Bahan prentaibogor pak max

583 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
583
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bahan prentaibogor pak max

  1. 1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA D I R E K T O R AT B I N A P R O G R A M RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA STRATEGIS 2015-2019 DITJEN BINA MARGA
  2. 2. ARAHAN DAN SASARAN KONSEP RPJMN 2015-2019 1. Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda. 2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendukung Sistem Logistik Nasional. 3. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan. 4. Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Sistem Logistik Nasional, Komplek Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi. • Meningkatkan jalan Nasional • Meningkatnya Jalan Sub Nasional Outcome KPI Input KPI IndikatorJalan Isu Strategis Sasaran Konsep RPJMN 2015-2019 Kondisi mantap • Jalan Nasional (%) • Jalan Propinsi (%) • Jalan Kabupaten /Kota (%) Waktu rata-rata (no./100 km) • Ketimpangan Jalan Nasional dan Daerah • Kapasitas Jalan Arah Kebijakan
  3. 3. VISI DAN MISI DITJEN. BINA MARGA R E N S T R A 2 0 1 0 - 2 0 1 4 Visi: Misi: • Terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial • Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional • Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antar-perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional • Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai
  4. 4. EVALUASI R E N S T R A 2 0 1 0 - 2 0 1 4 87% 87.72% 90.82% 92.95% 94% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 2010 2011 2012 2013 2014 JALAN MANTAP (%) 2,808 3,292 4,676 4.134 4,641 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2010 2011 2012 2013 2014 PENINGKATAN KAPASITAS (Km) 83.3 84.6 87.7 90.7 91.5 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0 92.0 2010 2011 2012 2013 2014 UTILISASI JALAN NASIONAL (Milyar Kend.Km) OUTCOME O U T P U T
  5. 5. ISU STRATEGIS SEKTOR JALAN R A N C A N G A N R E N S T R A 2 0 1 5 - 2 0 1 9 •Jaringan Jalan sesuai RTRWN dan dukungan pengembangan kawasan (40 KSN prioritas) •Menurunkan waktu tempuh pada koridor utama Nasional 2,6 jam/100 km menjadi 2,2 jam/100 km mendukung Sistem logistik nasional •Mendukung jalur utama angkutan barang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi • Menerapkan skema berbasis kinerja • Meningkatkan standar kualitas dan kinerja jalan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur jalan • Jalan yang handal (Reliable) • Jaringan Jalan mendukung Domestic Connectivity, transportasi antar moda dan antar pulau (Sistranas dan Sislognas) Meningkatkan efisiensi pelayanan infrastruktur jalan • Mendukung layanan jalan nasional perkotaan untuk transportasi massal • Peningkatan kapasitas jalan perkotaan (Jalan Tol dalam kota, FO/UP dan jalan By Pass) Menangani Kemacetan Perkotaan • Untuk jalan sub nasional menerapkan sistem hibah berbasis kinerja / bersyarat • Jaringan Jalan mendukung Direktif Presiden Mengurangi kesenjangan antar daerah (Jalan sub nasional dengan jalan nasional) • Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi APBN • Partisipasi sektor swasta untuk mendukung skema KPS Alternatif Pembiayaan • Meningkatkan standar keamanan jalan • Mengurangi Black spot • Jalan yang berwawasan lingkungan Jalan Berkeselamatan dan Berwawasan Lingkungan
