Dokumen tersebut membahas sejarah dan sistem politik di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa (1) sistem politik Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila, (2) Indonesia telah menyelenggarakan 12 kali pemilu sejak 1955, dan (3) Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan presiden.

1. OLEH : MUHAMMAD MAFTUHIN
ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN REMBANG

2. PENGANTAR
 Penerapan Politik Ekonomi suatu negara tergantung
sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut
 Sistem Ekonomi Indonesia adalah Demokrasi Ekonomi
atau Ekonomi Pancasila
 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional (Ps 33 ayat 4 UUD 1945)

3. PENGERTIAN POLITIK
 Menurut Miriam Budiarjo politik adalah bermacam-macam kegiatan
dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses
menentukan tujuan-tujuan system itu dan melaksanakan tujuan-
tujuan itu
 Menurut Inu Kencana Syafiie, politik dalam bahasa Arabnya disebut
“siyasyah” atau dalam bahasa Inggris “politics”. Politik itu sendiri
berarti cerdik dan bijaksana. Pada dasarnya politik mempunyai
ruang lingkup Negara, membicarakan politik galibnya adalah
membicarakan Negara, karena teori politik menyelidiki Negara sebagai
lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi Negara
dalam keadaan bergeraK
 Menurut Arifin Rahman kata politik berasal dari bahasa Yunani “polis”
adalah kota yang berstatus Negara/Negara kota….segala aktivitas
yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangannya
disebut “politike techne”. Politik ialah pengertian dan kemahiran
untuk mencukupi dan menyelenggarakan keperluan maupun
kepentingan bangsa dan Negara

4. PENGERTIAN POLITIK
Ramlan Surbakti ada 6 pendekatan untuk memahami arti politik.
 Politik adalah cara-cara untuk memperoleh dan mempertahankan
kekausaan (Pendekatan Kekuasaan)
 politik adalah negara dengan institusi-institusinya (pendekatan
institusional)
 politik adalah sesuatu yang mulia, karena politik merupakan kegiatan
untuk mendiskusikan dan merumuskan “good society” atau “the best
regime” (pendekatan moral)
 politik adalah kegiatan untuk memperoleh dan mempertahankan
kepentingan (Pendekatan konflik)
 Politik adalah kegiatan yang menyangkut alokasi nilai-nilai kepentingan
yang diumuskan dalam kebijaksanaan publik (Pendekatan fungsional)
 Politik adalah kegiatan mendiskusikan atau mendefinisikan situasi dari
suatu fenomena politik (Pendekatan analisis wacana politik)

5. SISTEM POLITIK DI INDONESIA
 Setiap Negara mempunyai Sistem Politik yang berbeda-
beda sesuai dengan Tujuan Nasional
 Sistem Politik Indonesia merupakan kumpulan atau
keseluruhan berbagai kegiatan dalam
negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan
umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-
upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan,
seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
 Sebagai suatu sistem, sistem politik terdiri atas
berbagai sub sistem antara lain sistem kepartaian,
sistem pemilihan umum , sistem budaya politik dan
sistem peradaban politik lainnya.

6. PRINSIP SISTEM POLITIK DI INDONESIA
Prinsip-prinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara
lain:
 Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif
berada pada badan yang berbeda
 Negara berdasarkan atas hukum
 Pemerintah berdasarkan konstitusi
 Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-
batas tertentu
 Pemerintahan mayoritas
 Pemilu yang bebas
 Parpol lebih dari satu dan mampu melaksanakan
fungsinya

7. PEMILIHAN UMUM
 Menurut (Ramlan, 1992) Pemilu diartikan sebagai
mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau
penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang
dipercayai Negara berdasarkan atas hukum.
 Menurut Eep Saeful Fatah berpendapat bahwa pemilihan
umum dapaat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
 Pemilu sebagai formalitas politik, disini pemilu hanya
dijadikan sebagai alat legitimasi pemerintahah
nondemokratis, hasil dari pemilihan umum yang
dilakukan pun tidak nyata, melainkan hasil rekayasa yang
dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
 Pemilu sebagai alat demokrasi, inilah pemilihan yang
sebenarnya (bukan formalitas politik) dan dilakukan
sesuai dengan asas-asasnya yaitu adil, jujur, bersih,
bebas,dan kompetitif.

