SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Download to read offline
Tahapan,
Program,
Simulasi
Pelaksanaan
Pemilu 2019
KPU Kota Jakarta Selatan
KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK
Welcome!
Thanks for joining us
Sosialisasi Undang-Undang
Bidang Politik
Your Date Here Your Footer Here 3
Demokrasi & Prinsip
Pemilu Bebas dan Adil
Simulasi Pelaksanaan Pemilu
Metode Perhitungan Suara
Undang-Undang Pemilu
UU No. 7 Tahun 2017
Tanya Jawab
01
02
03 Tahapan Pemilu 2019
Tahapan dan Jadwal
04
05
06 Penutup
Demokrasi
Prinsip Pemilu Bebas & Adil
Suatu bentuk pemerintahan yg menempatkan
kekuasaan tertinggi pada rakyat, yang
menjalankannya baik secara langsung maupun
tidak langsung melalui sistem perwakilan yang
biasanya melibatkan pemilihan umum secara
rutin dan bersih.
Demokrasi
Sumber: Ensiklopedia Britannica
5
Prinsip-Prinsip Demokrasi
Kesetaraan Rakyat
Harus ada kesetaraan
politik di antara warga
dalam penerapan kontrol
rakyat
Kebebasan Individu
Demokrasi mengakui keutamaan moral
dari seorang individu dan bahwa semua
orang memiliki hak-hak mendasar
tertentu. Tujuan utama demokrasi
adalah perlindungan hak kebebasan
individu dalam kehidupan sehari-hari.
Pemerintahan Konstitusional
rakyat dapat membatasi
kekuasaan pemerintahan
melalui suatu peraturan
mendasar, yaitu konstitusi
Kontrol Rakyat
Rakyat memiliki wewenang
tertinggi dan merupakan
sumber kewenangan
pemerintahan
6
Pemilihan Umum yang
BEBAS dan ADIL
7
Bebas
Adil
• Bebas = pemilik suara harus
dapat menyatakan pilihannya
tanpa tekanan
• Adil = proses pelaksanaan
pemilihan umum dilakukan
secara jujur dan terbuka
1. Pemilihan reguler dan berkala
2. Hak pilih universal
3. Dilaksanakan oleh suatu lembaga yang independen dan tidak berpihak
4. Adanya persaingan antarpartai politik
5. Kebebasan berbicara/media yang bebas
6. Kebebasan dari kebohongan, pengaruh yang menyesatkan atau
tekanan pada pemilih
Prinsip Pemilu Bebas dan Adil
7. Surat suara rahasia
8. Hasil yang cepat
9. Mudah digunakan
10. Satu orang, satu suara, satu nilai
11. Perwakilan parlementer yang sesungguhnya
12. Kekuatan pada mayoritas dan minoritas yang terwakili
13. Pemungutan suara wajib atau sukarela dan partisipasi penuh
Sumber: IDEA International
Prinsip Pemilu Bebas dan Adil
Undang-
Undang Pemilu
UU No. 7 Tahun 2017
Your Date Here 11
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum
(UU Pemilu)
UU No. 7 Tahun
2017 Tentang
Pemilihan Umum
Buku Ke-1
(Ketentuan
Umum)
2 Bab – 5 Psl
Buku Ke-2
(Penyelenggara
Pemilu)
3 Bab – 161 Psl
Buku Ke-3
(Pelaksanaan
Pemilu)
18 Bab – 287 Psl
Buku Ke-4
(Pelanggaran
Pemilu)
3 Bab – 22 Pasal
Buku Ke-5
(Tindak Pidana
Pemilu)
2 Bab – 79 Pasal
Buku Ke-6
(Penutup)
3 Bab – 19 Psl
Pasal 2 UU 7/2017 : Asas-Asas
Pemilu
Pasal 3 UU 7/2017: Prinsip-
Prinsip Penyelenggaraan Pemilu
langsung umum bebas
rahasia adiljujur
mandiri
jujur
adil
berkepastian
hukum
tertib
terbuka
proporsional
profesional
akuntabel
efektif
efisien 12
Asas Prinsip dan Tujuan
UU 7/2017
SISTEM PEMILU DALAM
UU NO. 7 TAHUN 2017
• Pencalonan anggota legislatif
• Ambang batas suara DPR
(parliamentary threshold)
• Pencalonan presiden/wapres
• Alokasi kursi (district
magnitude)
• Cara pemberian suara
• Metode konversi suara
menjadi kursi
• UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu
• UU No. 12 Tahun 1949 tentang Pemilu
• UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu
• UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu
• UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilu Anggota MPR/DPR sebagaimana
dirubah dengan dg UU No. 4 Tahun 1975 dan UU No. 2 Tahun 1980.
• UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar
• UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu sebagaimana diubah dg UU No. 4
Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1999
• UU No. 12 Tahun 2003 terntang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
• UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pimilu Presiden dan Wapres
• UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.
• UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
• UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD
• UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
PENYELENGGARAAN
PEMILU 2019
• UU Penyelenggaraan Pemilu
UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu
• Kodifikasi / Pengaturan :
• UU No. 42 Tahun 2008 (Pilpres)
• UU No. 8 Tahun 2012 (Pileg)
• UU No. 15 Tahun 2011 (Penyelenggara
Pemilu)
Tujuan :
• Memperkuat sistem presidensiil;
• Mewujudkan Pemilu yang adil & berintegritas;
• Menyederhanakan & konsistensi pengaturan
sistem Pemilu;
• Mencegah duplikasi pengaturan &
ketidakpastian hukum pengaturan Pemilu; dan
• Efisiensi & efektivitas Penyelenggaraan Pemilu.
ISU-ISU KRUSIAL UU
• Sistem Pemilu Anggota DPR & DPRD
• Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold)
• Metode Konversi Suara Ke Kursi
• Penataan Dapil dan Alokasi Kursi
• Pencalonan Presiden & Wakil Presiden
• Penguatan Kelembagaan, Kewenangan, dan Tata
Kelola Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan
DKPP)
• Lain-lain (Tahapan, Persyaratan Parpol Peserta
Pemilu, Kampanye, Jumlah Pemilih di TPS, Surat
Suara)
SISTEM PEMILIHAN
• Sistem Pemilu Presiden, Anggota DPR & DPRD
• Pasal 168 :
• (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
• (2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem
proporsional terbuka terbatas.
• (3) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan
dengan sistem distrik berwakil banyak.
Sistem Pemilu
di Indonesia
Pluralitas/
Mayoritas
•Pemilu Presiden (mayoritas Two Round System)
•Pemilu Kepala Daerah (Pluralitas dan Mayoritas
(DKI Jakarta))
•Pemilu DPD (SNTV)
Proporsional
•Pemilu Legislatif
•DPR RI
•DPRD Propinsi
•DPRD Kabupaten/Kota
AMBANG BATAS & ALOKASI KURSI
Ambang Batas Parlemen :
• DPR RI sekurang-kurangnya 4% dari jumlah suara sah secara nasional. Pasal 414 (1)
• Ambang Batas DPRD : Tidak Ada
Alokasi Kursi :
• Jumlah Kursi DPR RI : 575 Anggota (Penambahan 15 Kursi)
• Penambahan 20 Kursi untuk Provinsi berpenduduk > 20 Juta, menjadi 120 (Jatim, Jateng dan
Jabar) Psl. 188 (2)
• Penambahan 5 Kursi untuk Kabupaten/kota Provinsi berpenduduk > 3 Juta, menjadi 55 Psl. 191
(2)
• Alokasi Kursi DPR RI di setiap Dapil DPR sebesar 3 s/d 10 (Pasal 187)
• Alokasi Kursi DPRD per Dapil sebesar 3 s/d 12 (Ps 189 & 192)
20
Dapil dan Alokasi Kursi
DPR RI Dapil DKI Jakarta
21
Dapil dan Alokasi Kursi
DPRD Provinsi DKI Jakarta
PETA POLITIK
JAKARTA