  6. 6. KONSEP STRUKTUR OUTPUT RENCANA STRATEGIS DITJEN. BINA MARGA 2015-2019 Peningkatan Penyelenggaraan Jalan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Kesejahteraan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Konektivitas Jaringan yang Handal, Berkeselamatan dan Berwawasan Lingkungan Menurunnya Waktu Tempuh Pada Lintas Utama/Antar Pusat Kegiatan (Jam/100KM) Panjang Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (Peningkatan Struktur / Pelebaran) Panjang Pembangunan Jalan Baru / Jalan Bebas Hambatan / Jalan Strategis Meningkatnya Kemantapan Jalan Nasional (%) Panjang Pemeliharan Berkala/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Meningkatnya Layanan Jalan Perkotaan Metropolitan dan Kota Besar Menurunkan Waktu Tempuh pada Jalan Perkotaan Metropolitan dan Kota Besar (jam/100km) Panjang Pembangunan FO/UP/Jalan Baru /Jalan tol dalam kota Meningkatnya Kemantapan Jalan Daerah Meningkatnya kemantapan Jalan Daerah Jumlah Provinsi yang Mendapatkan Skema TP / PRIM Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Daerah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Jalan Daerah Tujuan Sasaran Outcome Output
  7. 7. Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan, Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi Proses Administrasi Pelelangan yang Transparan dan Berkinerja Tinggi Pengelolaan Anggaran secara Efektif dan Tepat Sasaran Proses Internal Ekspektasi Publik Peta Renstra Bina Marga Peningkatan Kemantapan Jalan Peningkatan Kapasitas Jalan Anggaran dan Tata Kelola Pembangunan dan Pemeliharaan Expressway Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Nasional Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Perkotaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Sub Nasional Penerapan Tata Kelola (good governance) secara Optimal Pengadaan Tanah yang Cepat dan Tuntas 7
  8. 8. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Mendorong Pemerataan Ekonomi yang Berkeadlian Mendukung Keamanan dan Pertahanan Nasional 8
  9. 9. Meningkatkan Keamanan dan Kelayakan Jalan Mendukung Lingkungan (green and sustainable road ) Teknologi yang Andal dan Efisien (reliable and efficient road technology) 9
  10. 10. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS R A N C A N G A N R E N S T R A 2 0 1 5 - 2 0 1 9 Tujuan: Peningkatan penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi, industri pariwisata, dan mobilitas antar moda yang mendukung logistik. Sasaran Strategis : Meningkatnya Konektivitas Jaringan yang Handal, Berkeselamatan dan Berwawasan Lingkungan Meningkatnya Layanan Jalan Perkotaan Metropolitan dan Kota Besar Meningkatnya Kemantapan Jalan Daerah
  11. 11. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Outcome Indikator Output Sub Output Peningkatan Penyelenggar aan Jalan untuk Mendukung Pertumbuha n Ekonomi, Peningkatan Kesejahteraa n dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Konektivitas Jaringan yang Handal, Berkeselamat an dan Berwawasan Lingkungan Menurunnya Waktu Tempuh Pada Lintas Utama/Antar Pusat Kegiatan (Jam/100KM) Peningkatan Kapasitas Jalan (KM) Panjang jalan & jembatan nasional baru yang dibangun (KM / M) Panjang jalan bebas hambatan baru yang dibangun (KM) Panjang jembatan bentang panjang baru yang dibangun (M) Panjang peningkatan Struktur/Pelebaran jalan Nasional (substandar menuju kelas kecil)(KM) Peningkatan Kemantapan Jalan Nasional (%) Panjang jalan & jembatan nasional yang mendapatkan pemeliharaan berkala (KM / M) Panjang jalan & jembatan nasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin (KM / M) STRUKTUR OUTPUT DJBM 2015-2019 R A N C A N G A N R E N S T R A 2 0 1 5 - 2 0 1 9
  12. 12. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Outcome Indikator Output Sub Output Peningkatan Penyelenggar aan Jalan untuk Mendukung Pertumbuha n Ekonomi, Peningkatan Kesejahteraa n dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Layanan Jalan Perkotaan Metropolitan dan Kota Besar Menurunkan Waktu Tempuh pada Jalan Perkotaan Metropolitan dan Kota Besar (jam/100km) Peningkatan Kapasitas Jalan Perkotaan (KM) Panjang Pembangunan FO/UP dalam Perkotaan (M) Panjang Pembangunan Jalan Baru (Ring-Radial) dalam Perkotaan (KM) Panjang Pembangunan Jalan Bebas Hambatan dalam Perkotaan (KM) Peningkatan Kemantapan Jalan Perkotaan (%) Pemeliharaan Rutin jalan & jembatan Perkotaan (KM / M) Pemeliharaan Berkala jalan & jembatan Perkotaan (KM / M) Meningkatnya Kemantapan Jalan Daerah Meningkatnya Kemantapan Jalan Sub Nasional yang mendukung KPI (%) Panjang Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Struktur Jalan Sub Nasional yang mendukung KPI (KM) Panjang Pemeliharaan Berkala Jalan Sub Nasional yang mendukung KPI (KM) Panjang Peningkatan Struktur Jalan Sub Nasional yang mendukung KPI (KM) Lanjutan STRUKTUR OUTPUT DJBM 2015-2019 R A N C A N G A N R E N S T R A 2 0 1 5 - 2 0 1 9
  13. 13. PROGRAM PENANGANAN JALAN R A N C A N G A N R E N S T R A 2 0 1 5 - 2 0 1 9  Peningkatan konektivitas melalui peningkatan kemantapan dan kapasitas jalan nasional  Preservasi: • Rutin Jalan 168.288 KM • Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.429,50 M • Berkala Jalan 14.813 KM • Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan 10.835,64 M  Peningkatan Kapasitas: • Rekonstruksi/Peningk. Struktur 1.418 KM • Pelebaran 11.487 KM • Penggantian Jembatan 346,24 M  Pembangunan Baru: • Jalan Baru 1.094 KM • Ringroad 172 KM • Flyover 10.205 M • Jalan Bebas Hambatan 1.292 KM  Dukungan terhadap jalan sub-nasional terutama yang mendukung KPI sepanjang 2.554 KM PENINGKATAN KONEKTIVITAS MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI (46 KPI) DUKUNGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (29 KSPN) DUKUNGAN TRANSPORTASI ANTAR MODA (79 PELABUHAN) PROGRAM PENANGANAN JALAN 2015 - 2019
  14. 14. TEMATIK R A N C A N G A N R E N S T R A 2 0 1 5 - 2 0 1 9  Peningkatan konektivitas melalui peningkatan kemantapan dan kapasitas jalan nasional  Preservasi: - Rutin 168.288 KM - Berkala 14.813 KM  Peningkatan Kapasitas: - Rekonstruksi/Peningk. Struktur 1.418 KM - Pelebaran 11.487 KM  Pembangunan Baru: - Jalan Baru 1.094 KM (belum ditetapkan prioritas) - Ringroad 172 KM - Flyover 10.205 M - Jalan Bebas Hambatan 1.292 KM  Dukungan terhadap jalan sub-nasional terutama yang mendukung KPI sepanjang 2.554 KM PENINGKATAN KONEKTIVITAS MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DUKUNGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL  Dukungan Akses ke Kawasan Pariwisata difokuskan pada KSPN yang masuk dalam KSN  Pemeliharaan Rutin Jalan 1.351 KM  Pemeliharaan Rutin Jembatan 18.193 M  Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan 46 KM  Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan 62 M  Rekonstruksi/Pening. Struktur Jalan 63 KM  Pelebaran Jalan 29 KM  Pembangunan/Pelebaran Jln di Kaw. Srategis, Perbatasan, Wil. Terluar & Terdepan 13 KM DUKUNGAN TRANSPORTASI ANTAR MODA (PELABUHAN)  Dukungan Akses ke Pelabuhan dengan skala utama dan pengumpul  Pemeliharaan Rutin Jalan 769,07 KM  Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.429,50 M  Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan 21,53 KM  Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan 10.835,64 M  Penggantian Jembatan 346,24 M  Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan 287,22 KM  Pelebaran Jalan 91,00 KM  Pembangunan Jalan Baru 12,63 Km  Pembangunan Jembatan Baru 485,92 M  Pembangunan/Pelebaran Jln di Kaw. Srategis, Perbatasan, Wil. Terluar & Terdepan 13 KM
