SlideShare a Scribd company logo
1 of 41
PEMBELAAN
NEGARA
PKn Bab 1
1. PENGERTIAN NEGARA
1. Pengertian Negara
State
(Bhs. Inggris)
Staat
(Bhs. Belanda)
Etat
(Bhs. Perancis)
Kata state, staat dan etat berasal dari bahasa
latin status/ stacum.
Berarti keadilan yang tegak dan tetap
(sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak
dan tetap).
Negara bersifat abstrak, tidak bisa diraba.
DEFINISI NEGARA MENURUT PARA AHLI
Negara adalah:
1. Suatu masyarakat yang dipadukan karena
mempunyai wewenang yang bersifat memaksa
(Harold J. Laski).
2. Suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam
menggunakan kekerasan fisik secara sah dalam
suatu wilayah (Max Weber).
3. Organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan
kekuasaannya secara sah terhadap semua
golongan, dan dapat menetapkan tujuan-tujuan
kehidupan bersama (Prof. Miriam Budiarjo).
2. UNSUR-UNSUR BERDIRINYA NEGARA
 Pada prinsipnya negara secara politis dan
yuridis terdiri atas : masyarakat manusi yang
mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk
pada penguasa tertinggi.
 Komponen dasar negara yaitu adanya :
penduduk yang menetap (rakyat), wilayah
tertentu, pemerintahan yang berdaulat, dan
pengakuan dari negara lain/ pengakuan
deklaratif.
(Konvensi Montevideo 1933, Neg.
Pan_Amerika).
3. WARGA NEGARA DAN BUKAN WARGA
NEGARA
Pasal 26 (1) UUD 1945:
Yang menjadi WN ialah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain
yang disahkan dengan UU sebagai warga
negara.
(2) Penduduk ialah WNI dan orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia.
Shg bangsa lain yang bertempat tinggal di
Indonesia (penduduk), bukan WNI?
4. PENGERTIAN PEMERINTAHAN DALAM ARTI
SEMPIT MENURUT UUD 1945
 Unsur terbentuknya negara antara lain adanya:
Pemerintahan yang berdaulat.
 Pemerintahan adalah lembaga atau orang yang
membuat dan melaksanakan aturan-aturan
yang berlaku bagi masyarakat.
 Memiliki posisi sangat penting sebagai penentu
kebijakan dan pelaksana kebijakan.
 Pemerintah RI, yaitu presiden sebagai kepala
pemerintahan, dibantu wakil presiden dan para
menteri (memegang kekuasaan eksekutif)
5. TUJUAN NEGARA INDONESIA
 Tujuan negara RI, disebut juga Tunas (Tujuan
Nasional) Negara RI.
 Tercantum di dalam pembukaan UUD 1945
alinea ke-4.
a. Melindungi segenap BI dan STDI,
b. Memajukan KU *)
c. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa,
d. Ikut melaksanakan Ketertiban Dunia,
 Bedasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.
6. FUNGSI NEGARA (SINEG)
 Sebagai pengatur kehidupan dalam wilayah
negara demi terciptanya tujuan negara.
 Fungsi minimum yang harus dilakukan negara
(menurut Prof. Miriam Budiarjo), antara lain
fungsi:
a. Fungsi Penertiban (Law dan Order),
b. Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran
Rakyat,
c. Fungsi Pertahanan Negara,
d. Fungsi Keadilan.
