Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dijelaskan seperti memberikan masukan, menjaga lingkungan, dan memenuhi kewajiban warga. Tanpa partisipasi masyarakat, kebijakan yang diambil mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. NAMA ANGGOTA KELOMPOK 6
Aulia Ratna Rakhmadhani (no.5)
Faisal Satrio Adi (no.10)
Lia Letifah (no.17)
Tegar Pangudi (no.27)
Yus Vega Paradiza (no.31)

3. PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
SK: 2.Memahami pelaksanaan Otonomi Daerah
K D : 2.2 Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam
perumusan kebijakan publik di daerah.
Indikator: 1.Mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi
masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah
2.Menjelaskan dampak negatif dari tidak aktifnya masyarakat
dalam perumusan kebijakan publik

4. PENDAHULUAN
MAKNA
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi
berarti berperan serta (disuatu kegiatan), ikut seta: seluruh
masyarakat harus menyukseskan pembangunan bangsa dan negara.
Partisipasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat
diartikan sebagai kegiatan atau peran serta warga negara demi
suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Partisipasi warga negara
tidak hanya mendukung dan mendorong agar daerah semakin maju
dan mandiri tetapi juga membantu Negara atau pemerintah hanya
mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat
pelaksanaan otonomi daerah.

5. TUJUAN
Dengan otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan dan
peran serta masyarakat dalam pemerintahan.
MANFAAT PARTISIPASI DALAM KEBIJAKAN
PEMERINTAH
a. Dapat membentuk perilaku atau budaya demokrasi
b. Dapat membentuk masyarakat hukum
c. Dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia
d. Dapat membentuk masyarakat madani.yaitu masyarakat yang
memiliki kesukarelaan,tidak menggantungkan pada orang
lain(keswasembadaan),tidak menggantungkan diri pada
Negara(kemandirian),keterkaitan pada nilai-nilai yang disepakati

6. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
A.Wujud partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan
publik:
a. Partisipasi tenaga
Partisipasi tenaga dapat dilakukan dengan cara
menyumbang tenaganya misalnya aktif dalam kegiatan gotong-
royong untuk mempelancar pembangunan di daerah-daerah.
b. Partisipasi buah pikiran
Partisipasi buah pikiran dapat dilakukan dengan cara
memberikan saran, gagasan, pendapat baik secara lisan ataupun
tertulis kepada pihak-pihak yang berwenang agar otonomi daerah
berjalan dengan lancer, sesuai dengan harapan.

7. c. Partisipasi harga benda dan uang/modal
Partisipasi harta benda dan uang/modal dapat dilakukan
dengan cara memberikan sumbangan harta benda/uang kepada
pemerintah atau badan/lembaga tertentu, atau menabung uang di
bank-bank pemerintah, untuk menunjang dan mendorong agar
otonomi daerah berjalan lancar dan pembangunan berjalan sesuai
progam pemerintah.
d. Partisipasi keterampilan
Partisipasi keterampilan dapat dilakukan dengan
menyumbang keterampilan/keahliannya kepada pemerintah demi
kelancaran otonomi daerah/pembangunan nasional.

8. B.Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
kebijakan publik:
1.Partisipasi proses pembuatan kebijakan publik:
-memberikan masukan atau pertimbangan baik secara lisan atau
tertulis kepada pemerintah daerah untuk menjadikan bahan
pertimbangan dalam menentukan kebijakan publik daerah
sebelum ditetapkan.
2.Partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan publik:
-masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak
membuang sampah di sembarang tempat
-mentaati peraturan perundangan yang berlaku
-menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat

9. 3.Partisipasi dalam memanfaatkan hasil:
Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati hasil
pembangunan.Masyarakat di daerah harus dapat menikmati hasil
pembangunan secara adil dalam arti mendapatkan bagian sesuai
pengorbanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
4.Partisipasi dalam evaluasi kebijakan publik
Partisipasi masyarakat dalam evaluasi dapat dilakukan dengan:
-memantau hasil kebijakan publik dan pelaksanaannya
-mengkritisi terhadap pelaksanaan kebijakan publik
-Dalam memberikan evaluasi terhadap kebijakan publik harus bersifat
konstruktif dan bukan bersifat destruktif.Apabila menyampaikan
aspirasi mengenai kebijakan publik melalui demonstrasi harus lakukan
dengan santun,tidak dengan cara kekerasan,atau merusak fasilitas-
fasilitas umum.

