SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
PEMILU 2004
IZZUDIN ROBBANI 170410100098
NIDA KHAIRIYAH 170410100100
DANY D. YUSUF 170410100102
M. IRFAN ILMY 170410100104
LISTIANA NURWATI 170410100106
DIENAL M.P.A.F. 170410070066
SHERLYANA 170410090106
Dasar Hukum Pemilu tahun
2004
◻ UU No. 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
◻ Undang – Undang No. 23 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan
◻ UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
Tujuan Penyelnggaraan Pemilu
2004
◻ Memilih :
- Presiden dan wakil presiden anggota DPR,
- DPRD Provinsi,
- DPRD Kabupaten/Kota,
- Anggota DPD : suatu lembaga perwakilan
baru yang ditujukan untuk mewakili
kepentingan daerah.
Asas-asas penyelenggaran pemilu
tahun 2004
◻ Langsung berarti rakyat (pemilih) mempunyai hak
untuk secara langsung memberikan suaranya
sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa
perantara;
◻ Umum mengandung makna menjamin
kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi
semua warga negara yang telah memenuhi
persyaratan tertentu tanpa diskriminasi
(pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status
sosial;
◻ Bebas berarti setiap warganegara yang berhak
memilih bebas menentukan pilihannya tanpa
tekanan dan paksaan dari siapapun
Lanjutan...
◻ Rahasia berarti dalam memberikan suaranya,
pemilih dijamin bahwa pemilihnya tidak akan
diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan
papun.
◻ Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan
umum harus bersikap dan bertindak jujur sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
◻ Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu,
setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu
mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari
kecurangan pihak manapun.
Sistem Pemilu
◻ Pemilu 2004 untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk
didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)
dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional)
dengan sistem daftar calon terbuka. Sistem Perwakilan
Proporsional adalah sistem pemilihan mengikuti jatah kursi di tiap
daerah pemilihan
◻ Sistem yang dipakai dalam memilih anggota DPD, yaitu Single
Non Transverable Vote (SNTV).
Mekanisme pemilihan anggota DPD di Pemilu 2004 sebagai
berikut:
(1) Pemilih mencoblos satu calon anggota DPD yang nama dan
fotonya tercantum di ballot;
(2) Empat calon anggota DPD yang beroleh suara terbanyak
otomatis menjadi anggota DPD dari provinsi tersebut; dan
(3) Jika terdapat calon dengan urutan suara keempat yang
beroleh suara sama, maka calon dengan persebaran suara yang
lebih merata di tiap daerah yang jadi pemenang.
◻ Sementara untuk memilih presiden, digunakan sistem pemilihan
Mayoritas/Pluralitas dengan varian Two Round System (Sistem
Sistem Kepartaian di Indonesia
tahun 2004
◻ Sistem Kepartaian Indonesia menganut sistem
multi partai. Aturan ini tersirat dalam pasal 6A(2)
UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden
dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik. Frasa gabungan
partai politik mengisyaratkan paling tidak ada dua
partai atau lebih yang bergabung untuk
mengusung seorang calon pasangan presiden
dan wakil presiden Ini artinya sistem kepartaian di
Indonesia harus diikuti oleh minimal 3 partai politik
atau lebih.
◻ Pada tahun 2004 peserta pemilu terdiri dari 24
partai.
Badan Penyelenggara Pemilu
◻ Pemilu Tahun 2004 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU)
◻ Selain badan penyelenggara pemilu diatas, terdapat
juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara
(adhoc) yaitu
a.Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),
