Business Ethics and Good Governance: Ethical Issues of Human Resource Management

1. Andreas Fabian Pramuditya
55117120153
Business Ethic and Good Governance
Diampu oleh: Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Forum dan Kuis Minggu Ke-6: Ethical Issues in Human Resource Management
9-15 Oktober 2018
Forum Minggu Ke-6:
Banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menjual sebagian besar sahamnya ke pihak
asing seperti Indosat dan lainnya. Sementara perusahaan ini sangat strategis dan awalnya di
bangun dari sumber daya b angsa ini. Begitu juga perusahaan-perusahaan yang beroperasi di
Indonesia yang menggali sumberdaya dan kekayaan bumi Indonesia tetapi sebagian besar
sahamnya dimiliki asing seperti Free Port misalya.
Dari 2 contoh kasus ini menurut saudara kenapa bisa terjadi dan bagaimana kritik saudara akan
hal ini serta bagaimana pula solusinya sehingga sumberdaya yang di miliki Indonesia sebesar-
besarnya untuk kesejahteraan rakyatnya.
Jawaban ini harus in line dengan Ethical Issues in Human Resource Management
Sejarah Penjualan PT Indosat Kepada Singapura Dengan Nilai USD 627 juta
Sampai dengan saat ini, PT INDOSAT masih tetap eksis sebagai perusahaan telekomunikasi di
indonesia. Namun sayang nya perusahaan ini bukan lagi milik indonesia sepenuhnya, melainkan
sudah dijual beberapa tahun yang lalu oleh pemerintah kala itu dengan alasan kepentingan
ekonomi indonesia yang kondisinya belum membaik akibat dampak 1998 lalu. Entah itu keputusan
terbaik atau pun tidak yang diambil oleh pemerintah, namun pro dan kontra terus memanas kala
itu. Tak lekang oleh waktu bahkan hingga saat ini pun banyak masyarakat yang kurang setuju
(kontra) dengan keputusan tersebut. karena seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan tersebut
merupakan salah satu aset penting negara.
PENJUALAN PT INDOSAT KEPADA SINGAPURA DENGAN NILAI USD 627 juta
Penjualan Indosat kepada singapura memiliki proses perjalanan yang tidak pendek, banyak dari
kalangan yang kurang setuju dengan keputusan itu. namun mau bagaimana lagi, kita harus bisa
menerima kenyataan yang sudah terjadi.
beberapa proses yang dilalui dari penjualan indosat di tahun 2002 bisa dilihat dibawah ini.
1. Krisis Moneter dan Reformasi tahun 1998
Salah satu alasan terbesar dijual nya perusahaan tersebut adalah dampak Reformasi tahun 1998
dan Krisis Moneter, yang mana kala itu keadaan negara ini sedang ruwet. Politik kacau, konflik

2. terjadi setiap saat, Ekonomi berantakan, krisis keamanan, krisis legitimasi, konflik memanas
hingga berdarah-darah, setidak nya itulah gambaran yang terjadi saat itu.
Seperti yang diungkapkan oleh Mentri BUMN Laksamana Sukardi dan Kabinet Megawati, bahwa
Indosat dijual karena pemerintah butuh uang, sedangkan kas negara kosong. Alasan ini masih
berlanjut hingga 22 juni 2014 kemarin dalam debat calon presiden (capres), presinden Jokowi dodo
mengatakan bahwa penjualan Indosat periode presiden Megawati itu dilakukan demi kepentingan
ekonomi Indonesia yang kala itu kondisinya masih belum membaik akibat dampak krisis 1998.
2. 2002 dan USD 627 Juta
Pada tahun 2002, Megawati Soekarno Putri telah mengambil keputusan besar. Keputusan yang
sebenarnya tidak perlu dilakukan. keputusan yang menuai kecaman dan kontra dari rakyat kala itu.
Tak hanya rakyat, tercatat Panglima TNI kala itu Endriartono Soetarto serta ketua Komisi V
menolak penjualan Indosat.
