SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
TRANSPORTASIMerupakan Urat Nadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi
Untuk Mencapai Tingkat Kesejahteraan Suatu Bangsa
Maizar Radjin
kemenhub151 Call 151info151@dephub.go.id dephub.go.id
01 KERANGKA UMUM
02 TRANSPORTASI &
PERTUMBUHAN EKONOMI
03 INVESTASI
KEMENTERIANPERHUBUNGAN
kemenhub151 Call 151info151@dephub.go.id dephub.go.id
02 03
01
GAMBARAN UMUM
kemenhub151 Call 151info151@dephub.go.id dephub.go.id
2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM
4. MEWUJUDKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
YANG TINGGI, MAJU DAN SEJAHTERA
4
MENINGKATKAN KUALITAS
HIDUP MANUSIA INDONESIA
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA
SAING DI PASAR INTERNATIONAL
5
KERANGKA BERPIKIR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR2015-2019
REGULASI KELEMBAGAAN PENDANAAN
PERBAIKANREGULASI,TEROBOSANKEBIJAKANDANPENDANAANKREATIF
AMANAT RPJPN
Infrastruktur Memadai  Pendapatan per kapita USD 14 Ribu
 Pengangguran < 5%  Penduduk Miskin > 5%  HDI dan GDI Meningkat
VISI/MISI PRESIDEN + NAWA CIPTA
SASARAN RPJMN 2015-2019 KEBIJAKAN DAN SRATEGIISU STRATEGIS
• Kondisi mantap jalan nasional 100%
• Waktu tempuh perjalanan darat dari 2,6 jam per
100 km menjadi 2,2 jam per 100 km
• Biaya logistik menurun menjadi 19,2% terhdap PDB
• Pangsa Pasar Angkutan Umum 32%
• On time performance penerbangan mencapai 95%
• Jumlah penumpang pesawat sebanyak 162 juta
penumpang per tahun
• Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan
transportasi jalan hingga 50 persen dari kondisi
baseline.
• Menurunnya rasio kecelakaantransportasi udara
pada AOC 121 dan AOC 135 menjadi kurang dari
3 kejadian/1 juta flight cycle.
• Menurunnya jumlah kejadiankecelakaan
transportasi laut menjadi kurang dari 50
kejadian/tahun.
• Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api
menjadi kurang dari 0,025 kecelakaan per1 juta-km
perjalanan kereta api.
1.Kondisi Jalan Daerah
Kurang memadai
2.Pembangunan kereta api
masih terbatas.
3.Kinerja pelabuhan kurang
kompetitif
4.Perkotaan yang semakin
padat
1.Geopolitik
2.Geoekonomi
3.Bonus Demografi
4.Agenda Paska 2015
5.Perubahan Iklim
• Peningkatan
ketersediaan
• Penguatan konektivitas
nasional
• Pengembangan
transportasi massal
perkotaan
• Peningkatan efektivitas
dan efisiensi
• Pembiayaan penyediaan
infrastruktur
• Pembangunan Transportasi Multimoda dan
mendukung Sislognas, kawasan industri,
• Mempercepat pembangunan Sistem
TransportasiMultimoda
• Melakukan upaya keseimbangan antaratransportasi
yang berorientasi nasional dengan transportasi yang
berorientasi lokal dankewilayahan.
• Membangun sistem dan jaringan transportasi yang
terintegrasi untuk mendukung investasi pada
Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus,
Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan
lainnya di wilayah non-koridor ekonomi
• Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam
penyelengaraan transportasi
• Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi
yang ramah lingkungan
• Mengembangkan sistem angkutan umum massal
yang modern
• Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan
Jalan Kota
• Mengembangkan manajemen transportasi
perkotaan yang berimbang
PERMASALAHAN
TANTANGAN
PROYEKSTRATEGIS
6
Rasio
Elektrifikasi
100%
Akses Air
Minum
100%
Akses
Sanitasi
100%
Akes
Perumahan
Layak Huni
Aksesibilitas
Perbatasan
& Tertinggal
Penyediaan Pelayanan
Dasar
Infrastruktur
Mendukung Sektor Unggulan
Konektivitas
Tol Laut + intermoda
Pembangunan Jaringan Serat Optik:
• E-government (e-KTP, BPJS,dll)
• E-commerce
Pembangunan Energi 35 GW
• Sasaran 1.200 kWh/Kap. di 2019 (saat ini
Vietnam 1.300 kWh/Kap, Malaysia 4.400
kWh/Kap.)
Sektor
Unggulan
Jasa &
Pariwisata
Pertanian
Industri
Pengolahan
Kerangka PembangunanInfrastruktur Indonesia 2015-2019
Keamananan
Keselamatan
Transportasi
Transportasi Perkotaan
Membangun Angkutan Massal
Berbasis Jalan , Rel & Intermoda
Meningkatkan kapasitas dan
kualitas jaringan jalan perkotaan
Mengembangkan transportasi
perkotaan yang berkelanjutan
Integrasi kelembagaan
transportasi
Shift Improve
Jaringan yang
Mendukung
Efisiensi
Perjalanan
Peningkatan
Pangsa Angkutan
Umum
Peningkatan
Pemanfaatan
Teknologi
Konsep Pengembangan Transportasi Perkotaan
Avoid
7
01satu
02dua
04empat
03tiga
2005-2009 2010-2014 2014-2019 2020-2025
• Struktur perekonomian makin
maju dan kokoh ditandai dengan
daya saing perekonomian yang
kompetitif dan berkembangnya
keterpaduan antara industri,
pertanian, kelautan dan sumber
daya alam, dan sektor jasa.
• Kondisi maju dan sejahtera
makin terwujud dengan
terselenggaranya jaringan
transportasi yang andal bagi
seluruh masyarakat yang
menjangkau seluruh wilayah
NKRI.
• Terpenuhinya ketersediaan
infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama
pemerintah dan dunia usaha.
• Ketersediaan infrastruktur yang
sesuai dengan rencana tata
ruang ditandai oleh
berkembangnya jaringan
infrastruktur transportasi.
• Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Indonesia ditandaimenurunnya angka
penganggurandan penduduk miskin serta
berkurangnya kesenjangan antarwilayah.
• Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
membaiknya infrastruktur.
• Percepatan pembangunan infrastruktur
didorong melalui peningkatan peran
swasta dengan meletakkan dasar-dasar
kebijakan dan regulasi serta reformasi dan
restrukturisasi kelembagaan, terutama
untuk sektor transportasi.
• Percepatan pembangunan
infrastruktur dengan lebih
meningkatkan kerja sama antara
pemerintah dan dunia usaha.
• Penataan kelembagaan ekonomi
yang mendorong prakarsa
masyarakat dalam kegiatan
perekonomian.
• Kondisi itu didukung oleh
pengembangan jaringan
infrastruktur transportasi.
Rpjpn INFRASTRUKTUR UNDANG-UNDANG NO.17/2007
8
TATANAN MAKRO STRATEGIS PERHUBUNGAN (TMSP)
PERHUBUNGAN (RTPP)
PLAN
PLAN
DIPARKA KEMENHUB
(RENSTRA) KEMENHUB
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN (SP3)
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG KEMENHUB
(RPJPP)
ROLLING
ROLLING RENCANA STRETEGIS
RENCANA KERJA KEMENHUB
RENCANA TEKNIS PENGEMBANGAN
PETUNJUK, PEDOMAN
DAN STANDARDISASI
TEKNIS PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN (PSTPP)
RENCANA UMUM PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN (RUPP)
PEMERINTAH (RKP)
RTRW PULAU
TRANSPORTASI
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJP NASIONAL
VISI,MISI
PRESIDEN
RPJM NASIONAL TERPILIH
RENCANA KERJA
SISTRANAS UU UU TATA RUANG
TATRANAS RTRWN
TATRAWIL RTRWProv
TATRALOK RTRW
KAB/KKOTA
L
I
N
G
K
U
N
G
A
N
S
T
R
A
T
E
G
I
S
PANCASILA & UUD 1945
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI
9
Diagram sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019
10
Peningkatan Kualitas Money Follow Program dan bersifat Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial
RKP 2015*)
Melanjutkan Reformasi Bagi
Percepatan
Pembangunan Ekonomi
Yang Berkeadilan
RKP 2016
Mempercepat Pembangunan
Infrastruktur Untuk
Memperkuat Fondasi
Pembangunan Yang Berkualitas
RKP 2017
Memacu Pembangunan
Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk
Meningkatkan Kesempatan Kerja
Serta Mengurangi Kemiskinan
Dan Kesenjangan Antarwilayah
RKP 2018
Memacu Investasi Dan
Memantapkan
Pembangunan
Infrastruktur Untuk
Percepatan Pertumbuhan
Ekonomi Yang Berkualitas
RKP 2019
Ditentukan dalam
proses penyusunan