SELATAN
Your Footer Here
METODE KONVERSI
SUARA
Metode Sainte Lague Pasal 420 :
• Menetapkan jumlah suara sah setiap Partai
Politik
• Membagi suara sah setiap Parpol Peserta Pemilu
dengan bilangan pembagi 1; diikuti secara
berurut bilangan ganjil 3; 5; 7, dan seterusnya.
• Hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah
nilai terbanyak.
• Nilai terbanyak pertama mendapat kursi
pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi
kedua, dan seterusnya sampai jumlah kursi di
Dapil habis terbagi.
PENYELENGGARAAN PEMILU
Pasal 167 ayat 6 Tahapan
Penyelenggaraan Pemilu
sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dimulai paling lambat
20 (dua puluh) bulan sebelum
hari pemungutan suara.
Pasal 176 ayat 4 Jadwal waktu
pendaftaran Partai Politik
Peserta Pemilu ditetapkan oleh
KPU paling lambat 18 (delapan
belas) bulan sebelum hari
pemungutan suara.
Pasal 179 ayat 2 Penetapan
partai politik sebagai Peserta
Pemilu dilakukan dalam sidang
pleno KPU paling lambat 14
(empat belas) bulan sebelum
hari pemungutan suara.
DAFTAR PEMILIH
(pasal 201 Ayat 2)
• Data kependudukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan
diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada
KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan
sebelum hari pemungutan suara.
• Pasal 201 ayat 3 Data Warga Negara Indonesia
yang bertempat tinggal di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
harus sudah tersedia dan diserahkan oleh
Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat
16 (enam belas) bulan sebelum hari
pemungutan suara.
• Pasal 201 ayat 4 Data kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU
dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterimanya data kependudukan dari Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.
DAFTAR PEMILIH
(pasal 201 Ayat 6)
• Data penduduk potensial pemilih Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah paling
lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari
pemungutan suara dengan mekanisme: a.)
Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU;
dan b.) Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada
KPU.
• Pasal 204 ayat 2 Pemutakhiran data Pemilih oleh
KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselesaikan paling lama 3 (tiga)
bulan setelah diterimanya data penduduk
potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 201 ayat (6).
Your Date Here Your Footer Here 27
• DPR=hanya yg memenuhi PT = 4% yang diikutkan
• DPRD=Seluruh Parpol Diikutkan dalam Penghitungan Kursi
Pasal 414
• Perolehan Suara Sah Parpol dalam suatu Dapil dibagi
dengan Bilangan Pembagi 1, diikuti secara berurutan oleh
bilangan Ganjil 3, 5, 7, dst..
Pasal 415
• Ketentuan dalam Penetapan Perolehan Kursi:
• Menetapkan Jumlah Suara Sah Parpol di Dapil
• Membagi Suara Parpol dengan Bilangan Pembagi 1, selanjutnya dibagi
kembali dengan bilangan pembagi 3, 5, 7, dst...
• Hasil pembagian Pada Bilangan Pembagi diurutkan berdasarkan Jumlah
Nilai Terbanyak (ranking)
• Jumlah Terbanyak pertama pada masing-masing hasil bilangan pembagi
mendapatkan Kursi
Pasal 420
Konversi SUARA Menjadi KURSI
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019
3 Langkah
Menghitung
Suara
(Sainte Lague)
• Jumlah suara sah partai kandidat yang sudah
diakumulasikan dalam langkah ke 2, dibagi dengan
bilang 1,3,5,7,9, dan 11;
• Hasil pembagian dari bilangan ganjil tersebut
diurutkan atau diperingkatkan sesuai dengan
jumlah kursi yang dierebutkan berdasarkan jumlah
suara terbanyak hasil pembagian untuk mengatahui
perolehan kursi masing-masing partai;
• Hasil pengurutan atau pemeringkatan tersebut,
selanjutnya dilihat ke masing-masing partai untuk
melihat kandidat mana yang berhak mendapatkan
kursi dengan ketentuan kandidat yang memperoleh
suara terbanyak yang berhak memperoleh kursi.
Your Date Here Your Footer Here 31
 Daerah pemilihan : Jawa Tengah V (Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten
Sukoharjo, dan Kota Surakarta)
 Jumlah alokasi kursi : 8 kursi
 Kuota Hare BPP: 249.669, 125
 Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017: Penetapan Perolehan Jumlah Kursi tiap Parpol
peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan:
1. Penetapan jumlah suara sah setiap parpol peserta pemilu di dapil sebagai suara sah setiap
parpol
2. Membagi suara sah setiap parpol peserta pemilu dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara
berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dst
3. Hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak
4. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua,
dst sampai jumlah kursi di dapil habis terbagi.
Perbandingan Hasil penghitungan Kuota Hare dengan
Sainte Lague dapil Jateng V DPR RI Pemilu 2014
No Partai Suara v/1 Kursi v/3 Kursi v/5 Kursi v/7 Kursi v/9 Kursi v/11 Kursi TOTAL
1 Nasdem 120,090 120,090 40,030 24,018 17,156 13,343 10,917 -
2 PKB 137,727 137,727 7 45,909 27,545 19,675 15,303 12,521 1
3 PKS 120,918 120,918 40,306 24,184 17,274 13,435 10,993 -
4 PDIP 861,673 861,673 1 287,224 2 172,335 4 123,096 8 95,741 78,334 4
5 Golkar 269,446 269,446 3 89,815 53,889 38,492 29,938 24,495 1
6 Gerindra 152,378 152,378 5 50,793 30,476 21,768 16,931 13,853 1
7 Demokrat 81,667 81,667 27,222 16,333 11,667 9,074 7,424 -
8 PAN 145,363 145,363 6 48,454 29,073 20,766 16,151 13,215 1
9 PPP 52,877 52,877 17,626 10,575 7,554 5,875 4,807 -
10 Hanura 55,214 55,214 18,405 11,043 7,888 6,135 5,019 -
Total 1,997,353 8
Daerah pemilihan Jawa Tengah V (Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta)
Jumlah alokasi kursi 8 kursi
No Partai Suara Kuota Tahap 1 Sisa Suara Tahap 2 Total
1 Nasdem 120090 0.48 120090 0 0
2 PKB 137727 0.55 0 137727 1 1
3 PKS 120918 0.48 0 120918 1 1
4 PDIP 861673 3.45 3 112665.625 0 3
5 Golkar 269446 1.08 1 19776.875 0 1
6 Gerindra 152378 0.61 0 152378 1 1
7 Demokrat 81667 0.33 0 81667 0 0
8 PAN 145363 0.58 0 145363 1 1
9 PPP 52877 0.21 0 52877 0 0
10 Hanura 55214 0.22 55214 0 0
TOTAL 1997353 8
Kuota Hare BPP: 249.669, 125
Sainte Lague
Your Footer Here 34
Demokrasi bukan hanya
kotak suara semata.
Kita harus berdiri di pihak
mereka yang mencari
kehidupan lebih baik.
(Barrack Obama)
Tahapan dan
Jadwal
Pemilihan Umum Tahun 2019
Transition Slide
Design option #2
Tahapan
& Jadwal
Your Footer Here
KPU KOTA JAKARTA SELATAN
Jl. Kapten Tendean No. 09, Mampang, Jaksel
(021) 79188827
kpu.jakartaselatan@gmail.com
https://kpu-jakartaselatankota.go.id/
Thank You!
Do you have any questions?

