Dokumen tersebut membahas tentang kehidupan politik masa Orde Baru di Indonesia, mencakup penataan politik dalam negeri melalui pembentukan kabinet pembangunan, pembubaran PKI, pelaksanaan pemilu berkala, peran ganda ABRI, dan pemasyarakatan P4. Juga dibahas tentang penataan politik luar negeri melalui kembalinya Indonesia ke PBB, pemulihan hubungan dengan Singapura dan Malaysia, serta pembentukan ASE

1. Group 3
Meningkatnya Peranan Indonesia
Akibat Orde Baru
Aisyah Anggun RP
Annisa Putri Lestari
Daphi Maulana
M. Alfarisi
Regina Agritenia MS
Samuel Hasibuan

2. ORDE BARU
kilas balik sejarah indonesia …

3. Pokok Materi
Orde Baru
Politik Ekonomi Keamanan

4. Kehidupan Politik Masa Orde Baru
• Upaya untuk melaksanakan orde baru :
1. Melakukan pembaharuan menuju perubahan seluruh
tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan
bernegara.
2. Menyusun kembali kekuatan bangsa menuju stabilitas
nasional guna mempercepat proses pembangunan
menuju masyarakat adil dan makmur.
3. Menetapkan Demokrasi Pancasila guna melaksanakan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
4. Melaksanakan Pemilu secara teratur serta penataan
pada lembaga-lembaga negara.

5. Penataan Politik Dalam Negeri
1. Pembentukan Kabinet Pembangunan
2. Pembubaran PKI dan Organisasi masanya
3. Pemilihan Umum
4. Peran Ganda ABRI
5. Pemasyarakatan P4 (Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila)

6. 1. Kabinet Pembangunan
Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966)
adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi
Darma Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan
ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan
nasional. Program Kabinet AMPERA yang disebut Catur Karya Kabinet
AMPERA adalah sebagai berikut :
 Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan.
 Melaksanakan pemilihan Umum dalam batas waktu yakni 5 Juli 1968.
 Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan
nasional.
 Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala
bentuk dan manifestasinya.

7. Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan
Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka
dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pemba-ngunan
dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida, yang
meliputi :
 Penciptaan stabilitas politik dan ekonomi
 Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima
Tahun Tahap pertama
 Pelaksanaan Pemilihan Umum
 Pengikisan habis sisa-sisa Gerakan 30 September
 Pembersihan aparatur negara di pusat pemerintahan dan daerah
dari pengaruh PKI.

8. 2. Pembubaran PKI dan Organisasi
Massanya
Suharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin
keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya
pemerintahan maka melakukan :
• Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat
dengan dikukuhkannya Ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966.
• Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai
organisasi terlarang di Indonesia.
• Pada tanggal 8 Maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang
menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965. Hal ini
disebabkan muncul keraguan bahwa mereka tidak hendak
membantu presiden untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

9. 3. Pelaksanaan
Pemilu
Selama masa Orde Baru telah berhasil
melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali
yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu:
tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
 Pemilu 1971
• Pejabat negara harus bersikap netral berbeda dengan
pemilu 1955 dimana para pejabat negara termasuk
perdana menteri yang berasal dari partai peserta
pemilu dapat ikut menjadi calon partai secara formal.
• Organisasai politik yang dapat ikut pemilu adalah
parpol yang pada saat pemilu sudah ada dan diakui
mempunyai wakil di DPR/DPRD.
• Pemilu 1971 diikuti oleh 58.558.776 pemilih untuk
memilih 460 orang anggota DPR dimana 360 orang
anggota dipilih dan 100 orang diangkat.
• Diikuti oleh 10 organisasi peserta pemilu yaitu Partai
Golongan Karya (236 kursi), Partai Nahdlatul Ulama
(58 kursi), Partai Muslimin Indonesia (24 kusi), Partai
Nasional Indonesia (20 kursi), Partai Kristen Indonesia
(7 kursi), Partai Katolik (3 kursi), Partai Islam Perti (2
kursi), Partai Murba dan Partai IPKI (tak satu
kursipun).

10.  Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik
Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah
partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga
dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga
pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi
tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut
menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu :
• Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU,
Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5
Januari 1973 (kelompok partai politik Islam)
• Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai
Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik
yang bersifat nasionalis).
• Golongan Karya (Golkar)

11.  Pemilu 1977
• Sebelum dilaksanakan Pemilu 1977 pemerintah bersama DPR
mengeluarkan UU No.3 tahun 1975 yang mengatur mengenai
penyederhanaan jumlah partai sehingga ditetapkan bahwa terdapat 2
partai politik (PPP dan PDI) serta Golkar. Hasil dari Pemilu 1977 yang
diikuti oleh 3 kontestan menghasilkan 232 kursi untuk Golkar, 99 kursi
untuk PPP dan 29 kursi untuk PDI.
 Pemilu 1982
• Pelaksanaan Pemilu ketiga pada tanggal 4 Mei 1982. Hasilnya perolehan
suara Golkar secara nasional meningkat. Golkar gagal memperoleh
kemenangan di Aceh tetapi di Jakarta dan Kalimantan Selatan Golkar
berhasil merebut kemenangan dari PPP. Golkar berhasil memperoleh
tambahan 10 kursi sementara PPP dan PDI kehilangan 5 kursi.

