[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian, dasar hukum, tujuan, prinsip, proses dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan peraturan pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan jenis perencanaan desa beserta tahapan-tahapannya.

1. Tasikmalaya
4 maret 2013
email:edy_bur@yahoo.com
Resistanceandalternativestoglobalization
(RAG)

2. PENGERTIAN
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Pasal 1 ayat 1
UU No.25/20041 dan Pasal 1 ayat 1 PP No.8/20082 ).
Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif
oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya (Pasal 63
ayat 2 PP 72/20053 ).

3. DASAR HUKUM
UU N0 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
UU No 32/2004 Pasal 212 Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 (Pasal 64),
Permendagri No 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa

4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DALAM PP 72 TAHUN 2005
PASAL 63
(1) Dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan Desa disusun perencanaan
pembangunan desa sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan
daerah kabupaten / kota
(2) Perencanaan pembangunan sebagaimana
dimaksud ayat (1) disusun secara partispatif
oleh pemerintah Desa sesui dengan
kewenanganya

5.  PASAL 64
(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana
dimaksud pasal 63 ayat (2) disusun secara
berjangka meliputi :
a. Rencana pembangunan jangka menengah
desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk
jangka waktu
lima tahun
b. Rencana Kerja pembangunan desa,
selanjutnya disebut RKP desa merupakan
penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1
( satu ) tahun
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP
desa ditetapkan dalam Peraturan kepala desa

6. TUJUAN
Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu
menemu kembali kebutuhan, merumuskan strategi dan
mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan
kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan. Secara khusus
tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut;
A.Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat
desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara
partisipatif.
B.Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam
memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
C.Meningkatkan transparansi dan akuntabililitas pembangunan
D.Menghasilkan keterpaduan antarbidang/sektor dan
kelembagaan

7. Prinsip-Prinsip Perencanaan Desa
 Strategis: Perencanaan desa merupakan suatu kerangka kerja pembangunan yang komprehensif
dan sistematis dalam mencapai harapan yang dicita-citakan
 Partisipatif. Yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses
pembangunan.
 Berpihak pada Masyarakat. Yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
 Terbuka. Yaitu setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui
secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
 Akuntabel. Yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan pembangunan dapat
dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah desa maupun pada masyarakat.
 Politis: Rencana desa merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam
 kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-undang.
 Bottom-up Planning:Perencanan dari bawah yang dimaksud bahwa proses penyusunan
rencana pembangunan desa harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat
 Top-down Planning: Perencanan dari atas yang dimaksud bahwa proses penyusunan rencana
pembangunan desa perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen
pemerintahan

8. Ciri-ciri Perencanaan Desa
Dalam konsep pembangunan partisipatif, perencanaan desa memiliki karakteristik dan
ciri-ciri sebagai berikut;
 Aspiratif, menampung masalah, usulan, kebutuhan, kepentingan, keinginan dari
masyarakat.
 Menarik, mendorong perhatian dan minat masyarakat desa untuk aktif dan terlibat dalam
pembangunan.
 Operasional, program yang dihasilkan dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata sesuai
sumber daya setempat dan mudah dalam penerapannya.
 Inovatif, program pembangunan yang dihasilkan mendorong kreativitas, perubahan serta
mampu menjawab peluang dan tantangan masyarakat ke depan.
 Partisipatif, melibatkan seluruh elemen masyarakat terutama bagi kelompok marjinal
sebagai pelaku pembangunan.
 Adaptif, menggunakan pendekatan dan metode yang sesuai dengan kondisi sosial dan
budaya masyarakat setempat.
 Koordinatif, memperkuat jalinan dan sinergisitas stakeholders baik pemerintah, swasta,
LSM, perguruan tinggi, masyarakat dan lembaga terkait lainnya dalam perencanaan
pembangunan.
 Demokratis, menghormati dan menghargai perbedaan pendapatan, terbuka menerima
kritik, musyawarah dan mufakat.
 Edukatif, membangun masyarakat pembelajar melalui silang informasi, pengetahuan,
pengalaman, dan teknologi.

9. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat
untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses
penyusunan rencana pembangunan
( Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25/2004 )
Masyarakat adalah orang-perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang
berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik
sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat,
maupun penanggung resiko
( Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25/2004 )

10. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Meningkatkan kesadaran untuk melibatkan diri dalam pengelolaan
pembangunan baik pada tahap perancanaan, pelaksanaan dan
pengawasan maupun pemilikan dan pengembangan.
Memberikan masukan dan kritik yang membangun kepada pemerintah
desa.
Memenuhi kewajiban sebagai warga desa atas segala peraturan atau
ketentuan yang berlaku atau didasarkan atas kesepakatan bersama.
Turut memiliki, merawat dan mengembangkan hasil-hasil
pembangunan desa.
Menjaga dan melestarikan nilai, norma dan adat-istiadat desa.
Menggunakan hak-hak sebagai warga desa.

