Dokumen tersebut membahas tentang simulasi pelaksanaan pemilu 2019 di Kota Jakarta Selatan. Terdapat penjelasan mengenai sosialisasi undang-undang bidang politik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemilu bebas serta adil, metode perhitungan suara, tahapan pemilu, dan sistem pemilu menurut UU No. 7 Tahun 2017.
3. Sosialisasi Undang-Undang
Bidang Politik
Your Date Here Your Footer Here 3
Demokrasi & Prinsip
Pemilu Bebas dan Adil
Simulasi Pelaksanaan Pemilu
Metode Perhitungan Suara
Undang-Undang Pemilu
UU No. 7 Tahun 2017
Tanya Jawab
01
02
03 Tahapan Pemilu 2019
Tahapan dan Jadwal
04
05
06 Penutup
5. Suatu bentuk pemerintahan yg menempatkan
kekuasaan tertinggi pada rakyat, yang
menjalankannya baik secara langsung maupun
tidak langsung melalui sistem perwakilan yang
biasanya melibatkan pemilihan umum secara
rutin dan bersih.
Demokrasi
Sumber: Ensiklopedia Britannica
5
6. Prinsip-Prinsip Demokrasi
Kesetaraan Rakyat
Harus ada kesetaraan
politik di antara warga
dalam penerapan kontrol
rakyat
Kebebasan Individu
Demokrasi mengakui keutamaan moral
dari seorang individu dan bahwa semua
orang memiliki hak-hak mendasar
tertentu. Tujuan utama demokrasi
adalah perlindungan hak kebebasan
individu dalam kehidupan sehari-hari.
Pemerintahan Konstitusional
rakyat dapat membatasi
kekuasaan pemerintahan
melalui suatu peraturan
mendasar, yaitu konstitusi
Kontrol Rakyat
Rakyat memiliki wewenang
tertinggi dan merupakan
sumber kewenangan
pemerintahan
6
7. Pemilihan Umum yang
BEBAS dan ADIL
7
Bebas
Adil
• Bebas = pemilik suara harus
dapat menyatakan pilihannya
tanpa tekanan
• Adil = proses pelaksanaan
pemilihan umum dilakukan
secara jujur dan terbuka
8. 1. Pemilihan reguler dan berkala
2. Hak pilih universal
3. Dilaksanakan oleh suatu lembaga yang independen dan tidak berpihak
4. Adanya persaingan antarpartai politik
5. Kebebasan berbicara/media yang bebas
6. Kebebasan dari kebohongan, pengaruh yang menyesatkan atau
tekanan pada pemilih
Prinsip Pemilu Bebas dan Adil
9. 7. Surat suara rahasia
8. Hasil yang cepat
9. Mudah digunakan
10. Satu orang, satu suara, satu nilai
11. Perwakilan parlementer yang sesungguhnya
12. Kekuatan pada mayoritas dan minoritas yang terwakili
13. Pemungutan suara wajib atau sukarela dan partisipasi penuh
Sumber: IDEA International
Prinsip Pemilu Bebas dan Adil
11. Your Date Here 11
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum
(UU Pemilu)
UU No. 7 Tahun
2017 Tentang
Pemilihan Umum
Buku Ke-1
(Ketentuan
Umum)
2 Bab – 5 Psl
Buku Ke-2
(Penyelenggara
Pemilu)
3 Bab – 161 Psl
Buku Ke-3
(Pelaksanaan
Pemilu)
18 Bab – 287 Psl
Buku Ke-4
(Pelanggaran
Pemilu)
3 Bab – 22 Pasal
Buku Ke-5
(Tindak Pidana
Pemilu)
2 Bab – 79 Pasal
Buku Ke-6
(Penutup)
3 Bab – 19 Psl
12. Pasal 2 UU 7/2017 : Asas-Asas
Pemilu
Pasal 3 UU 7/2017: Prinsip-
Prinsip Penyelenggaraan Pemilu
langsung umum bebas
rahasia adiljujur
mandiri
jujur
adil
berkepastian
hukum
tertib
terbuka
proporsional
profesional
akuntabel
efektif
efisien 12
Asas Prinsip dan Tujuan
UU 7/2017
13. SISTEM PEMILU DALAM
UU NO. 7 TAHUN 2017
• Pencalonan anggota legislatif
• Ambang batas suara DPR
(parliamentary threshold)
• Pencalonan presiden/wapres
• Alokasi kursi (district
magnitude)
• Cara pemberian suara
• Metode konversi suara
menjadi kursi
14. • UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu
• UU No. 12 Tahun 1949 tentang Pemilu
• UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu
• UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu
• UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilu Anggota MPR/DPR sebagaimana
dirubah dengan dg UU No. 4 Tahun 1975 dan UU No. 2 Tahun 1980.
• UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar
• UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu sebagaimana diubah dg UU No. 4
Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1999
• UU No. 12 Tahun 2003 terntang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
• UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pimilu Presiden dan Wapres
• UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.
• UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
• UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD
• UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
15. PENYELENGGARAAN
PEMILU 2019
• UU Penyelenggaraan Pemilu
UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu
• Kodifikasi / Pengaturan :
• UU No. 42 Tahun 2008 (Pilpres)
• UU No. 8 Tahun 2012 (Pileg)
• UU No. 15 Tahun 2011 (Penyelenggara
Pemilu)
Tujuan :
• Memperkuat sistem presidensiil;
• Mewujudkan Pemilu yang adil & berintegritas;
• Menyederhanakan & konsistensi pengaturan
sistem Pemilu;
• Mencegah duplikasi pengaturan &
ketidakpastian hukum pengaturan Pemilu; dan
• Efisiensi & efektivitas Penyelenggaraan Pemilu.
16. ISU-ISU KRUSIAL UU
• Sistem Pemilu Anggota DPR & DPRD
• Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold)
• Metode Konversi Suara Ke Kursi
• Penataan Dapil dan Alokasi Kursi
• Pencalonan Presiden & Wakil Presiden
• Penguatan Kelembagaan, Kewenangan, dan Tata
Kelola Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan
DKPP)
• Lain-lain (Tahapan, Persyaratan Parpol Peserta
Pemilu, Kampanye, Jumlah Pemilih di TPS, Surat
Suara)
17. SISTEM PEMILIHAN
• Sistem Pemilu Presiden, Anggota DPR & DPRD
• Pasal 168 :
• (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
• (2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem
proporsional terbuka terbatas.
• (3) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan
dengan sistem distrik berwakil banyak.
18. Sistem Pemilu
di Indonesia
Pluralitas/
Mayoritas
•Pemilu Presiden (mayoritas Two Round System)
•Pemilu Kepala Daerah (Pluralitas dan Mayoritas
(DKI Jakarta))
•Pemilu DPD (SNTV)
Proporsional
•Pemilu Legislatif
•DPR RI
•DPRD Propinsi
•DPRD Kabupaten/Kota
19. AMBANG BATAS & ALOKASI KURSI
Ambang Batas Parlemen :
• DPR RI sekurang-kurangnya 4% dari jumlah suara sah secara nasional. Pasal 414 (1)
• Ambang Batas DPRD : Tidak Ada
Alokasi Kursi :
• Jumlah Kursi DPR RI : 575 Anggota (Penambahan 15 Kursi)
• Penambahan 20 Kursi untuk Provinsi berpenduduk > 20 Juta, menjadi 120 (Jatim, Jateng dan
Jabar) Psl. 188 (2)
• Penambahan 5 Kursi untuk Kabupaten/kota Provinsi berpenduduk > 3 Juta, menjadi 55 Psl. 191
(2)
• Alokasi Kursi DPR RI di setiap Dapil DPR sebesar 3 s/d 10 (Pasal 187)
• Alokasi Kursi DPRD per Dapil sebesar 3 s/d 12 (Ps 189 & 192)
23. METODE KONVERSI
SUARA
Metode Sainte Lague Pasal 420 :
• Menetapkan jumlah suara sah setiap Partai
Politik
• Membagi suara sah setiap Parpol Peserta Pemilu
dengan bilangan pembagi 1; diikuti secara
berurut bilangan ganjil 3; 5; 7, dan seterusnya.
• Hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah
nilai terbanyak.
• Nilai terbanyak pertama mendapat kursi
pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi
kedua, dan seterusnya sampai jumlah kursi di
Dapil habis terbagi.
24. PENYELENGGARAAN PEMILU
Pasal 167 ayat 6 Tahapan
Penyelenggaraan Pemilu
sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dimulai paling lambat
20 (dua puluh) bulan sebelum
hari pemungutan suara.
Pasal 176 ayat 4 Jadwal waktu
pendaftaran Partai Politik
Peserta Pemilu ditetapkan oleh
KPU paling lambat 18 (delapan
belas) bulan sebelum hari
pemungutan suara.
Pasal 179 ayat 2 Penetapan
partai politik sebagai Peserta
Pemilu dilakukan dalam sidang
pleno KPU paling lambat 14
(empat belas) bulan sebelum
hari pemungutan suara.
25. DAFTAR PEMILIH
(pasal 201 Ayat 2)
• Data kependudukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan
diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada
KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan
sebelum hari pemungutan suara.
• Pasal 201 ayat 3 Data Warga Negara Indonesia
yang bertempat tinggal di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
harus sudah tersedia dan diserahkan oleh
Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat
16 (enam belas) bulan sebelum hari
pemungutan suara.
• Pasal 201 ayat 4 Data kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU
dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterimanya data kependudukan dari Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.
26. DAFTAR PEMILIH
(pasal 201 Ayat 6)
• Data penduduk potensial pemilih Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah paling
lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari
pemungutan suara dengan mekanisme: a.)
Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU;
dan b.) Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada
KPU.
• Pasal 204 ayat 2 Pemutakhiran data Pemilih oleh
KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselesaikan paling lama 3 (tiga)
bulan setelah diterimanya data penduduk
potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 201 ayat (6).