FUNGSI NEGARA DAN TUJUAN NEGARA
SALING BERKAITAN
 Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah
bentrokan di masyarakat, maka negara harus
melaksanakan penertiban dan bertindak
sebagai stabilitator.
 Untuk mencapai kesejahteraan/ kemakmuran
rakyat, diperlukan campur tangan dan peran
aktif dari negara.
 Untuk menjaga kemungkinan adanya serangan
dari luar (ATHG), diperlukan alat-alat negara.
 Untuk menegakkan keadilan, dilaksanakan
melalui badan-badan peradilan.
7. FUNGSI NEGARA DALAM MENEGAKKAN
KEADILAN
 Kehidupan manusia sebelum adanya negara
dilukiskan oleh Thomas Hobbes yaitu : “
Manusia merupakan serigala bagi manusia
lainnya. ( Homo Homini Lupus)” dan “Perang
manusia lawan manusia ( bellum Omnium
Contra Omne)”.
 Supaya hidup tertib, aman dan damai, maka
diperlukan negara.
 Dalam menegakkan keadilan , negara
menjunjung tinggi Supremasi Hukum
8. PERATURAN TENTANG BELA
NEGARA
UUD 1945 :
a. Pasal 27 (3) = Setiap WN berhak dan wajib ikut serta
dlm upaya pembelaan negara.
b. Pasal 30 (1) = Tiap-tiap WN berhak dan wajib
ikut serta dlm usaha pertahanan
dan keamanan negara.
UU No. 3 Th. 2003 =
Setiap WN berhak dan wajib ikut serta dlm upaya bela
negara, yang diwujudkan dalam penyelenggaraan
pertahanan negara
9. BERIKAN ALASAN MENGAPA USAHA
PEMBELAAN NEGARA, PENTING
DILAKUKAN
OLEH SETIAP WNI?
a. Untuk mempertahankan NKRI dari berbagai
ancaman, yang dapat mengganggu
keamanan dan stabilitas nasional.
b. Untuk menjaga keutuhan wilayah negara RI.
c. Merupakan panggilan sejarah.
d. Merupakan kewajiban setiap WNI.
SISTEM PERTAHAN DAN KEAMANAN
UUD 1945 Ps. 30 (2) :
Usaha pertahanan dan keamanan negara
dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan
keamanan rakyat semesta ( Hankamrata)
oleh TNI dan Kepolisian negara RI sebagai
kekuatan utama, serta rakyat sebagai
kekuatan pendukung.
1.2.1 MENJELASKAN ARTI BELA
NEGARA
 Yaitu Sikap dan Perilaku WN yang dijiwai
kecintaannya kepada NKRI, dalam menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara
 Bela negara tidak terbatas dalam arti militer
saja ( perang ) tetapi termasuk tindakan yang
bertujuan meningkatkan kesejahteraan WN.
KONSEP BELA NEGARA
- Diatur di UUD 1945 pasal 27 (3) = “ Setiap WN
berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara.
- Diwujudkan dalam kegiatan penyelenggaraan
pertahanan negara ( ditegaskan di UU No 3 /
2002 ps 9 ayat 1)
- Pertahanan negara adalah: segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan dan keutuhan
NKRI serta keselamatan bangsa /negara dari
ATHG
- Menggunakan sisten Pertahanan dan
Keamanan Rakyat Semesta ( Hankamrata)
 Yaitu sistem Hankam negara yang melibatkan
unsur-unsur TNI, POLRI dan rakyat secara
bersama- sama bertanggung jawab terhadap
Hankamnas.
 Merupakan konsep Hankam negara, landasan
hukumnya UUD 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2
