SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Kelompok1 XI MIA C :
Anggraeni WindiRosari (03)
El Medina AuliaPutri (08)
ErnindaPatriani (09)
MuhammadDaniyalA.(19)
NajmitaRiadiana (21)
PuspitaAyuA. P.N. (23)
ShylvimiraAnandichaS. (29)
KEBIJAKAN PEMERINTAH MASA ORDE BARU :
PEMILIHAN UMUM
PEMILU 1971
Pemilu 1971 dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru,
tepatnya pada 5 Juli 1971. Pemilu ini diselenggarakan untuk memilih
anggota DPR.
Sistem Pemilu 1971 menganut sistem perwakilan berimbang
(proporsional) dengan sistem stelsel daftar, artinya besarnya
kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang
dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan
suaranya kepada Organisasi Peserta Pemilu.
PEMILU 1971
TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
TAP MPRS No. XLII/MPRS/1966
UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan
Umum Anggota - Anggota Badan
Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat
UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
DASAR HUKUM
PENYELENGGARAAN
1. Partai Nahdlatul Ulama
2. Partai Muslim Indonesia
3. Partai Serikat Islam Indonesia
4. Persatuan Tarbiyah Islamiiah
5. Partai Nasionalis Indonesia
6. Partai Kristen Indonesia
7. Partai Katholik
8. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
9. Partai Murba
10. Sekber Golongan Karya
PESERTA PEMILU 1971
HASIL PEMILU 1971
Partai Jumlah Suara Jumlah Kursi
Partai Katholik 603.740 3
Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) 1.308.237 10
Partai Nahdlatul Ulama 10.213.650 58
Partai Muslim Indonesia (Parmusi) 2.930.746 24
Golongan Karya (Golkar) 34.348.673 236
Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 733.359 7
Partai Murba 48.126 0
Partai Nasionalis Indonesia (PNI) 3.793.266 20
HASIL PEMILU 1971
Partai Jumlah Suara Jumlah Kursi
Persatuan Tarbiyah Islamiiah 381.309 2
Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan
Indonesia (IPKI)
338.403 0
PEMILU 1977
• Pemilu 1977 diselenggarakan secara serentak pada 2 Mei 1977 untuk memilih anggota DPR
serta anggota DPRD se-Indonesia periode 1977-1982.
• Diikuti oleh 3 peserta, antara lain:
a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
b. Golongan Karya (Golkar)
c. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
• Pemilu 1977 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.
• Dasar hukumnya yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilu yang telah
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975.
Hasil Pemilu 1977
PEMILU 1982
• Pemilu 1982 diselenggarakan secara serentak pada 4 Mei 1982 untuk
memilih anggota DPR serta anggota DPRD se-Indonesia periode 1982-1987.
• Menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional).
• Diikuti oleh 3 peserta, antara lain:
a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
b. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
c. Golongan Karya (Golkar)
• Landasan pemilu 1982 adalah UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu yang
telah diperbaharui dengan UU No. 4 Tahun 1975 dan UU No. 2 Tahun 1980.
Partai Suara Presentase (%) Kursi
Golongan Karya
(Golkar)
48.334.724 64,34 242
Partai Persatuan
Pembangunan (PPP)
20.871.880 27,78 94
Partai Demokrasi
Indonesia (PDI)
5.919.702 7,88 24
Total Suara 75.126.306 100% 360
Hasil Pemilu 1982
PEMILU 1987
• Dilaksanakan pada 23 April 1987 untuk memilih anggota DPR serta anggota DPRD se-
Indonesia periode 1987-1992.
• Diikuti oleh3 peserta, antara lain:
a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
b. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
c. Golongan Karya (Golkar)
• Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 dan Ketetapan MPR
No. III/MPR/1983.
No
Urut
Nama Partai Jumlah Suara
Jumlah
Kursi
1.Partai Persatuan Pembangunan 1987 13701428 61
2.Partai Golongan Karya 62783680 299
3.Partai Demokrasi Indonesia 1987 9384708 40
Hasil Pemilu 1987
PEMILU 1992
• Dilaksanakanpada9 Juni 1992 untukmemilih anggotaDPRsertaanggotaDPRDse-Indonesiaperiode
1992-1997.
• Menganutsistem perwakilanberimbang (proporsional)denganstelsel daftar.
• Diikutioleh 3 peserta,antaralain:
a. PartaiPersatuanPembangunan(PPP)
b. PartaiDemokrasiIndonesia(PDI)
c. GolonganKarya(Golkar)
• DasarhukumnyayaituUndang-UndangNomor3Tahun1985danKetetapanMPRNo.III/MPR/1983.
No
Urut
Nama Partai Jumlah Suara
Jumlah
Kursi
1. Partai Persatuan Pembangunan 16624647 62
2. Partai Golongan Karya 66599331 282
3. Partai Demokrasi Indonesia 14565556 56
Hasil Pemilu 1992
PEMILU 1997
• Pemilu 1997 diselenggarakan secara serentak pada 29 Mei 1997 untuk
memilih anggota DPR serta anggota DPRD se-Indonesia periode 1997-2002.
• Diikuti oleh 3 peserta, antara lain:
a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
b. Golongan Karya (Golkar)
c. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
• Pemilu 1997 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan
stelsel daftar.
• Dasar hukum:
a. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN
b. Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1993 tentang Pemilu
c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemilihan Umum
d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1985
Hasil Pemilu 1997
Partai JumlahSuara JumlahKursi
Partai Persatuan Pembangunan(PPP) 25.340.028 89
Golongan Karya (Golkar) 84.187.907 325
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 3.463.225
11