8. PEMILIHAN UMUM
 Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan
rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD,
Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota
DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (UU No 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)
 Pengertian pemilihan umum secara luas yaitu sebagai
sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang
menganut azas Demokrasi yang memberi kesempatan
berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih
wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan
aspirasi mereka

9. SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
 Indonesia sudah menyelenggarakan Pemilihan Umum sebanyak 12
kali, yaitu : Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999,
2004, 2009, 2014, 2019.
Pemilu Tahun 1955
 Diadakan dua kali berdasarkan amanat UU No. 7 Tahun 1953
(tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan
Perwkilan Rakyat). Pemilu pertama yang dilaksanakan pada
tanggal 29 September 1955 diadakan untuk memilih anggota-
anggota DPR. Pemilu kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih
anggota-anggota Dewan Konstituante (Lembaga yang memiliki
tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap
konstitusi negara)
 Pemilu pertama diikuti oleh 118 peserta yang tediri dari 36 partai
politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan,
sedangkan untuk Pemilu kedua diikuti oleh 91 peserta yang terdiri
dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29
perorangan.

10. SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
Pemilu Tahun 1971
 Dasar pelaksanaan Pemilu ini adalah Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota
Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat.
 Dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971 dengan tujuan
pemilihan anggota DPR dengan sistem perwakilan
berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.
 10 partai politik ikut dalam pemilu ini; Partai Nadhalatul
Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Serikat Islam
Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiiah, Partai Nasionalis
Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik, Partai
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Murba
dan Sekber Golongan Karya.

11. SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
Pemilu Tahun 1977 – 1997
 Pemilu ini menggunakan sistem yang sama pada sistem
yang digunakan pada Pemilu 1971.
 Pemilu ini dilaksnakan pada : 2 Mei 1977, 4 Mei 1982, 23
April 1987, 9 Juni 1992 dan 29 Mei 1997.
 Terjadinya fusi (peleburan) parpol peserta Pemilu, Pemilu
1977-1997 diikuti hanya 3 peserta;
 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang
merupakan fusi dari partai NU, Parmusi, Perti, dan
PSII.
 Partai Golongan Karya (GOLKAR)
 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan
fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI dan
Partai Murba.

12. SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
Pemilu Tahun 1999
 Dasar pelaksanaan Pemilu ini adalah Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
 Pemilu ini dilaksanakan pada 7 Juni 1999. Pemilu ini
menandai pemilihan pertama pada Masa Reformasi
dan dilakukan serentak di seluruh dengan diikuti oleh
48 Partai Politik.
 Pemiluini dilaksanakan oleh Komisi Pemilhan Umum
yang dibentuk oleh Presiden yang beranggotakan 48
orang dari unsur partai politik dan 5 orang wakil
pemerintah

13. SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
Pemilu Tahun 2004
 Dasar pelaksanaan Pemilu : Undang-undang Nomor 12 tahun 2003
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Undang-
undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.
 Masyarakat dapat secara langsung memilih anggota DPR, DPD, DPRD
serta Presiden dan Wakil Presiden.
 Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004
untuk memilih 550 anggota DPR, 128 Anggota DPD serta anggota
DPRD periode 2004-2009.
 Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD adalah 24 partai politik.
 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada 5 Juli
2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II). Peserta Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 pasangan calon (putaran I) dan
saat putaran II diiikuti oleh 2 pasangan calon yang memperoleh suara
terbanyak pertama dan kedua saat putaran I.
 Sistem Pemilu 2004 dalam memilih Anggota DPR dan DPRD berbeda
adalah sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem
daftar calon terbuka

14. SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
Pemilu Tahun 2009
 Dasar pelaksanaan Pemilu adalah Undang-undang Nomor
10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD dan DPRD serta Undang-undang Nomor 42 tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden.
 Pemilu ini untuk memilih Anggota DPR, DPD dn DPRD
dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 dan untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan pada tanggal
8 Juli 2009 (satu putaran).
 Peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009
diikuti oleh 44 Partai Politik (Parpol), yang terdiri dari 38
partai nasional dan 6 partai lokal Aceh, sedangkan Peserta
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah 3 (tiga)
pasangan calon.

15. SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
Pemilu Tahun 2014
 Dasar pelaksanaan Pemilu ini adalah Undang-undang
Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD dan DPRD serta Undang-undang Nomor 42
tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden.
 Diselengarakan pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih
untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, serta
anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-
Indonesia periode 2014-2019 dan pada tanggal 9 Juli 2014
untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
 Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2014 diikuti
oleh 12 Partai Politik dan 2 (dua) pasangan calon untuk
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

16. SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
Pemilu Tahun 2019
 Merupakan Pemilu serentak nasional yang
menggabungkan pelaksanaan pemilu Anggota DPR,
DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden dalam waktu yang bersamaan. Hal ini
merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah
Konstitusti Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diputus pada
tanggal 23 Januari 2014 dan secara yuridis dituangkan
dalam regulasi yang mendasari pelaksanaan Pemilu
2019 yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilhan Umum.
 Pemilu ini diikuti oleh 16 partai politik nasional dan 4
partai politik lokal di Aceh serta digelar dalam satu hari
yang sama yaitu 17 April 2019