 Kekuatan utama pertahanan adalah TNI,
sedang dalam sistem keamanan adalah Polri.
Adapun kedudukan rakyat adalah sebagai unsur
pendukung pertahanan dan keamanan
BENTUK ANCAMAN MILITER
MENURUT UU NO. 3 / 2002
Antara lain berupa :
1. Agresi militer oleh negara lain terhadap kedaulatan
keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.
2. Pelanggaran wilayah oleh negara lain ( menggunakan
kapal/pesawat non kimoersial)
3. Spionase oleh negara lain untuk mendapatkan data
rahasai militer
4. Aksi teror bersenjata oleh jaringan terorisme
internasional yang bekerjasama dengan terorisme
dalam negeri
5. Pemberontakan bersenjata.
6. Perang saudara bersenjata antar kelompok masyarakat.
ADA ANCAMAN NON MILITER, TUGAS
SIAPA?
- Segenap WN memiliki kewajiban dalam
pembelaan negara sesuai kedudukan dan
profesi masing- masing.
- Seorang siswa/guru dan WN lainnya, wajib
melaporkan ke aparat jika dia mengetahui hal
itu.
- Polisi berkewajiban untuk melakukan
penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku
kasus tersebut.
- Jaksa dan Hakim masing- masing wajib
melakukan proses peradilan terhadap kasus itu
- Dalam hal ini, TNI tidak memiliki kewenangan
untuk turut serta menangani
FUNGSI HANKAM DAN KELANGSUNGAN
HIDUP NEGARA
 Hankam negara yang kuat, menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara.
 Fungsi Hankam adalah untuk menjaga dan
mempertahankan kedaulatan, keutuhan,
keselamatanbangsa dan negara dari adanya
ATHG.
 Hankam Kuat, harus dilengkapai alat-alat
pertahanan ( yaitu TNI, AD, AU, AL dan
perlengkapannya ( Alutsita = Alat Utama Sistem
Senjata).
FUNGSI HANKAM NEGARA SEBAGAI
PRASYARAT TERWUJUDNYA FUNGSI-
FUNGSI LAINNYA
Alasannya?
- Karena negara hanya dapat menjalankan
fungsi- fungsi lainnya jika negara mampu
mempertahankan diri dari berbagai ATHG
(dari luar/dalam negeri )
- Negara tidak akan dapat mensejahterakan
rakyat, meningktkan kualitas pendidikan,
menegakkan keadilan dll, jika tidak mampu
mempertahankan kedaulatan negaranya.
BAHAN RENUNGAN / REFLEKSI
1. Fungsi Hankam dalam kehidupan negara,
diibaratkan seperti dalam kehidupan pribadi sehari-
hari.
2. Apakah kalian bisa belajar dengan tenang, bisa tidur
dengan nyenyak dsb, apabila tidak mampu
menangkal adanya gangguan / ancaman yang
dihadapi?
3. Jika kita ingin belajar dengan tenang, tidur bisa
nyenyak, maka diperlukan kemampuan menangkal /
mengatasi ATHG yang dihadapi.
4. Terwujudnya Hankam adalah tanggung jawab kita
bersama
1.2.2 HAK WN DALAM PEMBELAAN
NEGARA
 Keikutsertaan WN dalam pertahanan dan keamanan
merupakan hak dan kewajiban.
 Contoh hak WN dalam pembelaan negara ( Walau
tidak memanggul senjata) antara lain:
- Usaha mewujudkan keamanan lingkungan
- Mewujudkan keamanan pangan, energi dan
keamanan
ekonomi.
- Mengubah tanah tandus menjadi hutan jati dan
hutan
lamtoro