  15. 15. • Penyiapan dan penyempurnaan peraturan untuk penyelenggaraan jalan berorientasi pada peningkatan konektivitas. Peraturan • Penyesuaian organisasi dan kelembagaan, termasuk sumber daya manusia dalam mengantisipasi program percepatan pengembangan jaringan jalan Kelembagaan • Pengembangan kapasitas jaringan jalan untuk mendukung peningkatan konektivitas, aksesibilitas, kinerja logistik, dan integrasi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah Perencanaan • Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan preservasi jalan, untuk meningkatkan nilai untuk uang (value for money) dan percepatan pengadaan tanah Operasional • Peningkatan ketersediaan sumber dana, termasuk penyiapan mekanisme pembiayaan yang dapat menjaring investasi swasta dan peran serta masyarakat. Pendanaan DUKUNGAN PENYELENGGARAAN JALAN R A N C A N G A N R E N S T R A 2 0 1 5 - 2 0 1 9
  16. 16. Pertumbuhan Ekonomi Pemerataan Pembangunan Ketahanan Nasional Jalan Nasional Pantura, MP3EI, KPI Lintas Selatan Jawa, Lintas Barat Sulawesi Pengembangan Baru Perbatasan, Terdepan, Terluar Jalan Bebas Hambatan Trans Jawa Trans Sumatera HGH Sulawesi HGH Kalimantan Jembatan Bentang Panjang Jembatan Selat Sunda, Musi III, Batam Bintan, P Balang, Loa Kulu, Kapuas III Holtekamp Jalan Perkotaan Metropolitan, Kota Besar Kota Sedang Jalan Sub Nasional Peningkatan Struktur 30% Peningkatan Struktur 70% Berwawasan LIngkungan Teknologi Tepat Guna Efisien Berkeselamatan Handal RENCANA PROGRAM/KEGIATAN 2015-2019 R A N C A N G A N R E N S T R A 2 0 1 5 - 2 0 1 9
  17. 17. PROGRAM/KEGIATAN 2015-2019 JALAN BEBAS HAMBATAN No Pulau Panjang (KM) Panjang Terbangun s.d 2014 (KM) Tahun Total Panjang 2015-2019 (KM) 2015 2016 2017 2018 2019 1 Sumatera 384,00 - 25,32 16,88 24,00 106.00 164,00 294,00 2 Jawa 1.450,97 188,80 115,31 155,74 155,00 157,62 62,32 645,98 - Trans 479,79 161,90 90,49 70,53 30,27 83,42 45,68 320,39 - Non-Trans 485,59 26,90 24,82 85,20 124,73 74,20 16,64 325,59 3 Kalimantan 84,00 - - 40,00 48,00 84,00 4 Sulawesi 39,00 - 20,00 19,00 - - - 39,00 Total 2923,35 377,6 231311,47 310 315,2 124,6 1291,96  HGH Sumatera Fase 1 beroperasi pada tahun 2019, sedangkan fase lainnya pada tahap persiapan penyusunan dokumen FS/Basic Design/ROW Plan, AMDAL, LARAP, DED dan pengadaan tanah  Trans Jawa dan Non-Trans Jawa beroperasi pada tahun 2019  Persiapan pembangunan jalan bebas hambatan di Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Bali berupa penyusunan studi jaringan jalan dan dokumen kesiapan lainnya.
  18. 18. KEGIATAN YANG MEMERLUKAN SINKRONISASI 1. Kementerian Perhubungan Koordinasi penindakan terhadap kendaraan yang memiliki beban lebih terutama pada jalur utama logistik (PANTURA Jawa dan Jalintim Sumatera) 2. Kementerian Kehutanan Koordinasi mengenai izin pinjam pakai pada kawasan hutan yang dilewati oleh ruas ruas jalan (Taman Nasional Lorentz - Papua dan Heart of Borneo - Kalimantan) 3. Pemerintah Daerah Koordinasi penataan guna lahan dan pengendalian RUMIJA melalui peraturan daerah untuk menjaga kinerja jalan 4. Ditjen Sumber Daya Air Dukungan Ditjen. SDA untuk penanganan sungai dan pantai pada ruas jalan nasional. Antara lain, penanganan jalan Pantura Jawa, abrasi pantai di Bengkulu dan Lampung, dan pengamanan sungai di Kalsel dan Kaltim 5. Ditjen Cipta Karya Koordinasi penanganan utilitas ke-Cipta Karya-an yang menempati Right Of Way (ROW) jalan nasional dan integrasi sistem drainase jalan dengan sistem drainase kawasan (antara lain Pelebaran Jl. Ahmad Yani Kotamobagu)
  19. 19. No activities 2015 2016 2017 2018 2019 1 Pre Design (40% total length) 700 700 700 700 700 2 Detail design - 700 700 700 700 3 Land Acquisition - - 700 700 700 4 Construction - - 200 200 300 Tahapan Persiapan 2015-2019 Khusus untuk Road Renewal dan expressway
