1. Pembubaran BUMD
Sebagaimana pendirian BUMD yang dilakukan dengan Peraturan Daerah,demikian
juga halnya dengan pembubaran BUMD dilakukan dengan PeraturanDaerah halmana diatur
pada pasal29 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Pembubaran
BUMD yang dilakukan dengan peraturan daerah berlaku setelah peraturan daerah itu
disahkan, selengkapnya pasal 29 berbunyi :
a. Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan
Peraturan Daerah dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah dan yang berlaku
setelah mendapat pengesahan instansi atasan.
b. Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dibagi menurut
perimbangan nilai nominal saham-saham. Penjelasan Pasal 19 Undang-
undangNomor5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
c. Pertanggungan jawab likwidasi oleh likwidasi diatur dilakukan kepada Pemerintah
Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah dan yang memberikanpembebasan
tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
d. Dalam hal likwidasi, Daerah termaksud pada ayat (1) bertanggung-jawab ataskerugian
yang diderita oleh pihak ketiga apabilakerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan
perhitungan laba-rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan
yang sebenarnya. Pemberesan atas harta BUMD yang dibubarkan dibagi menurut
perimbangan
nilai nominal saham yang dimiliki olehmasing-masing pemegang saham,
sedangkepentingan fihak ketiga cukup terjamin dengan adanya jaminan Daerah
termaksudpada ayat (4). Pasal ini juga memberijaminan diperhitungkan pula segala sesuatu
yang bersangkutan dengan karyawan BUMD yang akan dilikuidasi.

2. CONTOH BUMD YANG DIBUBARKAN TETAPI DIBENTUK KEMBALI
MUAROJAMBI – Usai dibubarkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di
Kabupaten Muarojambi, kini tampaknya BUMD tersebut akan dibentuk kembali dan akan
menjalankan usaha seperti sebelumnya. Bupati Muarojambi Burhanuddin Mahir, mengaku
pembubaran BUMD tersebut sudah semestinya dilakukan. Namun, karena memang memiliki
peluang yang bagus untuk menambah pemasukan PAD, maka BUMD tersebut akan dibentuk
kembali. “BUMD itu harus kita bubarkan, ini seperti juga yang disarankan oleh BPK kepada
kita,” jelasnya, beberapa waktu lalu. Menurut dia, alasan pembubaran BUMD, bukanlah
seperti yang dibayangkan yaitu dibubarkan dan lantas tak dibentuk lagi. Namun pembubaran
ini, hanya secara berupa simbolis. Karena pembubarannya hanya sementara dan tetap
dibentuk dengan struktur kepemimpinan seperti yang sebelumnya.
Pembubaran BUMD dilakukan, kata dia, guna menghapus masalah keuangan yang
telah menjadi temuan BPK dan saat ini menjadi masalah hukum. Setelah dihapuskan BUMD,
maka masalah tersebut akan terhapus dan tak lagi menjadi beban daerah. “Jika saat ini belum
dihapus, meskipun telah masuk ke ranah hukum, maka akan masih menjadi beban daerah.
Makanya kita hapus lalu baru kita bentuk lagi,” ucapnya. Menurut dia, keputusan
pembubaran ini juga mengacu terhadap rekomendasi BPK RI Perwakilan Jambi yang
tertuang dalam LHP atas laporan keungan pemerintah Kabupaten Muarojambi tahun
anggaran 2004 nomor 180/s/XIV.2/06+/2005 tanggal 27 Juni 2005. Berdasarkan itu, maka
Perda Kabupaten Muarojambi nomor 36 tahun 2003 dicabut dan diusulkan kembali
pembentukan pada sidang paripurna.
Dengan pembentukan ulang, maka BUMD tersebut, akan beroperasi dan bekerja sama
dengan investor asing. Bupati saat ini juga telah memberikan instruksi kepada Kadis ESDM
untuk mengubungi pihak investor untuk kembali bekerja sama dengan Pemkab Muarojambi.

3. “Dengan begitu, maka nantinya akan memberikan pemasukan yang cukup besar untuk
Pemkab Muarojambi dan menjadi sumber PAD,” sebut bupati. Sementara, untuk BUMD
seperti PDAM Tirta Muarojambi, bupati rencananya juga akan melakukan pemisahan aset.
Pemisahan tersebut dilakukan untuk memisahkan antara aset pemerintah daerah dan aset
milik PDAM sendiri. Hal ini dilakukam, karena nilai investasi pada PDAM Tirta Muarojambi
tidak dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya. “Aset yang sama tercatat dua kali, yaitu
pada neraca Pemkab Muarojambi,” tandasnya.