Dokumen tersebut membahas tentang partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Ia menjelaskan pengertian kebijakan publik, proses perumusannya, jenis dan bentuk kebijakan publik, serta faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dan dampaknya.

1. Kebijakan Publik
Kelompok 10 : Thalita Silmi Azrani
Nadila Jannah
Pratiwi Rahma Maghfira

2. SK :
KD : Menjelaskan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan
publik
Indikator : 1. Menemukan pengertian kebijakan publik
2. Menemukan macam, jenis, bentuk, kebijakan publik
3. Menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi
masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik
4. Menunjukkan dampak masyarakat aktif dan tidak aktifnya
dalam perumusa kebijakan publik

3. A. Pengertian Kebijakan Publik
Dalam arti luasnya dibagi menjadi
2 kelompok, yaitu :
1. Kebijakan dalam peraturan tertulis
2. Kebijakan dalam peraturan tidak tertulis
Kebijakan publik  Peraturan perundang-undangan yang
digunakan sebagai dasar tindakan pemerintahan
untuk mengatur dan melayani masyarakat dalam
berbagai bidang kehidupan sehari-hari

4. B. Perumusan Kebijakan Publik
Isu Kebijakan
Publik
Perumusan
kebijakan publik
Penerapan
kebijakan publik
Evaluasi kebijakan
publik

5. C. Macam, Jenis & Bentuk Kebijakan Publik
1. Kebijakan Publik Menurut Sifat
a) Bersifat ekstraktif
b) Bersifat distributif
c) Bersifat regulatif
2. Kebijakan Publik Dalam Arti Luas
a) Peraturan-peraturan yang bersifat tertulis
b) Peraturan-peraturan yang bersifat tidk ditulis
3. Kebijakan Publik Ditinjau Dari Pembuatannya
a) Pusat
b) Daerah
4. Bentuk-bentuk Kebijakan Publik
a) Gerakan
b) Peraturan perudangan
c) Pidato/pernyataan pendapat
d) Program
e) Proyek
f) Tindakan Pejabat/penyelenggara pemerintah

6. D. Faktor yang Mempengaruhi Anggota Masyarakat Tidak
Aktif dalam Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan
Publik di Daerah
1. Faktor Internal
a) Dalam Perumusan Kebijakan Publik
Alasan dari anggota masyarakat :
 Masyarakat telah terbiasa pada pola lama. Yaitu pembuatan peraturan tanpa adanya
peristiwa warga
 Masyarakat tidak tahu adanya kesempatan untuk berpartisipasi
 Masyarakat tidak tahu proses untuk berpartisipasi
 Masyarakat tidak mau tahu
b) Dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik
Alasan/hambatan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik :
 Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat untuk melaksanakannya
 Masyarakat sengaja melanggar karena sanksinya tidak tegas.

7. 2. Faktor Eksternal
a. Dalam Perumusan Kebijakan Publik
 Tidak dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk
berpartisipasi
 Adanya kesempatan berpartisipasi belum banyak diketahui
masyarakat
 Masih adanya ola sentralistik yang tidak sesuai dengan otonomi
daerah
 Adanya anggapan bahwa keterlibatan masyarakat justru akan
memperlambat proses pembuatan kebijakan publik
b. Dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik
 Kebijakan publik yang dibuat belum menyentuh kepentingan
masyarakat secara langsung
 Hukum belum ditegakkan secara adil dan merata

8. E. Dampak Aktif dan Tidak Aktifnya Masyarakat
Dalam Perumusan Kebijakan Publik di
Indonesia
1. Dampak Aktif
 Dapat membentuk perilau demokrasi
 Dapat membentuk masyarakat hukum
 Dapat membentuk masyarakat madani
 Keterkaitan pada nilai-nilai yang disepakati
2. Dampak Tidak Aktif
 Perumusan kebijakan publikdi daerah tidak memnuhi hak rakyat secara
menyeluruh
 Kebijakan publik tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat
 Kebijakan publik tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat
 Dapat menimbulkan keresahan, kekecewaan masyarakat
 Akan timbul berbagai pebolakan terhadap kebijakan publik