  20. 20. No UU Jalan No. 38/2004 UU No.22/2009 UU Perencanaan pembgnn UU lain terkait 1 PP No. 34/2006 tentang jalan PP No. 32/2011 tentang MRLL UU No. 25/2004 tentang sistem perencnaan pembangunaan UU No. 17/2004 tentang keuangan 2 PP No. 15/2005 tentang jalan tol PP No.37/2011 tntang Forum transportasi UU No.17/2007 tentang pembangunan jangka panjang nasional UU No. 1 ttg perbendaharaan negara PP NO. 79/2013 tntang sistem jaringaan lalulintas 3 PERMEN 14 jalan PERMEN 17 jln tol PERMEN PERMEN PERMEN UU JALAN DAN UNDANG-UNDANG TERKAIT
  21. 21. KEGIATAN YANG MEMERLUKAN SINKRONISASI 1. Kementerian Perhubungan Koordinasi penindakan terhadap kendaraan yang memiliki beban lebih terutama pada jalur utama logistik (PANTURA Jawa dan Jalintim Sumatera) 2. Kementerian Kehutanan Koordinasi mengenai izin pinjam pakai pada kawasan hutan yang dilewati oleh ruas ruas jalan (Taman Nasional Lorentz - Papua dan Heart of Borneo - Kalimantan) 3. Pemerintah Daerah Koordinasi penataan guna lahan dan pengendalian RUMIJA melalui peraturan daerah untuk menjaga kinerja jalan 4. Ditjen Sumber Daya Air Dukungan Ditjen. SDA untuk penanganan sungai dan pantai pada ruas jalan nasional. Antara lain, penanganan jalan Pantura Jawa, abrasi pantai di Bengkulu dan Lampung, dan pengamanan sungai di Kalsel dan Kaltim 5. Ditjen Cipta Karya Koordinasi penanganan utilitas ke-Cipta Karya-an yang menempati Right Of Way (ROW) jalan nasional dan integrasi sistem drainase jalan dengan sistem drainase kawasan (antara lain Pelebaran Jl. Ahmad Yani Kotamobagu)
  22. 22. 2x7.0 AADT (Kend/Hr) Lebar Perk (Meter) Lebar Bahu (Meter) 3000 8000 10,000 >20,000 4.5 6.0 7.0 1.0 1.5 2.0 2.0 Lebar Perk/Bahu (Dlm meter) 1000 Lebar AADT >3,000 >8,000 >20,000 6m v 7m v 2x7m v BATASAN PELABARAN JALAN BERDASARKAN AADT R A N C A N G A N R E N S T R A 2 0 1 5 - 2 0 1 9
  23. 23. KONDISI JALAN PROVINSI SESUAI DATA DAK 2013 No Daerah Total Panjang Jalan Kemantapan Kebutuhan Penanganan Jalan Kondisi Mantap (km) (km) % (km) 1 Provinsi Aceh 1,702 539 32 Rekonstruksi 1,162 2 Provinsi Sumatera Utara 3,049 2,224 73 3 Provinsi Sumatera Barat 1,154 934 81 4 Provinsi Riau 3,033 1,867 62 Rekonstruksi 1,166 5 Provinsi Kepulauan Riau 679 571 84 6 Provinsi Jambi 1,505 1,096 73 7 Provinsi Sumatera Selatan 1,620 1,410 87 8 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 899 605 67 Rekonstruksi 294 9 Provinsi Bengkulu 1,563 920 59 Rekonstruksi 643 10 Provinsi Lampung 1,703 1,234 72 11 Provinsi DKI Jakarta 12 Provinsi Jawa Barat 2,191 2,082 95 13 Provinsi Banten 853 691 81 14 Provinsi Jawa Tengah 2,566 1,910 74 15 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 690 579 84 16 Provinsi Jawa Timur 1,761 1,510 86 17 Provinsi Kalimantan Barat 1,562 1,185 76 18 Provinsi Kalimantan Tengah 1,100 887 81 19 Provinsi Kalimantan Selatan 852 364 43 Rekonstruksi 488 20 Provinsi Kalimantan Timur 1,640 1,329 81 21 Provinsi Kalimantan Utara 21 Provinsi Sulawesi Utara 940 676 72 22 Provinsi Gorontalo 404 282 70 23 Provinsi Sulawesi Tengah 1,619 891 55 Rekonstruksi 728 24 Provinsi Sulawesi Selatan 1,148 970 85 25 Provinsi Sulawesi Barat 722 297 41 Rekonstruksi 426 26 Provinsi Sulawesi Tenggara 1,151 288 25 Rekonstruksi 863 27 Provinsi Bali 861 767 89 28 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1,772 1,170 66 Rekonstruksi 602 29 Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,737 1,028 59 Rekonstruksi 710 30 Provinsi Maluku 1,297.4 446.9 34 Rekonstruksi 851 31 Provinsi Maluku Utara 1,867 779 42 Rekonstruksi 1,088 32 Provinsi Papua 1,199 1,076 90 33 Provinsi Papua Barat 1,025 1,007 98

×