12.  Pemilu 1987
• Pemilu tahun 1987 dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Hasil dari Pemilu 1987
adalah :
• PPP memperoleh 61 kursi mengalami pengurangan 33 kursi dibanding dengan
pemilu 1982 hal ini dikarenakan adanya larangan penggunaan asas Islam
(pemerintah mewajibkan hanya ada satu asas tunggal yaitu Pancasila) dan
diubahnya lambang partai dari kabah menjadi bintang.
• Sementara Golkar memperoleh tambahan 53 kursi sehingga menjadi 299 kursi.
• PDI memperoleh kenaikan 40 kursi karena PDI berhasil membentuk DPP PDI
sebagai hasil kongres tahun 1986 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam.
 Pemilu 1992
• Pemilu tahun 1992 diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 1992
menunjukkan perubahan yang cukup mengagetkan. Hasilnya perolehan
Golkar menurun dari 299 kursi menjadi 282 kursi, sedangkan PPP
memperoleh 62 kursi dan PDI meningkat menjadi 56 kursi.

13.  Pemilu 1997
• Pemilu keenam dilaksanakan pada 29 Mei 1997. Hasilnya:
• Golkar memperoleh suara mayoritas perolehan suara mencapai 74,51 % dengan
perolehan kursi 325 kursi.
• PPP mengalami peningkatan perolehan suara sebesar 5,43 % dengan perolehan
kursi 27 kursi.
• PDI mengalami kemerosotan perolehan suara karena hanya mendapat 11 kursi di
DPR. Hal ini disebabkan karena adanya konflik internal dan terpecah antara PDI
Soerjadi dan PDI Megawati Soekarno Putri.
Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama Orde Baru menimbulkan
kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Apalagi pemilu itu
berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas LUBER(Langsung, Umum, Bebas,
dan Rahasia).
Kenyataannya pemilu diarahkan pada kemenangan peserta tertentu yaitu
Golongan Karya (Golkar) yang selalu mencolok sejak pemilu 1971-1997.
Kemenangan Golkar yang selalu mendominasi tersebut sangat menguntungkan
pemerintah dimana terjadi perimbangan suara di MPR dan DPR. Perimbangan
tersebut memungkinkan Suharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama
enam periode pemilihan. Selain itu, setiap Pertangungjawaban, Rancangan
Undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan
dari MPR dan DPR tanpa catatan.

14. 4. Peran Ganda ABRI
Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan
peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga
peran ABRI dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Dwifungsi adalah suatu
doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI
memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban
negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan
peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam
Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama di lembaga
MPR/DPR dan DPRD mereka mendapat jatah kursi dengan pengangkatan.
Pertimbangan pengangkatannya didasarkan pada fungsi stabilisator dan
dinamisator.

15. 5. Pemasyarakatan P4
• Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Suharto mengemukakan gagasan mengenai
pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yaitu
gagasan Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai
Ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 mengenai “Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” atau biasa dikenal sebagai P4.
• Guna mendukung program Orde baru yaitu Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen maka sejak tahun 1978 diselenggarakan penataran P4
secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat.
• Tujuan dari penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai
demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan
persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui
penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat
terhadap pemerintah Orde Baru.
• Pelaksanaan Penataran P4 tersebut menunjukkan bahwa Pancasila telah
dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru. Hal ini tampak dengan adanya
himbauan pemerintah pada tahun 1985 kepada semua organisasi untuk
menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Penataran P4 merupakan suatu bentuk
indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian,
sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.

16. Penataan Politik Luar Negeri
1. Kembali menjadi anggota PBB
2. Pemulihan hubungan dengan Singapura
3. Pemulihan hubungan dengan Malaysia
4. Pembentukan Organisasi ASEAN

17. 1. Kembali menjadi anggota PBB
• Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan adanya desakan dari
komisi bidang pertahanan keamanan dan luar negeri DPR GR terhadap
pemerintah Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1966 akhirnya disepakati
bahwa Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan-badan
internasional lainnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang
semakin mendesak. Keputusan untuk kembali ini dikarenakan Indonesia
sadar bahwa ada banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama
menjadi anggota PBB pada tahun 1950-1964. Indonesia secara resmi
akhirnya kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 September 1966.
• Kembalinya Indonesia mendapat sambutan baik dari sejumlah negara Asia
bahkan dari pihak PBB sendiri hal ini ditunjukkan dengan ditunjuknya
Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun
1974. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB dilanjutkan dengan
tindakan pemulihan hubungan dengan sejumlah negara seperti India,
Filipina, Thailand, Australia, dan sejumlah negara lainnya yang sempat
remggang akibat politik konfrontasi Orde Lama.

