1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara/rakyat selalu berada dalam bingkai
interaksi politik diantara keduanya dalam wujud organisasi negara. Hubungan negara dan
rakyat ini dapat tergambarkan dalam icon yang diberi label demokrasi. Sejak lama, sebagai
gambaran besar, demokrasi menjadi cara terbaik dalam perkembangan organisasi negara
modern.
Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarki
kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem
politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam bingkai sistem
negara yang dianutnya. Hirarki suatu negara jangkauan pengaruh, dapat merujuk pada dua
jenis atau kelompok demokrasi, yaitu demokrasi dalam lingkup negara dan demokrasi lokal.
Indonesia adalah negara yang terkenal dengan politik yang partisipan yang mana ditandai
dengan kesadaran politik yang sangat tinggi dari masyarakat. Masyarakat dapat
mengungkapkan pendapat dan aktif dalam kegiatan politik. Dan merupakan suatu budaya
politik yang dimana masyarakatnya memiliki pemahaman yang baik tentang dimensi penentu
politik.
Untuk melahirkan suatu pelaku politik yang bisa menjajanjikan kelangsungan negara yang
dapat membawa kesejahteraan bagi rayat kedepanya, maka sangat diperlukan suatu lembaga
pendidikan formal melalui jenjang perguruan tinggi ilmu politik. Dengan demikian akan
melahirkan orang-orang yang berpotensi tinggi dalam mengatur dn mengolah Negara.
Pendidiikan memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan bangsa. Melalui
pendidikan akan lahir manusia-manusia yang mampu memberikan sumbangan pada negara
dengan potensi dan bakat yang dimiliki. Agar lahir manusia-manusia yang memberikan
sumbangan terhadap pembangunan bangsa, maka proses pendidikan harus mendapatkan
perhatian khusus.
Pendidikan merupakan beberapa rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup
manusia yang berupa kemampuan dasar dan kemampuan belajar sehingga terjadilah
perubahan didalam kehidupan pribadinya, sehingga sebagai mahluk individual, social, serta
dalam hubungannya dengan alam sekitar dimana dia hidup. Proses tesebut senantiasa berada
di dalam nilai nilai yang melahirkan norma norma hidup.
Selain jalur pendidikan, masyarakat yang belum sempat tersentuh oleh dunia pendidikan
politik, bisa didapatkan melalui pengamatan langsung dari media massa yang tersedia.
Dinamika komunikasi yang berkembang dewasa ini menuntut pemerintah lebih pro aktif dan
kreatif dalam penyusunan strategi komunikasi pemerintahan. Fokus utamanya adalah
bagaimana mengembangkan alur informasi yang terintegrasi dan terkoordinasi sehingga

2. 2
memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi institusi pemerintah. Secara umum,
Alur informasi di negara demokrasi ditemukan melalui agenda setting, yang meliputi agenda
media, agenda publik, dan agenda kebijakan. Masing-masing agenda saling mempengaruhi,
khususnya antara agenda kebijakan dan agenda media. Pemerintah berupaya mengedepankan
agenda kebijakan melalui media yang tersedia sehingga informasi kebijakan sampai ke
publik.
Agenda kebijakan pemerintah bersumber dari agenda publik. Sementara agenda media,
melalui pemberitaannya berupaya menyerap agenda publik sebagai agendanya untuk
mempengaruhi dan atau mengubah kebijakan pemerintah. Untuk itu pemerintah perlu
menyusun strategi komunikasi dengan mengedepankan aspek proporsionalitas,
menumbuhkan mobilitas sosial dan menciptakan dampak sentripetal. Dampak yang dimaksud
adalah membentuk suatu kesatuan, yang harmonis, dinamis dan produktif di masyarakat.
Tujuanya adalah menyatukan individu-individu yang terpencar dalam khalayak besar. menuju
visi masyarakat informasi dengan nilai, ide, dan informasi yang mewujudkan kemakmuran
dalam keadilan dan keadilan dalam kemakmuran sebagai identitas bangsa. Disisi lain,
pemerintah atau badan publik juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan
informasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi (right to know)
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Dalam kaitan ini badan publik negara mempunyai kewajiban untuk
menyediakan, menerbitkan dan memberikan pelayanan informasi publik. Sejalan dengan
reformasi politik yang dicetuskan pada Tahun 1998 yang lalu berdampak luas pada seluruh
unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia, salah satu institusi yang menikmati reformasi
politik adalah Pers atau media massa. Media massa dalam hal ini meliputi media elektronik
dan non-elektronik seperti surat kabar, majalah dan media penerbitan lainnnya.
Keuntungan yang terlihat dari kebebasan pers ini adalah khalayak dapat menerima berbagai
informasi tanpa adanya sensor atau rekayasa, sehingga keterbukaan dalam menilai setiap
kejadian-kejadian yang ada menjadi lebih terbuka. Salah satu contoh yang dapat dilihat dalam
hal ini adalah media massa dapat menginvestigasi berbagai kasus-kasus publik misalnya
penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan ataupun pembangunan yang dilakukan oleh
oknum-oknum pejabat pemerintah. Oleh karena itu kebebasan pers ini berdampak positif
terutama bagi pengawasan terhadap institusi pemerintahan. Selain dari pada itu media massa
juga cukup membantu pemerintah dalam mensosialisasikan berbagai program-program
pemerintahan dan pembangunan maupun hasil-hasil pembangunan yang telah tercapai oleh
pemerintah.
Kebebasan pers pada dasarnya suatu keharusan dalam sebuah negara yang demokratis,
persoalan yang sering muncul adalah sejauh mana para jurnalis mengemas sebuah
pemberitaan yang tidak provokatif dan tendensius atau memojokkan satu pihak. Tidak dapat
dipungkiri bahwa semenjak bergulirnya reformasi politik dan demokratisasi dalam sehingga

