7.-Etika-Administrasi-Dalam-Praktik.pptx

1. Dr. Abdul Kadir, M.Si.

2. Konsep tentang nilai moral dan etika dalam
administrasi pemerintahan dirumuskan untuk
diterapkan dalam kehidupan kenegaraan dan lingkup
administrasi yang sesungguhnya. Kemanfaatan
konsepsi etika tersebut hanya akan terasa apabila ia
benar-benar dapat menjadi bagian dari dinamika
administrasi modern.

3. Konsep dan teori filosofis mengenai moralitas
dalam bidang administrasi negara itu juga berasal dari
praktik administrasi sehari-hari. Oleh sebab itu,
pembahasan mengenai etika administrasi negara tidak
berada dalam ruang hampa, ia harus selalu
menyertakan pembahasan tentang aplikasinya,
bagaimana para birokrat dan administrator bertindak
atau harus bertindak menurut kaidah-kaidah etis yang
ada.
Dasar lain yang mendukung argumentasi ini,
seperti telah disinggung sebelumnya, ialah bahwa
pada prinsipnya etika administrasi negara merupakan
salah satu cabang etika terapan.

4. Begitu banyak teori maupun konsep yang
membahas tentang kaidah normatif yang terdapat di
antara penguasa negara, wakil-wakil rakyat, pelaksana
administrasi, dan warga negara. Demikian pula
konsep-konsep seperti keadilan, kedaulatan rakyat,
kepentingan umum, norma-norma kebijaksanaan atau
kearifan (wisdom) dan sebagainya.

5. Pembahasan mengenai kepentingan umum dan
kearifan tindakan yang sangat dibutuhkan dalam
tingkat kebijakan (policy) diharapkan merupakan
sebagian dari penerjemahan prinsip-prinsip etika
administrasi yang utama. Etos kerja juga merupakan
masalah penting karena selama ini agaknya masih
menjadi titik kelemahan dalam upaya mencapai
produktivitas pejabat publik yang tinggi.

6. Persoalan kode etik menjadi pelengkap yang
penting dalam kajian etika administrasi. Perlu di ingat
bahwa unsur-unsur administrasi negara bukan hanya
pejabat yang memiliki otoritas tinggi untuk membuat
keputusan strategis, tetapi juga aparat-aparat teknis
yang langsung berhadapan dengan tugas-tugas yang
sangat teknis. Etika atau kode-kode etik administrasi
juga berlaku bagi pejabat-pejabat yang membidangi
pekerjaan-pekerjaan operasional, ketatausahaan, atau
administrasi dalam arti sempit.

7. Merumuskan asas umum pemerintahan yang baik
ke dalam satu kata adalah upaya yang sangat sulit, dan
upaya tersebut hampir mustahil apabila asas yang
dimaksud ini adalah asas universal di setiap negara di
bumi ini.

8. Setiap negara memiliki konteks budaya yang
berbeda-beda, kebutuhan rakyat pada suatu waktu
yang selalu berubah, dan masalah yang dihadapi oleh
setiap negara pun berlain-lainan.

9. Orang Inggris tidak bisa mengerti kenapa di
Amerika Serikat, yang konon merupakan negara
paling demokratis itu, masih banyak kaum
gelandangan yang terombang-ambing oleh kerakusan
para kapitalis, masih banyak ketidakadilan sosial yang
terjadi sebagai akibat kebijakan-kebijakan yang
mengatasnamakan demokrasi itu sendiri.

10. Rakyat kemudian mendambakan kemakmuran
ekonomis melalui program-program pragmatis yang
untuk sebagian telah berhasil dilaksanakan oleh Orde
Baru. Kini, setelah Orde Baru cukup berhasil
melaksanakan pembangunan ekonomis dan
memelihara stabilitas nasional, orang mulai berpikir
bahwa kemakmuran materi bukan satu-satunya tujuan
yang harus dicapai.

11. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa hasil-
hasil pembangunan itu belum dirasakan secara merata
oleh seluruh rakyat. Di samping itu hak-hak asasi,
partisipasi rakyat, dan keterbukaan sekarang juga
menjadi isu yang dipersoalkan banyak pihak.

12. Perkembangan situasi politik, sosial dan budaya
serta dinamika masyarakat turut mempengaruhi opini
masyarakat tentang sistem administrasi pemerintahan
yang ideal.

13. Tujuan rakyat dalam membentuk negara ialah
untuk dipergunakan sebagai sarana guna mencapai
cita-cita yang lebih tinggi yang semua itu terkandung
dalam tujuan negara. Pilar utama prinsip demokrasi
adalah asas kedaulatan rakyat.

14. Sistem pemerintahan dan ketatanegaraan satu
negara dengan negara yang lain jarang sekali yang
sepenuhnya sama walaupun asasnya sama yaitu
penyelenggaraan sistem demokrasi dengan jalan
perwakilan.

15. Di dalam sistem demokrasi Indonesia, asas
kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui asas
permusyawaratan perwakilan yang satu sama lain
sangat erat hubungannya. Asas permusyawaratan
mensyaratkan bahwa setiap bentuk keputusan yang
menyangkut persoalan-persoalan besar dalam
pemerintahan diambil melalui musyawarah untuk
mufakat.

16. Sekalipun struktur birokrasi acapkali
mengandung ciri-ciri kontradiktif seperti adanya :
1) Perilaku politis kelompok kepentingan
2) Fragmentasi
3) Konflik serta persaingan
Namun tujuan dari bentuknya birokrasi
pemerintahan itu sebenarnya untuk melaksanakan
layanan umum secara demokratis.