RKP 2019
TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH2018
“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”
Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018
• Memperbaiki Kualitas Belanja;
• Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif;
• Peningkatan daya saing dan nilai tambah industry;
• Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan
infrastruktur.
Memprioritaskan Belanja
Pemerintah
Untuk Pencapaian Sasaran
Prioritas Nasional
11
Pembangunan Berbasis
Kewilayahan
Direktif Presiden, Masukan
DPR dalam Raker, RDP dll
Pembangunan Daerah Perbatasan
dan Daerah Tertinggal
Program Kerakyatan yang dapat
langsung bermanfaat bagi masyarakat
• Mendukung 3 KSPN meliputi
KSPN Mandalika, KSPN Danau
Toba dan KSPN Borobudur
• Mendukung 3 Kawasan
Industri (KI) yaitu KI Sei
Mangkei, KI Morowali dan KI
Bantaeng
• Mendukung 5 Kawasan
Ekonomi Khusus yaitu KEK
Sorong, KEK Tanjung
Kelayang, KEK Bitung, KEK
Maloy Batuta Trans-
Kalimantan (MBTK), dan KEK
Morotai
• Proyek Strategis Nasional
sesuai Perpres 58/2017 (41
Proyek Transportasi)
• Proyek Prioritas Nasional
sesuai Perpres 79/2017
tentang RKP 2018 (126 Proyek
Prioritas Transportasi)
• Proyek Pembangunan
Infrastruktur dan Layanan
Transportasi untuk
mengakomodasi kepentingan
daerah sebanyak 187
kegiatan
• Daerah Perbatasan di 32
Kabupaten/Kota (13 Provinsi)
• Daerah Tertinggal di 88
Kab/Kota (21 Provinsi)
• Pelayanan Keperintisan
Angkutan Jalan (291 Try)
Penyeberangan (307 Lintas)
Angkutan Laut (113 Try)
Angkutan Udara (211 Rute)
Subsidi RoRo Long Distance
Ferry (Jakarta- Surabaya)
• Jembatan Udara di 18 rute
• Tol Laut di 15 rute
• Kapal Pelayaran Rakyat
sebanyak 100 Unit
• Bus Sekolah sebanyak 120
Unit
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENHUB TAHUN 2018
Berdasarkan Pendekatan dan Prioritas
12
• Pembangunan dan Pengembangan Terminal dan Pelabuhan SDP;
• Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut;
• Pembangunan dan Pengembangan Bandara;
• Pembangunan dan Pengembangan Jaringan KA;
• Pengembangan Infrstruktur Perhubungan di Wilayah Tertinggal,
Terluar dan Perbatasan Negara;
• Pembangunan Kapal, Pengadaan Bus;
• Pembangunan Kampus Diklat Beserta Kelengkapannya.
Peningkatan Kapasitas :
• Belanja Operasional (Gaji, Tunjangan, Operasional Lainya);
• Penyusunan, Pemenuhan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen
Lingkungan Hidup Program Strategis Perhubungan, Serta
Peraturan Perundang-undangan;
• Litbang dan Kegiatan Pengawasan Internal;
• Penataan Organisasi;
• Komunikasi dan Kehumasan.
Tata Kelola & Regulasi (Dukungan Manajemen) :
• Pembangunan Faskes LLAJ dan Jembatan Timbang;
• Pembangunan SBNP;
• Pembangunan Kapal Negara (Kapal Patroli & Kapal
Navigasi);
• Pembangunan dan penyediaan fasilitas keselamatan
penerbangan (fasilitas keamanan, fasilitas pendaratan
visual dan Pagar Pengaman);
• Pembangunan SINTELIS KA;
• Pengerukan Alur dan Break water.
Peningkatan Keselamatan Dan Keamanan
Transportasi :
• Rehabilitasi Terminal, Pelabuhan Penyeberangan,
Pelabuhan Laut, Bandara serta Kampus Diklat;
• Docking kapal perintis;
• Subsidi Pelayanan Perintis (LLAJ, Penyeberangan,
Angkutan Laut, Angkutan Udara dan KA);
• Integrasi Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) di Pusdatin;
• Pengembangan dan Pembangunan Sistem Perizinan
Secara On Line;
• Penyusunan Pedoman dan SOP;
• Peningkatan Kualitas SDM Perhubungan.
Peningkatan Kualitas Pelayanan :
FOKUS &
PRIORITAS
PROGRAM/ KEGIATAN
PEMBANGUNAN
PERHUBUNGAN
FOKUS & PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN
Pembangunan Sektor Perhubungan Tahun 2018
13
01 03
TRANSPORTASI &PERTUMBUHAN EKONOMI
02
kemenhub151 Call 151info151@dephub.go.id dephub.go.id
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiki lebih dari 17.000 pulau
dengan total wilayah 735.355 mil persegi. Indonesia menempati peringkat
keempat dari 10 negara berpopulasi terbesar di dunia (sekitar 220 juta jiwa).
Tanpa sarana transportasi yang memadai maka akan sulit untuk
menghubungkan seluruh daerah di kepulauan ini
15
Adalah perpindahan orang atau barang dengan
menggunakan alat atau kendaraan dari dan ke tempat
tempat yang terpisah secara geografis.
Steenbrink:1974
Sedangkan transportasi kota adalah suatu kesatuan yang saling
mendukung dan bekerjasama dalam pengadaan transportasi yang
melayani wilayah perkotaan
Miro:1997
16
Sumber Daya Lokasi Waktu Pasar Konsumen
Pengangkutan
Pengangkutan Pengangkutan Pengangkutan
Alur Transportasi
17
Faktor-faktoryang mempengaruhipermintaantransportasi
Demografi Ekonomi Harga Pilihan Transportasi Kualitas Pelayanan Peruntukan Lahan
Jumlah populasi
Jumlah lapangan
pekerjaan
Harga bahan bakar
dan pajak
Jalan kaki
Kecepatan
relative dan
keterlambatan
Kepadatan
Pendapatan Pendapatan
Pajak dan biaya
kendaraan
Bersepeda Kepercayaan Kesimpangsiuran
Gaya hidup Aktivitas usaha Harga tol Public transit Kenyamanan Keterhubungan
Umur Muatan kendaraan Biaya parkir Ridesharing
Keselamatan dan
keamanan
Dekatnya layanan tempat
singgah
Pilihan
Aktivitas pariwisata Asuransi kendaraan Mobil pribadi
Keadaan tempat
menunggu
Rancangan jalan raya
Ongkos kendaraan Layanan taxi
Keadaan
tempat parkir
Telework Informasi pelanggan
Sistem antar/
delivery system
Sumber : Victoria Transport Policy18
01
02 03
04
05
Membuka aksebilitas
yang berujung pada
peningkatan daya beli
masyarakat.
peran transportasi kota
Dalam Meningkatkan Ekonomi Suatu Kota
Kontribusi terhadap efisiensi
penyediaan kebutuhan produksi
sehingga biaya pengadaan
kebutuhan produksi dapat
diminimalisasi.
Menekan biaya penyaluran
produksi ke pasar.
Menarik investor baru yang
akan meningkatkan iklim
kompetisi di daerah tersebut
Mendukung perkembangan
perekonomian kota dengan
lebih baik,
19
Kebijakan Transportasi
Perkotaan Harus Memenuhi
3 Aspek Utama
Dapat memastikan tersedianya kapabilitas
yang berkelanjutan untuk menunjang
peningkatan standar kehidupan
Dapat memacu peningkatan kualitas
kehidupan secara umum
Manfaat yang didapat harus dapat dirasakan
oleh semua lapisan masyarakat
20
Pembangunan angkutan perkotaan diarahkan pada pemulihan kondisi
pelayanan armada bus kota, sesuai dengan standar pelayanan minimal
Pembatasan penggunaan kendaraam pribadi melalui
perketatan persyaratan Ranmor (Pribadi)
Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama
penggunaan transportasi umum massal di perkotaan yang padat,
terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan
pengembangan wilayah.
Mendorong pengembangan teknologi untuk membatasi
penggunaan kendaraan pribadi, seperti Electronic Road
Pricing (ERP)
Pengembangan transportasi perkotaan dengan memperhatikan
pejalan kaki dan orang cacat melalui pemberikan fasilitas
yang lebih aman dan nyaman untuk pejalan kaki, untuk
mendorong intensitas berjalan kaki
Kementrian Perhubungan Republik Indonesia
kebijakanterkait transportasiperkotaanterhadappeningkatanperekonomiankota
1
2
3
4
5
21 21
pertama 1
kedua2
ketiga 3
DAMPAK TRANSPORTASI TERHADAP EKONOMI KOTA
Geografis
Akses ke basis pasar yang lebih
luas di mana skala ekonomi dalam
produksi, distribusi dan konsumsi
dapat ditingkatkan.
Inti
menyampaikan penumpang dan
barang serta biaya yang terkait
untuk mendukung mobilitas Operasional
Tingkat pemanfaatan yang lebih baik dari
aset transportasi menguntungkan
penggunanya sebagai penumpang dan
barang yang disampaikan lebih cepat
22
1
2
3