- Dll sikap dan tindakan yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan WN
LANDASAN HUKUM BELA NEGARA
1. Landasan Idiil = Pancasila
2. Landasan Konstitusional = UUD 1945
a. Pasal 27 ayat (3)
b. Pasal 30 Ayat (1) dan (2)
3. UU RI no. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan
Negara
1.2.3 CONTOH KEWAJIBAN WN DALAM
UPAYA
PEMBELAAN NEGARA
 Negara diibaratkan rumah kita, maka setiap ada
ancaman terhadap negara kita wajib membelanya.
 Sebutkan contoh kewajiban WN dalam upaya bela
negara?
a. ikut serta menjaga wilayah negara / wilayah
lingkungan sekitar dari ATHG yang
membahayakan
negara.
b. Sikap hormat terhadap bendera, lagu kebangsaan.
c. Menolak campur tangan pihak asing terhadap
kedaulatan NKRI.
1.2.4 BENTUK-BENTUK KEIKUTSERTAAN
WN
DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA
LANJUTAN 1.2.4
Berbagai Organisasi rakyat a.1:
1. Kelaskaran, berkembang jadi Barisan Cadangan.
2. Barisan Cadangan berkembang menjadi Pager
Desa dan Mobpel ( pasukan Gerilya Desa,
Mobilisasi Pelajar).
3. Muncul organisasi keamanan desa dan organisasi
perlawanan Rakyat. OKD dan OPR adalah bentuk
kelanjutan dari pager Desa.
4. OKD/OPR disempurnakan menjadi Hansip Wanra,
Kamra Pertahanan Sipil , Perlawanan Rakyat ,
keamanan rakyat.
5. Dibentuk organisasi rakyat terlatih dan LINMAS
BENTUK PARTISIPASI WN DALAM USAHA
PEMBELAAN NEGARA MENURUT UU NO. 3 / 2002
PS. 9 (2)
Usaha pembelaan negara diselenggarakan
melalui:
1. Pendidikan kewarganegaraan (PKn)
2. Pelatihan Dasar Kemiliteran secara wajib (
LDK-wamil)
3. Pengabdian sebagai Prajurit TNI, Sukarela /
wajib
4. Pengabdian sesuai profesi, tertentu ( Petugas
PMI/bantuan sosial, TIM Medis/SAR LINMAS,
dll)
1.2.5 PARTISIPASI BELA NEGARA OLEH
SISWA?
 Siswa sebagai pelajar tugas pokoknya
belajar
 Berikan contoh peran serta siswa, bela
negara!
 Bela negara siswa/mahasiswa dengan cara
mengikuti mata pelajaran PKn, disekolah
 Apa alasannya? Karena tujuan PKn adalah
untuk membentuk siswa menjadi manusia
yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta
tanah air. Dan itu sangat erat dengan upaya
bela negara.
KONSEPSI BELA NEGARA DAN PKN
 Yaitu konsepsi moral yang diwujudkan dalam sikap,
perilaku dan tindakan WN yang dilandasi oleh :
1. Rasa cinta tanah air
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi
negara,
4. Kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara
* Kaitannya dengan bela negara, PKn merupakan
wahana pembinaan kesadaran siswa dalam
pembelaan negara.
 Komponen utama pertahanan negara, dalam
mengahadapi ancaman kekuatan militer adalah
TNI.
 Melaksanakan Operasi Milietr Perang ( OMP)
menghadapi kekuatan militer negara lawan
berupa: invansi, agresi dan infiltrasi.
 Melaksanakan OM selain perang ( OMSP)
bertugas mengatasi : Gerakan pemberontakan
separatis bersenjata, mengatasi kejahatan lintas