28. • DPR=hanya yg memenuhi PT = 4% yang diikutkan
• DPRD=Seluruh Parpol Diikutkan dalam Penghitungan Kursi
Pasal 414
• Perolehan Suara Sah Parpol dalam suatu Dapil dibagi
dengan Bilangan Pembagi 1, diikuti secara berurutan oleh
bilangan Ganjil 3, 5, 7, dst..
Pasal 415
• Ketentuan dalam Penetapan Perolehan Kursi:
• Menetapkan Jumlah Suara Sah Parpol di Dapil
• Membagi Suara Parpol dengan Bilangan Pembagi 1, selanjutnya dibagi
kembali dengan bilangan pembagi 3, 5, 7, dst...
• Hasil pembagian Pada Bilangan Pembagi diurutkan berdasarkan Jumlah
Nilai Terbanyak (ranking)
• Jumlah Terbanyak pertama pada masing-masing hasil bilangan pembagi
mendapatkan Kursi
Pasal 420
Konversi SUARA Menjadi KURSI
30. 3 Langkah
Menghitung
Suara
(Sainte Lague)
• Jumlah suara sah partai kandidat yang sudah
diakumulasikan dalam langkah ke 2, dibagi dengan
bilang 1,3,5,7,9, dan 11;
• Hasil pembagian dari bilangan ganjil tersebut
diurutkan atau diperingkatkan sesuai dengan
jumlah kursi yang dierebutkan berdasarkan jumlah
suara terbanyak hasil pembagian untuk mengatahui
perolehan kursi masing-masing partai;
• Hasil pengurutan atau pemeringkatan tersebut,
selanjutnya dilihat ke masing-masing partai untuk
melihat kandidat mana yang berhak mendapatkan
kursi dengan ketentuan kandidat yang memperoleh
suara terbanyak yang berhak memperoleh kursi.
32. Daerah pemilihan : Jawa Tengah V (Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten
Sukoharjo, dan Kota Surakarta)
Jumlah alokasi kursi : 8 kursi
Kuota Hare BPP: 249.669, 125
Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017: Penetapan Perolehan Jumlah Kursi tiap Parpol
peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan:
1. Penetapan jumlah suara sah setiap parpol peserta pemilu di dapil sebagai suara sah setiap
parpol
2. Membagi suara sah setiap parpol peserta pemilu dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara
berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dst
3. Hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak
4. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua,
dst sampai jumlah kursi di dapil habis terbagi.
Perbandingan Hasil penghitungan Kuota Hare dengan
Sainte Lague dapil Jateng V DPR RI Pemilu 2014
33. No Partai Suara v/1 Kursi v/3 Kursi v/5 Kursi v/7 Kursi v/9 Kursi v/11 Kursi TOTAL
1 Nasdem 120,090 120,090 40,030 24,018 17,156 13,343 10,917 -
2 PKB 137,727 137,727 7 45,909 27,545 19,675 15,303 12,521 1
3 PKS 120,918 120,918 40,306 24,184 17,274 13,435 10,993 -
4 PDIP 861,673 861,673 1 287,224 2 172,335 4 123,096 8 95,741 78,334 4
5 Golkar 269,446 269,446 3 89,815 53,889 38,492 29,938 24,495 1
6 Gerindra 152,378 152,378 5 50,793 30,476 21,768 16,931 13,853 1
7 Demokrat 81,667 81,667 27,222 16,333 11,667 9,074 7,424 -
8 PAN 145,363 145,363 6 48,454 29,073 20,766 16,151 13,215 1
9 PPP 52,877 52,877 17,626 10,575 7,554 5,875 4,807 -
10 Hanura 55,214 55,214 18,405 11,043 7,888 6,135 5,019 -
Total 1,997,353 8
Daerah pemilihan Jawa Tengah V (Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta)
Jumlah alokasi kursi 8 kursi
No Partai Suara Kuota Tahap 1 Sisa Suara Tahap 2 Total
1 Nasdem 120090 0.48 120090 0 0
2 PKB 137727 0.55 0 137727 1 1
3 PKS 120918 0.48 0 120918 1 1
4 PDIP 861673 3.45 3 112665.625 0 3
5 Golkar 269446 1.08 1 19776.875 0 1
6 Gerindra 152378 0.61 0 152378 1 1
7 Demokrat 81667 0.33 0 81667 0 0
8 PAN 145363 0.58 0 145363 1 1
9 PPP 52877 0.21 0 52877 0 0
10 Hanura 55214 0.22 55214 0 0
TOTAL 1997353 8
Kuota Hare BPP: 249.669, 125
Sainte Lague
34. Your Footer Here 34
Demokrasi bukan hanya
kotak suara semata.
Kita harus berdiri di pihak
mereka yang mencari
kehidupan lebih baik.
(Barrack Obama)
37. KPU KOTA JAKARTA SELATAN
Jl. Kapten Tendean No. 09, Mampang, Jaksel
(021) 79188827
kpu.jakartaselatan@gmail.com
https://kpu-jakartaselatankota.go.id/
Thank You!
Do you have any questions?