Dampak utama dari transportasi pada faktor-faktor ekonomi
PENINGKATAN NILAI TANAH
Perbaikan transportasi dan komunikasi mendukung proses spesialisasi geografis yang
meningkatkan produktivitas dan interaksi spasial. Entitas ekonomi cenderung memproduksi
barang dan jasa dengan kombinasi yang paling tepat modal, tenaga kerja, dan bahan baku.
Memfasilitasi produksi massal melalui skala ekonomi
karena pasar yang lebih besar dapat diakses.
Globalisasi telah jelas dikaitkan dengan lingkungan yang kompetitif
yang mencakup dunia dan memungkinkan konsumen untuk memiliki
akses ke beberapa jenis barang dan jasa.
Tanah yang berdekatan atau dilayani oleh layanan transportasi yang
baik umumnya memiliki nilai yang lebih besar karena utilitas yang
menganugerahkan banyak kegiatan
SPESIALISASI GEOGRAFIS
PRODUKSI SKALA BESAR
MENINGKATNYA PERSAINGAN
23
7,667,667,26
5,02
4,79
5,00
Kontribusi
Transportasi
terhadap PDB (%)
Tahun 2016
Sumber : BPS diolah
Sektor transportasi berkontribusi sebesar 5,18% terhadap PDB dan pertumbuhan sektor transportasi per tahun rata-rata di
atas 7% lebih besar dari pertumbuhan PDB secara total
SEKTOR
TRANSPORTASI
Pertumbuhan Transportasi dan Pertumbuhan PDB (%)
TRANSPORTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
24
2014-2015 2015-2016
2016-2017
Rank Score
OVERALL 34 37 41 4,5
Infrastructure 56 62 60 4,2
- Quality of roads 72 80 75 3,9
- Quality of railroad infrastructure 41 43 39 3,8
- Quality of port infrastructure 77 82 75 3,9
- Quality of air transport infrastructure 64 66 62 4,5
- Available airline seat kilometers 14 15 14 3.228,4
DAYA SAING INFASTRUKTUR TRANSPORTASI INDONESIA
Global
Competitiveness Index
Peringkat daya saing infrastruktur Indonesia termasuk transportasi mengalami peningkatan
walaupun peringkat daya saing Indonesia secara umum mengalami penurunan.
2014 2015 2016
Peringkat Daya Saing Infrastruktur Indonesia
Rank 56
Rank 62
Rank 60
25
COUNTRY
2012
LPI RANK
2014
LPI RANK
2016
LIPI RANK LIPI SCORE
Germany 4 1 1 4.23
Luxembourg 15 8 2 4.22
Sweden 13 6 3 4.2
Netherlands 5 2 4 4.19
Singapore 1 5 5 4.14
Malaysia 29 25 32 3.43
Thailand 38 35 45 3.26
Indonesia 59 53 63 2.98
Philippines 52 57 71 2.86
LPI INDONESIA 2012 DAN 2014
ITEM
SCORE
2014 2016
LPI Score 3.08 2.98
Infrastructure 2.92 2.65
Custom 2.87 2.69
International Shipment 2.87 2.90
Timelines 3.53 3.46
Logistic Competence 3.21 3.00
Tracking and Tracing 3.11 3.19
LOGISTIC PERFORMANCE INDEX INDONESIA
o Peringkat LPI disusun berdasarkan skor dari kinerja masing-masing negara. Skor kinerja tertinggi adalah 5 yang dihitung berdasarkan 6
komponen, yaitu: (1) Custom; (2) Infrastructure; (3) International Shipments; (4) Logistics quality and competence; (5) Tracking and tracing; dan (6)
Timeliness.
o Logistics Performance Index (LPI) Indonesia Tahun 2016 berada pada peringkat 63 dari 160 negara, turun 10 tingkat dibandingkan tahun 2014.
Posisi Indonesia berada di bawah Singapura (5), Thailand (45), Malaysia (32).
o Sektor transportasi berkonstribusi untuk mencapai target kinerja pariwisata melalui penyediaan konektifitas ke destinasi pariwisata
26
PDB Transportasi dan Pergudangan
Hampir Mencapai Rp 100 Trliun
• Produk Domestik Bruto (PDB) sektor transportasi dan
pergudangan pada triwulan 2017 mencapai Rp 99,46 triliun
atau tumbuh 8,37 persen dibanding triwulan yang sama tahun
sebelumnya.
• Sub sektor angkutan darat masih mendominasi, yakni lebih
dari 55 persen dari total PDB transportasi dan pergudangan.
Diikuti sub sektor angkutan udara sebesar 17,5 persen dari
PDB. Kemudian sub sektor pergudangan; jasa penunjang
angkutan; pos dan kurir sebesar 15,7 persen.
• Maraknya belanja online telah mendorong pertumbuhan
sektor pergudangan; jasa penunjang angkutan; pos dan kurir
sebesar 4,83 persen pada triwulan II 2017 dibanding triwulan
sebelumnya tumbuh 7,96 persen dibanding triwulan II 2016
(YoY).
• Berdasarkan laporan Nielsen, pasar e-commerce (perdagangan
digital) Indonesia baru mencapai US$ 1,68 miliar atau 1,2
persen dari penjualan ritel senilai US$ 145,8 miliar. Namun,
pada 2025 diperkirakan bakal mencapai US$ 46 miliar atau
sekitar 8 persen dari pasar ritel domestik.
https://databoks.katadata.co.id
27
Pertumbuhan Sektor Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir (2015-2017)
Produk Domestik Bruto (PDB) sektor logistik pada triwulan III 2017 tumbuh 9,71 persen dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya. Data
Badan Pusat Statistik mencatat bahwa PDB sektor pergudangan dan jasa penunjang angkutan; pos dan kurir pada triwulan ketiga tahun ini
mencapai Rp 16,87 triliun dibanding triwulan ketiga tahun sebelumnya hanya Rp 15,33 triliun.
Triwulan III 2017, Sektor Logistik Tumbuh 9,7 Persen
28
MANFAAT PELAKSANAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT
terhadap komoditipangan dan papan di daerah terpencil
Sumber : Olahan Data Kemendag dan Rumah Kita
No Daerah Jenis Komoditi
Harga Agustus
2016
Harga
Juni 2017
Penurunan
(%)
1 Larantuka
Beras Rp. 12,000 Rp. 10,000 -17%
Gula Pasir Rp. 18,000 Rp. 15,000 -17%
Minyak Goreng
Kemasan
RP. 17,000 RP. 15,000 -12%
Tepung Terigu Rp. 10,000 Rp. 8,000 -20%
Triplek 3 mm Rp. 55,000 Rp. 53,000 -4%
2 Fak-Fak
Beras Rp. 11,500 Rp. 10,000 -13%
Gula Pasir Rp. 16,000 Rp. 15,000 -6%
3 Dobo
Gula Pasir Rp. 18,750 Rp. 15,200 -19%
Tepung Terigu Rp. 12,000 Rp. 11,200 -7%
4 Anambas
Beras Rp. 14,000 Rp. 12,000 -14%
Gula Pasir Rp. 16,000 RP. 15,000 -6%
5 Waingapu Semen 50 Kg Rp. 75,000 Rp. 60,000 -20%
6 Rote Semen 40 Kg Rp. 55,000 Rp. 47,500 -14%
7 Sabu Semen 40 Kg Rp. 56,000 RP. 47,500 -15%
Contoh
29
01 02
INVESTASI KEMENTERIANPERHUBUNGAN
03
kemenhub151 Call 151info151@dephub.go.id dephub.go.id
Pembangunan BRT
Pembangunan Terminal Tipe A
Rehabilitasi Terminal Tipe A
Pemb. Kapal Penyeberangan
Pemb. Pelb. Penyeberangan
3.170 unit
41 lokasi
119 lokasi
51 unit
65 lokasi
44%
3%
26%
16%
17%
Pembangunan Jalan KA
Peningkatan dan Rehab.
Jalur KA
Pembangunan Bangunan
Khusus
3.258 km’sp
1.225 km’sp
21 lokasi
12%
34%
38%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
TRANSPORTASI DARAT
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN
CAPAIAN DAN TARGET KEMENHUB 2015 - 2019
posisi September 2017
Pembangunan Pelabhn Laut
Pembangunan Kapal Perintis
Pembangunan Bandara
Baru
100 lokasi
103 unit
15 lokasi
85%
37%
47%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
TRANSPORTASI UDARA
Lulusan SDM Transportasi
Darat
Lulusan SDM Transportasi
Laut
Lulusan SDM Transportasi
Udara
Lulusan SDM Transportasi
Aparatur
35.088 org.
2.45juta org.
44.438 org
51.771 org
52%
61%
52%
65%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
31
• Pembangunan Kapal Penyeberangan 7 Unit,
• Pengadaan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor 28
Paket dan
• Pengadaan Peralatan Pemeriksaan Fisik Rancang
Bangun Sarana Angkutan Jalan 15 Paket.
• Pembangunan Terminal Penumpang Baru 16 Lokasi
• Pembangunan Terminal Penumpang Lanjutan 7 Lokasi
• Rehabilitasi Terminal di 40 Lokasi
• Rehabilitasi UPPKB 8 Paket
• Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru 9 Lokasi
• Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan 11 Lokasi
• Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan 3 Lokasi
• Pembangunan Pelabuhan Danau Baru 2
• Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan 2 Lokasi
• Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan 9 Paket (9 Provinsi),
• Pengadaan Dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 30
Paket,
• Kegiatan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) 1 Paket,
• Kegiatan Sosialisasi Keselamatan 28 Paket (33 Provinsi) dan
• Kegiatan Operasional Jembatan Timbang di 26 Lokasi 1 Tahun.
• Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan 152 Paket di
33 Provinsi,
• Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 37 Paket di 33 Provinsi,
• Pengadaan dan Pemasangan ATCS Lanjutan 2 Paket (Kota
Palembang dan Bandung) dan Pembangunan Halte Sungai 2
Paket (Sungai Tawar dan Sungai di Desa Karya Bakti).
• Pengadaan Bus BRT ukuran sedang 635 Unit dan Pengadaan
ngunan Bus Pelajar 120 Unit,
• Subsidi Angkutan Jalan 291Trayek, Subsidi Angkutan
Penyeberangan 307 Lintas dan Subsidi RoRo Long Distance
Ferry (Lintas Jakarta – Surabaya) dan
• Kegiatan Operasional Terminal Tipe A di 91 Terminal 1 Tahun.
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LALU LINTAS PEMBADAN PENGELOLAAN ANGKUTAN DAN MULTIMODA
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KESELAMATAN
INVESTASI 2018
SEKTOR DARAT
32
Pembangunan Jalur KA bersumber dari
Rupiah Murni sepanjang 180,5 Km’sp
Pembangunan Jalur KA bersumber dari
SBSN sepanjang 596 Km’sp
Peningkatan/Reaktivasi Jalur KA
sepanjang 45 Km’sp
Pelayanan Angkutan KA Perintis 7 Lintas
Pengadaan lahan pembangunan jalur
KA untuk KA Bandara
Pengadaan Multi Tie Tamper (MTT) 2
Paket
Pengadaan Kereta Ukur Uji Dinamis 1
Paket.
Pelaksanaan Infrastructrure
Maintenance and Operation (IMO) 1
Tahun.
Peningkatan persinyalan 1 Paket, Pengadaan dan Pemasangan 1 Paket
Pembangunan Jembatan
Penyeberangan Orang (JPO) 1 Paket
INVESTASI 2018
SEKTOR PERKERETAAPIAN
33
•Pembangunan Fasilitas Pelabuhan
•The Development of Belawan Port
Project
•Pembangunan Pelabuhan Patimban
• Rehabilitasi Sarana Bantu Navigasi
Pelayaran (SBNP) 70 Unit
• Rehabilitasi Bidang Telekomunikasi
Pelayaran 36 Unit
• Pengerukan Alur Pelayaran 6
Lokasi Docking Kapal Negara 63
Unit
•Penyelesaian Pembangunan Kapal
Perintis 50 unit
•Penyelesaian Pembangunan Kapal
Kontainer 15 unit
•Penyelesaian Pembangunan Kapal
Ternak 5 unit
•Penyelesaian Pembangunan Kapal
Kenavigasian 2 unit *)
•Penyelenggaraan Angkutan Barang
•Penyelenggaraan Pelayaran Perintis
105 Trayek (59 Swasta dan 46 Pelni)
Penyelenggaraan Angkutan Ternak 6
Trayek
Keselamatan Dan
Keamanan Pelayaran
Fasilitas Pelabuhan
Multiyears Contract
Penyelenggaraan
Subsidi Angkutan Laut
INVESTASI 2018
SEKTOR LAUT
34
Pembangunan Bandara Udara Baru
8 Lokasi
Pengembangan Bandara Perbatasan di
24 lokasi
Pengembangan Bandara pembuka
daerah terisolir di 48 lokasi
Perpanjangan dan pelebaran landas
pacu di 12 lokasi
Perluasan dan Pembangunan Terminal
di 11 Lokasi
Angkutan Perintis
Pengadaan fasilitas Keamanan
Penerbangan (X-Ray) di 46 Lokasi
Pemenuhan Pagar Pengaman di 54
lokasi
• Pelayanan Perintis Penumpang sebanyak 211 rute
• Pelayanan Perintis Kargo melayani 18 rute dan mendapatkan
subsidi BBM 2,637
• Subsidi Operasi Angkutan Udara Kargo Komersial (Subsidi
50%)
INVESTASI 2018
SEKTOR UDARA
Penyelesaian Pembangunan Kampus Balai
Diklat Transportasi Darat (BP2TD) Bali;
Penyelesaian Pembangunan Balai Diklat
Pelayaran Padang Pariaman;
Penyelesaian Pembangunan Balai Diklat
Pelayaran Minahasa Selatan;
Penyelesaian Pembangunan BP2TD
Mempawah;
Penyelesaian Pembangunan Kampus Politeknik
Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal;
Pengembangan Kampus Daerah Papua Barat
(Balai Pendidikan dan Pelayaran Sorong);
Pengembangan Kampus Daerah Papua (Balai
Pendidikan dan Pelatihan Penerbang
Jayapura);
Pengembangan Kampus Daerah Aceh (Balai
Pendidikan dan Pelayaran Malahayati Aceh
Besar);
Pembangunan Balai Diklat Pelayaran Maluku
(Kampus Baru);
Diklat Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Transportasi dalam Rangka Revitalisasi
SMA/SMK;
Pelaksanaan Diklat (Beasiswa) bagi masyarakat di Daerah Terluar,
Terdalam, Terisolir dan Perbatasan.
INVESTASI 2018
SEKTOR PENDIDIKAN
36
PENGHARGAAN DALAM BIDANG TATA KELOLA DAN MANAJEMEN
Laporan Keuangan
Standar Tertinggi
Penghargaan BPK
Kemandirian
BLU
Penghargaan Presiden
Pengelola
PNBP Terbaik
Penghargaan Kemenkeu
Standar
Pelayanan Publik
Penghargaan OMBUDSMAN
Pelaksanaan
e-PUPNS
Penghargaan BKN
APE
Kategori Madya
Penghargaan KPP-PAIT Award
Konstribusi
PNBP Terbesar
Penghargaan Kemenkeu
Tingkat Kepatuhan
& Keaktifan Pengelolaan
LHKPN
Penghargaan KPK
TOP IT
Implementation On
Ministry
37
TERIMA KASIHKEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta
Telp. +62 21 3811308, 3505006
Fax. +62 21 3522338
kemenhub151 Call 151info151@dephub.go.id dephub.go.id

