Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang bentuk-bentuk usaha pembelaan negara menurut UU No. 3 Tahun 2002 dan penjelasannya, termasuk pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai profesi; (2) Tugas TNI meliputi mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI,

1. Kami dari :
KELOMPOK 3
Dyah Ajeng Retno Asih (no.9)
Lia Letifah (no.17)
Mulki Ali Mubarok (no.19)
Nita Meliana (no.21)
Tri Eva Maharani Putri (no.28)
Tegar Pangudi (no.27)
Assalamu’alaikum Wr.Wb

3. PETA KONSEP
Bentuk-Bentuk Usaha
Pembelaan Negara
Bentuk
Penyelenggaraan
Usaha Pembelaan
Negara
Pengabdian Sesuai
dengan Profesi
Pengabdian sebagai
Prajurit TNI

4. A.BENTUK PENYELENGGARAAN
USAHA PEMBELAAN NEGARA
Menurut pasal 9 ayat (2) UU No.3 Thn 2002,bentuk-
bentuk usaha pembelaan negara meliputi :
a.Pendidikan Kewarganegaraan
b.Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
c.Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela
atau secara wajib
d.Pengabdian sesuai dengan profesi
Pendidikan Kewarganegaraan
Dalam pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No.20 Thn
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
PKn merupakan salah satu materi/bahan
kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum
pendidikan dasar dan menengah,serta
pendidikan tinggi.

5. Dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) UU No.20 Thn 2003 dijelaskan
bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk
peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan
(nasionalisme) dan cinta tanah air (patriotisme).
Konsep nasionalisme dan patriotisme sangat berkaitan dengan
makna upaya bela negara yaitu dalam kalimat “...dijiwai oleh
kecintaannya kepada NKRI...” yang merupakan realisasi dari konsep
tsb.
Sedangkan tertanamnya nasionalisme dan patriotisme merupakan
dasar terbentuknya sikap,perilaku dan tindakan warga negara
dalam usaha pembelaan negara.
Pendidikan Kewarganegaraan
mendapat tugas untuk
menanamkan komitmen
kebangsaan,mengembangkan
nilai dan perilaku
demikratis,serta bertanggung
jawab sebagai warga negara
Indonesia.
Selain TNI,salah satu komponen warga negara
yang mendapat pelatihan dasar militer,diantaranya
adalah Resimen Mahasiswa (Menwa) atau UKM
(Unit Kegiatan Mahasiswa) Bela Negara.
Selain anggota TNI dan Menwa,pelatihan dasar
kemiliteran juga diikuti oleh para pemuda,misal
yang dilakukan oleh Barisan Pemuda Kutai (BPK).

6. B.PENGABDIAN SEBAGAI PRAJURIT TNI
Pengertian Artinya,bahwa seorang warga negara yang
menjadi anggota TNI bisa karena orang yang
bersangkutan mendaftarkan diri sebagai anggota
TNI atau karena negara yang mewajibkan warga
negara tsb masuk ke dalam dinas TNI karena
tenaga/keahliannya dibutuhkan oleh negara.
Pada masa lalu,TNI dan POLRI tergabung dalam Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sehingga peran dan
fungsinya menjadi rancu/tumpang tindih.
Dalam masa reformasi sekarang ini peran dan fungsi TNI dan
POLRI dipisahkan secara tegas (Ketetapan MPR RI
No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI).

7. Menurut pasal 2 UU No.2 Thn 2002 tentang Kepolisian Negara RI, fungsi kepolisian
adalah satu fungsi negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat,penegakan hukum, perlindungan,pengayoman,dan pelayanan kepada
masyarakat.
Sedangkan pasal 4 UU No.2 Thn 2002 menyatakan bahwa POLRI bertujuan untuk
mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terselenggaraannya perlindungan,
pengayoman,dan pelayanan masyarakat,serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Pasal 10 ayat (10) UU No.3 Thn 2002 tentang Pertahanan Negara
berbunyi “Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat
pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Dan pasal 10 ayat (3) UU No. 3 Thn 2002 menyatakan bahwa TNI
bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk :
a.Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah
b.Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa
c.Menjalankan operasi militer selain perang
d.Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian
regional dan internasional.