10. Cara yang dapat di lakukan oleh masyarakat dalam memberi
masukan dan usulan terhadap rumusan kebijakan publik :
a. Membuat usulan kebijakan
b. Mengadakan tatap muka dengan para pejabat yang
berwenang
c. Mengadakan diskusi,dialog dengan para penyelenggara
pemerintahan
d. Membuat kebijakan alternatif

11. A.Faktor internal :
1) masyarakat masih terbiasa pada pola lama yaitu peraturan-
peraturan tanpa partisipasi warga, warga tinggal menerima dan
melaksanakan
2) masyarakat tidak tahu adanya untuk berpartisipasi
3) masyarakat tidak tahu prosedur
4) rendahnya kesadaran hukum kalangan masyarakat
5) rendahnya sanksi hukum kepada pelanggar kebijakan publik
PENGHAMBAT PARTISIPASI
MASYARAKAT TEHADAP KEBIJAKAN
PUBLIK

12. b.Faktor eksternal:
1) Kadang-kadang tidak dibuka kesempatan kepada masyarakat
untuk berpartisipasi
2) Masih adanya anggapan sentralistik yang tidak sesuai dengan
otonomi daerah
3) Adanya anggapan bahwa partisipasi masyarakat rakat akan
memperlambat pembuatan kebijakan public
4) Kebijakan public yang dibuat kadang-kadang belum menyentuh
kepentingan masyarakat
5) Kadang kala kebijakan public tidak memihak kapada
kepentingan rakyat

13. Apabila masyarakat tidak berpartisipasi dalam
perumusan kebijakan publik,maka kebijakan yang di ambil
bisa jadi tidak sesuai dengan keinginan,kebutuhan dan dapat
juga bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat.
Kebijakan publik yang demikia ini dapat menimbulkan
dampak negatif dan merugikan masyarakat.
DAMPAK YANG TERJADI DARI TIDAK
ADANYA PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

14. Secara rinci dampak negatif dari tidak aktifnya masyarakat
dalam perumusan kebijakan publik antara lain:
1.Kebijakan yang diambil bisa jadi tidak sesuai dengan keinginan
dan kebutuhan masyarakat
2.Pelaksanaan kebijakan publik tidak akan berjalan dengan lancar
3.Perumusan kebijakan tidak akan terwujud dengan baik
4.Kebijakan publik dapat juga bertentangan dengan nilai-nilai
budaya masyarakat
5.Kehidupan demokrasi tidak berkembang
6.Masyarakat akan merasa bodoh/apatis terhadap pelaksanaan
kebijakan publik
7.Dapat menimbulkan pertentangan atau protes dari masyarakat
apabila kebijakan publik tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat
8.Masyarakat tidak mematuhi terhadap kebijakn publik
9.Tidak adanya kepastian hukum,juga dapat menurunkan
kewibawaan pemerintah sendiri.

15. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat diantaranya dapat
berupa :
a. Mematuhi dan melaksanakan peraturan daerah
b. Melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat
c. Merawat keindahan lingkungan
d. Membayar pajak bumi dan bangunan
e. Membayar pajak kendaraan bermotor
f. Memberikan berbagai masukan dalam berbagai perumusan
kebijakan publik yang akan diberlakukan kepada seluruh
masyarakat.

16. Dengan adanya partisipasi masyarakat secara langsung
dalam berbagai bentuk perumusan kebijakan publik akan
berdampak positif pada masyarakat yang bersangkutan.Hal ini
dikarenakan masyarakat akan turut bertanggung jawab terhadap
berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah setempat,karena mereka dilibatkan secara langsung
dalam perumusannya.Jadi,tidak ada lagi perasaan atau
kesan,bahwa masyarakat tidak setuju atau tidak tau terhadap
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut.