Peserta Pekerja Penerima Upah, dan perluasan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan (tingkat pertama dan lanjutan) khususnya optimalisasi peran FKTP sebagai link pelayanan tingkat pertama, serta kemudahan penanganan keluhan pelanggan dan akses informasi peserta. Ketiga, menuju cakupan semesta. Dilakukan dengan cara percepatan rekrutmen peserta, mobilisasi peran strategis kelembagaan baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menggerakan partisipasi dan peran serta masyarakat agar sadar memiliki jaminan kesehatan, serta peran aktif Kader JKN-KIS melalui organisasi kemasyarakatan, keagamaan yang memiliki struktur nasional daerah berbasis masyarakat dengan pola kerjasama dan pertanggungjawaban yang jelas. Untuk merealisasikan target tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengharapkan dukungan masyarakat serta stakeholder terkait agar dapat mencapai jaminan kesehatan yang menjangkau seluruh Indonesia, keuangan negara | no. 006 vol. iii 201734 LIPUTAN KHUSUSL
  • 35. keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 35 berkualitas, dan berkelanjutan. “Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan adalah reaktualisasi dari nilai asli bangsa ini, yaitu gotong royong, kebersamaan,” tegas Fahmi. Fahmi berharap di tahun 2017, Duta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, dapat terus mengoptimalkan pengelolaan dan menjaga sustainabilitas Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. “Tidak mudah memang untuk menjalankan amanah mulia ini. Namun kami yakin, dengan dukungan dari para stakeholder serta dengan kerja keras dari seluruh Duta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, pencapaian target kelembagaan ini akan dapat berhasil diraih dengan gemilang, meskipun di tengah tantangan dan permasalahan yang tidak pula ringan,” tambah Fahmi. Dalam teknis pelaksanaan, Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi menyatakan pihaknya saat ini perlu penguatan kewenangan untuk mendukung pencapaian target kelembagaan. Oleh sebab itu, ia berharap adanya penambahan kewenangan baik berupa Perpres maupun undang-undang. Penambahan kewenangan tersebut dimaksudkan agar badan ini tuntas menjalankan amanat yang diberikan oleh negara. Bayu Wahyudi menambahkan, dari kewenangan tersebut nantinya pihaknya dapat menegur badan-badan usaha baik swasta maupun BUMN agar mengikutsertakan pegawainya ke dalam BPJS. “Kita belum punya power untuk hal tersebut,” lanjut mantan Direktur Utama RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung (2010-2014) tersebut. Tak hanya itu, lulusan Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Padjajaran ini berharap nantinya BPJS Kesehatan juga memiliki kewenangan yang cukup untuk memberikan sanksi kepada peserta baik individu maupun kolektif yang menunggak iuran selama beberapa bulan. “Seperti yang sudah diterapkan di Philhealth, Philipina,” ujarnya mencontohkan. Keterbatasan wewenang yang dimiliki BPJS kesehatan dalam hal revenue collecting atau memberikan sanksi kepada peserta yang menunggak iuran, dirasa menjadi hal yang berbeda dengan Philhealth di Philipina. Badan tersebut telah memiliki kekuatan atau kewenangan yang full sehingga program jaminan kesehatan di negara tersebut dapat berjalan dengan baik. “Di Filipina sudah ada yang seperti itu. Kalau sekarang kita tidak bisa, cuma bisa menagih dan mengingatkan. Jadi perlu di revisi undang- undangnya atau peraturannya,” tegas Bayu. Sementara itu, Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Dede Yusuf mengungkapkan apresiasinya terhadap kinerja BPJS Kesehatan. Dede mengungkapkan, pada saat ini negara kita sedang kekurangan dana untuk membiayai program-program pemerintah, namun Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan sanggup bertahan dengan jumlah peserta yangsaat ini telah hampir menyentuh angka 180 juta peserta. “Capaian kepesertaan merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan adalah program terbaik yang saat ini dimiliki oleh negara Indonesia Komisi IX akan mendukung & mem-protect BPJS Kesehatan untuk dapat melaksanakan amanat undang- undang ini,” ujar Dede. *** Suksesnya pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional tidak terlepas dari pembenahan tata kelola atau manajemen pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Untung Suseno Sutarjo menjelaskan, masalah yang muncul dari pelaksanaan BPJS Kesehatan tidak lepas dari tata kelola atau manajemen di daerah.Terjadinya kesemrawutan program BPJS Kesehatan di rumah sakit-rumah sakit, karena sistem di FKTP seperti Puskesmas atau Klinik Pratama yang masih semrawut atau asal-asalan saat merujuk pasien ke rumah sakit. Padahal, lanjut Untung, Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan telah menyusun skema atau prosedur yang harus diikuti untuk merujuk pasien peserta BPJS Kesehatan, termasuk jadwal yang diberikan rumah sakit. ‘’Dalam banyak kasus yang terjadi, keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 35