8. Sehingga jelaslah bahwa TNI merupakan komponen utama dalam
pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan negara,keutuhan wilayah NKRI, dan
keselamatan segenap ancaman dan gangguan terhadap keutuhan
bangsa dan negara (Pasal 1 ayat (1) UU RI No.3 Thn 2002).
Sedangkan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari
dalam negri maupun luar negri yang dinilai membahayakan
kedaulatan negara,keutuhan wilayah negara,dan keselamatan
segenap bangsa.
Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan
Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh
komponen cadangan dan komponen pendukung (Pasal 7 ayat (2) UU No. 3 Thn
2002)
Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer
menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur
utama,sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan
didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa (Pasal 7 ayat (3) UU No. 3
Thn 2002).

9. Ancaman militer adalah ancaman yang
menggunakan kekuatan bersenjata yang
terorganisasi dan dinilai mempunyai
kemampuan yang membahayakan
kedaulatan negara,keutuhan wilayah
negar serta keselamatan segenap
bangsa.
Ancaman non militer adalah ancaman
yang tidak menggunakan kekuatan
senjata tetapi jika dibiarkan akan
membahayakan kedaulatan
negara,keutuhan wilayah negara,dan
keselamatan segenap bangsa.
Contoh potensi ancaman militer
Pernah dicontohkan oleh mantan Kepala Staf
Angkatan Darat,Jend.TNI Ryamizard Ryacudu
antara lain mengatakan, Indonesia harus
mewaspadai berbagai potensi ancaman dari
beberapa negara tetangga.Beberapa
negara,seperti:
Malaysia
Lepasnya Sipandan-Ligitan,dan perseteruan di
Blok Ambalat dari NKRI.
Singapura
Permasalahan batas negara yang belum
jelas,membuat negri tsb memperluas
wilayahnya ke Indonesia terkait pengamanan di
selat Malaka.Belum lagi Singapura merupakan
tempat yang empuk untuk pencucian uang.
Australia
Hingga saat ini terus melakukan pembangunan
kekuatan yang mengarah ke utara,terhadap
lepasnya Timor Timur dari Indonesia dan
pemberlakuan kebijakan sepihak (pre-emptive)
konsep Penentuan Wilayah Laut Australia
(Australian Maritime Indentification Zone atau
AMIZ).

10. Menurut penjelasan UU RI No. 3 Thn
2002,ancaman militer dapat berbentuk
antara lain :
a.Agresi berupa penggunaan kekuatan
bersenjata oleh negara lain terhadap
kedaulatan negara,keutuhan wilayah
negara,dan keselamatan segenap bangsa.
b.Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh
negara lain;baik menggunakan kapal
maupun pesawat non komersial.
c.Spionase yang dilakukan oleh negara lain
untuk mencari dan mendapatkan rahasia
militer
d.Sabotase untuk merusak instalisasi
penting militer dan obyek vital nasional
yang membahayakan keselamatan bangsa.
e.Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh
jaringan terorisme internasional atau
bekerjasama dengan terorisme dalam
negeri.
f.Pemberontakan bersenjata
g.Perang saudara yang terjadi antara
kelompok masyarakat bersenjata dengan
kelompok masyarakat bersenjata lainnya.

11. Menurut Departemen pertahanan (2003),TNI merupakan
salah satu kekuatan nasional negara (Instrument of national
power),disiapkan untuk menghadapi ancaman yang
berbentuk kekuatan militer.
Dalam tugasnya,TNI melaksanakan Operasi Militer Perang
(OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP)
OMP adalah operasi militer dalam menghadapi kekuatan militer negara
lawan baik berupa invasi,agresi maupun infiltrasi.
Sedangkan OMSP adalah operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam
rangka perang dengan negara lain,seperti melawan pemberontakan
bersenjata gerakan sparatis,tugas mengatasi kejahatan lintas negara,tugas
bantuan dan tugas perdamaian.