3. 3
keterbukaan dalam menilai setiap kejadian-kejadian yang ada menjadi lebih terbuka. Salah
satu contoh yang dapat dilihat dalam hal ini adalah media massa dapat menginvestigasi
berbagai kasus-kasus publik misalnya penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan ataupun
pembangunan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah. Oleh karena itu
kebebasan pers ini berdampak positif terutama bagi pengawasan terhadap institusi
pemerintahan. Selain dari pada itu media massa juga cukup membantu pemerintah dalam
mensosialisasikan berbagai program-program pemerintahan dan pembangunan maupun hasil-
hasil pembangunan yang telah tercapai oleh pemerintah.
Dengan demikian, pendidikan formal ilmu politik dan komunikasi massa yang didapatkan
dalam kehidupan sehari-hari akan mendorong keterbukaan politik masyarakat. Salah satu ciri
masyarakat berdemokrasi adalah adanya keterbukaan. Di antara berbagai pihak dan bahkan
institusi diharuskan membuka diri. Selain itu semua orang dianggap sama di hadapan hukum,
sosial, dan juga politik. Hal-hal yang bersifat publik tidak boleh ditutupi-tutupi. Itulah
keadaan masyarakat terbuka.
Sikap terbuka dapat dimiliki oleh setiap orang, masyarakat dan warga negara. Orang yang
terbuka akan mendapatkan informasi dan pengetahuan, mempererat persaudaraan, serta
memperkuat persatuan. Sifat yang serba tertutup justru dapat merugikan diri sendiri.
Keterbukaan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam
kehidupan bernegara. Salah satu ciri pemerintahan demokratis adalah keterbukaan.
Keterbukaan menjadi bukti bahwa pemerintah sanggup bertanggung jawab terhadap kegiatan
yang dilakukannya terhadap rakyat.
Seperti yang telah dijelaskan di atas, keterbukaan adalah komunikasi. Jadi, apabila
pemerintahan yang ada saat ini bersifat tertutup, akan terjadi kesulitan dalam pembaruan
negara.
Informasi yang diperoleh diketahui bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan
bahwa:
1. Keterbukaan politik masyarakat Kelurahan Majjelling Wattang kabarnya cukup aktif
dalam demokrasi politik, dimana sebagian besar masyarakatnya berani lebih terbuka
mempertahankan pilihannya yaitu pada pemilihan Calon Gubernur tahun 2013 walaupun
pada dasarnya sering bermunculan ancaman dari lawan politik, terutama pada Pegawai
Negeri Sipil setempat.
2. Politik masyarakat di Kelurahan Majjelling Wattang dapat digolongkan masyarakat yang
demokrasi tinggi, karena pada setiap kelompok masyarakat mempertahankan partai politik
dukungannya masing-masing walaupun tingat pendidikan masyarakat mengenai politik
masih tergolong rendah.
Dari pernyataa diatas menjadi alasan bagi penulis mengambil judul “Pengaru tingkat
pendidikan formal dan komunikasi massa terhadap keterbukan politik masyarakat di
Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae”.

4. 4
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan formal dan komunikasi massa terhadap
keterbukaan masyarakat
2. Sejauh mana pengaruh tingkat pendidikan formal dan komunikasi massa terhadap
keterbukaan masyarakat
C. Tujua
1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaruh tingkat pendidikan formal dan
komunikasi massa terhadap keterbukaan masyarakat Kelurahan Majjelling Wattang
Kecamatan Maritengngae.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat pendidikan formal dan komunikasi
massa terhadap keterbukaan masyarakat Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan
Maritengngae.
D. Manfaat
1. Manfaat Teoritis
a. Sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu
tentang kepemimpinan kepala desa terhadap pembangunan.
b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam topik yang relevan.
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi penulis untuk menjadi pelaku politik yang
beguna bagi bangsa kedepannya.
b. Sebagai motivasi bagi masyarakat dan pemerintah setempat untuk mempertahankan
masyarakat terbuka akan politik.
c. Memberikan sumbansi pemikiran bagaimana menjadi masyarakat politik yang baik dan
terbuka dalam masyarakat yang demokrasi.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA

5. 5
A. Konsep Pendidikan
1. Pengertian Pendidikan
Pendidikan merupakan usaha yang sengaja secara sadar dan terencana untuk membantu
meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi
kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara/masyarakat,
dengan memilih isi (materi), strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. Dilihat dari
sudut perkembangan yang dialami oleh anak, maka usaha yang sengaja dan terencana
tersebut ditujukan untuk membantu anak dalam menghadapi dan melaksanakan tugas-tugas
perkembangan yang dialaminya dalam setiap periode perkembangan. Dengan kata lain,
pendidikan dipandang mempunyai peranan yang besar dalam mencapai keberhasilan dalam
perkembangan anak.
Branata (1988) mengungkapkan bahwa Pendidikan ialah usaha yang sengaja diadakan, baik
langsung maupun secara tidak langsung, untuk membantu anak dalam perkembangannya
mencapai kedewasaan. Pendapat diatas sejalan dengan pendapat Purwanto (1987 :11) yang
menyatakan bahwa Pendidikan adalah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang
dewasa kepada anak-anak, dalam pertumbuhannya (jasmani dan rohani) agar berguna bagi
diri sendiri dan bagi masyarakat.
Kleis (1974) memberikan batasan umum bahwa :
”pendidikan adalah pengalaman yang dengan pengalaman itu, seseorang atau kelompok
orang dapat memahami seseuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami. Pengalaman itu
terjadi karena ada interaksi antara seseorang atau kelompok dengan lingkungannya. Interaksi
itu menimbulkan proses perubahan (belajar) pada manusia dan selanjutnya proses perubahan
itu menghasilkan perkembangan (development) bagi kehidupan seseorang atau kelompok
dalam lingkungannya”.
Proses belajar akan menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif (penalaran, penafsiran,
pemahaman, dan penerapan informasi), peningkatan kompetensi (keterampilan intelektual
dan sosial), serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan
dan perasaan, serta kemauan untuk berbuat atau merespon sesuatu rangsangan (stimuli).
Pertumbuhan ialah perubahan-perubahan yang terjadi pada jasmani; bertambah besar dan
tinggi. Perkembangan lebih luas dari pertunbuhan ialah perubahan-perubahan yang terjadi
pada rohani dan jasmaniah. Dengan kata lain, perkembangan merupakan suatu rentetan
perubahan yang sifatnya menyeluruh dalam interaksi anak dan lingkungannya.
Oleh karena itu Idris (1982:10) mengemukakan bahwa :
”Pendidikan adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan, antara manusia dewasa
dengan si anak didik yang secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka
memeberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya, dalam arti supaya dapat
mengembangkan potensinya semaksimal mungkin, agar menjadi manusia dewasa yang