17. PEMILU 2019
Tahapan Pemilihan Umum
 Perencanaan program & Anggaran serta penyusunn
peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu
 Pemutakhiran data pemilih & penyusunan daftar pemilih
 Pendaftaran & verifikasi partai politik
 Penetapan peserta pemilu
 Penetapan jumlah kursi & daerah pemilihan
 Pencalonan
 Masa kampanye
 Masa tenang
 Pemungutan & penghitungan suara
 Penetapan hasil pemilu
 Pengucapan sumpah/janji Presiden & wakil Presiden serta
Anggota DPR, DPD dan DPRD

18. HASIL PEMILU 2019 KABUPATEN REMBANG
(Perolehan Kursi Parpol)
10 KURSI / 22%
8 KURSI / 18%
7 KURSI / 16%
6 KURSI / 13%
4 KURSI / 9%
3 KURSI / 7%
3 KURSI / 7%
1 KURSI
/ 2%
2 KURSI / 4%
1 KURSI
/ 2%

19. SISTEM PEREKONOMIAN/EKONOMI
 Sistem perekonomian adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara
untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya baik untuk
perorangan ataupun instansi di negara itu.
 Perbedaan utama antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi
yang lain yaitu bagaimana cara sistem itu mengelola faktor produksinya.
Dalam beberapa sistem, seorang individu diizinkan memiliki seluruh faktor
produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dikuasai
oleh pemerintah.
 Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah
Sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang
dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Sehingga
secara normatif Pancasila dan UUD 1945 adalah landasaan idiil sistem
perekonomian di Indonesia.
 Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur
perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih
suatu tujuan.
 Sistem perekonomian di setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor,
antara lain ideologi bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur
ekonomi.

20. SEJARAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
 Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal,
yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada
masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme
yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka
sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi
liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.
 Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh
bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem
demokrasi ekonomi. Namun sistem ekonomi ini hanya
bertahan hingga masa Reformasi.
 Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan
sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan.
Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia.

21. SISTEM EKONOMI DEMOKRASI
 Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai
suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan
perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang
berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari,
oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan
pengawasan pemerintah.
 Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh
rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha
aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain
itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing,
dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan
demikian terdapat kerja sama dan saling membantu
antara pemerintah, swasta, dan masyarakat

22. SISTEM EKONOMI DEMOKRASI
Ciri-ciri positif pada sistem ekonomi demokrasi :
 Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat.
 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
 Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang
dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan
yang layak.
 Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
 Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan
sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan
umum.
 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

23. SISTEM EKONOMI DEMOKRASI
Ciri-ciri negatif pada sistem ekonomi demokrasi :
Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas
yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan
eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat
menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.
Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi
negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan
potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor
negara.
Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada
satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan
masyarakat

24. SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
 Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan
mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan
bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan.
 Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan,
masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan
pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan
perkembangan dunia usaha. Ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah :
Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan
yang sehat.
Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan
kualitas hidup.
Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.
Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh
rakyat.

25. SISTEM EKONOMI dalam UUD 1945
Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 pasal 33 setelah amandemen
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.****)
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur
dalam undang-undang.****)

26. HUBUNGAN EKONOMI - POLITIK
 Politik dan ekonomi ibarat suami-istri. Anak-anak adalah rakyatnya. Politik
mengatur segala yang dipandang bisa menciptakan kesejahteraan keluarga.
Karena terkait dengan peraturan harus ada yang diberi kuasa untuk
mematenkan aturan dan mengawalnya. Lumrahnya, posisi ini dipegang
suami, sedangkan ekonomi terpaut dengan berapa pemasukan yang didapat
keluarga. Cukup, kurang, sulit, mudah, dan sistem pembelanjaan biasanya
diatur istri.
 Jika ekonomi diprioritaskan, kehidupan keluarga tidak seimbang lantaran
tiadanya aturan. Kedisiplinan anak-anak kurang perhatian kendatipun
kebutuhan sandang pangan terpenuhi, bahkan berlebih. Sebaliknya, bila
politik diprioritaskan, kesejahteraan labil lantaran kebutuhan ekonomi kurang
diperhatikan.
 Begitulah relasai politik dan ekonomi dalam sebuah negara. Masalahnya,
siapa yang berkuasa dan menciptakan aturan, merekalah pemegang tampuk
kekuasaan politik yang memengaruhi efek positif-negatif pertumbuhan
ekonomi negara. Jika penguasa pro rakyat dan memiliki visi kebangsaan,
ekonomi akan menyamankan rakyat. Jika tidak, kelihatan secara formal
rakyat bekerja dan pembangunan fisik di mana-mana, namun di balik itu
banyak warga menderita sebab tidak cukup sandang pangan dari
pendapatan.

27. SEKIAN
TERIMA KASIH