More Related Content

What's hot

Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaranPresentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaranBilly Adam Fisher
 
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...Lesmana Putra
 
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMPEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMRidwan M. Said
 
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanPerbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanLesmana Putra
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehAhsanul Minan
 
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaranPerbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaranMTs DARUSSALAM
 
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...
Perbawaslu no. 4 tahun 2015  tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...Perbawaslu no. 4 tahun 2015  tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...Lesmana Putra
 
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihanPerbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihanMTs DARUSSALAM
 
The indonesian management of election
The indonesian management of electionThe indonesian management of election
The indonesian management of electionAhsanul Minan
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaAhsanul Minan
 
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...Dede Muhidin
 
Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
Undang Undang Nomor 15 tahun 2011  tentang Penyelenggara PemiluUndang Undang Nomor 15 tahun 2011  tentang Penyelenggara Pemilu
Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara PemiluKNPI_bekasi
 
Pendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaPendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaZainur Ihsan
 
Perbawaslu no. 8 tahun 2015 ttg penyelesaian sengketa pemilihan
Perbawaslu no. 8 tahun 2015 ttg penyelesaian sengketa pemilihanPerbawaslu no. 8 tahun 2015 ttg penyelesaian sengketa pemilihan
Perbawaslu no. 8 tahun 2015 ttg penyelesaian sengketa pemilihanMTs DARUSSALAM
 
Perbawaslu no. 11 tahun 2015 ttg pengawasan dana kampanye pemilihan
Perbawaslu no. 11 tahun 2015 ttg pengawasan dana kampanye pemilihanPerbawaslu no. 11 tahun 2015 ttg pengawasan dana kampanye pemilihan
Perbawaslu no. 11 tahun 2015 ttg pengawasan dana kampanye pemilihanMTs DARUSSALAM
 
M nurjaya santrihhn-7101413431-pknrombel093final
M nurjaya santrihhn-7101413431-pknrombel093finalM nurjaya santrihhn-7101413431-pknrombel093final
M nurjaya santrihhn-7101413431-pknrombel093finalnatal kristiono
 

What's hot (20)

Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaranPresentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
 
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...
 