b.Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat
Desa/Keluruhan, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
untuk di TPS.
❑ Untuk penyelenggaraan diluar negeri, dibentuk Panitia
Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
Partai politik dan hasil pemilu 2004
1. PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME 2004
Hasil : suara 923159, 1 kursi
2.PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT
Hasil : suara 636056, 0 kursi
3 PARTAI BULAN BINTANG 2004
Hasil : suara 2970487, 11 kursi
4. PARTAI MERDEKA 2004
Hasil : suara 842541, 0 kursi
5. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 2004
Hasil : suara 9248764, 58 kursi
6. PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN 2004
Hasil : suara 1313654 5 kursi
7. PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU 2004
Hasil : suara 672952, 0 kursi
8. PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN 2004
Hasil : suara 1230455 ,1kursi
Lanjutan...
9. PARTAI DEMOKRAT 2004
Hasil : suara 8455225, 57 kursi
10. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 2004
Hasil : suara 1424240, 1Kursi
11. PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA 2004
Hasil : suara 855811, 1 kursi
12. PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA 2004
Hasil : suara 895610, 0kursi
13. PARTAI AMANAT NASIONAL 2004
Hasil : suara 7303324, 52 kursi
14. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA 2004
Hasil : suara 2399290, 2
15. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 2004
Hasil : suara 11989564, 52kursi
16. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 2004
Hasil : suara 8325020, 45
Lanjutan...
17. PARTAI BINTANG REFORMASI 2004
Hasil : suara 2764998, 13 kursi
18. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 2004
Hasil : suara 21026629, 109 kursi
19. PARTAI DAMAI SEJAHTERA 2004
Hasil : suara 2414254, 12 kursi
20. PARTAI GOLONGAN KARYA 2004
Hasil : suara 24480757, 128 kursi
21. PARTAI PATRIOT PANCASILA 2004
Hasil : suara 1073139, 0 kursi
22. PARTAI SARIKAT INDONESIA 2004
Hasil : suara 679296, 0 kursi
23. PARTAI PERSATUAN DAERAH 2004
Hasil : suara 657916, 0 kursi
24. PARTAI PELOPOR 2004
Hasil : suara 878932, 2kursi
Lanjutan...
Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004
putaran I (pertama) sebanyak 5 (lima) pasangan, adalah
sebagai berikut:
◻ H. Wiranto, SH. dan Ir. H.Salahuddin Wahid
◻ Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi
◻ Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo
◻ H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf
Kalla
◻ Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc.
Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran II,
yaitu :
◻ Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi
◻ H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf
Kalla
Pemilu 2004 dilihat dari sisi
proses
◻ Pemilu 2004 dapat dikatakan sukses jika dilihat dari sisi
prosesnya, karena telah berlangsung secara demokratis,
aman, tertib, dan lancar, serta jujur dan adil sesuai dengan
asas penyelenggaraan pemilu, walaupun kita harus
mengakui bahwa masih terdapatnya kekurangan di sana
sini.
◻ Adapun kekurangan – kekurangan tersebut antara lain :
- Kurang akuratnya data pemilih
- Keterlambatan dan kekeliruan pendistribusian logistik
Pemilu
- Pencoblosan ganda/tembus ke halaman belakang surat
suara
- Relative besarnya jumlah surat suara yang dinyatakan
tidak sah
- Para saksi yang tidak kredibel.
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Demokrasi dan Pentingnya Pendidikan Demokrasi
Demokrasi dan Pentingnya Pendidikan DemokrasiDemokrasi dan Pentingnya Pendidikan Demokrasi
Demokrasi dan Pentingnya Pendidikan DemokrasiJenn Anastasya
 