6. 6
bertanggung jawab. Potensi disini ialah potensi fisik, emosi, sosial, sikap, moral,
pengetahuan, dan keterampilan.”
2. Tujuan Pendidikan
Telah kita ketahui bersama bahwa berhasil tidaknya suatu usaha atau kegiatan tergantung
kepada jelas tidaknya tujuan yang hendak dicapai oleh orang atau lembaga yang
melaksanakannya. Berdasarkan pada pernyataan ini, maka perlunya suatu tujuan dirumuskan
sejelas-jelasnya dan barulah kemudian menyusun suatu program kegiatan yang objektif
sehingga segala energi dan kemungkinan biaya yang berlimpah tidak akan terbuang sia-sia.
Apabila kita mau berbicara tentang pendidikan umumnya, maka kita harus menyadari bahwa
segala proses pendidikan selalu diarahkan untuk dapat menyediakan atau menciptakan
tenaga-tenaga terdidik bagi kepentingan bangsa, negara, dan tanah air. Apabila negara,
bangsa dan tanah air kita membutuhkan tenaga-tenaga terdidik dalam berbagai macam bidang
pembangunan, maka segenap proses pedidikan termasuk pula sistem pendidikannya harus
ditujukan atau diarahkan pada kepentingan pembangunan masa sekarang dan masa-masa
selanjutnya.
GBHN tahun 1999 mencantumkan tentang tujuan pendidikan nasional :
”Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan
mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia
pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab
atas pembangunan bangsa”
Selanjutnya tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional No. 20 tahun 2003 yang menyatakan:
”Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”
Pernyataan-pernyataan diatas tampak jelas bahwa pendidikan harus mampu membentuk atau
menciptakan tenaga-tenaga yang dapat mengikuti dan melibatkan diri dalam proses
perkembangan, karena pembangunan merupakan proses perkembangan, yaitu suatu proses
perubahan yang meningkat dan dinamis. Ini berarti bahwa membangun hanya dapat
dilaksanakan oleh manusia-manusia yang berjiwa pembangunan, yaitu manusia yang dapat
menunjang pembangunan bangsa dalam arti luas, baik material, spriritual serta sosial budaya.
Setiap tindakan pendidikan merupakan bagian dari suatu proses menuju kepada tujuan
tertentu. Tujuan ini telah ditentukan oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu dengan
latar belakang berbagai macam faktor seperti sejarah, tradisi, kebiasaan, sistem sosial, sistem
ekonomi, politik dan kemauan bangsa.

7. 7
Berdasarkan faktor-faktor ini UNESCO telah memberikan suatu deskripsi tentang tujuan
pendidikan pada umumnya dan untuk Indonesia sendiri tujuan itu telah ditetapkan dalam
ketetapan MPR.
Pertama, UNESCO menggaris bawahi tujuan pendidikan sebagai ”menuju Humanisme
Ilmiah”. Pendidikan bertujuan menjadikan orang semakin menjunjung tinggi nilai-nilai luhur
manusia. Keluhuran manusia haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka
humanisme ilmiah menolak ide tentang manusia yang bersifat subjektif dan abstrak semata.
Manusia harus dipandang sebagai mahluk konkrit yang hidup dalam ruang dan waktu dan
harus diakui sebagai pribadi yang mempunyai martabat yang tidak boleh diobjekkan. Dalam
kerangka ini maka tujuan sistem pendidikan adalah latihan dalam ilmu dan latihan dalam
semangat ilmu.
Kedua, pendidikan harus mengarah kepada kreativitas. Artinya, pendidikan harus membuat
orang menjadi kreatif. Pada dasarnya setiap individu memiliki potensi kreativitas dan potesi
inilah yang ingin dijadikan aktual oleh pendidikan. Semangat kreatif, non konformist dan
ingin tahu, menonjol dalam diri manusia muda. Mereka umumnya bersikap kritis terhadap
nilai-nilai yang ada dan jika mereka menemukan bahwa nilai-nilai itu sudah ketinggalan
jaman, maka mereka ingin merombaknya. Disini pendidikan berfungsi ganda, menyuburkan
kreativitas, atau sebaliknya mematikan kreativitas.
Ketiga, tujuan pendidikan harus berorientasi kepada keterlibatan sosial. Pendidikan harus
mempersiapkan orang untuk hidup berinteraksi dengan amsyarakat secara bertanggung
jawab. Dia tidak hanya hidup dan menyesuaikan diri dengan struktur-struktur sosial itu.
Disini seorang individu merealisir dimensi-dimensi sosialnya lewat proses belajar
berpartisipasi secara aktif lewat keterlibatan secara meyeluruh dalam lingkungan sosialnya.
Dalam kerangka sosialitas pada umumnya ini, suatu misi pendidikan ialah menolong manusia
muda melihat orang lain bukan sebagai abstriaksi-abstraksi, melainkan sebagai mahluk
konkrit dengan segala dimensi kehidupannya.
Keempat, tekanan terakhir yang digariskan UNESCO sebagai tujuan pendidikan adalah
pembentukan manusia sempurna. Pendidikan bertugas untuk mengembangkan potensi-
potensi individu semaksimal mungkin dalam batas-batas kemampuannya, sehingga terbentuk
manusia yang pandai, terampil, jujur, yang tahu kadar kemampuannya, dan batas-batasnya,
serta kerhormatan diri. Pembentukan manusia sempurna ini akan tercapai apabila dalam diri
seseorang terjadi proses perpaduan yang harmonis dan integral antara dimensi-dimensi
manusiawi seperti dimensi fisik, intelektual, emosional, dan etis. Proses ini berlangsung
seumur hidup. Jadi konkritnya pada pokoknya pendidikan itu adalah humansisasi, karena itu
mendidik berarti ”memanusiakan manusia muda dengan cara memimpin pertumbuhannya
sampai dapat berdikari, bersikap sendiri, bertanggung jawab dan berbuat sendiri”. (Ibid,
1980)
3. Jalur Pendidikan