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMPEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
 
Perspektif UU 10 th 2016
Perspektif UU 10 th 2016 Perspektif UU 10 th 2016
Perspektif UU 10 th 2016
 
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanPerbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
 
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaranPerbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
 
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...
Perbawaslu no. 4 tahun 2015  tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...Perbawaslu no. 4 tahun 2015  tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...
 
Muktiono materi presentasi
Muktiono materi presentasiMuktiono materi presentasi
Muktiono materi presentasi
 
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihanPerbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
 
The indonesian management of election
The indonesian management of electionThe indonesian management of election
The indonesian management of election
 
PKPU Nomor 7 Tahun 2018
PKPU Nomor 7 Tahun 2018PKPU Nomor 7 Tahun 2018
PKPU Nomor 7 Tahun 2018
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
 
Wita ti
Wita tiWita ti
Wita ti
 
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
 
Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
Undang Undang Nomor 15 tahun 2011  tentang Penyelenggara PemiluUndang Undang Nomor 15 tahun 2011  tentang Penyelenggara Pemilu
Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
 
Pendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaPendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemula
 
Perbawaslu no. 8 tahun 2015 ttg penyelesaian sengketa pemilihan
Perbawaslu no. 8 tahun 2015 ttg penyelesaian sengketa pemilihanPerbawaslu no. 8 tahun 2015 ttg penyelesaian sengketa pemilihan
Perbawaslu no. 8 tahun 2015 ttg penyelesaian sengketa pemilihan
 
Perbawaslu no. 11 tahun 2015 ttg pengawasan dana kampanye pemilihan
Perbawaslu no. 11 tahun 2015 ttg pengawasan dana kampanye pemilihanPerbawaslu no. 11 tahun 2015 ttg pengawasan dana kampanye pemilihan
Perbawaslu no. 11 tahun 2015 ttg pengawasan dana kampanye pemilihan
 
M nurjaya santrihhn-7101413431-pknrombel093final
M nurjaya santrihhn-7101413431-pknrombel093finalM nurjaya santrihhn-7101413431-pknrombel093final
M nurjaya santrihhn-7101413431-pknrombel093final
 

Similar to Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019

Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK 55-2019.pptx
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK 55-2019.pptxRevisi UU Pemilu Pasca Putusan MK 55-2019.pptx
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK 55-2019.pptxDeaArsyad
 
BIMTEK KODE ETIK pemahaman untuk anggota kpps
BIMTEK KODE ETIK pemahaman untuk anggota kppsBIMTEK KODE ETIK pemahaman untuk anggota kpps
BIMTEK KODE ETIK pemahaman untuk anggota kppsSolihinShaqiqcalonsa
 
TITIK RAWAN PEMILU.pptx
TITIK RAWAN PEMILU.pptxTITIK RAWAN PEMILU.pptx
TITIK RAWAN PEMILU.pptxfaisalhasan48
 
Pemilu untuk Kita.ppt
Pemilu untuk Kita.pptPemilu untuk Kita.ppt
Pemilu untuk Kita.pptANZAKKI
 
Dinamika sistem pemilu di indonesia
Dinamika sistem pemilu di indonesiaDinamika sistem pemilu di indonesia
Dinamika sistem pemilu di indonesiaAhsanul Minan
 
contoh bawaslu soal jawab.docx
contoh bawaslu  soal jawab.docxcontoh bawaslu  soal jawab.docx
contoh bawaslu soal jawab.docxTVBAWAHTANAH
 
Uu no 8 thn 2012 pemilu leg oke
Uu no 8 thn 2012 pemilu leg okeUu no 8 thn 2012 pemilu leg oke
Uu no 8 thn 2012 pemilu leg okeSariman Bkl
 
Uu no 8 thn 2012 pemilu
Uu no 8 thn 2012 pemilu Uu no 8 thn 2012 pemilu
Uu no 8 thn 2012 pemilu WawanIdola
 
Bahan Tayang_Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional DPD Parta...
Bahan Tayang_Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional DPD Parta...Bahan Tayang_Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional DPD Parta...
Bahan Tayang_Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional DPD Parta...AhmadIlhamSipahutar
 
Sistem Pemilu dan Pemilukada.ppt
Sistem Pemilu dan Pemilukada.pptSistem Pemilu dan Pemilukada.ppt
Sistem Pemilu dan Pemilukada.ppthendra800194
 
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...RyanAstro
 
Materi Sos Pemilu ddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfddfdfddf2024.pptx (1).pptx
Materi Sos Pemilu ddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfddfdfddf2024.pptx (1).pptxMateri Sos Pemilu ddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfddfdfddf2024.pptx (1).pptx
Materi Sos Pemilu ddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfddfdfddf2024.pptx (1).pptxdarsikin1
 

Similar to Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019 (20)

Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK 55-2019.pptx
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK 55-2019.pptxRevisi UU Pemilu Pasca Putusan MK 55-2019.pptx
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK 55-2019.pptx
 
Latihan Soal PPS.docx
Latihan Soal PPS.docxLatihan Soal PPS.docx
Latihan Soal PPS.docx
 
UNSIKA SEMINAR 26NOV22.pptx
UNSIKA SEMINAR 26NOV22.pptxUNSIKA SEMINAR 26NOV22.pptx
UNSIKA SEMINAR 26NOV22.pptx
 