negara, tugas bantuan kemanusian, tugas
perdamaian
BENTUK USAHA PEMBELAAN NEGARA MELALUI
PENGABDIAN SUKARELA SESUAI PROFESINYA
1.3.1 TINDAKAN YANG MENUNJUKKAN
UPAYA
PEMBELAAN NEGARA
 Bela negara adalah hak dan kewajiban WNI sesuaikedudukan ,
tugas dan profesi ybs.
 Contoh tindakan yang menunjukkan upaya pembelaan negara
antara lain:
a. TNI, melakukan upaya menanggulangi/menghadapi
ancaman kekuatan militer dan operasi militer ( invansi, agresi,
infiltrasi), separatisme.
b. POLRI memelihara Kamtibmas, dan stabilitas keamanan
dalam
negeri
c. WN mendukung tugas TNI dan POLRI
d. Petugas PMI, Para Medis, TIM SAR, Menanggulangi dampak
akibat
perang / bencana
e. Siswa dan mahasiswa, bela negara lewat PKn
LANJUTAN 1.3.1
f. LINMAS, menolong korban bencana perang,
bencana alam atau malapetaka
g. Para petani dan nelayan, berjsa karena bela
ketahanan pangan.
h. Menwa, bela negara lewat latihan dasar
kemiliteran.
i. Pengusaha besar, bela ketahan ekonomi
j. Olahragawan, berjasa membela nama baik
negara
k. Wartwan, berjasa meliput dan menyapaikan info
l. dll
1.3.2 PARTISPASI DALAM USAHA
PEMBELAAN
NEGARA DI LINGKUNGANNYA
 Ketahanan dan keamanan nasional tidak
hanya terbatas pada masalah Hankam
Militer saja, tetapi segala bidang kehidupan.
Termasuk keamanan lingkungan, pangan,
energi dan keamanan ekonomi ( menurut
Kusnanto Anggoro, 2003)
 Tidak terbatas dalam aksi militer saja /
perang, tapi termasuk tindakan yang
bertujuan meningkatkan kesejahteraan WN,
contoh :
LANJUTAN 1.3.2
Tunjukkan contoh partisipasi usaha
Pembelaan negara di lingkungannya:
1. Usaha mewujudkan kemanan
lingkungan
2. Mengubah tanah tandus menjadi
hutan jati atau penghijauan
lainnya.
3. Melaksanakan tugas siskamling
secara bergilir.
4. Ikut serta mengatasi kerusuhan
massal dan konflik komunal
5. Ikut serta menaggulangi bencana
alam, dsb
1.3.3 KOMPONEN PERTANAHAN
NEGARA
 Komponen Pertahanan negara adalah unsur
warga negara selain TNI yang mendapat
pelatihan dasar militer, sehingga merupakan
unsur rakyat terlatih sebagai pendukung
pertahanan negara.
 Selain TNI yaitu :
- Unsur Mahasiswa ( Menwa)
- Para Pemuda, seperti Barisan Pemuda Kutai
( BPK )
- Unsur rakyat terlatih lainnya ( LINMAS, dsb )
CONTOH TINDAKAN YANG MENUNJUKKAN USAHA
PEMBELAAN NEGARA DARI KOMPONEN RAKYAT
SELAIN TNI DAN POLRI
1. Periode perang kemerdekaan I, berbentuk
kelaskaran yang berkembang menjadi barisan
cadangan.
2. Periode perang kemerdekaan II, ada organisasi
Pasukan Gerilya Desa ( Pager Desa), termasuk
Moblisasi Pelajar ( Mobpel). Ini adalah
perkembangan dari barisan cadangan.
3. 1958 -1960 Pager Desa berkembang menjadi
organisasi keamanan Desa dan organisasi
perlawanan rakyat ( OKD & OPR)
4. Tahun 1963 dibentuk Perwira Cadangan
5. Tahun 202 dibentuk organisasi Rakyat terlatih dan
anggota perlindungan masyarakat ( LINMAS)
SELESAI – SELAMAT BELAJAR
SEMOGA SUKSES