17. Segenap aparat birokrasi pemerintahan tetap
memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi dan
melaksanakan prinsip-prinsip partisipasi, persamaan
layanan, kepekaan dan tanggung jawab, yang
kesemuanya merupakan perwujudan demokrasi dalam
jajaran birokrasi.

18. Terwujudnya sistem pemerintahan yang
demokratis bukan hanya menjadi kewajiban bagi
aparat-aparat legislatif, tetapi juga bagi aparat
eksekutif, para birokrat, kalangan militer, dan segenap
unsur masyarakat.

19. Indikator-indikator ekonomi dalam
pembangunan di Indonesia memang menunjukkan
perkembangan yang membesarkan hati. Akan tetapi,
seiring itu muncul pula persoalan keadilan sosial
sebagai akibat distribusi hasil-hasil pembangunan
yang kurang merata.

20. Adanya ketimpangan sosial dan ketimpangan
distribusi pendapatan di negara-negara berkembang
merupakan persoalan kebijakan pembangunan yang
serius bagi para pengambil keputusan.

21. Pemecahan terhadap persoalan ini bukan saja
sangat penting bagi kesinambungan pembangunan
yang mandiri dalam suatu negara, tetapi juga
merupakan tuntutan kewajiban bagi para perencanaan
pembangunan yang memiliki dimensi etis yang kuat.

22. Cita-cita keadilan distributif hanya akan tercapai
apabila melalui program-program pembangunannya
pemerintah mampu mewujudkan keadilan dan
menghindari ketimpangan-ketimpangan sosial,
politik, maupun ekonomis.

23. Dua dimensi ketimpangan yang harus
diperhatikan. Pertama, ketimpangan di antara
kelompok-kelompok sosial yang berbeda dalam suatu
negara. Ketimpangan ini terjadi karena kesenjangan
pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok
miskin.

24. Kedua, ketimpangan antara wilayah-wilayah
geografis dalam suatu negara atau disebut juga
ketimpangan regional. Wujud ketimpangan yang
paling nyata terlihat antara wilayah-wilayah pedesaan
dan perkotaan.

25. Akar masalah dari fenomena ketimpangan
antarkelompok sosial maupun antarwilayah geografis
adalah kesenjangan di dalam distribusi sumber daya
politik dan ekonomi.

26. Bahwa program-program layanan pemerintah
yang selama ini dilakukan ternyata lebih banyak
menjangkau mereka yang siap berbuat, yang sudah
memiliki tanah lebih dan mampunyai akses yang lebih
besar terhadap saluran pengairan atau kredit bank
desa yang resmi.

27. Diperlukan sekarang adalah kebijakan-kebijakan
pemerintah yang lebih menyentuh kelas masyarakat
yang kurang beruntung atau kelompok yang tidak
memiliki sumber daya untuk mengembangkan
dirinya. Kebijakan-kebijakan seperti ini disamping
sangat dibutuhkan untuk kontinuitas pembangunan
di masa mendatang ternyata juga mengandung
landasan etis dan moral yang kuat bagi para pembuat
keputusan itu sendiri.

28. Peningkatan kesejahteraan umum bukan hanya
dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan
kebutuhan-kebutuhan dasar tetapi juga untuk
meningkatkan kapasitas individual supaya rakyat
dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan.

29. Ada dua elemen kebutuhan pokok, yaitu :
1. Persyaratan-persyaratan minimum keluarga untuk
konsumsi sendiri, antara lain kebutuhan pangan,
pakaian, dan perlindungan.
2. Layanan-layanan esensial yang mendasar yang
sebagian besar disediakan oleh dan untuk
masyarakat seperti air minum yang bersih, sanitasi,
kendaraan umum, fasilitas kesehatan dan fasilitas
pendidikan.

30. Apabila orang mengamati suasana kerja di dalam
organisasi –organisasi swasta dan kemudian
membandingkannya dengan suasana kerja dalam
birokrasi pemerintahan, maka kesan umum yang
segera terasa ialah kurangnya dinamika dalam
lingkungan kerja birokrasi pemerintah.

31. Oleh karena itu, untuk menciptakan sosok
birokrasi pemerintah yang responsif tehadap
kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat,
dinamika dalam melaksanakan tugas-tugas negara
merupakan prasyarat yang tak boleh dilupakan.

32. Sebagai bahan referensi bahwa Asas-asas umum
yang berasal dari pemikiran dan praktik administrasi
di negara Belanda antara lain :
 Asas kepastian hukum (principle of legal security)
 Asas keseimbangan (principle of proportionality)
 Asas kesamaan dalam mengambil keputusan
(principle of equality)
 Asas bertindak cermat (principle of carefulness)

33.  Asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of
motivation)
 Asas tidak mencampuradukkan kewenangan
(principle of non misuse of competence)
 Asas permainan yang layak (principle of fair play)

34.  Asas keadilan dan kewajaran (principle of reasonable
or prihibition of arbitratiness)
 Asas menanggapi penghargaan yang wajar (principle of
meeting raised expectation)
 Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal
(principle of undoing the consequencies of annuled
decision)

35.  Asas perlindungan atas pandangan / cara hidup
pribadi (principle of protecting the personal way of life)
 Asas kebijaksanaan (sapientia)
 Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle
of public service)

36. Terima Kasih 