More Related Content

What's hot

Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan PembangunanParadigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan PembangunanDadang Solihin
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahRandy Wrihatnolo
 
Kawasan industri berkelanjutan
Kawasan industri berkelanjutanKawasan industri berkelanjutan
Kawasan industri berkelanjutanAgus Dwi Wicaksono
 
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)Dokter Kota
 
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMakalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMutiara Shifa
 
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan KegiatanVisi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan KegiatanDadang Solihin
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MMACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
 
Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Perencanaan
Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem PerencanaanHubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Perencanaan
Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem PerencanaanDadang Solihin
 
Kumpulan Makalah tentang Perencanaan Kota
Kumpulan Makalah tentang Perencanaan KotaKumpulan Makalah tentang Perencanaan Kota
Kumpulan Makalah tentang Perencanaan KotaFitri Indra Wardhono
 
SISTEM TRANSPORTASI.ppt
SISTEM TRANSPORTASI.pptSISTEM TRANSPORTASI.ppt
SISTEM TRANSPORTASI.pptlukimnomleni
 
Pola Penanganan Drainase Perkotaan
Pola Penanganan Drainase PerkotaanPola Penanganan Drainase Perkotaan
Pola Penanganan Drainase Perkotaaninfosanitasi
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Yogan Daru Prabowo
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanDadang Solihin
 
Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs)
Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs)Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs)
Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs)Muh Saleh
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanDadang Solihin
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 

What's hot (20)

Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan PembangunanParadigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
 
6. struktur internal kota1
6. struktur internal kota16. struktur internal kota1
6. struktur internal kota1
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Kawasan industri berkelanjutan
Kawasan industri berkelanjutanKawasan industri berkelanjutan
Kawasan industri berkelanjutan
 
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)
 
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMakalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan KegiatanVisi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM
 
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
 
Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Perencanaan
Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem PerencanaanHubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Perencanaan
Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Perencanaan
 
Kumpulan Makalah tentang Perencanaan Kota
Kumpulan Makalah tentang Perencanaan KotaKumpulan Makalah tentang Perencanaan Kota
Kumpulan Makalah tentang Perencanaan Kota
 
