Pemilu di Indonesia telah diselenggarakan sebanyak 12 kali sejak 1955. Pemilu menganut asas LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia) dan JUJUR (jujur dan adil). Partai politik berperan penting dalam proses pemilihan umum dan pembentukan kebijakan negara. Pemilu terakhir pada 2019 menggunakan sistem serentak untuk memilih presiden, DPR, DPD, dan DPRD.

1. DINAMIKA
PEMILU DI
INDONESIA

2. PARTAI POLITIK
 suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh
rakyat, sehingga dapat mengatasi atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah
 Mark N. Hugopian,
Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan
karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis
tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam
pemilihan
 Neumann
Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif
dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian
kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan
beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda-beda

3. Dua peranan penting parpol dalam
linkage politik :
1. Sebagai institusi yang berfungsi penetratif
(penetrative linkage)
Artinya sebagai lembaga yang ikut
memainkan peranan dalam proses
pembentukan kebijakan negara;
2. Sebagai “reactive linkage”.
Yaitu lembaga yang melakukan reaksi atas
kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

4.  Fungsi parpol secara umum
1) Sebagai sarana komunikasi politik,
yaitu di satu pihak merumuskan kepentingan (interest articulation) dan menggabungkan atau menyalurkan
kepentingan (interet aggregation) masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah,
sedangkan di pihak lain juga berfungsi menjelaskan dan menyebarluaskan kebijaksanaan pemerintah kepada
masyarakat (khususnya anggota parpol yang bersangkutan.
2) Sebagai sarana sosialisasi politik,
yaitu proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat di mana dia
berada. Proses tersebut juga mencakup proses di mana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai
dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3) Sebagai sarana rekrutmen politik (instrument of political recruitment),
yakni proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk
berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, dan
sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pimpinan partai atau pemimpin bangsa.
4) Sebagai sarana pengatur konflik,
yakni bahwa dalam negara demokratis yang masyarakatnya terbuka dan plural, perbedaan dan persaingan
pendapat sangatlah wajar, akan tetapi sering menimbulkan konflik sosial yang sangat luas. Oleh karena itu,
konflik harus bisa dikendalikan atau dijinakan agar tidak berlarut-laru yang bisa menggoyahkan dan
membahayakan eksistensi bangsa. Dalam hal ini, parpol dapat berperan menekan konflik seminimal mungkin

5. Pemilihan umum di Indonesia 12 kali
1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014, 2019
Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "LUBER" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum,
Bebas dan Rahasia".
 "Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh
diwakilkan.
 "Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak
menggunakan suara.
 "Bebas" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
 "Rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu
sendiri.
Asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil".
 Asas "jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk
memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya
dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.
 Asas "adil" adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada
pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu.
Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu,
tetapi juga penyelenggara pemilu.

6. Pemilu 1955
 Diikuti oleh 172 kontestan partai politik.
 Empat partai terbesar diantaranya :
1) PNI (22,3 %)/57 kursi
2) Masyumi (20,9%)/57 Kursi
3) Nahdlatul Ulama (18,4%) 45 kursi
4) PKI (15,4%)/39 kursi.
 Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota MPR dan
Konstituante.
 Jumlah kursi MPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi
Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi MPR) ditambah 14 wakil
golongan minoritas yang diangkat pemerintah.

7. Pemilu 1971 diikuti oleh 10 kontestan, yaitu:
1) Partai Katolik
2) Partai Syarikat Islam Indonesia
3) Partai Nahdlatul Ulama
4) Partai Muslimin Indonesia
5) Golongan Karya
6) Partai Kristen Indonesia
7) Partai Musyawarah Rakyat Banyak
8) Partai Nasional Indonesia
9) Partai Islam PERTI
10) Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
 Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1971
diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 Juli 1971 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD
Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia.

8. Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997
 Memilih anggota DPR, DPRD
 Diikuti oleh 3 kontestan yang sama, yaitu:
1) Partai Persatuan Pembangunan
2) Golongan Karya
3) Partai Demokrasi Indonesia

9. Pemilu 1999
 Menggunakan sistem proporsional dengan daftar stelsel tertutup/memilih partai politik
 Pemilihan Umum DPR dan DPRD (mencoblos)
 diikuti oleh 48 partai politik & imenangkan oleh 18 parpol di DPR
Partai Indonesia Baru Partai Kristen Nasional Indonesia Partai Nasional Indonesia – Supeni
Partai Aliansi Demokrat Indonesia Partai Kebangkitan Muslim Indonesia Partai Ummat Islam
Partai Kebangkitan Ummat Partai Masyumi Baru Partai Persatuan Pembangunan
Partai Syarikat Islam Indonesia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Abul Yatama
Partai Kebangsaan Merdeka Partai Demokrasi Kasih Bangsa Partai Amanat Nasional
Partai Rakyat Demokratik Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 Partai Katolik Demokrat
Partai Pilihan Rakyat Partai Rakyat Indonesia Partai Politik Islam Indonesia Masyumi
Partai Bulan Bintang Partai Solidaritas Pekerja Partai Keadilan
Partai Nahdlatul Ummat Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis
Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Partai Republik Partai Islam Demokrat
Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen Partai Musyawarah Rakyat Banyak Partai Demokrasi Indonesia
Partai Golongan Karya Partai Persatuan Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Uni Demokrasi Indonesia Partai Buruh Nasional Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
Partai Daulat Rakyat Partai Cinta Damai Partai Keadilan dan Persatuan
Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia Partai Nasional Bangsa Indonesia
Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
Partai Nasional Demokrat Partai Ummat Muslimin Indonesia Partai Pekerja Indonesia

10. Pemilu 2004
 Menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka
 Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD
 diikuti oleh 24 partai politik & dimenangkan oleh 18 parpol di DPR
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Partai Buruh Sosial Demokrat
Partai Bulan Bintang Partai Merdeka
Partai Persatuan Pembangunan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
Partai Perhimpunan Indonesia Baru Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
Partai Demokrat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Partai Penegak Demokrasi Indonesia Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
Partai Amanat Nasional Partai Karya Peduli Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera
Partai Bintang Reformasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Damai Sejahtera Partai Golongan Karya
Partai Patriot Pancasila Partai Sarikat Indonesia
Partai Persatuan Daerah Partai Pelopor

11. Pemilu 2004
Pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung
 Peserta Pilpres putaran pertama
1.K. H. Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim (PKB)
2.Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo (PAN)
3.Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc. (PPP)
4.Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi (PDIP)
5.H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (PBB dan PKPI)
6.H. Wiranto, SH. dan Ir. H. Salahuddin Wahid (Golkar)
 Peserta Pilpres putaran kedua
1. Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Hasyim Muzadi
2. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla

12. Pemilu 2009
 Menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka (mencoblos)
 Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
 diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh
Partai politik nasional Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)*
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Partai Barisan Nasional (Barnas) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)* Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*
Partai Amanat Nasional (PAN)* Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB) Partai Kedaulatan
Partai Persatuan Daerah (PPD) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)* Partai Pemuda Indonesia (PPI)
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)* Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Partai Karya Perjuangan (PKP)
Partai Matahari Bangsa (PMB) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)* Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)*
Partai Republika Nusantara (RepublikaN) Partai Pelopor* Partai Golongan Karya (Golkar)*
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)* Partai Damai Sejahtera (PDS)* Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)
Partai Bulan Bintang (PBB)* Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)* Partai Bintang Reformasi (PBR)*
Partai Patriot Partai Demokrat* Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)
Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Partai Merdeka
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) Partai Sarikat Indonesia (PSI) Partai Buruh
Partai politik lokal Aceh
Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS) Partai Daulat Aceh (PDA) Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)
Partai Rakyat Aceh (PRA) Partai Aceh (PA) Partai Bersatu Aceh (PBA)

13. Pemilu 2009
Pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung
 Peserta Pilpres
1. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto
2. Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono
3. Muhammad Jusuf Kalla dan Wiranto

14. Pemilu 2014
 Menggunakan sistem proporsional dengan daftar suara terbuka
 Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
 diikuti oleh 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh
Partai politik nasional
Partai NasDem Partai Kebangkitan Bangsa*
Partai Keadilan Sejahtera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*
Partai Golongan Karya* Partai Gerakan Indonesia Raya*
Partai Demokrat* Partai Amanat Nasional*
Partai Persatuan Pembangunan* Partai Hati Nurani Rakyat*
Partai Bulan Bintang (No. Urut 14) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (No. Urut 15)
Partai politik lokal Aceh
Partai Damai Aceh Partai Nasional Aceh Partai Aceh