More Related Content

What's hot

wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negarawawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negaraMuslihin Hilim
 
Integrasi nasional bhineka tunggal ika
Integrasi nasional bhineka tunggal ikaIntegrasi nasional bhineka tunggal ika
Integrasi nasional bhineka tunggal ikaapotek agam farma
 
Pentingnya bela negara
Pentingnya bela negaraPentingnya bela negara
Pentingnya bela negaraAlivia Zahra
 
Merajut kebersamaan dalam kebhinnekaan
Merajut kebersamaan dalam kebhinnekaanMerajut kebersamaan dalam kebhinnekaan
Merajut kebersamaan dalam kebhinnekaanRacmat Ridho
 
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraPpt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraDoris Agusnita
 
Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara
Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan NusantaraAspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara
Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantarabulan purnama
 
Strategi doktrin postur pertahanan negara [power point] - brigjen tni budiman
Strategi  doktrin  postur pertahanan negara [power point] - brigjen tni budimanStrategi  doktrin  postur pertahanan negara [power point] - brigjen tni budiman
Strategi doktrin postur pertahanan negara [power point] - brigjen tni budimanYongki
 
Wawasan Kebangsaan
Wawasan KebangsaanWawasan Kebangsaan
Wawasan KebangsaanFahmi Hakam
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warga Negara IndonesiaHak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warga Negara IndonesiaDini Audi
 
Tm 17 militer dalam sistem politik indonesia
Tm 17 militer dalam sistem politik indonesiaTm 17 militer dalam sistem politik indonesia
Tm 17 militer dalam sistem politik indonesiaBagus Aji
 
Partisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan Negara
Partisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan NegaraPartisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan Negara
Partisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan Negaradaryaninolywijaya
 
4 Pilar kebangsaan
4 Pilar kebangsaan4 Pilar kebangsaan
4 Pilar kebangsaanSyaiful Anam
 
Makna Pembukaan UUD 1945
Makna Pembukaan UUD 1945Makna Pembukaan UUD 1945
Makna Pembukaan UUD 1945Choi Fatma
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiakonsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiaabd_
 
Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara
Kewaspadaan Nasional dan Bela NegaraKewaspadaan Nasional dan Bela Negara
Kewaspadaan Nasional dan Bela NegaraAbu Sufyan
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMMuhamad Yogi
 
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2Warnet Raha
 

What's hot (20)

wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negarawawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
 
Integrasi nasional bhineka tunggal ika
Integrasi nasional bhineka tunggal ikaIntegrasi nasional bhineka tunggal ika
Integrasi nasional bhineka tunggal ika
 
Pentingnya bela negara
Pentingnya bela negaraPentingnya bela negara
Pentingnya bela negara
 
Merajut kebersamaan dalam kebhinnekaan
Merajut kebersamaan dalam kebhinnekaanMerajut kebersamaan dalam kebhinnekaan
Merajut kebersamaan dalam kebhinnekaan
 
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraPpt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
 
Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara
Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan NusantaraAspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara
Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara
 
Pertemuan 11.pdf
Pertemuan 11.pdfPertemuan 11.pdf
Pertemuan 11.pdf
 
Strategi doktrin postur pertahanan negara [power point] - brigjen tni budiman
Strategi  doktrin  postur pertahanan negara [power point] - brigjen tni budimanStrategi  doktrin  postur pertahanan negara [power point] - brigjen tni budiman
Strategi doktrin postur pertahanan negara [power point] - brigjen tni budiman
 
Wawasan Kebangsaan
Wawasan KebangsaanWawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan
 
PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI ELEMEN MASYARAKAT
PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI ELEMEN MASYARAKATPENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI ELEMEN MASYARAKAT
PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI ELEMEN MASYARAKAT
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warga Negara IndonesiaHak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
 
Pertemuan 3.pdf
Pertemuan 3.pdfPertemuan 3.pdf
Pertemuan 3.pdf
 
Tm 17 militer dalam sistem politik indonesia
Tm 17 militer dalam sistem politik indonesiaTm 17 militer dalam sistem politik indonesia
Tm 17 militer dalam sistem politik indonesia
 
Partisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan Negara
Partisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan NegaraPartisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan Negara
Partisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan Negara
 
4 Pilar kebangsaan
4 Pilar kebangsaan4 Pilar kebangsaan
4 Pilar kebangsaan
 
Makna Pembukaan UUD 1945
Makna Pembukaan UUD 1945Makna Pembukaan UUD 1945
Makna Pembukaan UUD 1945
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiakonsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
 
Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara
Kewaspadaan Nasional dan Bela NegaraKewaspadaan Nasional dan Bela Negara
Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
 
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2
 

Viewers also liked

Pendidikan pendahuluan bela negara
Pendidikan pendahuluan bela negaraPendidikan pendahuluan bela negara
Pendidikan pendahuluan bela negaraIkhsan D'Zuheldy
 
