Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen dan proses beracara untuk melindungi hak-hak konsumen. Beberapa prinsip yang dijelaskan adalah let the buyer beware, due care theory, dan privity of contract. Proses beracara yang dibahas adalah small claim, class action, dan legal standing untuk lembaga-lembaga tertentu seperti LPKSM.

1. Prinsip-prinsip
Hukum Perlindungan Konsumen
(Bagian I)
Oleh
Kathleen C. Pontoh, S.H,M.H

2. A. Kedudukan Konsumen
• Prinsip Let the buyer beware
Prinsip ini beranggapan bahwa pelaku usaha
dan konsumen adalah dua pihak yang sangat
seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi
apapun bagi konsumen
Kenyataannya, konsumen tidak mendapat
informasi yg jelas mengenai produk yang
dikonsumsinya.

3. Penyebabnya, keterbatasan konsumen dan
ketidakterbukaan pelaku usaha mengenai
produk tersebut
Akibatnya, Konsumen didikte oleh pelaku
usaha. Jika, konsumen mengalami kerugian,
pelaku usaha dapat dengan ringan berdalih,
semua itu karena kelalaian konsumen sendiri.
Kesimpulannya, Dalam suatu hubungan jual-
beli keperdataan, yang wajib berhati-hati
adalah pembeli. Adalah kesalahan konsumen
jika ia sampai membeli dan mengkonsumsi
produk yang tidak layak.

4. Saran : Konsumen yang cerdas, dapat
menerapkan teori ini pada saat bertransaksi,
tindakan adalah dengan lebih jeli melihat
(misalnya) tanggal kadaluwarsanya, cara
pemakaiannya, kualitas produknya, dll.

5. • Prinsip Due Care Theory
Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha
mempunyai kewajiban untuk berhati-hati
dalam memasyarakatkan produk.
Pembuktian dibebankan kpd si penggugat
(konsumen) yg hrs membentangkan bukti-
bukti bahwa produk tersebut akibat kelalaian
dari tergugat. (Psl 1865 KUHPdt)

6. • Prinsip The Privity of Contract
Prinsip ini beranggapan bahwa, pelaku usaha
mempunyai kewajiban untuk melindungi
konsumen, tetapi hal itu harus dapat
dilakukan jika di antara mereka telah terjalin
suatu hubungan kontraktual.
Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-
hal di luar yang diperjanjikan.
Permasalahan banyak terjadi pada perjanjian
baku atau perjanjian standar, apalagi jika
perjanjian baku tersebut mengandung
klausula eksonerasi.

7. • Prinsip Kontrak Bukan Syarat
Pada prinsip ini kontrak bukan lagi syarat
untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan
hukum.
Pada saat transaksi sudah ada perikatan
antara konsumen dan pelaku usaha
Lihat pengertian & syarat perikatan (pasal
1313 & 1320 KUH Pdt.

8. B. Proses Beracara
• Small Claim, jenis gugatan yang dapat diajukan oleh
konsumen, sekalipun dilihat secara ekonomis, nilai
gugatannya sangat kecil.
Tiga alasan fundamental small claim dizinkan
1. kepentingan dari pihak-pihak penggugat
(konsumen) tidak dapat diukur semata-mata dari nilai
uang kerugiannya,
2. Keyakinan bahwa pintu keadaan seharusnya
terbuka bagi siapa saja, termasuk para konsumen kecil
dan miskin
3. Untuk menjaga integritas badan-badan peradilan.
Contohnya : Australian Competition and Consumer
Commission (ACCC)

9. • Class Action,
Dasar Hukum :
PerMA No. 1 Tahun 2002.
UUPK No. 8 Tahun 1999
UUPLH No. 23 Tahun 1997
UU tentang Jasa Konstruksi No. 18 Tahun
1999
UU Tentang Kehutanan No. 41 Tahun 1999
dll.

10. Class action adalah suatu tata cara pengajuan
gugatan dalam mana satu orang atau lebih
yang mewakili kelompok mengajukan gugatan
untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan
sekaligus mewakili sekelompok orang yang
jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan
fakta atau dasar hukum antara wakil
kelompok dan anggota kelompok dimaksud.
Syarat Class Action
1. Numerosity, jumlah penggugat harus cukup
banyak.

11. 2. Commonality, adanya kesamaan soal
hukum dan fakta antara pihak yang diwakilkan
dan pihak yang mewakilinya
3. Typicality, adanya kesamaan jenis tuntutan
hukum dan dasar pembelaan yang digunakan
antara class member dan class
representantive.
4. Kelayakan, kelayakan class representative
dalam mewakili kepentingan class members.
Ukuran kelayakan ini diserahkan kepada
penilaian hakim.

12. • Legal Standing, proses beracara yang
dilakukan oleh lembaga tertentu yang
memiliki legal standing, dalam hal ini
dinamakan hak gugat LSM. (NGO’s Standing)
Khusus untuk Perlindungan Konsumen
dinamakan LPKSM (Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat.
Perbedaan antara Class Action & Legal
Standing, unsur commonality dan typicality
tidak dipersyarakatn dalam legal standing.