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)miaakmt
 
Hubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPT
Hubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPTHubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPT
Hubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPTAndhika Pratama
 
Contoh Resume Buku Tugas 1 Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi
Contoh Resume Buku Tugas 1  Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi Contoh Resume Buku Tugas 1  Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi
Contoh Resume Buku Tugas 1 Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi Muhammad Yasir Abdad
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Oswar Mungkasa
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenMochammad Ridwan
 
Bedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal KewarganegaraanBedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal KewarganegaraanRico Afrinando
 
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikWandi Suhardi
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negaraMardiah Ahmad
 
Pancasila Sebagai Dasar Negara ppt
Pancasila Sebagai Dasar Negara pptPancasila Sebagai Dasar Negara ppt
Pancasila Sebagai Dasar Negara pptAisyah Turidho
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALAulia Ulil Fadhilah
 
Pancasila dalam arus sejarah Indonesia
Pancasila dalam arus sejarah IndonesiaPancasila dalam arus sejarah Indonesia
Pancasila dalam arus sejarah Indonesiadayurikaperdana19
 
Sejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu IndonesiaSejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu IndonesiaMidway Writer
 
Esensi dan Urgensi Identitas Nasional
Esensi dan Urgensi Identitas NasionalEsensi dan Urgensi Identitas Nasional
Esensi dan Urgensi Identitas NasionalRatri nia
 
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan ReformasiPerbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan ReformasiDewi Setiyani Putri
 
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...AngeliaDagang
 
1. identitas nasional
1. identitas nasional1. identitas nasional
1. identitas nasionalMardiah Ahmad
 

What's hot (20)

Demokrasi dan Pentingnya Pendidikan Demokrasi
Demokrasi dan Pentingnya Pendidikan DemokrasiDemokrasi dan Pentingnya Pendidikan Demokrasi
Demokrasi dan Pentingnya Pendidikan Demokrasi
 
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
 
Hubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPT
Hubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPTHubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPT
Hubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPT
 
Contoh Resume Buku Tugas 1 Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi
Contoh Resume Buku Tugas 1  Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi Contoh Resume Buku Tugas 1  Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi
Contoh Resume Buku Tugas 1 Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
 
Presentasi hasil kajian diskresi
Presentasi hasil kajian diskresiPresentasi hasil kajian diskresi
Presentasi hasil kajian diskresi
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
Bedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal KewarganegaraanBedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal Kewarganegaraan
 
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
 
Ppt Demokrasi Pancasila
Ppt Demokrasi PancasilaPpt Demokrasi Pancasila
Ppt Demokrasi Pancasila
 
Pancasila Sebagai Dasar Negara ppt
Pancasila Sebagai Dasar Negara pptPancasila Sebagai Dasar Negara ppt
Pancasila Sebagai Dasar Negara ppt
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Pancasila dalam arus sejarah Indonesia
Pancasila dalam arus sejarah IndonesiaPancasila dalam arus sejarah Indonesia
Pancasila dalam arus sejarah Indonesia
 
Sejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu IndonesiaSejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu Indonesia
 
Esensi dan Urgensi Identitas Nasional
Esensi dan Urgensi Identitas NasionalEsensi dan Urgensi Identitas Nasional
Esensi dan Urgensi Identitas Nasional
 
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan ReformasiPerbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
 
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
 
1. identitas nasional
1. identitas nasional1. identitas nasional
1. identitas nasional
 

Similar to Pemilu 2004

Pemilu untuk Kita.ppt
Pemilu untuk Kita.pptPemilu untuk Kita.ppt
Pemilu untuk Kita.pptANZAKKI
 
Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93
Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93
Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93natal kristiono
 
RINGKASAN-Kodifikasi-Undang-undang-Pemilu-sekretariat-bersama-kodifikasi-unda...
RINGKASAN-Kodifikasi-Undang-undang-Pemilu-sekretariat-bersama-kodifikasi-unda...RINGKASAN-Kodifikasi-Undang-undang-Pemilu-sekretariat-bersama-kodifikasi-unda...
RINGKASAN-Kodifikasi-Undang-undang-Pemilu-sekretariat-bersama-kodifikasi-unda...AhmadSabiq6
 
Format politik ekonomi indonesia copy (2)
Format politik ekonomi indonesia   copy (2)Format politik ekonomi indonesia   copy (2)
Format politik ekonomi indonesia copy (2)Muqowwil hujjaj
 
Dinamika sistem pemilu di indonesia
Dinamika sistem pemilu di indonesiaDinamika sistem pemilu di indonesia
Dinamika sistem pemilu di indonesiaAhsanul Minan
 