SISTEM TRANSPORTASI.ppt
SISTEM TRANSPORTASI.pptSISTEM TRANSPORTASI.ppt
SISTEM TRANSPORTASI.ppt
 
Pola Penanganan Drainase Perkotaan
Pola Penanganan Drainase PerkotaanPola Penanganan Drainase Perkotaan
Pola Penanganan Drainase Perkotaan
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 
Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs)
Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs)Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs)
Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs)
 
Sistem transportasi
Sistem transportasiSistem transportasi
Sistem transportasi
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 

Similar to Transportasi merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi

Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv    rakornas 2019 - kementerian perhubunganPanel iv    rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubunganJoseph Sitepu
 
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
LMCP2502 Pengangkutan Bandar - Projek Akhir
LMCP2502 Pengangkutan Bandar - Projek AkhirLMCP2502 Pengangkutan Bandar - Projek Akhir
LMCP2502 Pengangkutan Bandar - Projek AkhirHARFALIANABINTIKADIR
 
Kebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di Indonesia
Kebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di IndonesiaKebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di Indonesia
Kebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di IndonesiaTri Damri
 
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi BangsaUtang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi BangsaBeta Uliansyah
 
df1ff_DRAFT_Latsartek_Pemrograman_8_Feb_2018.ppt
df1ff_DRAFT_Latsartek_Pemrograman_8_Feb_2018.pptdf1ff_DRAFT_Latsartek_Pemrograman_8_Feb_2018.ppt
df1ff_DRAFT_Latsartek_Pemrograman_8_Feb_2018.pptUlulAzmi79
 
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation   bambang susantono, vice minister for tra...Indonesian railways revitalisation   bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...Indonesia Infrastructure Initiative
 
02 kemenhub talkshow musrenbangnas 2015
02 kemenhub talkshow musrenbangnas 201502 kemenhub talkshow musrenbangnas 2015
02 kemenhub talkshow musrenbangnas 2015Deni Soeboer
 
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenasPaparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenasIndonesia Infrastructure Initiative
 
Revitaling indonesia railways
Revitaling indonesia railwaysRevitaling indonesia railways
Revitaling indonesia railwaysBakhtiar Zein
 
ca99d_PERUBAHAN_MINDSET_DAN_KEBIJAKAN_PEMB_JIAT_DI_JKT.pptx
ca99d_PERUBAHAN_MINDSET_DAN_KEBIJAKAN_PEMB_JIAT_DI_JKT.pptxca99d_PERUBAHAN_MINDSET_DAN_KEBIJAKAN_PEMB_JIAT_DI_JKT.pptx
ca99d_PERUBAHAN_MINDSET_DAN_KEBIJAKAN_PEMB_JIAT_DI_JKT.pptxbayu silvat
 
2. sistem transportasi nasional wagijono
2. sistem transportasi nasional wagijono2. sistem transportasi nasional wagijono
2. sistem transportasi nasional wagijonoDidik Purwiyanto Vay
 

Similar to Transportasi merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi (20)

Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv    rakornas 2019 - kementerian perhubunganPanel iv    rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubungan
 
Bahan prentaibogor pak max
Bahan prentaibogor pak maxBahan prentaibogor pak max
Bahan prentaibogor pak max
 
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Konsinyering bogor kebijakan dan sasaran kinerja - 8 mei 2014
Konsinyering bogor   kebijakan dan sasaran kinerja - 8 mei 2014Konsinyering bogor   kebijakan dan sasaran kinerja - 8 mei 2014
Konsinyering bogor kebijakan dan sasaran kinerja - 8 mei 2014
 
LMCP2502 Pengangkutan Bandar - Projek Akhir
LMCP2502 Pengangkutan Bandar - Projek AkhirLMCP2502 Pengangkutan Bandar - Projek Akhir
LMCP2502 Pengangkutan Bandar - Projek Akhir
 
Kebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di Indonesia
Kebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di IndonesiaKebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di Indonesia
Kebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di Indonesia
 
Prioritas pembangunan infrastruktur aksesbilitas jalur distribusi orang dan b...
Prioritas pembangunan infrastruktur aksesbilitas jalur distribusi orang dan b...Prioritas pembangunan infrastruktur aksesbilitas jalur distribusi orang dan b...
Prioritas pembangunan infrastruktur aksesbilitas jalur distribusi orang dan b...
 
Rakor pengendalian pengelolaan perbatasan negara tahun 2017
Rakor pengendalian pengelolaan perbatasan negara tahun 2017Rakor pengendalian pengelolaan perbatasan negara tahun 2017
Rakor pengendalian pengelolaan perbatasan negara tahun 2017
 
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi BangsaUtang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
 
df1ff_DRAFT_Latsartek_Pemrograman_8_Feb_2018.ppt
df1ff_DRAFT_Latsartek_Pemrograman_8_Feb_2018.pptdf1ff_DRAFT_Latsartek_Pemrograman_8_Feb_2018.ppt
df1ff_DRAFT_Latsartek_Pemrograman_8_Feb_2018.ppt
 
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation   bambang susantono, vice minister for tra...Indonesian railways revitalisation   bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
 
02 kemenhub talkshow musrenbangnas 2015
02 kemenhub talkshow musrenbangnas 201502 kemenhub talkshow musrenbangnas 2015
02 kemenhub talkshow musrenbangnas 2015
 
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenasPaparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
 
Revitaling indonesia railways
Revitaling indonesia railwaysRevitaling indonesia railways
Revitaling indonesia railways
 
ca99d_PERUBAHAN_MINDSET_DAN_KEBIJAKAN_PEMB_JIAT_DI_JKT.pptx
ca99d_PERUBAHAN_MINDSET_DAN_KEBIJAKAN_PEMB_JIAT_DI_JKT.pptxca99d_PERUBAHAN_MINDSET_DAN_KEBIJAKAN_PEMB_JIAT_DI_JKT.pptx
ca99d_PERUBAHAN_MINDSET_DAN_KEBIJAKAN_PEMB_JIAT_DI_JKT.pptx
 
Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018
Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018
Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018
 
Rpjmn kemenhub 2015 2019
Rpjmn kemenhub  2015 2019Rpjmn kemenhub  2015 2019
Rpjmn kemenhub 2015 2019
 
Meningkatkan konektivitas transportasi sulawesi 2018
Meningkatkan konektivitas transportasi sulawesi 2018Meningkatkan konektivitas transportasi sulawesi 2018
Meningkatkan konektivitas transportasi sulawesi 2018
 
Visi Misi Infrastruktur
Visi Misi InfrastrukturVisi Misi Infrastruktur
Visi Misi Infrastruktur
 
2. sistem transportasi nasional wagijono
2. sistem transportasi nasional wagijono2. sistem transportasi nasional wagijono
2. sistem transportasi nasional wagijono
 