18. 2. Pemulihan Hubungan Dengan Singapura
Sebelum pemulihan hubungan dengan Malaysia Indonesia telah
memulihkan hubungan dengan Singapura dengan perantaraan Habibur
Rachman (Dubes Pakistan untuk Myanmar). Pemerintah
Indonesia menyampikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura
pada tanggal 2 Juni 1966 yang disampikan pada Perdana Menteri Lee Kuan
Yew. Akhirnya pemerintah Singapurapun menyampikan nota jawaban
kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatic.

19. 3.Pemulihan Hubungan dengan Malaysia
• Indonesia segera memulihkan hubungan dengan Malaysia yang
sejak 1964 terputus. Normalisasi hubungan Indonesia dan
Malaysia dimulai dengan diadakan perundingan di Bangkok
pada 29 Mei-1 Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok,
yang berisi:
I. Rakyat Sabah dan Serawak diberi
kesempatan menegaskan kembali
keputusan yang telah mereka ambil
mengenai kedudukan mereka dalam
Federasi Malaysia.
II. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui
pemulihan hubungan diplomatik.
III. Tindakan permusuhan antara kedua belah
pihak akan dihentikan.
Peresmian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia oleh Adam Malik dan
Tun Abdul Razak dilakukan di Jakarta tanggal 11 agustus 1966 dan
ditandatangani persetujuan Jakarta (Jakarta Accord). Hal ini dilanjutkan dengan
penempatan perwakilan pemerintahan di masing-masing negara..

20. 4. Pembentukan Organisasi ASEAN
Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau dikenal ASEAN. ASEAN
merupakan organisasi regional yang dibentuk atas prakarsa lima
menteri luar negeri negara-negara di kawasan Asia tenggara. Kelima
menteri Luar negeri tersebut adalah :
1. Narsisco Ramos dari Filipina
2. Adam Malik dari Indonesia
3. Thanat homan dari Thailand
4. Tun Abdul Razak dari Malaysia
5. S. Rajaratnam dari Singapura
Penandatanganan naskah pembentukan ASEAN dilaksanakan
pada tanggal 8 Agustus 1967 di bangkok sehingga naskah
pembentukan ASEAN itu disebut Deklarasi Bangkok.

21. Kehidupan Ekonomi Masa Orde Baru
Struktur perekonomian Indonesia pada tahun 1950-1965 dalam
keadaan kritis. Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat
ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan
potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan
Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan
ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi,
penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok
rakyat.
Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga
pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650
% setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program
pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Secara garis besar,
upaya pemulihan struktur perekonomian dan pembangunan pada masa
orde baru, pemerintah menempuh cara sebagai berikut :
1) Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi
2) Kerja Sama Luar Negeri
3) Pembangunan Nasional

22. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi
Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan
pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah:
• Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan.
Kebijakan ini didasari oleh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.
• MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program
penyelamatan, program stabilisasi dan rehabilitasi.
Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan
inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan
rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan
prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan
sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya
demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila.

23. Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera yang mengacu pada Ketetapan
MPRS tersebut adalah:
a) Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang
menyebabkan kemacetan. Adapun yang menyebabkan terjadinya kemacetan
ekonomi tersebut adalah:
• Rendahnya penerimaan negara.
• Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara.
• Terlalu banyak dan tidak efisiennya ekspansi kredit bank.
• Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri.
• Penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan
prasarana.
b. Debirokrasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.
c. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.
Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka pemerintah
Orde Baru menempuh cara-cara :
1. Mengadakan operasi pajak
2. Melaksanakan sistem pemungutan pajak baru, baik bagi pendapatan
perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan
menghitung pajak orang.
3. Menghemat pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta
menghapuskan subsidi bagi perusahaan Negara.
4. Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.

24. Kerja sama Luar Negeri
Pertemuan Tokyo
• Orde Lama mewariskan utang luar negeri yang sangat
besar yakni mencapai 2,2-2,7 miliar, sehingga
pemerintah Orde Baru meminta negara-negara kreditor
untuk dapat menunda pembayaran kembali utang
Indonesia.
• Pada tanggal 19-20 September 1966 pemerintah
Indonesia mengadakan perundingan dengan negara-negara
kreditor di Tokyo.