  • 36. keuangan negara | no. 006 vol. iii 201736 kebanyakan rujukannya itu tidak mengikuti jadwal. Kemudian dirujuk juga tidak dipersiapkan dengan baik, tidak diberitahu rumah sakitnya, sehingga numpuk jadinya,’’ tegas Untung kepada Majalah Keuangan Negara, di ruang kerjanya, Jum’at (13/1/2017). Atas hal tersebut, Kementerian Kesehatan pun melakukan pembenahan perujukan terhadap FKTP untuk meminimalisir kasus-kasus serupa. Seperti di kota Makasar, Jakarta dan Samarinda, proses rujukan dilakukan melalui sistem digital, di mana pasien Puskesmas mengajukan pasien peserta BPJS Kesehatan yang ingin dirujuk dalam sistem digital, kemudian menunggu pihak rumah sakit yang siap menampung pasien tersebut. Sehingga pasien yang dirujuk tahu pasti rumah sakit tujuannya. Menurut Untung, pihaknya sedang mengupayakan replikasi sistem digital tersebut ke seluruh daerah lain, agar pelayanan terhadap peserta BPJS Kesehatan menjadi maksimal. Puskesmas juga dapat memantau rujukannya. Selain itu, Kementerian Kesehatan sedang melakukan peningkatan fasilitas kesehatan, mulai dari perbaikan fasilitas di Puskesmas hingga penambahan tempat tidur. Tujuannya agar Puskesmas bisa mengurus pasien secara mandiri dan tidak melulu merujuk pasien ke rumah sakit. Kementerian Kesehatan menyatakan terus melakukan pembenahan, terutama pada FKTP, agar pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan. Hal ini mengingat banyak kasus yang terjadi pada peserta BPJS Kesehatan karena tidak optimalnya FKTP. Kementerian Kesehatan pun menggunakan sistem dana kapitasi yang berbasis pada pelayanan FKTP. Dana kapitasi adalah dana atau anggaran yang diberikan di muka kepada pemberi pelayanan kesehatan agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan pada pasien. Dengan sistim tersebut, pemberi layanan kesehatan bisa memanfaatkan lebih dulu anggaran yang ada sehingga mampu mengurangi jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit. Misalnya, terang Untung, untuk membeli kebutuhan obat dan alat agar fasilitas yang ada mumpuni menangani pasien. Kementerian Kesehatan menilai, selama ini banyak FKTP tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menangani pasien, sehingga membuat FKTP merujuk pasien ke rumah sakit hingga menyebabkan lonjakan rujukan yang tidak terkendali di rumah sakit. Ia menilai, mempromosikan cara hidup sehat juga perlu dilakukan sebagai bagian dari peningkatan fasilitas sekaligus tindakan pencegahan. Misalnya, pelayanan pemeriksaan kesehatan dini, agar penyakit berat dapat diantisipasi sejak di FKTP. “Misalnya suruh periksa kesehatan dini, kalau ada yang sakit kita perbaiki kesehatannya supaya dia sembuh. Kalau misalnya dia darah tinggi sesuai hasil pemeriksaan, kita kasih obat terus jangan sampai putus obatnya. Nah itu bisa dilaksanakan di FKTP,” jelas Untung. Ia menambahkan, dana kapitasi juga digunakan untuk meningkatkan jasa pelayanan kesehatan. Hal ini sudah diatur porsinya berdasarkan profesi, pengalaman kerja, serta beberapa kriteria lain. Dengan pemberian insentif yang optimal di FKTP diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan masyarakat tanpa perlu mengantre di rumah sakit. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana kapitasi, Kementerian Kesehatan telah menugaskan Dinas Kesehatan setempat untuk mengkoordinir dan mengawasi seluruh FKTP agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. “Jangan sampai ribut lah di puskesmas, kadang-kadang kan bagi-baginya yang tidak sesuai. Itu yang dijaga. Jadi dalam menilai puskesmas itu apakah dia melaksanakan apa yang diharapkan itu memang ada tim,” tuturnya.[] keuangan negara | no. 006 vol. iii 201736 dok:istimewa LIPUTAN KHUSUSL
  • 37. keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 37 K omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pertemuan dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dalam rangka melakukan pencegahan terhadap indikasi fraud pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan untuk membuat Satuan Tugas (Satgas) untuk mencegah penyimpangan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Satgas ini juga berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek usai bertemu Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/2). “Tadi kami rapat karena Pak Pahala (Pahala Nainggolan) adalah (Deputi) Pencegahan. Kita mencoba membuat Satgas untuk membuat pendoman pencegahan fraud di JKN. Kami