Pilihan Raya di Malaysia (Slide)
Pilihan Raya di Malaysia (Slide)Pilihan Raya di Malaysia (Slide)
Pilihan Raya di Malaysia (Slide)Akhy Sham
 
Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...
Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...
Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...Natasha Audi
 
FORM A Mutungsura_TPS 012 EDI nuryani.docx
FORM A Mutungsura_TPS 012 EDI nuryani.docxFORM A Mutungsura_TPS 012 EDI nuryani.docx
FORM A Mutungsura_TPS 012 EDI nuryani.docxbkandrisaputra
 
Pentingnya demokrasi
Pentingnya demokrasiPentingnya demokrasi
Pentingnya demokrasiChoujiEriko
 

Similar to Pemilu 2004 (20)

Pemilu untuk Kita.ppt
Pemilu untuk Kita.pptPemilu untuk Kita.ppt
Pemilu untuk Kita.ppt
 
Pemilu
PemiluPemilu
Pemilu
 
Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93
Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93
Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93
 
Makalah pkn
Makalah pknMakalah pkn
Makalah pkn
 
Sistem Pemilu 2014
Sistem Pemilu 2014Sistem Pemilu 2014
Sistem Pemilu 2014
 
RINGKASAN-Kodifikasi-Undang-undang-Pemilu-sekretariat-bersama-kodifikasi-unda...
RINGKASAN-Kodifikasi-Undang-undang-Pemilu-sekretariat-bersama-kodifikasi-unda...RINGKASAN-Kodifikasi-Undang-undang-Pemilu-sekretariat-bersama-kodifikasi-unda...
RINGKASAN-Kodifikasi-Undang-undang-Pemilu-sekretariat-bersama-kodifikasi-unda...
 
Ppt htn
Ppt htnPpt htn
Ppt htn
 
Tugas makalah
Tugas makalahTugas makalah
Tugas makalah
 
Tugas pkn yang baru
Tugas pkn yang baruTugas pkn yang baru
Tugas pkn yang baru
 
Laporan akhir riset
Laporan akhir risetLaporan akhir riset
Laporan akhir riset
 
Format politik ekonomi indonesia copy (2)
Format politik ekonomi indonesia   copy (2)Format politik ekonomi indonesia   copy (2)
Format politik ekonomi indonesia copy (2)
 
pemilu 2009.pdf
pemilu 2009.pdfpemilu 2009.pdf
pemilu 2009.pdf
 
Presentation11
Presentation11Presentation11
Presentation11
 
Tugas pkn revisi 1
Tugas pkn revisi 1Tugas pkn revisi 1
Tugas pkn revisi 1
 
Dinamika sistem pemilu di indonesia
Dinamika sistem pemilu di indonesiaDinamika sistem pemilu di indonesia
Dinamika sistem pemilu di indonesia
 
Pilihan Raya di Malaysia (Slide)
Pilihan Raya di Malaysia (Slide)Pilihan Raya di Malaysia (Slide)
Pilihan Raya di Malaysia (Slide)
 
Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...
Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...
Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...
 
Tinjauan kritis
Tinjauan kritisTinjauan kritis
Tinjauan kritis
 
FORM A Mutungsura_TPS 012 EDI nuryani.docx
FORM A Mutungsura_TPS 012 EDI nuryani.docxFORM A Mutungsura_TPS 012 EDI nuryani.docx
FORM A Mutungsura_TPS 012 EDI nuryani.docx
 
Pentingnya demokrasi
Pentingnya demokrasiPentingnya demokrasi
Pentingnya demokrasi
 

More from Listiana Nurwati

More from Listiana Nurwati (18)

BISNIS DAN POLITIK
BISNIS DAN POLITIKBISNIS DAN POLITIK
BISNIS DAN POLITIK
 
Praktikum kemanan daerah
Praktikum kemanan daerahPraktikum kemanan daerah
Praktikum kemanan daerah
 
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PERDAGANGAN INTERNASIONALPERDAGANGAN INTERNASIONAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
 