More Related Content

What's hot

Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasiSistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasievarahma70
 
Indonesia masa-orde-baru
Indonesia masa-orde-baruIndonesia masa-orde-baru
Indonesia masa-orde-baruAlfian Akatsuki
 
Presentasi Sejarah Masa Orde Baru
Presentasi Sejarah Masa Orde BaruPresentasi Sejarah Masa Orde Baru
Presentasi Sejarah Masa Orde BaruNurul Ma'rifah
 
masa pemerintahan orde baru
masa pemerintahan orde baru masa pemerintahan orde baru
masa pemerintahan orde baru Winda Sabrina
 
Masa Order Baru
Masa Order BaruMasa Order Baru
Masa Order BaruYABES HULU
 
Kebijakan Politik pada Masa Orde Baru
Kebijakan Politik pada Masa Orde BaruKebijakan Politik pada Masa Orde Baru
Kebijakan Politik pada Masa Orde BaruAnggie Noer Fietrie
 
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesiaSistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesiaDian Mardiana
 
Akhir Orde Baru dan Lahirnya Reformasi
Akhir Orde Baru dan Lahirnya ReformasiAkhir Orde Baru dan Lahirnya Reformasi
Akhir Orde Baru dan Lahirnya ReformasiLia Letifah
 
Makalah orde baru
Makalah orde baruMakalah orde baru
Makalah orde baruKinza_com
 
Dari orde baru ke reformasi
Dari orde baru ke reformasiDari orde baru ke reformasi
Dari orde baru ke reformasiYunus Thariq
 
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)Cahya Mustikaroh
 
PPT SEJARAH REFORMASI
PPT SEJARAH REFORMASIPPT SEJARAH REFORMASI
PPT SEJARAH REFORMASIAldya Rachma
 
Orde baru
Orde baruOrde baru
Orde baruLeni L
 
Perkembangan pada masa reformasi
Perkembangan pada masa reformasiPerkembangan pada masa reformasi
Perkembangan pada masa reformasiRiris Ros Lina
 
Indonesia pada masa orde baru
Indonesia pada masa orde baruIndonesia pada masa orde baru
Indonesia pada masa orde baruMembangun city
 

What's hot (20)

File
FileFile
File
 
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasiSistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
 
Bab 8 b
Bab 8 bBab 8 b
Bab 8 b
 
Indonesia masa-orde-baru
Indonesia masa-orde-baruIndonesia masa-orde-baru
Indonesia masa-orde-baru
 
Presentasi Sejarah Masa Orde Baru
Presentasi Sejarah Masa Orde BaruPresentasi Sejarah Masa Orde Baru
Presentasi Sejarah Masa Orde Baru
 
masa pemerintahan orde baru
masa pemerintahan orde baru masa pemerintahan orde baru
masa pemerintahan orde baru
 