Namun, entah bagaimana cerita yang terjadi dibelakang hingga DPR dan TNI akhirnya menyetujui
penjualan Indosat tersebut. Indonesia dalam keadaan yang lemah kala itu. Rakyat tidak bisa
berbuat banyak. Kini indosat bukan lagi milik hak Indonesia melaikan Singapura, dengan harga
jual USD 627 Juta atau sekitar Rp 5,7 Triliun, pada kurs USD 1 = Rp 8.940 saat itu.
3. Pembohongan Publik
Jika kita melihat ke atas, jelas bahwa megawati mengungkap kan bahwa ia pernah yakin bahwa
indosat bisa direbut kembali oleh indonesia (buyback). Tak hanya itu, dikala capres dari partai
Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, menanyakan perihal penjualan indosat. Jokowi pun
menjawab alasan penjualan yang dikarenakan krisis moneter tahun 1998, serta dirinya
mengungkapkan bahwa ia akan membeli kembali (buyback) PT Indosat jika ia terpilih menjadi
Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019.
Tetapi kenyataannya, masalah buyback sama sekali tidak tercantum dalam perjanjian dari jual beli
atau SPA (sales and purchase agreement). Hal tersebut diungkapkan oleh Menkominfo Sofyan
Djalil pada 5 Januari 2006 di istana Wapres usai rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla
persoalan RUU Aceh.
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Mensejahterakan Rakyat
Strategi dan langkah penataan pengembangan potensi daerah yang berkeadilan dan berorientasi
pada kesejahteraan masyarakat dan pemerintahsangat perlu di laksanakan agarpengalaman masa
lalu dalam pengelolaan potensi daerah yang hanya menguntungkan segelintir orang dari luar
jangan sampai terulang dan disamping itu juga dalam rangka mengantisipasi timbulnyafriksi
dantuntutan serta protes masayarakat akibatkecemburuan dari pengelolaan yang belum
nenerapkan segi keadilan bagi masyarakat daerah, timbulnya kerusauhan dan berbagai protes
masyarakat nantinya akan membuyarkan semua investasi yang sudah ditanamkan dan harapan

3. untuk menggaet investor sulit untuk dilakukan akibat cara penanganan yang salah dalam
mengelola investasi didaerah.
Perlu adanya kesadaan dan tekad semua pihak untuk mewujudkan Indonesia sebagai temapat
tujuan investasi yang menyenangkan, aman dan terjamin dimana kondisi tersebut menimbulkan
berbondong-bondong investor akan menanamkan modalnya.
Hal lain yang sangat penting juga diantisipasi dalam penataan pengelolaan investasi tersebut
adalah merubah paradigma penonton menjadi paradigma pelaku usaha agar masyarakat daerah
tidak jadi penonton saja melainkan juga turut berperan aktif dalam pengelolaan investasi sesuai
dengan peran dan kemampuan masing-masing.
Untuk maksud tersebut diusulkan strategi Pengelolan Penataan Potensi Daerah sebagai berikut :
1. Pembentukan Tim Persiapan dan Percepatan Investasi
Dalam rangka penataan dan melakukan langkah opersioanal persiapan penataan investasi perlu
dibentuk Tim Gabungan dibawah Koordinator Pemerintah dalam hal ini BKPM/BKPMD dan
Kadin yang terdiri dari berbagai unsur meliputi instansi pemerintah, akademisi, praktisi usaha,
NGO dan komponen lain yang terkait, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 Membuat juklak dan juknis standar operasional prosedur Penataan dan percepatan investasi
 Melakukan sosialisasi dan penyiapan lokasi serta penyiapan masyarakat terhadap kegiatan
penataan investasi
 Menyusun program prioritas investasi masing-masing daerah
 Melakukan kajian Feasibility studi bekerjasama dengan konsultan Independent
 Menyusun dan membuat proposal bisnis masing-masing proyek investasi dalam bentuk
Proposal bisnis yang memuat tentang informasi yang dapat dipercaya terhadap prospek
masing-masing proyek untuk ditawartkan kepada calon Investor
 Penyiapan surat dukungan dan rekomendasiserta administrative lainnya dari instansi terkait
untuk awal atas nama Tim selanjutnya setelah investor berminat serius selanjutnya segala
bentuk administrative terrsebut di balik nama atasnama perusahaan investor tersebut.
