Semoga Bermanfaat ^^

1. KELOMPOK
Demokrasi Liberal
“Perkembangan yang
Terjadi Pada Masa
Reformasi“

2. Nama Anggota Kelompok :
• Fadhilah Rafa Ali
• Priska Utami
• Riris Ros Lina
• Shafinaz Fathia Rizqi Rahima
• Viyona Nur Zahra
• Widya Octaviani Harahap

3. Reformasi
Reformasi merupakan perubahan menyeluruh
untuk perbaikan. Reformasi menghendaki adanya
perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara ke arah yang lebih baik secara
konstitusional dalam berbagai bidang kehidupan.
Ketika terjadi krisis ekonomi, politik, hukum dan
krisis kepercayan, maka seluruh rakyat
mendukung adanya reformasi dan menghendaki
adanya pergantian pemimpin yang diharapkan
dapat membawa perubahan Indonesia di segala
bidang ke arah yang lebih baik.

4. Tujuan Reformasi :
• Reformasi politik bertujuan tercapainya
demokratisasi.
• Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan
tercapainya masyarakat.
• Reformasi hukum bertujuan tercapainya
keadilan bagi seluruh rakyat
• Indonesia.
• Reformasi sosial bertujuan terwujudkan
integrasi bangsa Indonesia.

5. Dasar Filosofi Reformasi
• Agenda reformasi yang disuarakan mahasiswa
diantaranya sebagai berikut:
(1)adili Soeharto dan kroni-kroninya;
(2) amandemen Undang-Undang dasar 1945;
(3) penghapusan dwifungsi ABRI;
(4) otonomi daerah yang seluas-luasnya;
(5) Supermasi hukum;
(6) pemerintahan yang bersih dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme.

6. Faktor Pendorong Terjadinya
Reformasi
1) Faktor politik meliputi hal-hal berikut.
Adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam kehidupan pemerintahan.
Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orba yang penuh dengan
nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi.
Kekuasaan Orba di bawah Soeharto otoriter tertutup.
Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mahasiswa menginginkan perubahan.
2) Faktor ekonomi, meliputi hal-hal berikut.
Adanya krisis mata uang rupiah.
Naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat.
Sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok.
3) Faktor sosial masyarakat : adanya kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998 yang
melumpuhkan perekonomian rakyat.
4) Faktor hukum : belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di
antara warga negara.

7. Perkembangan Politik
Pada Masa Reformasi
Pada tahun 1998, masa
pemerintahan orde baru berakhir
ditandai dengan mundurnya Presiden
Soeharto dari jabatan Presiden Republik
Indonesia.
Seiring dengan berakhirnya masa
pemerintahan orde baru, bangsa
Indonesia memasuki masa
kepemimpinan yang baru, yaitu masa
Reformasi

8. 1) Reformasi di bidang ideologi negara dan
konstitusi.
2) Pemberdayaan DPR, MPR, DPRD maksudnya agar
lembaga perwakilan rakyat benar-benar
melaksanakan fungsi perwakilannya sebagai
aspek kedaulatan rakyat dengan langkah sebagai
berikut :
• Anggota DPR harus benar-benar dipilih dalam pemilu
yang jurdil.
• Perlu diadakan perubahan tata tertib DPR yang
menghambat kinerja DPR.
• Memperdayakan MPR.
• Perlu pemisahan jabatan ketua MPR dengan DPR.
Pembenahan di Bidang Politik pada
masa Reformasi :

9. • 3) Reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet meliputi hal-hal
berikut.
• Menghapus kewenangan khusus presiden yang berbentuk
keputusan presiden dan instruksi presiden.
• Membatasi penggunaan hak prerogatif.
• Menyusun kode etik kepresidenan.
4) Pembaharuan kehidupan politik yaitu memperdayakan partai
politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat, maka harus
dikembangkan sistem multipartai yang demokratis tanpa
intervensi pemerintah.
5) Penyelenggaraan pemilu.
6) Birokrasi sipil mengarah pada terciptanya institusi birokrasi yang
netral dan profesional yang tidak memihak.
7) Militer dan dwifungsi ABRI mengarah kepada mengurangi peran
sosial politik secara bertahap sampai akhirnya hilang sama
sekali, sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi Hankam.
8) Sistem pemerintah daerah dengan sasaran memperdayakan
otonomi daerah dengan asas desentralisasi.

10. Agenda Reformasi Ekonomi
• Penyehatan ekonomi dan kesejahteraan pada bidang
perbankan, perdagangan, dan koperasi serta pinjaman
luar negeri untuk perbaikan ekonomi.
• Penghapusan monopoli dan oligopoli.
• Mencari solusi yang konstruktif dalam mengatasi utang
luar negeri.

11. Agenda Reformasi Hukum :
• Terciptanya keadilan atas dasar HAM.
• Dibentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai
dengan tuntutan reformasi. Misal : Bidang ekonomi
dikeluarkan UU kepailitan, dihapuskan UU subversi,
sesuai semangat HAM dilepaskan napol-tapol
(amnesti-abolisi). (Agenda Reformasi bidang hukum
difokuskan pada integrasi nasional.)
• Agenda reformasi bidang pendidikan Agenda
reformasi bidang pendidikan ditujukan terutama
masalah kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit
lima tahunan.