baru bentuk satgasnya,” kata Nila. Pahala menjelaskan, berdasar data 2015 untuk satu semester terdapat sekitar 175.000 klaim kepada BPJS dengan nilai mencapai Rp 400 miliar yang terdeteksi terjadi kecurangan. Jumlah tersebut belum termasuk adanya dugaan penyimpangan. “Sekarang ada sekitar 1 juta klaim yang terdeteksi. Oleh karena itu kita pikir secara sistematik kita harus bangun sistem pengendalian fraud. Pencegahannya harus jelas,” kata Pahala. Untuk itu, Pahala menjelaskan, saat ini pihaknya berupaya memperbaiki sistem klaim. Hal ini lantaran penyimpangan yang terjadi dapat disebabkan sistem yang belum jelas. “Penanganannya harus A, B, C tapi mereka lakukan yang lain. Nah ini kita berusaha supaya sistem ini jelas,” katanya. Dikatakan, data klaim yang terdeteksi menyimpang akan dianalisis oleh Inspektorat Kemkes.Tak hanya itu, data ini juga akan diverifikasi ke lapangan. Hal ini untuk mendalami penyebab tingginya angka klaim. “Pada 2017 Satgas akan bekerja perbaiki sistem, mengujicoba sehingga Kemkes bisa deteksi dan verifikasi satuan intern BPJS hasil data deteksi dari sistem. Paralel dengan itu verifikasi di lapangan juga berjalan. Per transaksi jalan tapi Dirjen Kemkes akan lakukan analisa besar kenapa di daerah ini klaimnya seragam atau rumah saksi ini selalu minta cesar. Ada pedoman akan bangun dan ada mekanisme dan ini tindaklanjut dari Kemkes dengan KPK tahun lalu,” paparnya. Dikatakan, untuk saat ini, dengan sistem yang masih diperbaiki, pihaknya hanya memperingatkan rumah sakit yang kedapatan mengajukan klaim fiktif atau curang. Demikian juga jika kedapatan anggaran yang tercantum dalam sistem klaim INA-CBGs (Indonesia Base Groups) yang diterapkan saat ini masih terlalu rendah, KPK meminta untuk diperbesar agar tidak terjadi kecurangan kembali. “Kalau memang curang benar mungkin tahun ini masih diperingatkan diminta perbaiki sistem. Kalau ada perbaikan sistem di kita misalnya INA-CBGs ( ) kurang besar kita usulkan diperbesar agar tidak terjadi kecurangan di lapangan,” katanya. Namun Pahala mengingatkan, setelah sistem diperbaiki, pihaknya meminta Kemkes sebagai regulator maupun BPJS untuk menindak rumah sakit yang mengajukan klaim fiktif. Dikatakan, KPK meminta agar rumah sakit yang melakukan kecurangan untuk diberikan sanksi berupa denda. “Kami usulkan gunakan perdata. Jadi siapa yang sistemnya fraud kita minta ditambahkam klausul misalnya ada denda. Rumah yang klaim sesuatu yang fiktif kita minta didenda. Berikutnya, tentu saja pidana. Kita minta kerjasama kejaksaan tapi di tahun 2018,” tegasnya. Dalam kesempatan berbeda, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, pihaknya terus mendorong Litbang KPK di bawah Deputi Pencegahan untuk terus memperbaiki sistem JKN dalam hubungannya dengan indikasi atau potensi fraud ini. “Concern KPK sangat baik. Kemarin bersama beberapa pegawai BPJS Kesehatan, KPK mengikuti training course di Amerika Serikat untuk memperkuat tim pencegahan bersama,” kata Fahmi melalui sambungan telepon, Rabu (22/2/2017).[prs] KPK, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Sepakat Bentuk Satgas JKN keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 37
  • 38. keuangan negara | no. 006 vol. iii 201738 U ndang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memberikan landasan bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Bayu Wahyudi menekankan bahwa amanat yang terkandung di dalam UU No. 24 Tahun 2011 sudah jelas, di mana tujuan akhirnya adalah mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik dan mencapai kesejahteraan. “Jadi asasnya manfaat, kemanusian, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Tapi, di negara manapun belum yang bisa menanggung secara full jaminan kesehatan. Itulah mengapa diperlukan gotong-royong,” jelas Bayu kepada Majalah Keuangan Negara, di ruang kerjanya, Rabu (8/2/2017). Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kinerja BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, berikut petikan wawancara Majalah Keuangan Negara dengan Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, Bayu Wahyudi: Bagaimana BPJS Kesehatan memainkan perannya sebagai penyelenggara Sistem Jaminan Kesehatan Nasional? Jadi BPJS adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab pada Presiden. Karena badan ini implementasi dari amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Ini adalah implementasi dari Undang-Undang Dasar yang memberi amanat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Dr. dr. Bayu Wahyudi, SpOG., MPHM., MHKes., MM Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Pegang Teguh Sembilan Prinsip Kelembagaan LIPUTAN KHUSUSL
  • 39. keuangan negara | no. 006 vol. iii 2017 39