 Negosiasi dan Advocasi dan temu bisnisdengan calon investor dan bankir Internasional untuk
memasarkan peluang investasi tersebut.
 Membantu Investor dalam sosialisasi, pembebasan lahan, penyiapan masyarakat dan
pengamanan sampai kegiatan pra kontruksi dan dapat dilanjutkan sesuai dengan permintaan
dan kebutuhan perusahaan tersebut.
 Melakukan pemantauan dan pembinaan dan proteksi serta pengaturan jalannya investasi]
 Memantau kontribusi manfaat investasi bagi masyarakat dan pemerintah darah, termasuk
mencegah timbulnya ekonomi biaya tinggi akibat pungutan-pungutan yang tidak resmi

4. 2. Penetapan Zona Kawasan Pengembangan Investasi dan Distribusinya
Untuk dapat menata dan mengelola potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal dengan
meminimasi potensi konflik dengan masyarakat maupun sesama pelaku usaha perlu ditetapkan
pembagian zona atau wilayah pengembangan investasiyang disepakati dan ditaati semua pihak
termasuk masyarakat setempat.
Dari potensi yang tersedia berdasarkan hasil kajian dan penelitian Tim Terpadu Percepatan
Investasi selanjutnya ditetapkan zoa kawasan investasi dengan distribusi sebagai berikut :
a. Zona Pengelolaan Investasi Pengusaha dan Masyarakat Daerah sebesar 30% dari total
potensi yang tersedia.
b. Zona Pengelolaan Investasi BUMD dan atau BUMN yaitu sebesar 20% dari potensi
yang tersedia.
c. Zona Pengelolaan Investasi PMDN dan PMA sebesar 50% yang selanjutnya
ditawarkan kepada investor nasional dan Luar negeri.
Masing-masing zona atau kawasan dibatasi secara tegas dan diberirambu-rambu dilapangan
sehinga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dan perebutan yang dapat menimbulkan konflik.
Masyarakat yang berada di sekitar wilayah zona tersebut diberikan pengertian dan penyuluhan
secara intensif agar dapat mengetahui dan selanjutnya mendukung terhadap program tersebut.
Kepada masyarakat daerah dibawah koordinasi pemerintah berupaya mengoptimalkan perannya
untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuannya di wilayah yang telah ditetapkan
sebagai zona masayarakat daerah, sehingga dengan telah terdistribusinya potensi tersebut dan
termasuk pengaturan alokasi bagi masyarakat daerah tentunya diharapkan masyarakat daerah tidak
lagi hanya sebagai penonton melainkan juga diharapkan dapat terlibat usaha langsung yang
tentunya hal ini merupakan jalan yang penting untuk dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (secara detail dituangkan dalam buku yang akan di publikasikan) .
Sebagai kata kunci dalam upaya percepatan kesejahteraan masyarakat adalah dorong dan libatkan
masyarakat daerah untuk berusaha dan aktif dalam pengelolaan Sumber Daya Daerah dengan
proteksi dan pengawasan langsung oleh Gubernur dan Bupati, saatnya Presiden dan kepala daerah
berani melindungi rakyat daerahnya apabila terdapat kebijakan Pusat yang tidak memihak kepada
masyarakatnya.
Referensi:
 https://www.kompasiana.com/muhammadsolikin/54ffac73a33311bc4c510ce1/pengelolaa
n-sumber-daya-alam-yang-mensejahterakan-rakyat diakses pada tanggal 11 Oktober 2018
jam 11.47 WIB
 http://www.ngobrol-it.net/2018/02/sejarah-penjualan-pt-indosat.html diakses pada tanggal
11 Oktober 2018 jam 11.40 WIB

5. Kuis Minggu Ke-6: Jelaskan Ethical Issues in Human Resource Management dan beri
contohnya.
Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian,
pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa,
pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan
organisasi. Fungsi adanya MSDM yaitu perencanaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja,
penilaian prestasi kerja, pemberian kompensasi, pemeliharaan tenaga kerja dan pemberhentian.