Masa Order Baru
Masa Order BaruMasa Order Baru
Masa Order Baru
 
Kebijakan Politik pada Masa Orde Baru
Kebijakan Politik pada Masa Orde BaruKebijakan Politik pada Masa Orde Baru
Kebijakan Politik pada Masa Orde Baru
 
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesiaSistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesia
 
Akhir Orde Baru dan Lahirnya Reformasi
Akhir Orde Baru dan Lahirnya ReformasiAkhir Orde Baru dan Lahirnya Reformasi
Akhir Orde Baru dan Lahirnya Reformasi
 
Makalah orde baru
Makalah orde baruMakalah orde baru
Makalah orde baru
 
Bahan Ajar PPL 2
Bahan Ajar PPL 2Bahan Ajar PPL 2
Bahan Ajar PPL 2
 
Dari orde baru ke reformasi
Dari orde baru ke reformasiDari orde baru ke reformasi
Dari orde baru ke reformasi
 
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
PPT SEJARAH REFORMASI
PPT SEJARAH REFORMASIPPT SEJARAH REFORMASI
PPT SEJARAH REFORMASI
 
Orde baru
Orde baruOrde baru
Orde baru
 
Power Point Sejarah
Power Point SejarahPower Point Sejarah
Power Point Sejarah
 
Perkembangan pada masa reformasi
Perkembangan pada masa reformasiPerkembangan pada masa reformasi
Perkembangan pada masa reformasi
 
Indonesia pada masa orde baru
Indonesia pada masa orde baruIndonesia pada masa orde baru
Indonesia pada masa orde baru
 

Similar to PEMILU ORBA

Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...
Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...
Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...Natasha Audi
 
Format politik ekonomi indonesia copy (2)
Format politik ekonomi indonesia   copy (2)Format politik ekonomi indonesia   copy (2)
Format politik ekonomi indonesia copy (2)Muqowwil hujjaj
 
Pemilu dalam Sejarah Republik Indonesia.pdf
Pemilu dalam Sejarah Republik Indonesia.pdfPemilu dalam Sejarah Republik Indonesia.pdf
Pemilu dalam Sejarah Republik Indonesia.pdffarhansyukri1
 
Dinamika Pemilu Di INdonesia.pptx
Dinamika Pemilu Di INdonesia.pptxDinamika Pemilu Di INdonesia.pptx
Dinamika Pemilu Di INdonesia.pptxDanialDarwis1
 
Sejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu IndonesiaSejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu IndonesiaMidway Writer
 
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019Dody Wijaya
 
Pentingnya demokrasi
Pentingnya demokrasiPentingnya demokrasi
Pentingnya demokrasiChoujiEriko
 
6b. Evaluasi_pengawasan pemilu serentak 2024 materi pak mitra.pptx
6b. Evaluasi_pengawasan pemilu serentak 2024 materi pak mitra.pptx6b. Evaluasi_pengawasan pemilu serentak 2024 materi pak mitra.pptx
6b. Evaluasi_pengawasan pemilu serentak 2024 materi pak mitra.pptxdede yusuf
 

Similar to PEMILU ORBA (20)

Tugas makalah
Tugas makalahTugas makalah
Tugas makalah
 
Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...
Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...
Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...
 
Presentation11
Presentation11Presentation11
Presentation11
 
modul_1c.pdf
modul_1c.pdfmodul_1c.pdf
modul_1c.pdf
 
Format politik ekonomi indonesia copy (2)
Format politik ekonomi indonesia   copy (2)Format politik ekonomi indonesia   copy (2)
Format politik ekonomi indonesia copy (2)
 
5308647
53086475308647
5308647
 
Pemilu dalam Sejarah Republik Indonesia.pdf
Pemilu dalam Sejarah Republik Indonesia.pdfPemilu dalam Sejarah Republik Indonesia.pdf
Pemilu dalam Sejarah Republik Indonesia.pdf
 
Partai Politik dan Sistem Politik di Indonesia
Partai Politik dan Sistem Politik di IndonesiaPartai Politik dan Sistem Politik di Indonesia
Partai Politik dan Sistem Politik di Indonesia
 