8. 8
Tuntutan masyarakat akan kebutuhan pendidikan membuat pendidikan terus berkembang
sejalan dengan pembangunan ansioanl. Pendidikan menjadi kunci kemajuan dan keberhasilan
dari suatu pembangunan sebuah negara. Agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan
pendidikan maka di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional No.20 tahun 2003
terdapat jalur pendidikan yang didalamnya terdapat pendidikan formal, non formal, dan
informal. Pendidikan formal disebut pula sistem pendidikan sekolah. Pendidikan nonformal
dan informal disebut pula sistem pendidikan luar sekolah.
Untuk lebih membedakan ketiga jenis satuan pendidikan diatas maka harus ada kriteria yang
lebih umum untuk dapat membedakan ketiganya. Oleh karena itu Coombs
(1973)membedakan pengertian pendidikan sebagai berikut.
1. Pendidikan Formal
”Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang,
dimulai dengan sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya;
termasuk didalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program
spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus”.
Walaupun masa sekolah bukan satu-satunya masa bagi setiap orang untuk belajar, namun kita
menyadari bahwa sekolah adalah tempat dan saat yang sangat strategis bagi pemerintah dan
masyarakat untuk membina seseorang dalam menghadapi masa depannya.
2. Pendidikan Informal
”Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga asetiap orang
memperoleh nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari pengalaman
hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk didalamnya adalah pengaruh kehidupan
keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar,
perpustakaan, dan media masa”
Walaupun demikian, pengaruhnya sangatlah besar dalam kehidupan seseorang, karena dalam
kebanyakan masyarakat pendidikan informal berperan penting melalui keluarga, masyarakat,
dan pengusaha. Pendidikan dalam keluarga adalah yang pertama dan utama bagi setiap
manusia. Seseorang kebanyakan berada dalam rumah tangga dibandingkan dengan tempat-
tempat lainnya. Sampai umur tiga tahun seseorang akan selalu berada di rumah tangga. Pada
masa itulah diletakkan dasar-dasar kepribadian seseorang, psikiater, kalau menemui suatu
penyimpangan dalam kehidupan seseorang, akan mencari sebab-sebabnya pada masa kanak-
kanak orang itu. Coombs dalam Sudjana (2001:22).
3. Pendidikan Nonformal
”Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis diluar sistem
persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari

9. 9
kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di
dalam mencapai tujuan belajarnya”.
Bagi masyarakat Indonesia, yang masih banyak dipengaruhi proses belajar tradisional,
pendidikan nonformal akan merupakan cara yang mudah sesuai dengan daya tangkap rakyat,
dan mendorong rakyat menjadi belajar, sebab pemberian pendidikan tersebut dapat
disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan kebutuhan para peserta didik.
Ketiga pengertian diatas dapat digunakan untuk membedakan karakteristik dari setiap jalur
pendidikan. Namun, Axinn (1974) membuat penggolongan program-program kegiatan
termasuk ke dalam pendidikan formal, nonformal dan informal dengan menggunakan kriteria
ada atau tidak adanya kesengajaan dari kedua belah pihak yang berkomunikasi, yaitu pihak
pendidika (sumber belajar atau fasilitator) dan pihak peserta didik (siswa atau warga belajar).
B. Komunikasi Massa
1. Defenisi Komunikasi
kata komuniksi atau Communication dalam istilah bahasa inggris berasal dari kata
latin communicatus yang berarti menjadi milik bersama atau berbagi. Kata
sifatnyacommunis yang bermakna umum atau bersama-sama. Sehingga dengan demikian
komunikasi menurut Lexicographer (seorang ahli kamus bahasa), menunjuk pada suatu upaya
yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan (Fajar, 2009;31). Wilbur Schramm
menyatakan komunikasi sebagai suatu proses berbagi (sharing process).
Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk
memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun
tidak langsung (melalui media).
Defenisi komunikasi menurut para ahli:
Harold Laswell Komunikasi adalah gambaran mengenai siapa, mengatakan apa, melalui
media apa, kepada siapa, dan apa efeknya.
Raymond Ross Komunikasi adalah proses menyortir, memilih, dan pengiriman simbol-
simbol sedemikian rupa agar membantu pendengar membangkitkan respons/ makna dari
pemikiran yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator.
Gerald R. Miller Komunikasi terjadi saat satu sumber menyampaikan pesan kepada penerima
dengan niat sadar untuk mempengaruhi perilaku mereka.
Everett M. Rogers Komunikasi adalah proses suatu ide dialihkan dari satu sumber kepada
satu atau banyak penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.
Carl I. Hovland Komunikasi adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang
menyampaikan rangsangan (biasanya dengan menggunakan lambang verbal) untuk
mengubah perilaku orang lain.
New Comb Komunikasi adalah transmisi informasi yang terdiri dari rangsangan diskriminatif
dari sumber kepada penerima.

10. 10
Bernard Barelson & Garry A. Steiner Komunikasi adalah proses transmisi informasi,
gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-
kata, gambar, grafis, angka, dsb.
Colin Cherry Komunikasi adalah proses dimana pihak-pihak saling menggunakan informasi
dengan untuk mencapai tujuan bersama dan komunikasi merupakan kaitan hubungan yang
ditimbulkan oleh penerus rangsangan dan pembangkitan balasannya.
Hovland, Janis dan Kelley Komunikasi merupakan proses individu mengirim rangsangan
(stimulus) yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Pada
definisi ini mereka menganggap komunikasi sebagai suatu proses.
2. Defenisi Komunikasi Massa
Komunikasi massa berasal dari istilah bahasa Inggris,mass communication, sebagai
kependekan dari mass media communication. Artinya, komunikasi yang menggunakan media
massa atau komunikasi yang mass mediated. Istilahmass
communication atau communications diartikan sebagai salurannya, yaitu media massa (mass
media) sebagai kependekan dari media of mass communication. Massa mengandung
pengertian orang banyak, mereka tidak harus berada di lokasi tertentu yang sama, mereka
dapat tersebar atau terpencar di berbagai lokasi, yang dalam waktu yang sama atau hampir
bersamaan dapat memperoleh pesan-pesan komunikasi yang sama. Berlo (dalam Wiryanto,
2005) mengartikan massa sebagai meliputi semua orang yang menjadi sasaran alat-alat
komunikasi massa atau orang-orang pada ujung lain dari saluran.
Defenisi komunikasi massa menurut para ahli:
Joseph R. Dominick: Komunikasi massa adalah suatu proses dimana suatu organisasi yang
kompleks dengan bantuan satu atau lebih mesin memproduksi dan mengirimkan pesan
kepada khalayak yang besar, heterogen, dan tersebar.
Jalaluddin Rakhmat merangkum: Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan
kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau
elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.
Proses komunikasi massa ala AG. Eka Wenats Wuryanta adalah proses masyarakat
menanggapi perspektif sejarah masyarakat itu sendiri. Dalam arti bahwa komunikasi masuk
didalam suatu proses sejarah manusia. Orang membangun peradaban atau budaya dalam
perspektif sejarah yaitu masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Oleh karena itu
komunikasi penting didalam seluruh proses pembudayaan tadi.
komunikasi massa menurut Elizabeth – Noelle Neuman yang membedakannya dengan
komunikasi interpersonal, yaitu pertama, bersifat tidak langsung, artinya harus melalui media
teknis. Kedua, bersifat satu arah (one flow communication), artinya tidak ada interaksi
antarpeserta komunikasi. Ketiga, bersifat terbuka, artinya ditujukan kepada publik yang tidak
terbatas dan anonim. Keempat, memiliki unsur publik yang secara geografis tersebar
(Rakhmat, 1999 : 189).