Urgensi adanya MSDM yaitu karena MSDM berarti mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi
perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum, staffing dan personalia dalam
organisasi, meningkatkan kinerja, mengembangkan budaya korporasi yang mendukung penerapan
inovasi dan fleksibilitas. MSDM merupakan manajemen inti yang menggerakkan organisasi
sehingga suatu wadah organisasi baik yang berorientasi laba (profit organization) maupun
organisasi yang berorientasi nirlaba (non-profit organization) menjadi “hidup” dan dinamis sesuai
karakter manusianya sehingga organisasi tetap eksis dan memiliki kinerja yang dapat dinikmati
oleh anggota-anggota dalam organisasi itu maupun memberi manfaat bagi masyarakat di
sekitarnya.
Dalam manajemen sumber daya manusia, etika dapat di implementasikan dalam bentuk
pengawasan organisasional melalui sosialisasi aturan-aturan, memonitor perilaku dan disiplin
karyawan serta pemberian hukuman bagi yang melanggar etika. Namun, penerapan yang terlalu
kuat justru akan menimbulkan efek yang kurang baik pada outcome karena perhatian karyawan
akan tertumpu pada usaha untuk sekedar tidak melanggar hukum tanpa melihat hasil dan prestasi
kerja. Pemenuhan etika secara umum dapat membantu mengurangi pelanggaran etika. Tujuan
utama penanaman konsep etika pada karyawan bukan lebih untuk kedisiplinan tapi agar karyawan
lebih aware terhadap perkembangan nilai-nilai etika.
Tantangan MSDM menurut Mathis dan Jackson (2006, h.46) adalah lingkungan yang
mempengaruhi perubahan yang signifikan sebagai berikut:
· Perubahan ekonomi dan teknologi
· Ketersediaan dan kualitas angkatan kerja
· Pertumbuhan angkatan kerja tidak tetap
· Persoalan demografi
· Penyeimbangan pekerjaan/keluarga
· Penyusunan ulang organisasional dan merger/akuisisi
Menurut Luis Gomes Mejia, R, David Balkin dan Robert Cardy dalam buku Managing Human
Resource (2012: 2) dijelaskan bahwa tantangan dalam manajemen sumber daya manusia yang

6. dihadapi oleh perusahaan terfokus pada tantangan lingkungan (environmental challenges),
organisasi (organizational challenges) dan individu (individual challenges):
A. Tantangan lingkungan (Environmental Challenges)
Tantangan lingkungan merupakan kekuatan eksternal yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Hal
ini dikatakan mempengaruhi kinerja organisasi dikarenakan manager sebuah perusahaan tidak bisa
mengontrol pengaruh eksternal.
B. Tantangan Organisasi (Organizational Challenges)
Tantangan organisasi merupakan tantangan internal yang terkonsentrasi dalam internal
perusahaan. Seorang manager harus dapat menyelesaikan persoalan internal organisasi terlebih
dahulu sebelum masalah tersebut menjadi persoalan yang besar bagi perusahaan.
C. Tantangan Individu (Organizational Challenges)
Tantangan individu ini biasanya mempresentasikan apa yang sedang terjadi pada organisasi yang
besar seperti pengaruh teknologi terhadapa produksi karyawan
Contohnya adalah ketika ada seorang karyawan yang pernah mendapat SP 1 dari kantornya akibat
sering melanggar peraturan. Karyawan tersebut perlahan lahan memperbaiki sikap karena takut
dipecat. Namun di sisi lain, dia jadi takut untuk mengambil keputusan apapun dan cenderung lebih
berhati-hati dalam bertindak. Hal itu menyebabkan performa kerjanya yang awalnya bagus jadi
menurun. Disitulah muncul pelanggaran yang lain yaitu misalnya tidak mencapai target penjualan.
Referensi:
 Ali, Hapzi, 2016. Modul Perkuliahan Business Ethics & GG: Ethical Issues in Human
Resource Management. Universitas Mercu Buana
 Sholachuddin, Hanif,
2014. https://www.academia.edu/28216804/Peran_Dimensi_Etika_Dalam_Manajemen_S
umber_Daya_Manusia (diakses pada 14 oktober 2018, 14.00)