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
 

Recently uploaded

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 

Transportasi merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi

  • 1. TRANSPORTASIMerupakan Urat Nadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mencapai Tingkat Kesejahteraan Suatu Bangsa Maizar Radjin kemenhub151 Call 151info151@dephub.go.id dephub.go.id
  • 2. 01 KERANGKA UMUM 02 TRANSPORTASI & PERTUMBUHAN EKONOMI 03 INVESTASI KEMENTERIANPERHUBUNGAN kemenhub151 Call 151info151@dephub.go.id dephub.go.id
  • 3. 02 03 01 GAMBARAN UMUM kemenhub151 Call 151info151@dephub.go.id dephub.go.id
  • 4. 2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM 4. MEWUJUDKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA YANG TINGGI, MAJU DAN SEJAHTERA 4
  • 5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNATIONAL 5
  • 6. KERANGKA BERPIKIR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR2015-2019 REGULASI KELEMBAGAAN PENDANAAN PERBAIKANREGULASI,TEROBOSANKEBIJAKANDANPENDANAANKREATIF AMANAT RPJPN Infrastruktur Memadai  Pendapatan per kapita USD 14 Ribu  Pengangguran < 5%  Penduduk Miskin > 5%  HDI dan GDI Meningkat VISI/MISI PRESIDEN + NAWA CIPTA SASARAN RPJMN 2015-2019 KEBIJAKAN DAN SRATEGIISU STRATEGIS • Kondisi mantap jalan nasional 100% • Waktu tempuh perjalanan darat dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km • Biaya logistik menurun menjadi 19,2% terhdap PDB • Pangsa Pasar Angkutan Umum 32% • On time performance penerbangan mencapai 95% • Jumlah penumpang pesawat sebanyak 162 juta penumpang per tahun • Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50 persen dari kondisi baseline. • Menurunnya rasio kecelakaantransportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 menjadi kurang dari 3 kejadian/1 juta flight cycle. • Menurunnya jumlah kejadiankecelakaan transportasi laut menjadi kurang dari 50 kejadian/tahun. • Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api menjadi kurang dari 0,025 kecelakaan per1 juta-km perjalanan kereta api. 1.Kondisi Jalan Daerah Kurang memadai 2.Pembangunan kereta api masih terbatas. 3.Kinerja pelabuhan kurang kompetitif 4.Perkotaan yang semakin padat 1.Geopolitik 2.Geoekonomi 3.Bonus Demografi 4.Agenda Paska 2015 5.Perubahan Iklim • Peningkatan ketersediaan • Penguatan konektivitas nasional • Pengembangan transportasi massal perkotaan • Peningkatan efektivitas dan efisiensi • Pembiayaan penyediaan infrastruktur • Pembangunan Transportasi Multimoda dan mendukung Sislognas, kawasan industri, • Mempercepat pembangunan Sistem TransportasiMultimoda • Melakukan upaya keseimbangan antaratransportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dankewilayahan. • Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi • Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan transportasi • Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan • Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern • Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota • Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang PERMASALAHAN TANTANGAN PROYEKSTRATEGIS 6
  • 7. Rasio Elektrifikasi 100% Akses Air Minum 100% Akses Sanitasi 100% Akes Perumahan Layak Huni Aksesibilitas Perbatasan & Tertinggal Penyediaan Pelayanan Dasar Infrastruktur Mendukung Sektor Unggulan Konektivitas Tol Laut + intermoda Pembangunan Jaringan Serat Optik: • E-government (e-KTP, BPJS,dll) • E-commerce Pembangunan Energi 35 GW • Sasaran 1.200 kWh/Kap. di 2019 (saat ini Vietnam 1.300 kWh/Kap, Malaysia 4.400 kWh/Kap.) Sektor Unggulan Jasa & Pariwisata Pertanian Industri Pengolahan Kerangka PembangunanInfrastruktur Indonesia 2015-2019 Keamananan Keselamatan Transportasi Transportasi Perkotaan Membangun Angkutan Massal Berbasis Jalan , Rel & Intermoda Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan perkotaan Mengembangkan transportasi perkotaan yang berkelanjutan Integrasi kelembagaan transportasi Shift Improve Jaringan yang Mendukung Efisiensi Perjalanan Peningkatan Pangsa Angkutan Umum Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Konsep Pengembangan Transportasi Perkotaan Avoid 7
  • 8. 01satu 02dua 04empat 03tiga 2005-2009 2010-2014 2014-2019 2020-2025 • Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. • Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. • Terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha. • Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi. • Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia ditandaimenurunnya angka penganggurandan penduduk miskin serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah. • Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui membaiknya infrastruktur. • Percepatan pembangunan infrastruktur didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan, terutama untuk sektor transportasi. • Percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha. • Penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. • Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi. Rpjpn INFRASTRUKTUR UNDANG-UNDANG NO.17/2007 8
  • 9. TATANAN MAKRO STRATEGIS PERHUBUNGAN (TMSP) PERHUBUNGAN (RTPP) PLAN PLAN DIPARKA KEMENHUB (RENSTRA) KEMENHUB SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN (SP3) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEMENHUB (RPJPP) ROLLING ROLLING RENCANA STRETEGIS RENCANA KERJA KEMENHUB RENCANA TEKNIS PENGEMBANGAN PETUNJUK, PEDOMAN DAN STANDARDISASI TEKNIS PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN (PSTPP) RENCANA UMUM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN (RUPP) PEMERINTAH (RKP) RTRW PULAU TRANSPORTASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJP NASIONAL VISI,MISI PRESIDEN RPJM NASIONAL TERPILIH RENCANA KERJA SISTRANAS UU UU TATA RUANG TATRANAS RTRWN TATRAWIL RTRWProv TATRALOK RTRW KAB/KKOTA L I N G K U N G A N S T R A T E G I S PANCASILA & UUD 1945 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI 9
  • 10. Diagram sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 10
  • 11. Peningkatan Kualitas Money Follow Program dan bersifat Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial RKP 2015*) Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan RKP 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas RKP 2017 Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antarwilayah RKP 2018 Memacu Investasi Dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas RKP 2019 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019 TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH2018 “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018 • Memperbaiki Kualitas Belanja; • Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif; • Peningkatan daya saing dan nilai tambah industry; • Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur. Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 11
  • 12. Pembangunan Berbasis Kewilayahan Direktif Presiden, Masukan DPR dalam Raker, RDP dll Pembangunan Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Program Kerakyatan yang dapat langsung bermanfaat bagi masyarakat • Mendukung 3 KSPN meliputi KSPN Mandalika, KSPN Danau Toba dan KSPN Borobudur • Mendukung 3 Kawasan Industri (KI) yaitu KI Sei Mangkei, KI Morowali dan KI Bantaeng • Mendukung 5 Kawasan Ekonomi Khusus yaitu KEK Sorong, KEK Tanjung Kelayang, KEK Bitung, KEK Maloy Batuta Trans- Kalimantan (MBTK), dan KEK Morotai • Proyek Strategis Nasional sesuai Perpres 58/2017 (41 Proyek Transportasi) • Proyek Prioritas Nasional sesuai Perpres 79/2017 tentang RKP 2018 (126 Proyek Prioritas Transportasi) • Proyek Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Transportasi untuk mengakomodasi kepentingan daerah sebanyak 187 kegiatan • Daerah Perbatasan di 32 Kabupaten/Kota (13 Provinsi) • Daerah Tertinggal di 88 Kab/Kota (21 Provinsi) • Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan (291 Try) Penyeberangan (307 Lintas) Angkutan Laut (113 Try) Angkutan Udara (211 Rute) Subsidi RoRo Long Distance Ferry (Jakarta- Surabaya) • Jembatan Udara di 18 rute • Tol Laut di 15 rute • Kapal Pelayaran Rakyat sebanyak 100 Unit • Bus Sekolah sebanyak 120 Unit RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENHUB TAHUN 2018 Berdasarkan Pendekatan dan Prioritas 12