Dinamika Pemilu Di INdonesia.pptx
Dinamika Pemilu Di INdonesia.pptxDinamika Pemilu Di INdonesia.pptx
Dinamika Pemilu Di INdonesia.pptx
 
Sejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu IndonesiaSejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu Indonesia
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019
 
Ppt htn
Ppt htnPpt htn
Ppt htn
 
Yolanda
YolandaYolanda
Yolanda
 
Pemilu
PemiluPemilu
Pemilu
 
Pentingnya demokrasi
Pentingnya demokrasiPentingnya demokrasi
Pentingnya demokrasi
 
Pemilu 2004
Pemilu 2004Pemilu 2004
Pemilu 2004
 
6b. Evaluasi_pengawasan pemilu serentak 2024 materi pak mitra.pptx
6b. Evaluasi_pengawasan pemilu serentak 2024 materi pak mitra.pptx6b. Evaluasi_pengawasan pemilu serentak 2024 materi pak mitra.pptx
6b. Evaluasi_pengawasan pemilu serentak 2024 materi pak mitra.pptx
 
Bab 8 sni 6
Bab 8 sni 6Bab 8 sni 6
Bab 8 sni 6
 
Sistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umumSistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umum
 

More from Hana Medina

Discussion Text - Working Mothers
Discussion Text - Working MothersDiscussion Text - Working Mothers
Discussion Text - Working MothersHana Medina
 
Modifikasi Makanan Khas Daerah - Fried Sandwich
Modifikasi Makanan Khas Daerah - Fried SandwichModifikasi Makanan Khas Daerah - Fried Sandwich
Modifikasi Makanan Khas Daerah - Fried SandwichHana Medina
 
Produk Kerajinan Barang Bekas - Action Figure Lamp
Produk Kerajinan Barang Bekas - Action Figure LampProduk Kerajinan Barang Bekas - Action Figure Lamp
Produk Kerajinan Barang Bekas - Action Figure LampHana Medina
 
Kerajinan Khas Daerah dari Bambu
Kerajinan Khas Daerah dari BambuKerajinan Khas Daerah dari Bambu
Kerajinan Khas Daerah dari BambuHana Medina
 
Kue Kering Nabati - Nanastar (Nastar Nanas)
Kue Kering Nabati - Nanastar (Nastar Nanas)Kue Kering Nabati - Nanastar (Nastar Nanas)
Kue Kering Nabati - Nanastar (Nastar Nanas)Hana Medina
 
Kandungan dan Manfaat Makanan Khas Daerah - Siomay Bandung
Kandungan dan Manfaat Makanan Khas Daerah - Siomay BandungKandungan dan Manfaat Makanan Khas Daerah - Siomay Bandung
Kandungan dan Manfaat Makanan Khas Daerah - Siomay BandungHana Medina
 
Tugas PKW - Brownies Wortel
Tugas PKW - Brownies WortelTugas PKW - Brownies Wortel
Tugas PKW - Brownies WortelHana Medina
 
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara FederalDinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara FederalHana Medina
 
Industri Pengolahan dan Pengawetan Bahan Nabati Hewani (Violet Bakery Proboli...
Industri Pengolahan dan Pengawetan Bahan Nabati Hewani (Violet Bakery Proboli...Industri Pengolahan dan Pengawetan Bahan Nabati Hewani (Violet Bakery Proboli...
Industri Pengolahan dan Pengawetan Bahan Nabati Hewani (Violet Bakery Proboli...Hana Medina
 
Hubungan Internasional Indonesia - Jepang
Hubungan Internasional Indonesia - JepangHubungan Internasional Indonesia - Jepang
Hubungan Internasional Indonesia - JepangHana Medina
 
MENGANALISIS DINAMIKA KEHIDUPAN BERNEGARA SESUAI KONSEP NKRI DAN BERNEGARA S...
MENGANALISIS  DINAMIKA KEHIDUPAN BERNEGARA SESUAI KONSEP NKRI DAN BERNEGARA S...MENGANALISIS  DINAMIKA KEHIDUPAN BERNEGARA SESUAI KONSEP NKRI DAN BERNEGARA S...
MENGANALISIS DINAMIKA KEHIDUPAN BERNEGARA SESUAI KONSEP NKRI DAN BERNEGARA S...Hana Medina
 
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan BernegaraDemokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan BernegaraHana Medina
 
Mengidentifikasi Batas Wilayah dan WNI dalam NKRI
Mengidentifikasi Batas Wilayah dan WNI dalam NKRIMengidentifikasi Batas Wilayah dan WNI dalam NKRI
Mengidentifikasi Batas Wilayah dan WNI dalam NKRIHana Medina
 
Hubungan Menjaga Kebersihan Lingkungan dengan HAM
Hubungan Menjaga Kebersihan Lingkungan dengan HAMHubungan Menjaga Kebersihan Lingkungan dengan HAM
Hubungan Menjaga Kebersihan Lingkungan dengan HAMHana Medina
 
Pemerintahan Megawati Soekarno Putri
Pemerintahan Megawati Soekarno PutriPemerintahan Megawati Soekarno Putri
Pemerintahan Megawati Soekarno PutriHana Medina
 
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalPerkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalHana Medina
 
Rekontruksi Revolusi Nasional dan Revolusi Sosial pada Awal Kemerdekaan Indon...
Rekontruksi Revolusi Nasional dan Revolusi Sosial pada Awal Kemerdekaan Indon...Rekontruksi Revolusi Nasional dan Revolusi Sosial pada Awal Kemerdekaan Indon...
Rekontruksi Revolusi Nasional dan Revolusi Sosial pada Awal Kemerdekaan Indon...Hana Medina
 
Penjajahan VOC dan Reaksi Bangsa Indonesia
Penjajahan VOC dan Reaksi Bangsa IndonesiaPenjajahan VOC dan Reaksi Bangsa Indonesia
Penjajahan VOC dan Reaksi Bangsa IndonesiaHana Medina
 
Kerajaan-Kerajaan Islam di Pulau jawa
Kerajaan-Kerajaan Islam di Pulau jawaKerajaan-Kerajaan Islam di Pulau jawa
Kerajaan-Kerajaan Islam di Pulau jawaHana Medina
 
Peranan Laut di Indonesia
Peranan Laut di IndonesiaPeranan Laut di Indonesia
Peranan Laut di IndonesiaHana Medina
 

More from Hana Medina (20)

Discussion Text - Working Mothers
Discussion Text - Working MothersDiscussion Text - Working Mothers
Discussion Text - Working Mothers
 
Modifikasi Makanan Khas Daerah - Fried Sandwich
Modifikasi Makanan Khas Daerah - Fried SandwichModifikasi Makanan Khas Daerah - Fried Sandwich
Modifikasi Makanan Khas Daerah - Fried Sandwich
 
Produk Kerajinan Barang Bekas - Action Figure Lamp
Produk Kerajinan Barang Bekas - Action Figure LampProduk Kerajinan Barang Bekas - Action Figure Lamp
Produk Kerajinan Barang Bekas - Action Figure Lamp
 
Kerajinan Khas Daerah dari Bambu
Kerajinan Khas Daerah dari BambuKerajinan Khas Daerah dari Bambu
Kerajinan Khas Daerah dari Bambu
 
Kue Kering Nabati - Nanastar (Nastar Nanas)
Kue Kering Nabati - Nanastar (Nastar Nanas)Kue Kering Nabati - Nanastar (Nastar Nanas)
Kue Kering Nabati - Nanastar (Nastar Nanas)
 
Kandungan dan Manfaat Makanan Khas Daerah - Siomay Bandung
Kandungan dan Manfaat Makanan Khas Daerah - Siomay BandungKandungan dan Manfaat Makanan Khas Daerah - Siomay Bandung
Kandungan dan Manfaat Makanan Khas Daerah - Siomay Bandung
 
Tugas PKW - Brownies Wortel
Tugas PKW - Brownies WortelTugas PKW - Brownies Wortel
Tugas PKW - Brownies Wortel
 
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara FederalDinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
 
Industri Pengolahan dan Pengawetan Bahan Nabati Hewani (Violet Bakery Proboli...
Industri Pengolahan dan Pengawetan Bahan Nabati Hewani (Violet Bakery Proboli...Industri Pengolahan dan Pengawetan Bahan Nabati Hewani (Violet Bakery Proboli...
Industri Pengolahan dan Pengawetan Bahan Nabati Hewani (Violet Bakery Proboli...
 