11. 11
Georg Gerbner memberi pengertian komunikasi massa dengan sebuah definisi singkat yaitu
sebagai produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan
yang berkelanjutan serta paling luas dipunyai orang dalam masyarakat industri (Rakhmat,
1999 : 188).
3. Ciri-ciri Komunikasi Massa
ciri-ciri komunikasi massa menurut Elizabeth Noelle Neumann (dalam Jalaluddin Rakhmat,
1994) adalah sebagai berikut:
1. Bersifat tidak langsung, artinya harus melalui media teknis;
2. Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta-peserta komunikasi;
3. Bersifat terbuka, artinya ditujukan pada publik yang tidak terbatas dan anonim;
4. Mempunyai publik yang secara tersebar.
C. Keterbukaan
Keterbukaan merupakan perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, mau menerima
pendapat, kritik dari orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterbukaan adalah
hal terbuka, perasaan toleransi dan hati-hati serta merupakan landasan untuk berkomunikasi.
Dengan demikian dapat dipahami pula bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah
suatu sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam beraktivitas.
Keterbukaan seperti dinyatakan oleh Sadu Wasistiono (2003) merupakan ciri tata
pemerintahan yang baik (good governance), yaitu sebagai berikut:
a. Mengikutsertakan semua masyarakat
b. Transparan dan bertanggungjawab
c. Efektif dan adil
d. Menjamin adanya supremasi hukum
e. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, ekonomi, dan sosial didasarkan pada
konsensus masyarakat
f. Memperhatikan kepentingan rakyat miskin dan lemah dalam proses pengambilan
keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan
g. Di samping pendapat tersebut, ciri-ciri good governance juga diberikan oleh badan PBB
yang menangani program-program pembangunan, yakni UNDP (United Nations
Development Program), yakni adanya partisipasi, penegakan hukum, keterbukaan, daya
tanggap, orientasi pada konsensus, keadilan, keefektifan dan efisiensi, pertanggungjawaban,
serta visi strategis.
h. Keterbukaan berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang
melibatkan berbagai pihak untuk mengetahui dan memahami:
· program-program pemerintah;
· pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah; dan
· evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang didukung oleh kemajuan berbagai media
informasi.

12. 12
i. Dengan adanya keterbukaan yang dijalankan dalam roda pemerintahan negara kita,
mendorong adanya partisipasi masyarakat luas dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara
j. Adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan negara terutama dalam hal
pengawasan terhadap pemerintah sehingga mendorong terbentuknya pemerintahan yang
bersih dan berwibawa.
k. Mendorong kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada penyelenggaraan
pemerintah
l. Dapat mengikis secara tuntas terhadap budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
dalam pemerintahan
m. Berkembangnya iklim demokrasi dalam segala aspek kehidupan sehingga mendorong
terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.
n. Perpecahan yang diakibatkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja
pemerintahan yang tertutup dapat dihindari melalui keterbukaan yang dijalankan oleh pihak
pemerintah.
D. Politik
Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan
masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti
urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda.
Untuk lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik dari segi
kepentingan penggunaan, yaitu :
a. Dalam arti kepentingan umum (politics)
Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang
berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik
(Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat
yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki
disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang
kita inginkan.
b. Dalam arti kebijaksanaan (Policy)
Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap lebih
menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita
kehendaki. Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalahadanya :
- proses pertimbangan
- menjamin terlaksananya suatu usaha
- pencapaian cita-cita/keinginan
Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari
masyarakat atau negara. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan
dengan :

13. 13
a. Negara
Adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati
oleh rakyatnya. Dapat dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik
yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.
b. Kekuasaan
Adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau
kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Yang perlu diperhatikan dalam kekuasaan adalah
bagaimana cara memperoleh kekuasaan, bagaimana cara mempertahankan kekuasaan dan
bagaimana kekuasaan itu dijalankan.
c. Pengambilan keputusan
Politik adalah pengambilan keputusan melaui sarana umum, keputusan yang diambil
menyangkut sektor publik dari suatu negara. Yang perlu diperhatikan dalam pengambilan
keputusan politik adalah siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat.
d. Kebijakan umum
Adalah suatu kumpulan keputusan yang diambill oleh seseorang atau kelompok politik dalam
memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu.
e. Distribusi
Adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Nilai adalah
sesuatu yang diinginkan dan penting, nilai harus dibagi secara adil. Politik membicarakan
bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat.
E. Masyarakat
Community dalam bahasa yunani adalah “persahabatan”. Sebagai refleksi dari arti kata
tersebut, aristoteles mengemukakan bahwa manusia yang hidup bersama dalam masyarakat
karena mereka menikmati ikatan yang saling bekerja sama, untuk memenuhi kebutuhan dasar
mereka dan untuk menemukan makna kehidupan. Masyarakat dalam konteks pemberdayaan
masyarakat adalah masyarakat atau community dalam bahasa inggris atau juga komunitas.
Secara etimologis “ community” berasal dari komunitas yang berakar pada comunete atau
comman.
Community mempunyai dua arti (Talizi,1990-49) :
a. Sebagai kelompok social yang bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki kebudayaan
dan sejarah yang sama
b. Sebagai suatu pemuliman yang terkecil di atasnya ada kota kecil (town), dan di atas kota
kecil ada kota atau kota besar (city).
Hillery (1995) dan lewis (1977) telah menyimpulkan banyak literature dan mengusulkan
empat komponen utama untuk mendefinisikan konsep komunitas. Pertama dan terutama
bahwa komunitas melibatkan manusia. Wilayah dan tempat tinggal juga menjadi elemen
dalam pembangunan masyarakat. Tetapi., tidak semua penulis menambahkan wilayah, tanah,