  • 13. • Pembangunan dan Pengembangan Terminal dan Pelabuhan SDP; • Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut; • Pembangunan dan Pengembangan Bandara; • Pembangunan dan Pengembangan Jaringan KA; • Pengembangan Infrstruktur Perhubungan di Wilayah Tertinggal, Terluar dan Perbatasan Negara; • Pembangunan Kapal, Pengadaan Bus; • Pembangunan Kampus Diklat Beserta Kelengkapannya. Peningkatan Kapasitas : • Belanja Operasional (Gaji, Tunjangan, Operasional Lainya); • Penyusunan, Pemenuhan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Lingkungan Hidup Program Strategis Perhubungan, Serta Peraturan Perundang-undangan; • Litbang dan Kegiatan Pengawasan Internal; • Penataan Organisasi; • Komunikasi dan Kehumasan. Tata Kelola & Regulasi (Dukungan Manajemen) : • Pembangunan Faskes LLAJ dan Jembatan Timbang; • Pembangunan SBNP; • Pembangunan Kapal Negara (Kapal Patroli & Kapal Navigasi); • Pembangunan dan penyediaan fasilitas keselamatan penerbangan (fasilitas keamanan, fasilitas pendaratan visual dan Pagar Pengaman); • Pembangunan SINTELIS KA; • Pengerukan Alur dan Break water. Peningkatan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi : • Rehabilitasi Terminal, Pelabuhan Penyeberangan, Pelabuhan Laut, Bandara serta Kampus Diklat; • Docking kapal perintis; • Subsidi Pelayanan Perintis (LLAJ, Penyeberangan, Angkutan Laut, Angkutan Udara dan KA); • Integrasi Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Pusdatin; • Pengembangan dan Pembangunan Sistem Perizinan Secara On Line; • Penyusunan Pedoman dan SOP; • Peningkatan Kualitas SDM Perhubungan. Peningkatan Kualitas Pelayanan : FOKUS & PRIORITAS PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN FOKUS & PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN Pembangunan Sektor Perhubungan Tahun 2018 13
  • 14. 01 03 TRANSPORTASI &PERTUMBUHAN EKONOMI 02 kemenhub151 Call 151info151@dephub.go.id dephub.go.id
  • 15. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiki lebih dari 17.000 pulau dengan total wilayah 735.355 mil persegi. Indonesia menempati peringkat keempat dari 10 negara berpopulasi terbesar di dunia (sekitar 220 juta jiwa). Tanpa sarana transportasi yang memadai maka akan sulit untuk menghubungkan seluruh daerah di kepulauan ini 15
  • 16. Adalah perpindahan orang atau barang dengan menggunakan alat atau kendaraan dari dan ke tempat tempat yang terpisah secara geografis. Steenbrink:1974 Sedangkan transportasi kota adalah suatu kesatuan yang saling mendukung dan bekerjasama dalam pengadaan transportasi yang melayani wilayah perkotaan Miro:1997 16
  • 17. Sumber Daya Lokasi Waktu Pasar Konsumen Pengangkutan Pengangkutan Pengangkutan Pengangkutan Alur Transportasi 17
  • 18. Faktor-faktoryang mempengaruhipermintaantransportasi Demografi Ekonomi Harga Pilihan Transportasi Kualitas Pelayanan Peruntukan Lahan Jumlah populasi Jumlah lapangan pekerjaan Harga bahan bakar dan pajak Jalan kaki Kecepatan relative dan keterlambatan Kepadatan Pendapatan Pendapatan Pajak dan biaya kendaraan Bersepeda Kepercayaan Kesimpangsiuran Gaya hidup Aktivitas usaha Harga tol Public transit Kenyamanan Keterhubungan Umur Muatan kendaraan Biaya parkir Ridesharing Keselamatan dan keamanan Dekatnya layanan tempat singgah Pilihan Aktivitas pariwisata Asuransi kendaraan Mobil pribadi Keadaan tempat menunggu Rancangan jalan raya Ongkos kendaraan Layanan taxi Keadaan tempat parkir Telework Informasi pelanggan Sistem antar/ delivery system Sumber : Victoria Transport Policy18
  • 19. 01 02 03 04 05 Membuka aksebilitas yang berujung pada peningkatan daya beli masyarakat. peran transportasi kota Dalam Meningkatkan Ekonomi Suatu Kota Kontribusi terhadap efisiensi penyediaan kebutuhan produksi sehingga biaya pengadaan kebutuhan produksi dapat diminimalisasi. Menekan biaya penyaluran produksi ke pasar. Menarik investor baru yang akan meningkatkan iklim kompetisi di daerah tersebut Mendukung perkembangan perekonomian kota dengan lebih baik, 19
  • 20. Kebijakan Transportasi Perkotaan Harus Memenuhi 3 Aspek Utama Dapat memastikan tersedianya kapabilitas yang berkelanjutan untuk menunjang peningkatan standar kehidupan Dapat memacu peningkatan kualitas kehidupan secara umum Manfaat yang didapat harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat 20
  • 21. Pembangunan angkutan perkotaan diarahkan pada pemulihan kondisi pelayanan armada bus kota, sesuai dengan standar pelayanan minimal Pembatasan penggunaan kendaraam pribadi melalui perketatan persyaratan Ranmor (Pribadi) Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal di perkotaan yang padat, terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan pengembangan wilayah. Mendorong pengembangan teknologi untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi, seperti Electronic Road Pricing (ERP) Pengembangan transportasi perkotaan dengan memperhatikan pejalan kaki dan orang cacat melalui pemberikan fasilitas yang lebih aman dan nyaman untuk pejalan kaki, untuk mendorong intensitas berjalan kaki Kementrian Perhubungan Republik Indonesia kebijakanterkait transportasiperkotaanterhadappeningkatanperekonomiankota 1 2 3 4 5 21 21
  • 22. pertama 1 kedua2 ketiga 3 DAMPAK TRANSPORTASI TERHADAP EKONOMI KOTA Geografis Akses ke basis pasar yang lebih luas di mana skala ekonomi dalam produksi, distribusi dan konsumsi dapat ditingkatkan. Inti menyampaikan penumpang dan barang serta biaya yang terkait untuk mendukung mobilitas Operasional Tingkat pemanfaatan yang lebih baik dari aset transportasi menguntungkan penggunanya sebagai penumpang dan barang yang disampaikan lebih cepat 22
  • 23. 1 2 3 Dampak utama dari transportasi pada faktor-faktor ekonomi PENINGKATAN NILAI TANAH Perbaikan transportasi dan komunikasi mendukung proses spesialisasi geografis yang meningkatkan produktivitas dan interaksi spasial. Entitas ekonomi cenderung memproduksi barang dan jasa dengan kombinasi yang paling tepat modal, tenaga kerja, dan bahan baku. Memfasilitasi produksi massal melalui skala ekonomi karena pasar yang lebih besar dapat diakses. Globalisasi telah jelas dikaitkan dengan lingkungan yang kompetitif yang mencakup dunia dan memungkinkan konsumen untuk memiliki akses ke beberapa jenis barang dan jasa. Tanah yang berdekatan atau dilayani oleh layanan transportasi yang baik umumnya memiliki nilai yang lebih besar karena utilitas yang menganugerahkan banyak kegiatan SPESIALISASI GEOGRAFIS PRODUKSI SKALA BESAR MENINGKATNYA PERSAINGAN 23
  • 24. 7,667,667,26 5,02 4,79 5,00 Kontribusi Transportasi terhadap PDB (%) Tahun 2016 Sumber : BPS diolah Sektor transportasi berkontribusi sebesar 5,18% terhadap PDB dan pertumbuhan sektor transportasi per tahun rata-rata di atas 7% lebih besar dari pertumbuhan PDB secara total SEKTOR TRANSPORTASI Pertumbuhan Transportasi dan Pertumbuhan PDB (%) TRANSPORTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 24
  • 25. 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Rank Score OVERALL 34 37 41 4,5 Infrastructure 56 62 60 4,2 - Quality of roads 72 80 75 3,9 - Quality of railroad infrastructure 41 43 39 3,8 - Quality of port infrastructure 77 82 75 3,9 - Quality of air transport infrastructure 64 66 62 4,5 - Available airline seat kilometers 14 15 14 3.228,4 DAYA SAING INFASTRUKTUR TRANSPORTASI INDONESIA Global Competitiveness Index Peringkat daya saing infrastruktur Indonesia termasuk transportasi mengalami peningkatan walaupun peringkat daya saing Indonesia secara umum mengalami penurunan. 2014 2015 2016 Peringkat Daya Saing Infrastruktur Indonesia Rank 56 Rank 62 Rank 60 25
  • 26. COUNTRY 2012 LPI RANK 2014 LPI RANK 2016 LIPI RANK LIPI SCORE Germany 4 1 1 4.23 Luxembourg 15 8 2 4.22 Sweden 13 6 3 4.2 Netherlands 5 2 4 4.19 Singapore 1 5 5 4.14 Malaysia 29 25 32 3.43 Thailand 38 35 45 3.26 Indonesia 59 53 63 2.98 Philippines 52 57 71 2.86 LPI INDONESIA 2012 DAN 2014 ITEM SCORE 2014 2016 LPI Score 3.08 2.98 Infrastructure 2.92 2.65 Custom 2.87 2.69 International Shipment 2.87 2.90 Timelines 3.53 3.46 Logistic Competence 3.21 3.00 Tracking and Tracing 3.11 3.19 LOGISTIC PERFORMANCE INDEX INDONESIA o Peringkat LPI disusun berdasarkan skor dari kinerja masing-masing negara. Skor kinerja tertinggi adalah 5 yang dihitung berdasarkan 6 komponen, yaitu: (1) Custom; (2) Infrastructure; (3) International Shipments; (4) Logistics quality and competence; (5) Tracking and tracing; dan (6) Timeliness. o Logistics Performance Index (LPI) Indonesia Tahun 2016 berada pada peringkat 63 dari 160 negara, turun 10 tingkat dibandingkan tahun 2014. Posisi Indonesia berada di bawah Singapura (5), Thailand (45), Malaysia (32). o Sektor transportasi berkonstribusi untuk mencapai target kinerja pariwisata melalui penyediaan konektifitas ke destinasi pariwisata 26