PERAN MEDIA MASA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2014
PERAN MEDIA MASA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2014PERAN MEDIA MASA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2014
PERAN MEDIA MASA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2014
 
Peradaban jawa
Peradaban jawaPeradaban jawa
Peradaban jawa
 
Pelayanan imb kota bandung
Pelayanan imb kota bandungPelayanan imb kota bandung
Pelayanan imb kota bandung
 
Negara dan usaha bina negara di masa lampau
Negara dan usaha bina negara di masa lampauNegara dan usaha bina negara di masa lampau
Negara dan usaha bina negara di masa lampau
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
 
COLLABORATIVE PLANNING
COLLABORATIVE PLANNINGCOLLABORATIVE PLANNING
COLLABORATIVE PLANNING
 
LAND RIGHT
LAND RIGHTLAND RIGHT
LAND RIGHT
 
KONFLIK MESO DAN MIKRO
KONFLIK MESO DAN MIKROKONFLIK MESO DAN MIKRO
KONFLIK MESO DAN MIKRO
 
RESOLUSI KONFLIK
RESOLUSI KONFLIKRESOLUSI KONFLIK
RESOLUSI KONFLIK
 
SUSTAINABLE TOURISM
SUSTAINABLE TOURISMSUSTAINABLE TOURISM
SUSTAINABLE TOURISM
 
Manajemen Konflik
Manajemen KonflikManajemen Konflik
Manajemen Konflik
 
PEMBIAYAAN DAN TRANSFER
PEMBIAYAAN DAN TRANSFERPEMBIAYAAN DAN TRANSFER
PEMBIAYAAN DAN TRANSFER
 
POLICY PAPER
POLICY PAPERPOLICY PAPER
POLICY PAPER
 
POLICY ANALYSIS
POLICY ANALYSISPOLICY ANALYSIS
POLICY ANALYSIS
 
SMART PRACTICES
SMART PRACTICESSMART PRACTICES
SMART PRACTICES
 

Pemilu 2004

  • 1. PEMILU 2004 IZZUDIN ROBBANI 170410100098 NIDA KHAIRIYAH 170410100100 DANY D. YUSUF 170410100102 M. IRFAN ILMY 170410100104 LISTIANA NURWATI 170410100106 DIENAL M.P.A.F. 170410070066 SHERLYANA 170410090106
  • 2. Dasar Hukum Pemilu tahun 2004 ◻ UU No. 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. ◻ Undang – Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan ◻ UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  • 3. Tujuan Penyelnggaraan Pemilu 2004 ◻ Memilih : - Presiden dan wakil presiden anggota DPR, - DPRD Provinsi, - DPRD Kabupaten/Kota, - Anggota DPD : suatu lembaga perwakilan baru yang ditujukan untuk mewakili kepentingan daerah.
  • 4. Asas-asas penyelenggaran pemilu tahun 2004 ◻ Langsung berarti rakyat (pemilih) mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara; ◻ Umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial; ◻ Bebas berarti setiap warganegara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun
  • 5. Lanjutan... ◻ Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pemilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan papun. ◻ Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. ◻ Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
  • 6. Sistem Pemilu ◻ Pemilu 2004 untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Sistem Perwakilan Proporsional adalah sistem pemilihan mengikuti jatah kursi di tiap daerah pemilihan ◻ Sistem yang dipakai dalam memilih anggota DPD, yaitu Single Non Transverable Vote (SNTV). Mekanisme pemilihan anggota DPD di Pemilu 2004 sebagai berikut: (1) Pemilih mencoblos satu calon anggota DPD yang nama dan fotonya tercantum di ballot; (2) Empat calon anggota DPD yang beroleh suara terbanyak otomatis menjadi anggota DPD dari provinsi tersebut; dan (3) Jika terdapat calon dengan urutan suara keempat yang beroleh suara sama, maka calon dengan persebaran suara yang lebih merata di tiap daerah yang jadi pemenang. ◻ Sementara untuk memilih presiden, digunakan sistem pemilihan Mayoritas/Pluralitas dengan varian Two Round System (Sistem
  • 7. Sistem Kepartaian di Indonesia tahun 2004 ◻ Sistem Kepartaian Indonesia menganut sistem multi partai. Aturan ini tersirat dalam pasal 6A(2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Frasa gabungan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada dua partai atau lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan presiden dan wakil presiden Ini artinya sistem kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh minimal 3 partai politik atau lebih. ◻ Pada tahun 2004 peserta pemilu terdiri dari 24 partai.