11. Tingkat Partisipasi
Sherry R. Arnstein (Suryono, 2001 dan M. Arifin, 2007)
merumuskan model tingkat partisipasi yang dikenal dengan 8 anak
tangga partisipasi masyarakat (eight rungs on ladder of citizen
participation);

12. Mengapa partisipasi penting dalam proses pembangunan
 Partisipasi dalam praktek yang sederhana telah lama terbangun dalam pemahaman, kesadaran dan kehidupan
masyarakat.
 Partisipasi memungkinkan perubahan yang lebih besar dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak manusia. Hal ini
sulit dilakukan jika perubahan ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil atau kelompok tertentu yang tidak terlibat
langsung.
 Pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh hanya dapat dilakukan melalui
proses interaksi, kerjasama dan berbagi peran.
 Penggunaan sumber daya dan pelayanan bagi masyarakat tidak dapat tercapai oleh gagasan yang dibangun oleh
pemerintah atau pengambil kebijakan saja, karena sumber daya pendukung lebih banyak dimiliki oleh individu,
kelompok atau organisasi masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi dan kerangka mekanisme pelayanan harus
melibatkan masyarakat sebagai pemilik dan pengguna pelayanan itu.
 Partisipasi merupakan suatu proses pelibatan orang lain terutama kelompok masyarakat yang terkena langsung untuk
merumuskan masalah dan mencari solusi secara bersama.
 Masyarakat memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program yang lebih baik, termasuk tujuan,
pengetahuan, situasi, struktur sosial dan pengalaman menggunakan teknologi untuk kepentingannya.
 Masyarakat akan lebih termotivasi untuk berkerja sama dalam program pembangunan, jika ikut terlibat dan
bertanggungjawab di dalamnya.
 Dalam kehidupan demokratis, secara umum masyarakat menerima bahwa mereka berhak berpartisipasi dalam
keputusan mengenai tujuan dan harapan yang ingin dicapai.
 Banyak permasalahan pembangunan dibidang pertanian, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan kelembagaan yang
tidak mungkin dipecahkan dengan pengambilan keputusan perorangan. Partisipasi kelompok sasaran dalam
keputusan kolektif sangat dibutuhkan.

13. Prinsip-Prinsip Partisipasi
Kebersamaan : Proses pengaturan yang terjadi dalam masyarakat
akan tumbuh melalui kebersamaan, pengorganisasian dan
pengendalian program pembangunan.
Tumbuh dari bawah : Partisipasi merupakan suatu proses
pelembagaan yang bersifat bottom-up, dimana berbagai
pengalaman yang terjadi dijadikan masukan dalam pengembangan
program.
Kepercayaan dan keterbukaan : Kunci sukses partisipasi adalah
menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar ‘saling
percaya’ dan ‘keterbukaan’, sehingga dapat mendorong hubungan
lebih terbuka antara berbagai pihak baik pejabat pemerintah,
LSM, swasta dan masyarakat

14. Indikator Partisipasi
Dalam membantu identifikasi tingkat partisipasi diperlukan
alat ukur atau indikator sebagai kunci pernyataan tentang
hasil dan harapan dari tujuan yang ditetapkan bersama.
Indikator dibabak berdasarkan empat katagori yang
menunjukkan tingkat partisipasi (FADO, 2001P) yaitu;
1) Penerima hasil atau pemanfaat program,
2) Pelaksanaan proyek,
3) Pengaruh proyek atau kontrol partisipan, dan
4) Akses terhadap pengambilan keputusan.

15. Jenis Perencanaan Desa

16. PENGERTIAN
RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa/Kelurahan) adalah dokumen perencanaan
pembangunan desa/kelurahan untuk periode lima (5) tahun
yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala
Desa yang penyusunannya berpedoman pada hasil
musyawarah perencanaan pembangunan desa, memuat arah
kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa,
kebijakan umum, dan program Satuan Kerja.

17. TAHAPAN PENYUSUN RPJM DESA
Penyusunan Rencana
* MUSDUS
* LOKARYA DESA
* MUSRENBANGDES
Penetapan Rencana
* MUSYAWARAH BPD
* PERDES RPJMDes

18. PESERTA PERENCANAAN DESA
o Delegasi Dusun/RW
o Tiga pilar desa (pemdes, BPD, LPMD)
o Tokoh agama, tokoh adat
o Unsur perempuan
o Unsur pemuda
o Unsur keluarga miskin (gakin)
o Organisasi kemasyarakatan desa, partai politik yang ada di
desa
o Pengusaha, koperasi, kelompok usaha/pemasaran
Kelompok tani/ nelayan, PPL
o Pelaku pendidikan (Kepala sekolah, Komite sekolah, Guru )
o Pelaku kesehatan (Bidan desa, petugas kesehatan/pustu,
PLKB)
o Unsur pejabat pemerintah kecamatan
o UPTD yang ada di kecamatan

19. PROSES / ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
musdus musdus
Penjaringan
Masalah dan
Potensi
Lokarya
desa
Musdes
Musyawarah
BPD
PERDES
RPJMD
Lokakarya
desa Musdes
Per. Kades
RKP Desa
Musdes
Musyawarah
BPD
APB Desa
Perubahan
APB Desa
Perhitungan
APB Desa
PELAKSANAAN APB Desa
LKPJ
KADES
MUSREN
CAM
RPTK
FORUM
SKPD
RENJA
SKPD
MUSREN
KAB
RKPD
KU APBD
PPA S
PERDA
APBD II
SEKALA DESA
Penyusunan draf APB Desa
SEKALA KABUPATEN
RAPBD
SIDANG
DPRD II
PENGELOMPOKAN
SEJARAH DESA
VISI MISI
ANALISIS
SKORING

20. PROSES / ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA
musdus musdus
Penjaringan
Masalah dan
Potensi
Lokarya
desa
Musdes
Musyawarah
BPD
PERDES
RPJMD
PENGELOMPOKAN
SEJARAH DESA
VISI MISI
ANALISIS
SKORING