14. 14
atau batas wilayah dalam definisi komunitas mereka. Wilkinson (1986) berpendapat bahwa
komunitas adalah manusia yang hidup bersama dalam ekologi setempat dengan batasan
wilayah yang biasa. Tetapi beliau menulis kebiasaan batasan adalah tidak relevan apabila
dijadikan salah satu pencaharian karakteristik utama dari suatu komunitas atau lingkungan.
Thomas Hobber mengemukakan bahwa komunitas adalah sebuah proses alamiah dimana
orang-orang yang hidup bersama untuk memaksimalkan kepentingan mereka, Hobbes merasa
bahwa kepentingan diri sendiri dapat ditemukan dalam kelompok.
Konsep komunitas masyarakat yang baik (good community) mengandung Sembilan nilai (the
competent community) (talizi, 1990 : 57-58) yaitu:
1) Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain berdasar hubungan
pribadi.
2) Komunitas memiliki otonomi, kewenangaan,dan kemampuan mengurus kepentingan
sendiri.
3) Memiliki viabilitas, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri.
4) Distribusi kekayaan yag merata, setiap orang berkesempatan yang sama dan bebas
menyatakan kehendaknya.
5) Kesempatan setiap anggota untuk berpatisipasi aktif dalam mengurus kepentingan
bersama.
6) Komunitas member makna kepada anggotanya sejauh manakah pentingnya komunitas
bagi seorang anggota.
7) Di dalam komunitas dimungkinkan adanya heterogenitas dan perbedaan pendapat.
8) Di dalam komunitas, pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin
pada yang berkepentingan.
9) Di dalam komunitas bisa terjadi konflik, namun komunitas memiliki kemampuan untuk
managing conflict.
F. Keterbukaan Politik Masyarakat
Salah satu ciri masyarakat berdemokrasi adalah adanya keterbukaan. Di antara berbagai pihak
dan bahkan institusi diharuskan membuka diri. Selain itu semua orang dianggap sama di
hadapan hukum, sosial, dan juga politik. Hal-hal yang bersifat publik tidak boleh ditutupi-
tutupi. Itulah keadaan masyarakat terbuka.
Dalam masyarakat terbuka seperti itu tidak boleh ada pihak-pihak yang merasa memiliki hak
khusus atau istimewa. Semua diperlakukan secara sama. Kalu terdapat perbedaan, maka
hanya menyangkut hal tertentu dan harus didasarkan pada peraturan yang jelas. Itulah
kehidupan bersama atas dasar keterbukaan.
Hak-hak dan kewajiban dalam masyarakat terbuka diatur secara jelas. Siapapun harus
mengikuti aturan itu. Selain itu, bagi siapa saja yang melakukan kesalahan di ranah publik
akan dikenai sanksi hukum. Di hadapan hukum, semua orang tidak ada yang diperlakukan
secara khusus. Semua orang diperlakukan secara sama.

15. 15
Bagi masyarakat pada umumnya, keterbukaan itu justru memberikan kepastian. Rasa
keadilan akan memungkinkan untuk diperoleh. Hukum tidak hanya berlaku bagi orang-orang
tertentu, tetapi juga akan berlaku bagi semuanya. Dalam masyarakat tertutup, beberapa pihak
yang dekat dengan penguasa bisa mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masyarakat terbuka,
siapapun, -------tidak terkecuali penguasa sendiri, di hadapan hukum akan diperlakukan
secara sama.
Keterbukaan seperti itu, bagi penguasa tidak mudah menjalankan kekuasaannya. Mereka
tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang. Masyarakat melalui media massa, LSM,
dan juga wakil-wakilnya di parlemen akan memberikan pengawasan. Kesalahan sekecil
apapun akan diangkat ke permukaan. Contoh kecil, pejabat pemerintah yang ditengarai
mengajak serta keluarganya naik haji tidak lewat prosedur resmi, sekalipun misalnya, atas
biaya sendiri, menjadi berita yang kurang enak.
Selain itu, keterbukaan juga memungkinkan terjadinya benturan antar pejabat dan bahkan
juga antar institusi. Konflik terbuka antara lembaga eksekutif dan legislatif, antara DPR dan
KPK, antara KPK dan Kepolisian, BUMN dan DPR, dan lain-lain terjadi secara terbuka.
Rakyat akan menyaksikannya. Kejadian seperti itu, dalam kadar tertentu, ada untungnya.
Misalnya, seseorang pejabat tidak akan melakukan sesuatu atas kemauan dan keuntungannya
sendiri. Sebaliknya, dampak negatifnya, bahwa pemimpin telah memberikan contoh tentang
sesuatu yang seharusnya dihindari.
G. Kerangka Pikir
Politik merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menjalankan urusan
kenegaraan untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera, namun semua
itu tergantung dari peluku politik itu sendiri dimana seorang pemerintah baik dari tingkat
pusat sampai pemerintah di tingkat daerah berperan penting dalam mengatur dan mengolah
Negara demi terwujudnya harapan bangsa dan Negara.
Pelaku-pelaku politik bukan hanya dari orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan saja,
bahkan sebagian besar masyarakat ikut serta dalam pertisipasi politik.Situasi seperti ini
dengan sendirinya akan menciptakan keterbukaan politik sebagai Negara yang demokratis.
Salah satu faktor yang mempengaruhi terbukanya politik masyarakat yaitu melalui
pendidikan formal, dimana suatu daerah yang sebagian besar penduduknya lebih cenderung
melanjutkan pendidikannya di jenjang ilmu perpolitikan. Daerah seperti ini akan mendorong
masyarakat ikut serta dalam menyampaikan aspirasinya untuk tercapainya pemerintahan yang
adil dan jujur.
Selain pendidikan formal media massa juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan
pengetahuan masyarakat mengenai masalah perpolitikan. Melalui media massa masyarakat
akan mudah menilai peranan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan
adanya media massa yang meliput masalah-masalah politik seperti di media TV, surat kabar
dan majalah, masyarakat akan ikut serta menyalurkan pendapat dan aspirasinya.