Hubungan Internasional Indonesia - Jepang
Hubungan Internasional Indonesia - JepangHubungan Internasional Indonesia - Jepang
Hubungan Internasional Indonesia - Jepang
 
MENGANALISIS DINAMIKA KEHIDUPAN BERNEGARA SESUAI KONSEP NKRI DAN BERNEGARA S...
MENGANALISIS  DINAMIKA KEHIDUPAN BERNEGARA SESUAI KONSEP NKRI DAN BERNEGARA S...MENGANALISIS  DINAMIKA KEHIDUPAN BERNEGARA SESUAI KONSEP NKRI DAN BERNEGARA S...
MENGANALISIS DINAMIKA KEHIDUPAN BERNEGARA SESUAI KONSEP NKRI DAN BERNEGARA S...
 
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan BernegaraDemokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
 
Mengidentifikasi Batas Wilayah dan WNI dalam NKRI
Mengidentifikasi Batas Wilayah dan WNI dalam NKRIMengidentifikasi Batas Wilayah dan WNI dalam NKRI
Mengidentifikasi Batas Wilayah dan WNI dalam NKRI
 
Hubungan Menjaga Kebersihan Lingkungan dengan HAM
Hubungan Menjaga Kebersihan Lingkungan dengan HAMHubungan Menjaga Kebersihan Lingkungan dengan HAM
Hubungan Menjaga Kebersihan Lingkungan dengan HAM
 
Pemerintahan Megawati Soekarno Putri
Pemerintahan Megawati Soekarno PutriPemerintahan Megawati Soekarno Putri
Pemerintahan Megawati Soekarno Putri
 
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalPerkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
 
Rekontruksi Revolusi Nasional dan Revolusi Sosial pada Awal Kemerdekaan Indon...
Rekontruksi Revolusi Nasional dan Revolusi Sosial pada Awal Kemerdekaan Indon...Rekontruksi Revolusi Nasional dan Revolusi Sosial pada Awal Kemerdekaan Indon...
Rekontruksi Revolusi Nasional dan Revolusi Sosial pada Awal Kemerdekaan Indon...
 
Penjajahan VOC dan Reaksi Bangsa Indonesia
Penjajahan VOC dan Reaksi Bangsa IndonesiaPenjajahan VOC dan Reaksi Bangsa Indonesia
Penjajahan VOC dan Reaksi Bangsa Indonesia
 
Kerajaan-Kerajaan Islam di Pulau jawa
Kerajaan-Kerajaan Islam di Pulau jawaKerajaan-Kerajaan Islam di Pulau jawa
Kerajaan-Kerajaan Islam di Pulau jawa
 
Peranan Laut di Indonesia
Peranan Laut di IndonesiaPeranan Laut di Indonesia
Peranan Laut di Indonesia
 

Recently uploaded

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxbkandrisaputra
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 