  • 8. Badan Penyelenggara Pemilu ◻ Pemilu Tahun 2004 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ◻ Selain badan penyelenggara pemilu diatas, terdapat juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara (adhoc) yaitu a.Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), b.Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat Desa/Keluruhan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. ❑ Untuk penyelenggaraan diluar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
  • 9. Partai politik dan hasil pemilu 2004 1. PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME 2004 Hasil : suara 923159, 1 kursi 2.PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT Hasil : suara 636056, 0 kursi 3 PARTAI BULAN BINTANG 2004 Hasil : suara 2970487, 11 kursi 4. PARTAI MERDEKA 2004 Hasil : suara 842541, 0 kursi 5. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 2004 Hasil : suara 9248764, 58 kursi 6. PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN 2004 Hasil : suara 1313654 5 kursi 7. PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU 2004 Hasil : suara 672952, 0 kursi 8. PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN 2004 Hasil : suara 1230455 ,1kursi
  • 10. Lanjutan... 9. PARTAI DEMOKRAT 2004 Hasil : suara 8455225, 57 kursi 10. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 2004 Hasil : suara 1424240, 1Kursi 11. PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA 2004 Hasil : suara 855811, 1 kursi 12. PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA 2004 Hasil : suara 895610, 0kursi 13. PARTAI AMANAT NASIONAL 2004 Hasil : suara 7303324, 52 kursi 14. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA 2004 Hasil : suara 2399290, 2 15. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 2004 Hasil : suara 11989564, 52kursi 16. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 2004 Hasil : suara 8325020, 45
  • 11. Lanjutan... 17. PARTAI BINTANG REFORMASI 2004 Hasil : suara 2764998, 13 kursi 18. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 2004 Hasil : suara 21026629, 109 kursi 19. PARTAI DAMAI SEJAHTERA 2004 Hasil : suara 2414254, 12 kursi 20. PARTAI GOLONGAN KARYA 2004 Hasil : suara 24480757, 128 kursi 21. PARTAI PATRIOT PANCASILA 2004 Hasil : suara 1073139, 0 kursi 22. PARTAI SARIKAT INDONESIA 2004 Hasil : suara 679296, 0 kursi 23. PARTAI PERSATUAN DAERAH 2004 Hasil : suara 657916, 0 kursi 24. PARTAI PELOPOR 2004 Hasil : suara 878932, 2kursi
  • 12. Lanjutan... Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 putaran I (pertama) sebanyak 5 (lima) pasangan, adalah sebagai berikut: ◻ H. Wiranto, SH. dan Ir. H.Salahuddin Wahid ◻ Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi ◻ Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo ◻ H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla ◻ Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran II, yaitu : ◻ Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi ◻ H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
  • 13. Pemilu 2004 dilihat dari sisi proses ◻ Pemilu 2004 dapat dikatakan sukses jika dilihat dari sisi prosesnya, karena telah berlangsung secara demokratis, aman, tertib, dan lancar, serta jujur dan adil sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu, walaupun kita harus mengakui bahwa masih terdapatnya kekurangan di sana sini. ◻ Adapun kekurangan – kekurangan tersebut antara lain : - Kurang akuratnya data pemilih - Keterlambatan dan kekeliruan pendistribusian logistik Pemilu - Pencoblosan ganda/tembus ke halaman belakang surat suara - Relative besarnya jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah - Para saksi yang tidak kredibel.