12. Hambatan Pelaksanaan
Reformasi Politik :
• Hambatan kultural : mengingat pergantian kepemimpinan
nasional dari Soeharto ke B.J. Habibie tidak diiringi pergantian
rezim yang berarti sebagian besar anggota kabinet, gubernur,
birokrasi sipil, komposisi anggota DPR/MPR masih
peninggalan rezim Orba.
• Hambatan legitimasi : pemerintah B.J. Habibie karena belum
merupakan hasil pemilu.
• Hambatan struktural : berkaitan dengan krisis ekonomi yang
berlarut-larut yang berdampak bertambah banyak rakyat yang
hidup dalam kemiskinan.
• Munculnya berbagai tuntutan otonomi daerah, yang jika tidak
ditangani secara baik akan menimbulkan disintegrasi bangsa.
• Adanya kesan kurang kuat dalam menegakkan hukum
terhadap praktik penyimpangan politik-ekonomi rezim lama
seperti praktik KKN.
• Terkotak-kotaknya elite politik, maka dibutuhkan kesadaran
untuk bersamasama menciptakan kondisi politik yang mantap
agar transformasi politik berjalan lancar.

13. Tahapan Pemilu 2004 :
• Pemilu Tahun 2004 dibagi menjadi maksimal 3
tahap dan minimal 2 tahap.
• Tahap pertama (atau pemilu legislatif”) adalah
pemilu untuk memilih partai politik (untuk
persyaratan pemilu presiden) dan anggotanya
untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD,
dan DPD. Tahap pertama ini dilaksanakan pada 5
April 2004.
• Tahap kedua (atau pemilu presiden putaran
pertama) adalah untuk memilih pasangan calon
presiden dan wakil presiden secara langsung.
Tahap kedua ini dilaksanakan pada 5 Juli 2004.

14. Tahap ketiga (atau pemilu presiden putaran kedua)
adalah babak terakhir yang dilaksanakan hanya apabila
pada tahap kedua belum ada pasangan calon yang
mendapatkan suara paling tidak 50 persen (Bila
keadaannya demikian, dua pasangan calon yang
mendapatkan suara terbanyak akan diikutsertakan pada
Pemilu presiden putaran kedua. Akan tetapi, bila pada
Pemilu presiden putaran pertama sudah ada pasangan
calon yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen,
pasangan calon tersebut akan langsung diangkat
menjadi presiden dan wakil presiden). Tahap ketiga ini
dilaksanakan pada 20 September 2004.

15. Pemilu Legislatif 2004
• Pemilu legislatif adalah tahap pertama dari rangkaian
tahapan Pemilu 2004. Pemilu legislatif ini diikuti 24
partai politik, dan telah dilaksanakan pada 5 April
2004. Pemilu ini bertujuan untuk memilih partai politik
(sebagai persyaratan pemilu presiden) dan anggotanya
untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan
DPD. Partai-partai politik yang memperoleh suara lebih
besar atau sama dengan tiga persen dapat
mencalonkan pasangan calonnya untuk maju ke tahap
berikutnya, yaitu pada Pemilu presiden putaran
pertama.

16. Jumlah Suara
• Proses penghitungan suara berlangsung selama
sebulan, dan hasil akhir diumumkan pada 5 Mei.
Dari 148.000.369 pemilih terdaftar, 124.420.339
menggunakan hak pilihnya (84.06%). Dari total
jumlah suara, 113.462.414 suara (91,19%)
dinyatakan sah dan 10.957.925 tidak sah. Di DPR,
Golkar mendapat kursi terbanyak. Namun, 14 dari
24 partai menolak hasil pemilu dengan tuduhan
penghitungan suara yang tidak teratur.

17. • Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Indonesia 2004
• Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Indonesia 2004 diselenggarakan untuk memilih
pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia
periode 2004-2009. Pemilihan Umum ini adalah
yang pertama kalinya diselenggarakan di
Indonesia. Pemilihan Umum ini diselenggarakan
selama 2 putaran, dan dimenangkan oleh
pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

18. Aturan
• Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik peserta
Pemilihan Umum Anggota DPR 2004. Untuk dapat
mengusulkan, partai politik atau gabungan partai politik
harus memperoleh sekurang-kurangnya 5% suara suara
secara nasional atau 3% kursi DPR. Pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara
lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum
dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang
tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia,
dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Apabila tidak
ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih,
dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak
pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh
rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh
suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil
Presiden.

19. • Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran
Pertama :
• Pemilu putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5
Juli 2004, dan diikuti oleh 5 pasangan calon. Berdasarkan
hasil Pemilihan Umum yang diumumkan pada tanggal 26
Juli 2004, dari 153.320.544 orang pemilih terdaftar,
122.293.844 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya.
Dari total jumlah suara, 119.656.868 suara (97,84%)
dinyatakan sah.
• Karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara
lebih dari 50%, maka diselenggarakan pemilihan putaran
kedua yang diikuti oleh 2 pasangan calon yang
memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni
SBY-JK dan Mega Hasyim.

20. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua
• Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20
September 2004, dan diikuti oleh 2 pasangan calon.
Berdasarkan hasil Pemilihan Umum yang diumumkan pada
tanggal 4 Oktober 2004, dari 150.644.184 orang pemilih
terdaftar, 116.662.705 orang (77,44%) menggunakan hak
pilihnya. Dari total jumlah suara, 114.257.054 suara
(97,94%) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai berikut:

21. • Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih
• Berdasarkan hasil Pemilihan Umum, pasangan calon Susilo
Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla
ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.
Pelantikannya diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober
2004 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan
Rakyat, yang juga dihadiri sejumlah pemimpin negara
sahabat, yaitu: PM Australia John Howard, PM Singapura
Lee Hsien Loong, PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi,
PM Timor Timur Mari Alkatiri, dan Sultan Brunei
Darussalam Hassanal Bolkiah, serta 5 utusan-utusan negara
lainnya. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri tidak
menghadiri acara pelantikan tersebut. Pada malam hari
yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mengumumkan anggota kabinet yang baru, yaitu Kabinet
Indonesia Bersatu.