BIMTEK KODE ETIK pemahaman untuk anggota kpps
BIMTEK KODE ETIK pemahaman untuk anggota kppsBIMTEK KODE ETIK pemahaman untuk anggota kpps
BIMTEK KODE ETIK pemahaman untuk anggota kpps
 
TITIK RAWAN PEMILU.pptx
TITIK RAWAN PEMILU.pptxTITIK RAWAN PEMILU.pptx
TITIK RAWAN PEMILU.pptx
 
Materi Coklit.pptx
Materi Coklit.pptxMateri Coklit.pptx
Materi Coklit.pptx
 
Pemilu untuk Kita.ppt
Pemilu untuk Kita.pptPemilu untuk Kita.ppt
Pemilu untuk Kita.ppt
 
Dinamika sistem pemilu di indonesia
Dinamika sistem pemilu di indonesiaDinamika sistem pemilu di indonesia
Dinamika sistem pemilu di indonesia
 
UU 08 2012
UU 08 2012UU 08 2012
UU 08 2012
 
contoh bawaslu soal jawab.docx
contoh bawaslu  soal jawab.docxcontoh bawaslu  soal jawab.docx
contoh bawaslu soal jawab.docx
 
UU No 8_th_2012
UU No 8_th_2012UU No 8_th_2012
UU No 8_th_2012
 
Uu no 8 thn 2012 pemilu leg oke
Uu no 8 thn 2012 pemilu leg okeUu no 8 thn 2012 pemilu leg oke
Uu no 8 thn 2012 pemilu leg oke
 
Uu nomor 8 tahun 2012
Uu nomor 8 tahun 2012Uu nomor 8 tahun 2012
Uu nomor 8 tahun 2012
 
Uu no 8 thn 2012 pemilu
Uu no 8 thn 2012 pemilu Uu no 8 thn 2012 pemilu
Uu no 8 thn 2012 pemilu
 
Bahan Tayang_Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional DPD Parta...
Bahan Tayang_Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional DPD Parta...Bahan Tayang_Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional DPD Parta...
Bahan Tayang_Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional DPD Parta...
 
2022pkpu008.pdf
2022pkpu008.pdf2022pkpu008.pdf
2022pkpu008.pdf
 
Sistem Pemilu dan Pemilukada.ppt
Sistem Pemilu dan Pemilukada.pptSistem Pemilu dan Pemilukada.ppt
Sistem Pemilu dan Pemilukada.ppt
 
Sistem Pemilu dan Pemilukada.ppt
Sistem Pemilu dan Pemilukada.pptSistem Pemilu dan Pemilukada.ppt
Sistem Pemilu dan Pemilukada.ppt
 
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
 
Materi Sos Pemilu ddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfddfdfddf2024.pptx (1).pptx
Materi Sos Pemilu ddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfddfdfddf2024.pptx (1).pptxMateri Sos Pemilu ddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfddfdfddf2024.pptx (1).pptx
Materi Sos Pemilu ddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfddfdfddf2024.pptx (1).pptx
 

More from Dody Wijaya

Perubahan desain surat suara pemilu 2019
Perubahan desain surat suara pemilu 2019Perubahan desain surat suara pemilu 2019
Perubahan desain surat suara pemilu 2019Dody Wijaya
 
Pemilu untuk apa dan siapa
Pemilu untuk apa dan siapaPemilu untuk apa dan siapa
Pemilu untuk apa dan siapaDody Wijaya
 
Manajemen logistik tungsura rekapitulasi pemilu serentak 2019
Manajemen logistik tungsura rekapitulasi pemilu serentak 2019Manajemen logistik tungsura rekapitulasi pemilu serentak 2019
Manajemen logistik tungsura rekapitulasi pemilu serentak 2019Dody Wijaya
 
Tutorial membuat masker kain
Tutorial membuat masker kainTutorial membuat masker kain
Tutorial membuat masker kainDody Wijaya
 
Specimen desain surat suara pemilu 2019
Specimen desain surat suara pemilu 2019Specimen desain surat suara pemilu 2019
Specimen desain surat suara pemilu 2019Dody Wijaya
 
Kampanye Pemilu 2019
Kampanye Pemilu 2019Kampanye Pemilu 2019
Kampanye Pemilu 2019Dody Wijaya
 
Kampanye pemilu-tahun-2019
Kampanye pemilu-tahun-2019Kampanye pemilu-tahun-2019
Kampanye pemilu-tahun-2019Dody Wijaya
 
Pedoman juknis relawan demokrasi 2019
Pedoman juknis relawan demokrasi 2019Pedoman juknis relawan demokrasi 2019
Pedoman juknis relawan demokrasi 2019Dody Wijaya
 
Pelayanan pemilih sakit dan di rumah sakit
Pelayanan pemilih sakit dan di rumah sakitPelayanan pemilih sakit dan di rumah sakit
Pelayanan pemilih sakit dan di rumah sakitDody Wijaya
 
Democracy Index 2019
Democracy Index 2019Democracy Index 2019
Democracy Index 2019Dody Wijaya
 
Buku pemilu damai lebih asyik
Buku pemilu damai lebih asyikBuku pemilu damai lebih asyik
Buku pemilu damai lebih asyikDody Wijaya
 
Resume PKPU No 8 Tahun 2019
Resume PKPU No 8 Tahun 2019Resume PKPU No 8 Tahun 2019
Resume PKPU No 8 Tahun 2019Dody Wijaya
 
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psu
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psuStrategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psu
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psuDody Wijaya
 
Resume RUU Pemilihan Umum
Resume RUU Pemilihan Umum Resume RUU Pemilihan Umum
Resume RUU Pemilihan Umum Dody Wijaya
 
Hitung cepat situng pemilu 2019
Hitung cepat situng pemilu 2019Hitung cepat situng pemilu 2019
Hitung cepat situng pemilu 2019Dody Wijaya
 