12. Dephan memperkirakan ancaman dan
gangguan terhadap kepentingan pertahanan
negara Indonesia di masa datang,meliputi :
a.Terorisme internasional yang memiliki
jaringan lintas negara dan timbul di dalam
negeri.
b.Gerakan separatis yang berusaha
memisahkan diri dari NKRI terutama
gerakan separatis bersenjata yang
mengancam kedaulatan dan keutuhan
wilayah Indonesia.
c.Aksi radikalisme yang berlatar belakang
primordial etnis,ras dan agama serta
ideologi di luar pancasila,baik berdiri
sendiri maupun memiliki keterkaitan
dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.
d.Konflik komunal,kendatipun bersumber
pada masalah sosial ekonomi,namun
dapat berkembang menjadi konflik antar
suku,agama maupun ras/keturunan dalam
skala yang luas.
e.Kejahatan lintas negara,seperti
penyelundupan barang,senjata,amunisi,dan
bahan peledak,penyelundupan manusia,
narkoba,dan bentuk-bentuk kejahatan
terorganisasi lainnya.
f.Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan
Indonesia sebagai tujuan maupun batu
loncatan ke negara lain.
g.Gangguan keamanan laut seperti
pembajakan/perompakan,penangkapan ikan
secara ilegal,pencemaran,dan perusakan
ekosistem.

13. i.Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan,perambahan
hutan ilegal,pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya.
j.Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa.
h.Gangguan keamanan udara seperti pembajakan
udara,pelanggaran wilayah udara,dan terorisme
melalui sarana transportasi udara

14. PENGABDIAN SESUAI DENGAN
PROFESI
Pengertian
Menurut penjelasan UU No. 3 Thn
2002,pengabdian sesuai dengan profesi adalah
pengabdian warga negara yang mempunyai profesi
tertentu untuk kepentingan pertahanan negara
termasuk dalam menanggulangi dan atau
memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh
perang,bencana alam,atau bencana lainnya.
Profesi yang berkaitan dengan penanggulangan akibat perang,
bencana alam,atau bencana lainnya antara lainnya adalah petugas
PMI,paramedis,Tim SAR,POLRI,petugas bantuan sosial,Linmas
(Perlindungan Masyarakat).
Selain profesi tsb,semua profesi yang dimiliki warga negara
dapat memberikan sumbangsih/partisipasi dalam usaha
pembelaan negara karena untuk mengatasi ancaman non
militer perlu adanya keamanan atau ketahanan lingkungan
,energi,pangan dan ekonomi.

15. PERTANYAAN
1) Apa saja bentuk-
bentuk usaha
pembelaan negara
menurut pasal 9 ayat
(2) UU No. 3 Thn
2002?
2) Apa tujuan
pendidikan
kewarganegaraan
menurut pasal 37
ayat (1) UU No.20 Thn
2003?
1)a.Pendidikan kewarganegaraan
b.Pelatihan dasar kemiliteran
secara wajib
c.Pengabdian sebagai prajurit
TNI secara sukarela atau secara
wajib
d.Pengabdian sesuai dengan
profesi.
2)Untuk membentuk peserta didik
menjadi manusia yang memiliki
rasa kebangsaan (nasionalisme)
dan rasa cinta tanah air
(patriotisme)

16. 3)Apa saja tugas
TNI menurut pasal
10 ayat (3) UU No.
3 Thn 2002?
4)Apa arti dari
Pengabdian sesuai
dengan profesi
menurut
penjelasan UU
No.3 Thn 2002?
PERTANYAAN
3)a.Mempertahankan kedaulatan
negara dan keutuhan wilayah
b.Melindungi kehormatan dan
keselamatan bangsa
c.Menjalankan operasi militer selain
perang
d.Ikut serta secara aktif dalam tugas
pemeliharaan perdamaian regional
dan internasional
4) Yaitu,pengabdian warga negara
yang mempunyai profesi tertentu
untuk kepentingan pertahanan
negara termasuk dalam
menganggulangi dan/atau
memperkecil akibat yang
ditimbulkan oleh perang,bencana
alam atau bencana lainnya.

17. BURUNG CENDRAWASIH DARI IRIAN
TERIMA KASIH CUKUP SEKIAN
WASSALAMU’ALAIKUM WR.WB

18. See you later........