- Don't copy freely - - Add the source - - Sorry it is not perfect -

1. NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA (NKRI)
Disusun oleh :
 El Medina Aulia Putri (07)
 Iqbal Alif Daffa Lukito (14)
 Iqbal Misbachul Ulum (15)
 Queen Safira Ramadhani (25)
 Zidane Afkarusyawwala Putra (31)

2. 3. Mengidentifikasi Batas Wilayah Negara
a. Batas-batas wilayah yang disepakati oleh Pemerintah
Hindia Belanda dan Pemerintah Inggris di Kalimantan
dan Papua :
- Batas darat antara Indonesia dan Malaysia ditetapkan
atas dasar Konvensi Hindia Belanda dan Inggris tahun 1891,
1915, dan 1928.
- Batas darat antara Indonesia dan Papua Nugini
ditetapkan atas dasar Perjanjian Batas Hindia Belanda dan
Inggris tahun 1895. Ketentuan ini dimaksudkan hanya untuk
batas-batas laut wilayah (territorial water).

3. a. Batas-batas wilayah yang disepakati oleh Pemerintah
Hindia Belanda dan Pemerintah Portugis di Pulau Timor :
- Batas darat antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan
atas dasar Konvensi tentang Penetapan Batas Hindia Belanda
dan Portugal tahun 1904 dan Keputusan Permanent Court of
Arbritation (PCA) tahun 1914.

5. Pasal 1 ayat (1) : Warga Negara adalah warga suatu negara
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
Pasal 2 : Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga
negara.
11. Mengidentifikasi WNI menurut UU no 12
tahun 2006

6. Pasal 4
Warga Negara Indonesia adalah:
a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian
Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah
menjadi Warga Negara Indonesia;
b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga
Negara Asing;
d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga
Negara Indonesia;
e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya
tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan
kewarganegaraan kepada anak tersebut;
f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan
yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh
seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak
tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin;

7. i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak
jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia
selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya
tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah
dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak
tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
Pasal 5
(1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum
berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya
yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
(2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara
sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap
diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

8. 15. Mengidentifikasi Kewajiban WNI
1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan, dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945
yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.”
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dalam pasal 27 ayat (3) UUD
1945 yang menyatakan : “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam upaya pembelaan negara.”
3. Wajib menghormati HAM orang lain dalam pasal 28J ayat (1) yang
mengatakan : “Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain.”
4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang,
dalam pasal 28J ayat 2 yang menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dalam pasal 30
ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

9. 6. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajib membiayainya. (Pasal 31 ayat 2)
7. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
(Pembukaan UUD 1945, alinea I)
8. Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan,
dan kedaulatan bangsa. (Pembukaan UUD 1945, alinea
II)
9. Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara
dan dasar negara. (Pembukaan UUD 1945, alinea IV)
10. Setia membayar pajak untuk negara. (Pasal 23 ayat 2)