Evaluasi penyelenggaraan pemilu kode etik ida budiarti (dkpp)
Evaluasi penyelenggaraan pemilu kode etik ida budiarti (dkpp)Evaluasi penyelenggaraan pemilu kode etik ida budiarti (dkpp)
Evaluasi penyelenggaraan pemilu kode etik ida budiarti (dkpp)Dody Wijaya
 
Materi kode perilaku penyelenggara pemilu
Materi kode perilaku penyelenggara pemiluMateri kode perilaku penyelenggara pemilu
Materi kode perilaku penyelenggara pemiluDody Wijaya
 
Kajian tentang kotak suara
Kajian tentang kotak suaraKajian tentang kotak suara
Kajian tentang kotak suaraDody Wijaya
 
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019Dody Wijaya
 

More from Dody Wijaya (19)

Perubahan desain surat suara pemilu 2019
Perubahan desain surat suara pemilu 2019Perubahan desain surat suara pemilu 2019
Perubahan desain surat suara pemilu 2019
 
Pemilu untuk apa dan siapa
Pemilu untuk apa dan siapaPemilu untuk apa dan siapa
Pemilu untuk apa dan siapa
 
Manajemen logistik tungsura rekapitulasi pemilu serentak 2019
Manajemen logistik tungsura rekapitulasi pemilu serentak 2019Manajemen logistik tungsura rekapitulasi pemilu serentak 2019
Manajemen logistik tungsura rekapitulasi pemilu serentak 2019
 
Tutorial membuat masker kain
Tutorial membuat masker kainTutorial membuat masker kain
Tutorial membuat masker kain
 
Specimen desain surat suara pemilu 2019
Specimen desain surat suara pemilu 2019Specimen desain surat suara pemilu 2019
Specimen desain surat suara pemilu 2019
 
Kampanye Pemilu 2019
Kampanye Pemilu 2019Kampanye Pemilu 2019
Kampanye Pemilu 2019
 
Kampanye pemilu-tahun-2019
Kampanye pemilu-tahun-2019Kampanye pemilu-tahun-2019
Kampanye pemilu-tahun-2019
 
Pedoman juknis relawan demokrasi 2019
Pedoman juknis relawan demokrasi 2019Pedoman juknis relawan demokrasi 2019
Pedoman juknis relawan demokrasi 2019
 
Pelayanan pemilih sakit dan di rumah sakit
Pelayanan pemilih sakit dan di rumah sakitPelayanan pemilih sakit dan di rumah sakit
Pelayanan pemilih sakit dan di rumah sakit
 
Democracy Index 2019
Democracy Index 2019Democracy Index 2019
Democracy Index 2019
 
Buku pemilu damai lebih asyik
Buku pemilu damai lebih asyikBuku pemilu damai lebih asyik
Buku pemilu damai lebih asyik
 
Resume PKPU No 8 Tahun 2019
Resume PKPU No 8 Tahun 2019Resume PKPU No 8 Tahun 2019
Resume PKPU No 8 Tahun 2019
 
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psu
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psuStrategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psu
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psu
 
Resume RUU Pemilihan Umum
Resume RUU Pemilihan Umum Resume RUU Pemilihan Umum
Resume RUU Pemilihan Umum
 
Hitung cepat situng pemilu 2019
Hitung cepat situng pemilu 2019Hitung cepat situng pemilu 2019
Hitung cepat situng pemilu 2019
 
Evaluasi penyelenggaraan pemilu kode etik ida budiarti (dkpp)
Evaluasi penyelenggaraan pemilu kode etik ida budiarti (dkpp)Evaluasi penyelenggaraan pemilu kode etik ida budiarti (dkpp)
Evaluasi penyelenggaraan pemilu kode etik ida budiarti (dkpp)
 
Materi kode perilaku penyelenggara pemilu
Materi kode perilaku penyelenggara pemiluMateri kode perilaku penyelenggara pemilu
Materi kode perilaku penyelenggara pemilu
 
Kajian tentang kotak suara
Kajian tentang kotak suaraKajian tentang kotak suara
Kajian tentang kotak suara
 