16. 16
Dari penjelasan diatas, maka dapat diteorikan,“semakin besar masyarakat yang
memperhatikan ilmu politik melalui pendidikan formal dan media massa di suatu daerah,
maka semakin besar pula peluang terciptanya politik masyarakat yang transparan”.
Bagan dari penjelasan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian

17. 17
Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae
Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan
efektifitas dan efesiensi, baik waktu maupun dana yang tersedia.
B. Tipe dan Dasar Penelitian
1. Tipe penelitian bersifat deskriktif kualitatif yaitu: memberikan gambaran tentang
masalah yang diteliti, menyangkut pengaruh pendidikan dan komunikasi massa terhadap
keterbukaan politik masyarakat.
2. Dasar penelitian yang dilakukan adalah survey yaitu: dengan mengumpulkan suatu
peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu
sebagai sampel yang dianggap refresentatif.
C. Populasai dan Sampel
1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai
kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini diambil dari warga Kelurahan
Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae umur 20 sampai 50 tahun. Jumlah keseluruhan
populasi adalah 779 orang.
2. Sampel adalah jumlah sebagian atau seluruhnya dari populasi yang langsung diteliti
untuk mendapatkan informasi. Untuk maksud tersebut, jumlah sampel yang diambil
disesuaikan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudjana (2001) bahwa: “apabila
subyek penelitian kurang dari 100, maka sampel lebih baik diambil semuanya”. Sedangkan
Arikunto (2000) memberikan pilihan bahwa jika populasi lebih dari 100 orang, maka sampel
dapat diambil 10% - 15% atau 20% - 25%.. Jadi pada penelitian ini jumlah sampel yang
diambil adalah 10% dari populasi atau 10% x 779 = sebanyak 77,9 atau 78 orang.
D. Tehnik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data yang seakurat mungkin mengenai variabel yang akan dikaji,
peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:
1) Observasi
Teknik pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung
di lapangan atau di lokasi penelitian yaitu di wilayah Kecamatan Maritengngae Kabupaten
Sidenreng Rappang dengan cara mengamati dan memperhatikan gejala atau fenomena yang
berkaitan dengan keterbukaan politik masyarakat di Kelurahan Majjelling Wattang
Kecamatan Maritengngae, dimana data-data yang didapatkan akan dijadikan sebagai bahan
tambahan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini.
Adapun pelaksanaan observasi dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah sebagai
berikut.
a. Tahap persiapan
Peneliti terlebih dahulu menetapkan aspek-aspek tingkah laku apa yang hendak diobservasi,
lalu dibuat pedoman agar memudahkan pengisian observasi.

18. 18
b. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap ini peneliti mengunjungi satu demi satu masyarakat yang menjadi sampel
penelitian, kemudian dilakukan pengisian hasil observasi dalam pedoman yang telah dibuat
dalam bentuk memberi tanda (V) pada kolom jawaban hasil observasi.
c. Bentuk observasi.
Yang dimaksud bentuk observasi adalah memberi penilaian secara langsung terhadap aspek
yang diobservasi berdasarkan pedoman observasi yang telah disiapkan sebelumnya.
2) Kuisioner
Teknik pengumpulan data dengan kuesioner dilakukan dengan cara memberikan seperangkat
pertanyaan tertulis kepada responden untuk mereka jawab sesuai pendapat mereka.
Pertanyaan tersebut berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Semua jawaban
responden direkap dan dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang keterbukaan
politikmasyarakat di Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae. Kuisioner
diberikan kepada 78 orang sampel.
3) Wawancara
Wawancara dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan
dengan keterbukaan politik masyarakat di Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan
Maritengngae. Informan untuk wawancara adalah: Kepala Lingkungan satu dan dua, Ketua
RW sebanyak 7, Tokoh Masyarakat sebanyak 3 orang , dan Tokoh Pemuda sebanyak 2
orang.
4) Penelitian pustaka (library research)
Adapun data sekunder diperoleh melalui hasil bacaan buku-buku, majalah, internet dan
sumber bacaan lainnya yang erat relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti.
E. Defenisi Operasional Variabel
Untuk menyamakan persepsi dan kesamaan konsep dalam mengartikan istilah dalam
penelitian ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah sebagai berikut:
1. Pengaruh pendidikan formal merupakan salah satu faktor untuk membentuk masyarakat
yang terbuka akan politik melalui jenjang perkuliahan perpolitikan.
2. Pengaruh komunikasi massa juga merupakan faktor pendorong terciptanya masyarakat
yang terbuka akan politik yang bisa ditemui melalui media-media yang terjangkau. Kejadian
politik yang di simak melalui media seperti etika pelaku politik dan aparat pemerintahan yang
dapat menjadi objek penilaian bagi masyarakat.
3. Keterbukaan politik masyarakat akan menciptakan Negara yang demokratis dimana
kelompok partai, kelompok mahasiswa, dan kelompok masyarakat dapat leluasa
menyampaikan aspirasinya dalam menentukan suatu kebijakan yang akan dijalankan oleh
pemerintah.