25. • Pemerintah Indonesia akan melakukan usaha bahwa
devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan
digunakan untuk membayar utang yang selanjutnya
akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Hal
ini mendapat tanggapan baik dari negara-negara
kreditor. Perundinganpun dilanjutkan di Paris, Perancis
dan dicapai kesepakatan sebagai berikut :
1. Pembayaran hutang pokok dilaksanakan selama 30
tahun, dari tahun 1970 sampai dengan 1999.
2. Pembayaran dilaksanakan secara angsuran, dengan
angsuran tahunan yang sama besarnya.
3. Selama waktu pengangsuran tidak dikenakan bunga.
4. Pembayaran hutang dilaksanakan atas dasar prinsip
nondiskriminatif, baik terhadap negara kreditor
maupun terhadap sifat atau tujuan kredit.

26. Pertemuan Amsterdam
• Pada tanggal 23-24 Februari 1967 diadakan
perundingan di Amsterdam, Belanda yang bertujuan
membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar
negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan
syarat lunas, yang selanjutnya dikenal dengan IGGI
(Intergovernmental Group for Indonesia).
• Pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut
untuk memenuhi kebutuhannya guna pelaksanaan
program-program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi
serta persiapan-persiapan pembangunan.
• Di samping mengusahakan bantuan luar negeri
tersebut, pemerintah juga berusaha dan telah berhasil
mengadakan penangguhan serta memperingan syarat-syarat
pembayaran kembali (rescheduling) hutang-hutang
peninggalan Orde Lama.

27. Pembangunan Nasional
Tujuan Pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat adil dan
makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaannya pembangunan nasional
dilakukan secara bertahap yaitu:
1) Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun
2) Jangka pendek mencakup periode 5 tahun (Pelita/Pembangunan Lima
Tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang
sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan/berkesinambungan.
Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pemerintah
Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan Delapan jalur
Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi
semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi
Trilogi Pembangunan adalah :
 Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
 Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
 Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

28. Selama masa Orde Baru terdapat 6 Pelita, yaitu :
1) Pelita I (1 April 1969 hingga 31 Maret 1974)
 Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian.
 Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan
dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya dengan sasaran dalam bidang
Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan
kesejahteraan rohani.
2) Pelita II (1 April 1974 hingga 31 Maret 1979.)
 Menitik beratkan pada sektor pertanian dengan meningkatkan insdutri yang mengolah
bahan mentah menjadi bahan baku.
 Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan
prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja.
 pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde
Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%.
Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.
3) Pelita III (1 April 1979 hingga 31 Maret 1984.)
 Menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan
industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.

29. 4) Pelita IV (1 April 1984 hingga 31 Maret 1989.)
 Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan
meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.
 Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian
Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal
sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan.
5) Pelita V (1 April 1989 hingga 31 Maret 1994.)
 Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri.
 Indonesia memiki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi
rata-rata 6,8 % per tahun.
6) Pelita VI (1 April 1994 hingga 31 Maret 1999.)
 Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan
industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia sebagai pendukungnya.
 Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pembangunan
nasional Indonesia dari pelita ke pelita berikutnya terus mengalami peningkatan
keberhasilan pembangunan.
 Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara
termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang
mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

30. Kondisi Keamanan pada masa Orde Baru
Kondisi keamanan yang terjadi di permulaan
awal Orde baru sangat kacau dan sulit
dikendalikan. banyaknya aksi demonstran yang
sampai menewaskan seorang mahasiswa.
Keadaan kembali membaik setelah presiden
soeharto menumpas pki yang menjadi ancaman
keamanan nasional.
pada zaman orde baru jarang ditemukan
demo. Karena siapa saja yang berani menentang
oeharto akan menerima hukuman yang berat.

31. kopkamtib
• Presiden Soeharto menggunakan kopkamtib untuk memelihara dan
meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam rangka
mewujudkan stabilitas nasional sebagai syarat mutlak bagi
berhasilnya pelaksanaan Repelita pada khususnya dan
pembangunan jangka panjang pada umumnya.
• Selama 23 tahun dari pemerintahan Orde Baru, Kopkamtib telah
menjadi gugus tugas pemerintah militer untuk melaksanakan
kegiatan keamanan dan intelejen. Lewat serangkaian kegiatan
tersebut, Kopkamtib dapat menggunakan seluruh aset dan
personalia pemerintahan sipil di Indonesia demi kepentingan apa
yang disebut pemerintah Orde Baru sebagai mempertahankan
pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan Pancasila dan UU
1945.

32. Bakorstanas
• Tahun 1988, Presiden Soeharto membubarkan
lembaga ini (kopkamtib) dan menggantikannya
dengan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan
Stabilitas Nasional (Bakorstanas). Bakorstanas
bertujuan memulihkan, mempertahankan dan
meningkatkan stabilitas nasional, juga bertindak
sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglim
ABRI yang langsung melapor kepada presiden.
Walaupun begitu hampir seluruh staf Kopkamtib
dan seluruh peran yang dimainkan oleh
organisasi terdahulu juga dilakukan oleh Lembaga
baru ini.