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
 

Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019

  • 1. Tahapan, Program, Simulasi Pelaksanaan Pemilu 2019 KPU Kota Jakarta Selatan KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK
  • 3. Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik Your Date Here Your Footer Here 3 Demokrasi & Prinsip Pemilu Bebas dan Adil Simulasi Pelaksanaan Pemilu Metode Perhitungan Suara Undang-Undang Pemilu UU No. 7 Tahun 2017 Tanya Jawab 01 02 03 Tahapan Pemilu 2019 Tahapan dan Jadwal 04 05 06 Penutup
  • 5. Suatu bentuk pemerintahan yg menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, yang menjalankannya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem perwakilan yang biasanya melibatkan pemilihan umum secara rutin dan bersih. Demokrasi Sumber: Ensiklopedia Britannica 5
  • 6. Prinsip-Prinsip Demokrasi Kesetaraan Rakyat Harus ada kesetaraan politik di antara warga dalam penerapan kontrol rakyat Kebebasan Individu Demokrasi mengakui keutamaan moral dari seorang individu dan bahwa semua orang memiliki hak-hak mendasar tertentu. Tujuan utama demokrasi adalah perlindungan hak kebebasan individu dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintahan Konstitusional rakyat dapat membatasi kekuasaan pemerintahan melalui suatu peraturan mendasar, yaitu konstitusi Kontrol Rakyat Rakyat memiliki wewenang tertinggi dan merupakan sumber kewenangan pemerintahan 6
  • 7. Pemilihan Umum yang BEBAS dan ADIL 7 Bebas Adil • Bebas = pemilik suara harus dapat menyatakan pilihannya tanpa tekanan • Adil = proses pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara jujur dan terbuka
  • 8. 1. Pemilihan reguler dan berkala 2. Hak pilih universal 3. Dilaksanakan oleh suatu lembaga yang independen dan tidak berpihak 4. Adanya persaingan antarpartai politik 5. Kebebasan berbicara/media yang bebas 6. Kebebasan dari kebohongan, pengaruh yang menyesatkan atau tekanan pada pemilih Prinsip Pemilu Bebas dan Adil
  • 9. 7. Surat suara rahasia 8. Hasil yang cepat 9. Mudah digunakan 10. Satu orang, satu suara, satu nilai 11. Perwakilan parlementer yang sesungguhnya 12. Kekuatan pada mayoritas dan minoritas yang terwakili 13. Pemungutan suara wajib atau sukarela dan partisipasi penuh Sumber: IDEA International Prinsip Pemilu Bebas dan Adil
  • 11. Your Date Here 11 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Buku Ke-1 (Ketentuan Umum) 2 Bab – 5 Psl Buku Ke-2 (Penyelenggara Pemilu) 3 Bab – 161 Psl Buku Ke-3 (Pelaksanaan Pemilu) 18 Bab – 287 Psl Buku Ke-4 (Pelanggaran Pemilu) 3 Bab – 22 Pasal Buku Ke-5 (Tindak Pidana Pemilu) 2 Bab – 79 Pasal Buku Ke-6 (Penutup) 3 Bab – 19 Psl
  • 12. Pasal 2 UU 7/2017 : Asas-Asas Pemilu Pasal 3 UU 7/2017: Prinsip- Prinsip Penyelenggaraan Pemilu langsung umum bebas rahasia adiljujur mandiri jujur adil berkepastian hukum tertib terbuka proporsional profesional akuntabel efektif efisien 12 Asas Prinsip dan Tujuan UU 7/2017
  • 13. SISTEM PEMILU DALAM UU NO. 7 TAHUN 2017 • Pencalonan anggota legislatif • Ambang batas suara DPR (parliamentary threshold) • Pencalonan presiden/wapres • Alokasi kursi (district magnitude) • Cara pemberian suara • Metode konversi suara menjadi kursi
  • 14. • UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu • UU No. 12 Tahun 1949 tentang Pemilu • UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu • UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu • UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilu Anggota MPR/DPR sebagaimana dirubah dengan dg UU No. 4 Tahun 1975 dan UU No. 2 Tahun 1980. • UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar • UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu sebagaimana diubah dg UU No. 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1999 • UU No. 12 Tahun 2003 terntang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. • UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pimilu Presiden dan Wapres • UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. • UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden • UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD • UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
  • 15. PENYELENGGARAAN PEMILU 2019 • UU Penyelenggaraan Pemilu UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu • Kodifikasi / Pengaturan : • UU No. 42 Tahun 2008 (Pilpres) • UU No. 8 Tahun 2012 (Pileg) • UU No. 15 Tahun 2011 (Penyelenggara Pemilu) Tujuan : • Memperkuat sistem presidensiil; • Mewujudkan Pemilu yang adil & berintegritas; • Menyederhanakan & konsistensi pengaturan sistem Pemilu; • Mencegah duplikasi pengaturan & ketidakpastian hukum pengaturan Pemilu; dan • Efisiensi & efektivitas Penyelenggaraan Pemilu.
  • 16. ISU-ISU KRUSIAL UU • Sistem Pemilu Anggota DPR & DPRD • Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) • Metode Konversi Suara Ke Kursi • Penataan Dapil dan Alokasi Kursi • Pencalonan Presiden & Wakil Presiden • Penguatan Kelembagaan, Kewenangan, dan Tata Kelola Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) • Lain-lain (Tahapan, Persyaratan Parpol Peserta Pemilu, Kampanye, Jumlah Pemilih di TPS, Surat Suara)
  • 17. SISTEM PEMILIHAN • Sistem Pemilu Presiden, Anggota DPR & DPRD • Pasal 168 : • (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. • (2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas. • (3) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.
  • 18. Sistem Pemilu di Indonesia Pluralitas/ Mayoritas •Pemilu Presiden (mayoritas Two Round System) •Pemilu Kepala Daerah (Pluralitas dan Mayoritas (DKI Jakarta)) •Pemilu DPD (SNTV) Proporsional •Pemilu Legislatif •DPR RI •DPRD Propinsi •DPRD Kabupaten/Kota