PEMILU ORBA

  • 1. Kelompok1 XI MIA C : Anggraeni WindiRosari (03) El Medina AuliaPutri (08) ErnindaPatriani (09) MuhammadDaniyalA.(19) NajmitaRiadiana (21) PuspitaAyuA. P.N. (23) ShylvimiraAnandichaS. (29) KEBIJAKAN PEMERINTAH MASA ORDE BARU : PEMILIHAN UMUM
  • 3. Pemilu 1971 dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 5 Juli 1971. Pemilu ini diselenggarakan untuk memilih anggota DPR. Sistem Pemilu 1971 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada Organisasi Peserta Pemilu. PEMILU 1971
  • 4. TAP MPRS No. XI/MPRS/1966 TAP MPRS No. XLII/MPRS/1966 UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota - Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN
  • 5. 1. Partai Nahdlatul Ulama 2. Partai Muslim Indonesia 3. Partai Serikat Islam Indonesia 4. Persatuan Tarbiyah Islamiiah 5. Partai Nasionalis Indonesia 6. Partai Kristen Indonesia 7. Partai Katholik 8. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia 9. Partai Murba 10. Sekber Golongan Karya PESERTA PEMILU 1971
  • 6. HASIL PEMILU 1971 Partai Jumlah Suara Jumlah Kursi Partai Katholik 603.740 3 Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) 1.308.237 10 Partai Nahdlatul Ulama 10.213.650 58 Partai Muslim Indonesia (Parmusi) 2.930.746 24 Golongan Karya (Golkar) 34.348.673 236 Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 733.359 7 Partai Murba 48.126 0 Partai Nasionalis Indonesia (PNI) 3.793.266 20
  • 7. HASIL PEMILU 1971 Partai Jumlah Suara Jumlah Kursi Persatuan Tarbiyah Islamiiah 381.309 2 Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 338.403 0
  • 9. • Pemilu 1977 diselenggarakan secara serentak pada 2 Mei 1977 untuk memilih anggota DPR serta anggota DPRD se-Indonesia periode 1977-1982. • Diikuti oleh 3 peserta, antara lain: a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) b. Golongan Karya (Golkar) c. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) • Pemilu 1977 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. • Dasar hukumnya yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilu yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975.
  • 12. • Pemilu 1982 diselenggarakan secara serentak pada 4 Mei 1982 untuk memilih anggota DPR serta anggota DPRD se-Indonesia periode 1982-1987. • Menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional). • Diikuti oleh 3 peserta, antara lain: a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) b. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) c. Golongan Karya (Golkar) • Landasan pemilu 1982 adalah UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu yang telah diperbaharui dengan UU No. 4 Tahun 1975 dan UU No. 2 Tahun 1980.
  • 13. Partai Suara Presentase (%) Kursi Golongan Karya (Golkar) 48.334.724 64,34 242 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 20.871.880 27,78 94 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 5.919.702 7,88 24 Total Suara 75.126.306 100% 360 Hasil Pemilu 1982
  • 15. • Dilaksanakan pada 23 April 1987 untuk memilih anggota DPR serta anggota DPRD se- Indonesia periode 1987-1992. • Diikuti oleh3 peserta, antara lain: a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) b. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) c. Golongan Karya (Golkar) • Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/1983.
  • 16. No Urut Nama Partai Jumlah Suara Jumlah Kursi 1.Partai Persatuan Pembangunan 1987 13701428 61 2.Partai Golongan Karya 62783680 299 3.Partai Demokrasi Indonesia 1987 9384708 40 Hasil Pemilu 1987
  • 18. • Dilaksanakanpada9 Juni 1992 untukmemilih anggotaDPRsertaanggotaDPRDse-Indonesiaperiode 1992-1997. • Menganutsistem perwakilanberimbang (proporsional)denganstelsel daftar. • Diikutioleh 3 peserta,antaralain: a. PartaiPersatuanPembangunan(PPP) b. PartaiDemokrasiIndonesia(PDI) c. GolonganKarya(Golkar) • DasarhukumnyayaituUndang-UndangNomor3Tahun1985danKetetapanMPRNo.III/MPR/1983.
  • 19. No Urut Nama Partai Jumlah Suara Jumlah Kursi 1. Partai Persatuan Pembangunan 16624647 62 2. Partai Golongan Karya 66599331 282 3. Partai Demokrasi Indonesia 14565556 56 Hasil Pemilu 1992
  • 21. • Pemilu 1997 diselenggarakan secara serentak pada 29 Mei 1997 untuk memilih anggota DPR serta anggota DPRD se-Indonesia periode 1997-2002. • Diikuti oleh 3 peserta, antara lain: a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) b. Golongan Karya (Golkar) c. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) • Pemilu 1997 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.
  • 22. • Dasar hukum: a. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN b. Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1993 tentang Pemilu c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemilihan Umum d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
  • 23. Hasil Pemilu 1997 Partai JumlahSuara JumlahKursi Partai Persatuan Pembangunan(PPP) 25.340.028 89 Golongan Karya (Golkar) 84.187.907 325 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 3.463.225 11