  • 27. PDB Transportasi dan Pergudangan Hampir Mencapai Rp 100 Trliun • Produk Domestik Bruto (PDB) sektor transportasi dan pergudangan pada triwulan 2017 mencapai Rp 99,46 triliun atau tumbuh 8,37 persen dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya. • Sub sektor angkutan darat masih mendominasi, yakni lebih dari 55 persen dari total PDB transportasi dan pergudangan. Diikuti sub sektor angkutan udara sebesar 17,5 persen dari PDB. Kemudian sub sektor pergudangan; jasa penunjang angkutan; pos dan kurir sebesar 15,7 persen. • Maraknya belanja online telah mendorong pertumbuhan sektor pergudangan; jasa penunjang angkutan; pos dan kurir sebesar 4,83 persen pada triwulan II 2017 dibanding triwulan sebelumnya tumbuh 7,96 persen dibanding triwulan II 2016 (YoY). • Berdasarkan laporan Nielsen, pasar e-commerce (perdagangan digital) Indonesia baru mencapai US$ 1,68 miliar atau 1,2 persen dari penjualan ritel senilai US$ 145,8 miliar. Namun, pada 2025 diperkirakan bakal mencapai US$ 46 miliar atau sekitar 8 persen dari pasar ritel domestik. https://databoks.katadata.co.id 27
  • 28. Pertumbuhan Sektor Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir (2015-2017) Produk Domestik Bruto (PDB) sektor logistik pada triwulan III 2017 tumbuh 9,71 persen dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa PDB sektor pergudangan dan jasa penunjang angkutan; pos dan kurir pada triwulan ketiga tahun ini mencapai Rp 16,87 triliun dibanding triwulan ketiga tahun sebelumnya hanya Rp 15,33 triliun. Triwulan III 2017, Sektor Logistik Tumbuh 9,7 Persen 28
  • 29. MANFAAT PELAKSANAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT terhadap komoditipangan dan papan di daerah terpencil Sumber : Olahan Data Kemendag dan Rumah Kita No Daerah Jenis Komoditi Harga Agustus 2016 Harga Juni 2017 Penurunan (%) 1 Larantuka Beras Rp. 12,000 Rp. 10,000 -17% Gula Pasir Rp. 18,000 Rp. 15,000 -17% Minyak Goreng Kemasan RP. 17,000 RP. 15,000 -12% Tepung Terigu Rp. 10,000 Rp. 8,000 -20% Triplek 3 mm Rp. 55,000 Rp. 53,000 -4% 2 Fak-Fak Beras Rp. 11,500 Rp. 10,000 -13% Gula Pasir Rp. 16,000 Rp. 15,000 -6% 3 Dobo Gula Pasir Rp. 18,750 Rp. 15,200 -19% Tepung Terigu Rp. 12,000 Rp. 11,200 -7% 4 Anambas Beras Rp. 14,000 Rp. 12,000 -14% Gula Pasir Rp. 16,000 RP. 15,000 -6% 5 Waingapu Semen 50 Kg Rp. 75,000 Rp. 60,000 -20% 6 Rote Semen 40 Kg Rp. 55,000 Rp. 47,500 -14% 7 Sabu Semen 40 Kg Rp. 56,000 RP. 47,500 -15% Contoh 29
  • 30. 01 02 INVESTASI KEMENTERIANPERHUBUNGAN 03 kemenhub151 Call 151info151@dephub.go.id dephub.go.id
  • 31. Pembangunan BRT Pembangunan Terminal Tipe A Rehabilitasi Terminal Tipe A Pemb. Kapal Penyeberangan Pemb. Pelb. Penyeberangan 3.170 unit 41 lokasi 119 lokasi 51 unit 65 lokasi 44% 3% 26% 16% 17% Pembangunan Jalan KA Peningkatan dan Rehab. Jalur KA Pembangunan Bangunan Khusus 3.258 km’sp 1.225 km’sp 21 lokasi 12% 34% 38% PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN CAPAIAN DAN TARGET KEMENHUB 2015 - 2019 posisi September 2017 Pembangunan Pelabhn Laut Pembangunan Kapal Perintis Pembangunan Bandara Baru 100 lokasi 103 unit 15 lokasi 85% 37% 47% PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA Lulusan SDM Transportasi Darat Lulusan SDM Transportasi Laut Lulusan SDM Transportasi Udara Lulusan SDM Transportasi Aparatur 35.088 org. 2.45juta org. 44.438 org 51.771 org 52% 61% 52% 65% PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 31
  • 32. • Pembangunan Kapal Penyeberangan 7 Unit, • Pengadaan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor 28 Paket dan • Pengadaan Peralatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan 15 Paket. • Pembangunan Terminal Penumpang Baru 16 Lokasi • Pembangunan Terminal Penumpang Lanjutan 7 Lokasi • Rehabilitasi Terminal di 40 Lokasi • Rehabilitasi UPPKB 8 Paket • Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru 9 Lokasi • Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan 11 Lokasi • Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan 3 Lokasi • Pembangunan Pelabuhan Danau Baru 2 • Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan 2 Lokasi • Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan 9 Paket (9 Provinsi), • Pengadaan Dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 30 Paket, • Kegiatan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) 1 Paket, • Kegiatan Sosialisasi Keselamatan 28 Paket (33 Provinsi) dan • Kegiatan Operasional Jembatan Timbang di 26 Lokasi 1 Tahun. • Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan 152 Paket di 33 Provinsi, • Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 37 Paket di 33 Provinsi, • Pengadaan dan Pemasangan ATCS Lanjutan 2 Paket (Kota Palembang dan Bandung) dan Pembangunan Halte Sungai 2 Paket (Sungai Tawar dan Sungai di Desa Karya Bakti). • Pengadaan Bus BRT ukuran sedang 635 Unit dan Pengadaan ngunan Bus Pelajar 120 Unit, • Subsidi Angkutan Jalan 291Trayek, Subsidi Angkutan Penyeberangan 307 Lintas dan Subsidi RoRo Long Distance Ferry (Lintas Jakarta – Surabaya) dan • Kegiatan Operasional Terminal Tipe A di 91 Terminal 1 Tahun. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LALU LINTAS PEMBADAN PENGELOLAAN ANGKUTAN DAN MULTIMODA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KESELAMATAN INVESTASI 2018 SEKTOR DARAT 32
  • 33. Pembangunan Jalur KA bersumber dari Rupiah Murni sepanjang 180,5 Km’sp Pembangunan Jalur KA bersumber dari SBSN sepanjang 596 Km’sp Peningkatan/Reaktivasi Jalur KA sepanjang 45 Km’sp Pelayanan Angkutan KA Perintis 7 Lintas Pengadaan lahan pembangunan jalur KA untuk KA Bandara Pengadaan Multi Tie Tamper (MTT) 2 Paket Pengadaan Kereta Ukur Uji Dinamis 1 Paket. Pelaksanaan Infrastructrure Maintenance and Operation (IMO) 1 Tahun. Peningkatan persinyalan 1 Paket, Pengadaan dan Pemasangan 1 Paket Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) 1 Paket INVESTASI 2018 SEKTOR PERKERETAAPIAN 33
  • 34. •Pembangunan Fasilitas Pelabuhan •The Development of Belawan Port Project •Pembangunan Pelabuhan Patimban • Rehabilitasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 70 Unit • Rehabilitasi Bidang Telekomunikasi Pelayaran 36 Unit • Pengerukan Alur Pelayaran 6 Lokasi Docking Kapal Negara 63 Unit •Penyelesaian Pembangunan Kapal Perintis 50 unit •Penyelesaian Pembangunan Kapal Kontainer 15 unit •Penyelesaian Pembangunan Kapal Ternak 5 unit •Penyelesaian Pembangunan Kapal Kenavigasian 2 unit *) •Penyelenggaraan Angkutan Barang •Penyelenggaraan Pelayaran Perintis 105 Trayek (59 Swasta dan 46 Pelni) Penyelenggaraan Angkutan Ternak 6 Trayek Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Fasilitas Pelabuhan Multiyears Contract Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Laut INVESTASI 2018 SEKTOR LAUT 34
  • 35. Pembangunan Bandara Udara Baru 8 Lokasi Pengembangan Bandara Perbatasan di 24 lokasi Pengembangan Bandara pembuka daerah terisolir di 48 lokasi Perpanjangan dan pelebaran landas pacu di 12 lokasi Perluasan dan Pembangunan Terminal di 11 Lokasi Angkutan Perintis Pengadaan fasilitas Keamanan Penerbangan (X-Ray) di 46 Lokasi Pemenuhan Pagar Pengaman di 54 lokasi • Pelayanan Perintis Penumpang sebanyak 211 rute • Pelayanan Perintis Kargo melayani 18 rute dan mendapatkan subsidi BBM 2,637 • Subsidi Operasi Angkutan Udara Kargo Komersial (Subsidi 50%) INVESTASI 2018 SEKTOR UDARA
  • 36. Penyelesaian Pembangunan Kampus Balai Diklat Transportasi Darat (BP2TD) Bali; Penyelesaian Pembangunan Balai Diklat Pelayaran Padang Pariaman; Penyelesaian Pembangunan Balai Diklat Pelayaran Minahasa Selatan; Penyelesaian Pembangunan BP2TD Mempawah; Penyelesaian Pembangunan Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal; Pengembangan Kampus Daerah Papua Barat (Balai Pendidikan dan Pelayaran Sorong); Pengembangan Kampus Daerah Papua (Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Jayapura); Pengembangan Kampus Daerah Aceh (Balai Pendidikan dan Pelayaran Malahayati Aceh Besar); Pembangunan Balai Diklat Pelayaran Maluku (Kampus Baru); Diklat Pemberdayaan Masyarakat Bidang Transportasi dalam Rangka Revitalisasi SMA/SMK; Pelaksanaan Diklat (Beasiswa) bagi masyarakat di Daerah Terluar, Terdalam, Terisolir dan Perbatasan. INVESTASI 2018 SEKTOR PENDIDIKAN 36
  • 37. PENGHARGAAN DALAM BIDANG TATA KELOLA DAN MANAJEMEN Laporan Keuangan Standar Tertinggi Penghargaan BPK Kemandirian BLU Penghargaan Presiden Pengelola PNBP Terbaik Penghargaan Kemenkeu Standar Pelayanan Publik Penghargaan OMBUDSMAN Pelaksanaan e-PUPNS Penghargaan BKN APE Kategori Madya Penghargaan KPP-PAIT Award Konstribusi PNBP Terbesar Penghargaan Kemenkeu Tingkat Kepatuhan & Keaktifan Pengelolaan LHKPN Penghargaan KPK TOP IT Implementation On Ministry 37
  • 38. TERIMA KASIHKEMENTERIAN PERHUBUNGAN Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Telp. +62 21 3811308, 3505006 Fax. +62 21 3522338 kemenhub151 Call 151info151@dephub.go.id dephub.go.id