19. 19
4. Politik dan masyarakat saling berhubungan dalam mengatur dan menjalankan
pemerintahan demi menciptakan negara yang adil, damai, dan sejahtera sesuai dengan
harapan bersama.
BAB IV
PEMBAHASAN
A. Pengertian Pemerintahan

20. 20
Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata
system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan,
jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal
dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:
a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatau
b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara.
c. Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah
Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh
badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan
penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah
yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan
penyelenggaraan negara. Sistem pemerintaha diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri
atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi
dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut
Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :
 Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau
kekuasaan menjalankan pemerintahan.
 Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang
 Kekuasaan Yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas
undang-undang.
Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Jadi, system pemerintaha negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara,
hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan
pemerintahan negara yang bersangkutan.
Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara.
Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja
secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara
Indonesia.
B. Bentuk Pemerintahan
1. Aristokrasi
Berasal dari bahasa Yunani kuno aristo yang berarti “terbaik” dan kratia yang berarti “untuk
memimpin”. Aristokrasi dapat diterjemahkan menjadi sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin
oleh individu yang terbaik.
2. Demokrasi
Yaitu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan
kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah
negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga
kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis
lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu
sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga
lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks

21. 21
and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga
pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan
eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif
dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan
menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh
masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang
diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain
sesuai hukum dan peraturan.
3. Demokrasi totaliter
Yaitu sebuah istilah yang diperkenalkan oleh sejarahwan Israel, J.L. Talmon untuk merujuk
kepada suatu sistem pemerintahan di mana wakil rakyat yang terpilih secara sah
mempertahankan kesatuan negara kebangsaan yang warga negaranya, meskipun memiliki hak
untuk memilih, tidak banyak atau bahkan sama sekali tidak memiliki partisipasi dalam proses
pengambilan keputusan pemerintah. Ungkapan ini sebelumnya telah digunakan oleh Bertrand de
Jouvenel dan E.H. Carr.
4. Emirat (bahasa Arab: imarah, jamak imarat) adalah sebuah wilayah yang diperintah seorang
emir, meski dalam bahasa Arab istilah tersebut dapat merujuk secara umum kepada provinsi
apapun dari sebuah negara yang diperintah anggota kelompok pemerintah. Contoh penggunaan
dalam arti yang terakhir disebut adalah Uni Emirat Arab, yang merupakan sebuah negara yang
terdiri dari tujuh emirat federal yang masing-masing diperintah seorang emir.
5. Federal adalah kata sifat (adjektif) dari kata Federasi. Biasanya kata ini merujuk pada
pemerintahan pusat atau pemerintahan pada tingkat nasional. Federasi dari bahasa Belanda,
federatie, berasal dari bahasa Latin; foeduratio yang artinya “perjanjian”. federasi pertama dari
arti ini adalah “perjanjian” daripada Kerajaan Romawi dengan suku bangsa Jerman yang lalu
menetap di provinsi Belgia, kira-kira pada abad ke 4 Masehi. Kala itu, mereka berjanji untuk tidak
memerangi sesama, tetapi untuk bekerja sama saja.
6. Meritokrasi Berasal dari kata merit atau manfaat, meritokrasi menunjuk suatu bentuk sistem
politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau
berkemampuan. Kerap dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang sangat adil
dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin ,
tetapi tetap dikritik sebagai bentuk ketidak adilan yang kurang memberi tempat bagi mereka
yang kurang memiliki kemampuan untuk tampil memimpin. Dalam pengertian khusus meritokrasi
kerap di pakai menentang birokrasi yang sarat KKN terutama pada aspek nepotisme.
7. Monarkisme adalah sebuah dukungan terhadap pendirian, pemeliharaan, atau pengembalian
sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk pemerintahan dalam sebuah negara.
8. Negara Kota adalah negara yang berbentuk kota yang memiliki wilayah, memiliki rakyat,dan
pemerintahan berdaulat penuh. Negara kota biasanya memiliki wilayah yang kecil yang meiliki
luas sebesar kota pada umumnya. Negara-negara kota dewasa ini adalah Singapura, Monako
dan Vatikan.
9. Oligarki (Bahasa Yunani: Ὀλιγαρχία, Oligarkhía) adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan
politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan
menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Kata ini berasal dari kata bahasa Yunani untuk
“sedikit” (ὀλίγον óligon) dan “memerintah” (ἄρχω arkho).
10. Otokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu
orang. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani autokratôr yang secara literal berarti “berkuasa

22. 22
sendiri” atau “penguasa tunggal”. Otokrasi biasanya dibandingkan dengan oligarki (kekuasaan
oleh minoritas, oleh kelompok kecil) dan demokrasi (kekuasaan oleh mayoritas, oleh rakyat).
11. Plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yamg mendasarkan suatu kekuasaan atas
dasar kekayaan yang mereka miliki. Mengambil kata dari bahasa Yunani, Ploutos yang berarti
kekayaan dan Kratos yang berarti kekuasaan. riwayat keterlibatan kaum hartawan dalam politik
kekuasaan memang berawal di kota Yunani, untuk kemudian diikuti di kawasan Genova, Italia
C. Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu:
1. Sistem pemerintahan parlementer
Pada umumnya, negara-negara didunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut.
Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem
pemerintahan diatas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut
sistem pemerintahan parlemen. Bahkan, Inggris disebut sebagai Mother of Parliaments (induk
parlemen), sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem
pemerintahan presidensial.
Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe ideal karena menerapkan ciri-ciri yang
dijalankannya. Inggris adalah negara pertama yang menjalankan model pemerintahan
parlementer. Amerika Serikat juga sebagai pelopor dalam sistem pemerintahan presidensial.
Kedua negara tersebut sampai sekarang tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip dari
sistem pemerintahannya. Dari dua negara tersebut, kemudian sistem pemerintahan diadopsi
oleh negara-negara lain dibelahan dunia.
Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara
kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan
eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan
legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar
pengawasan langsung badan legislatif. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta
kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer.
DAFTAR PUSTAKA

23. 23
Afdjani, Hadiono. 2003. Komunikasi Politik dalam Era Keterbukaan. Suara Merdeka, 3
Februari.
Astrid, Susanto. 1993. Pengantar Studi Komunikasi Politik. Bandung: Orbit Shakti.
Budiardjo, Miriam 1991, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
Bran, Asian. Pengertian Pendidikan, http://www.slideshare.net
Dennis McQuail. 1987. Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
http://harisok.blogspot.com/2011/03/definisi-komunikasi-menurut-para-ahli.html
Nurudin. 2003. Komunikasi Massa. Malang: CESPUR.
Warsito. 2005. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
William R. Rivers at.al. 2003. Media Massa dan Masyarakat Modern: Edisi Kedua. Jakarta:
Prenada Media