  • 19. AMBANG BATAS & ALOKASI KURSI Ambang Batas Parlemen : • DPR RI sekurang-kurangnya 4% dari jumlah suara sah secara nasional. Pasal 414 (1) • Ambang Batas DPRD : Tidak Ada Alokasi Kursi : • Jumlah Kursi DPR RI : 575 Anggota (Penambahan 15 Kursi) • Penambahan 20 Kursi untuk Provinsi berpenduduk > 20 Juta, menjadi 120 (Jatim, Jateng dan Jabar) Psl. 188 (2) • Penambahan 5 Kursi untuk Kabupaten/kota Provinsi berpenduduk > 3 Juta, menjadi 55 Psl. 191 (2) • Alokasi Kursi DPR RI di setiap Dapil DPR sebesar 3 s/d 10 (Pasal 187) • Alokasi Kursi DPRD per Dapil sebesar 3 s/d 12 (Ps 189 & 192)
  • 20. 20 Dapil dan Alokasi Kursi DPR RI Dapil DKI Jakarta
  • 21. 21 Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta
  • 23. METODE KONVERSI SUARA Metode Sainte Lague Pasal 420 : • Menetapkan jumlah suara sah setiap Partai Politik • Membagi suara sah setiap Parpol Peserta Pemilu dengan bilangan pembagi 1; diikuti secara berurut bilangan ganjil 3; 5; 7, dan seterusnya. • Hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. • Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, dan seterusnya sampai jumlah kursi di Dapil habis terbagi.
  • 24. PENYELENGGARAAN PEMILU Pasal 167 ayat 6 Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara. Pasal 176 ayat 4 Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Pasal 179 ayat 2 Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
  • 25. DAFTAR PEMILIH (pasal 201 Ayat 2) • Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. • Pasal 201 ayat 3 Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. • Pasal 201 ayat 4 Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.
  • 26. DAFTAR PEMILIH (pasal 201 Ayat 6) • Data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme: a.) Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU; dan b.) Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU. • Pasal 204 ayat 2 Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6).
  • 27. Your Date Here Your Footer Here 27
  • 28. • DPR=hanya yg memenuhi PT = 4% yang diikutkan • DPRD=Seluruh Parpol Diikutkan dalam Penghitungan Kursi Pasal 414 • Perolehan Suara Sah Parpol dalam suatu Dapil dibagi dengan Bilangan Pembagi 1, diikuti secara berurutan oleh bilangan Ganjil 3, 5, 7, dst.. Pasal 415 • Ketentuan dalam Penetapan Perolehan Kursi: • Menetapkan Jumlah Suara Sah Parpol di Dapil • Membagi Suara Parpol dengan Bilangan Pembagi 1, selanjutnya dibagi kembali dengan bilangan pembagi 3, 5, 7, dst... • Hasil pembagian Pada Bilangan Pembagi diurutkan berdasarkan Jumlah Nilai Terbanyak (ranking) • Jumlah Terbanyak pertama pada masing-masing hasil bilangan pembagi mendapatkan Kursi Pasal 420 Konversi SUARA Menjadi KURSI
  • 30. 3 Langkah Menghitung Suara (Sainte Lague) • Jumlah suara sah partai kandidat yang sudah diakumulasikan dalam langkah ke 2, dibagi dengan bilang 1,3,5,7,9, dan 11; • Hasil pembagian dari bilangan ganjil tersebut diurutkan atau diperingkatkan sesuai dengan jumlah kursi yang dierebutkan berdasarkan jumlah suara terbanyak hasil pembagian untuk mengatahui perolehan kursi masing-masing partai; • Hasil pengurutan atau pemeringkatan tersebut, selanjutnya dilihat ke masing-masing partai untuk melihat kandidat mana yang berhak mendapatkan kursi dengan ketentuan kandidat yang memperoleh suara terbanyak yang berhak memperoleh kursi.
  • 31. Your Date Here Your Footer Here 31
  • 32.  Daerah pemilihan : Jawa Tengah V (Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta)  Jumlah alokasi kursi : 8 kursi  Kuota Hare BPP: 249.669, 125  Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017: Penetapan Perolehan Jumlah Kursi tiap Parpol peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan: 1. Penetapan jumlah suara sah setiap parpol peserta pemilu di dapil sebagai suara sah setiap parpol 2. Membagi suara sah setiap parpol peserta pemilu dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dst 3. Hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak 4. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, dst sampai jumlah kursi di dapil habis terbagi. Perbandingan Hasil penghitungan Kuota Hare dengan Sainte Lague dapil Jateng V DPR RI Pemilu 2014
  • 33. No Partai Suara v/1 Kursi v/3 Kursi v/5 Kursi v/7 Kursi v/9 Kursi v/11 Kursi TOTAL 1 Nasdem 120,090 120,090 40,030 24,018 17,156 13,343 10,917 - 2 PKB 137,727 137,727 7 45,909 27,545 19,675 15,303 12,521 1 3 PKS 120,918 120,918 40,306 24,184 17,274 13,435 10,993 - 4 PDIP 861,673 861,673 1 287,224 2 172,335 4 123,096 8 95,741 78,334 4 5 Golkar 269,446 269,446 3 89,815 53,889 38,492 29,938 24,495 1 6 Gerindra 152,378 152,378 5 50,793 30,476 21,768 16,931 13,853 1 7 Demokrat 81,667 81,667 27,222 16,333 11,667 9,074 7,424 - 8 PAN 145,363 145,363 6 48,454 29,073 20,766 16,151 13,215 1 9 PPP 52,877 52,877 17,626 10,575 7,554 5,875 4,807 - 10 Hanura 55,214 55,214 18,405 11,043 7,888 6,135 5,019 - Total 1,997,353 8 Daerah pemilihan Jawa Tengah V (Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta) Jumlah alokasi kursi 8 kursi No Partai Suara Kuota Tahap 1 Sisa Suara Tahap 2 Total 1 Nasdem 120090 0.48 120090 0 0 2 PKB 137727 0.55 0 137727 1 1 3 PKS 120918 0.48 0 120918 1 1 4 PDIP 861673 3.45 3 112665.625 0 3 5 Golkar 269446 1.08 1 19776.875 0 1 6 Gerindra 152378 0.61 0 152378 1 1 7 Demokrat 81667 0.33 0 81667 0 0 8 PAN 145363 0.58 0 145363 1 1 9 PPP 52877 0.21 0 52877 0 0 10 Hanura 55214 0.22 55214 0 0 TOTAL 1997353 8 Kuota Hare BPP: 249.669, 125 Sainte Lague
  • 34. Your Footer Here 34 Demokrasi bukan hanya kotak suara semata. Kita harus berdiri di pihak mereka yang mencari kehidupan lebih baik. (Barrack Obama)
  • 36. Transition Slide Design option #2 Tahapan & Jadwal Your Footer Here
  • 37. KPU KOTA JAKARTA SELATAN Jl. Kapten Tendean No. 09, Mampang, Jaksel (021) 79188827 kpu.jakartaselatan@gmail.com https://kpu-jakartaselatankota.go.id/ Thank You! Do you have any questions?