15. Pemilu 2014
 Pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung
 Peserta Pilpres
1. Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa
2. Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla

16. PEMILU 2019

17. Kajian Pemilu Serentak

18. 3 Hal yang mendasari Putusan MK No. 55/PUU-
XVII/2019
1. Perdebatan para pengubah UUD 1945 atau original intent ketika
amandemen;
2. Penguatan sistem presidensil di Indonesia; dan
3. Menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

19. Putusan MK 55/PUU-XVII/2019
6 Model Pemilu serentak yang
Konstitusional
1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan
anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden,
Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden,
anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil
Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak
lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan
Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil
Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi
untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu
setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota
DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk
memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;”

20. Motivasi Penggunaan Ambang Batas
Parlemen
PENYEDERHANAAN
PARTAI POLITIK
MEMBATASI PARTAI
POLITIK KECIL
MEMBATASI PARTAI
POLITIK BARU
SUMBER: ANDREW REYNOLDS AND AUGUST MELLAZ, INDONESIA: AREAS Of ELECTORAL
LAW UNDER DISCUSSION, PERLUDEM-IfES, HLM. 15, 2011 dalam Supriyanto & Mellaz 2011

22. Ambang Batas dan Bentuk Sistem Kepartaian
Pemilu Partai
Politik
Peserta
Pemilu
Ambang
Batas
Parlemen
di UU
Pemilu
Partai
Politik di
DPR
ENPP Ambang
Batas
Parlemen
Efektif
Partai
Politik di
DPR
ENPP
2009 38 2,50% 9 6,2 1% 14 6,8
2014 12 3,50% 10 8,2 1% 10 8,2
2019 16 4% 9 7,5 1% 11 7,7

23. Efek Ambang Batas Terhadap Sistem
Perwakilan
 Ambang batas mempengaruhi jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi
 Dalam sistem pemilu proporsional, suara yang tidak terkonversi menjadi kursi atau
suara terbuang dikenal sebagai wasted votes.
 Suara terbuang adalah total jumlah suara sah pemilih yang diberikan kepada partai
politik dan dalam proses penghitungan perolehan suara-kursi tidak menerima satu
pun kursi perwakilan
 Suara terbuang mempengaruhi proporsionalitas penghitungan perolehan suara-kursi
 Deviasi antara perolehan suara partai politik (dalam persentase) dengan perolehan
kursi (dalam persentase) disebut sebagai disproporsionalitas (Lijphart)

24. Syarat Minimal Pencalonan Presiden
dan Wakil Presiden
 Syarat minimal pencalonan presiden dan wakil presiden tidak relevan dengan
pemilu serentak dan sistem pemerintahan presidensial
 Adanya syarat minimal pencalonan presiden dan wakil presiden menyebabkan
masyarakat tidak memiliki alternatif pilihan
 Setiap partai politik peserta pemilu bisa mengusung pasangan calon presiden
dan wakil presiden
 Partai politik peserta pemilu sudah melewati berbagai proses seleksi

25. Memperkuat Afirmasi Keterwakilan
Perempuan
 RUU Pemilu mengatur penempatan nomor urut
perempuan di nomoru urut satu minimal di 30%
daerah pemlihan untuk semakin membuka
peluang keterpilihan bagi perempuan;
 RUU Pemilu mengatur ketentun diskualifikasi
partai politik yang tidak memenuhi pencalonan
perempuan 30% dalam daftar calon yang
selama ini berada pada Peraturan KPU;
 Kebijakan afirmasi dalam pemilu tidak hanya
berhenti pada level pencalonan minimal 30%
perempuan dari daftar calon yang diajukan
oleh partai politik. Afirmasi perlu hadir pada
arena kampanye melalui bantuan dana negara
untuk memfasilitasi kampanye perempuan
melalui iklan di media massa cetak/elektronik
dan alat peraga minimal 30% bagi calon
anggota legislatif perempuan di setiap partai
politik.
1021
858
386
742
582
308
376
273
124
115
308
80
14
22
16
2
8
3
3
1
235
372
781
272
354
572
277
199
119
19
57
29
15
5
5
6
1
0
0
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DCT Laki-laki Keterpilihan Laki-Laki DCT Perempuan Keterpilihan Perempuan
Data Pemilu DPR 2019

26. Terima kasih