Strategi indonesia dalam meyelesaikan ancaman terhadap negara
Strategi indonesia dalam meyelesaikan ancaman terhadap negaraStrategi indonesia dalam meyelesaikan ancaman terhadap negara
Strategi indonesia dalam meyelesaikan ancaman terhadap negarapratista20
 
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta pjj_kemenkes
 
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanDerlan Marzela
 
Indahnya hak & kewajiban dalam demokrasi
Indahnya hak & kewajiban dalam demokrasiIndahnya hak & kewajiban dalam demokrasi
Indahnya hak & kewajiban dalam demokrasiMaria Widhi Astuti
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHelvyEffendi
 
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta pjj_kemenkes
 
Hakikat Hak Dan Kewajiban Warga Negara
Hakikat Hak Dan Kewajiban Warga NegaraHakikat Hak Dan Kewajiban Warga Negara
Hakikat Hak Dan Kewajiban Warga NegaraR HF Fakhirin
 
Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semestaSistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semestaNisrina Mawaddah
 
Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaalfi akbar m
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negaraMardiah Ahmad
 
Ancaman terhadap negara dalam membangun integritas nasional dalam bingkai bhi...
Ancaman terhadap negara dalam membangun integritas nasional dalam bingkai bhi...Ancaman terhadap negara dalam membangun integritas nasional dalam bingkai bhi...
Ancaman terhadap negara dalam membangun integritas nasional dalam bingkai bhi...Umar Mukhtar
 

Viewers also liked (20)

bela-negara
bela-negarabela-negara
bela-negara
 
Pendidikan pendahuluan bela negara
Pendidikan pendahuluan bela negaraPendidikan pendahuluan bela negara
Pendidikan pendahuluan bela negara
 
Bela negara
Bela negaraBela negara
Bela negara
 
Strategi indonesia dalam meyelesaikan ancaman terhadap negara
Strategi indonesia dalam meyelesaikan ancaman terhadap negaraStrategi indonesia dalam meyelesaikan ancaman terhadap negara
Strategi indonesia dalam meyelesaikan ancaman terhadap negara
 
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
 
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
 
2 3 pancasila dalam kajian sejarah
2 3 pancasila dalam kajian sejarah2 3 pancasila dalam kajian sejarah
2 3 pancasila dalam kajian sejarah
 
Pkn kelompok 6
Pkn kelompok 6Pkn kelompok 6
Pkn kelompok 6
 
Indahnya hak & kewajiban dalam demokrasi
Indahnya hak & kewajiban dalam demokrasiIndahnya hak & kewajiban dalam demokrasi
Indahnya hak & kewajiban dalam demokrasi
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
 
Ketahanan Nasional
Ketahanan NasionalKetahanan Nasional
Ketahanan Nasional
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
 
Prsentasi PKN kls IX
Prsentasi PKN kls IXPrsentasi PKN kls IX
Prsentasi PKN kls IX
 
Hakikat Hak Dan Kewajiban Warga Negara
Hakikat Hak Dan Kewajiban Warga NegaraHakikat Hak Dan Kewajiban Warga Negara
Hakikat Hak Dan Kewajiban Warga Negara
 
Makalah Tentang Bela Negara
Makalah Tentang Bela NegaraMakalah Tentang Bela Negara
Makalah Tentang Bela Negara
 
Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semestaSistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
 
Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesia
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
 
Ancaman terhadap negara dalam membangun integritas nasional dalam bingkai bhi...
Ancaman terhadap negara dalam membangun integritas nasional dalam bingkai bhi...Ancaman terhadap negara dalam membangun integritas nasional dalam bingkai bhi...
Ancaman terhadap negara dalam membangun integritas nasional dalam bingkai bhi...
 

Similar to Slide bela negara

Similar to Slide bela negara (20)

Pkn Kelas 9 Smt 1
Pkn Kelas 9 Smt 1Pkn Kelas 9 Smt 1
Pkn Kelas 9 Smt 1
 
Media pembelajarn ppkn bela negara.
Media pembelajarn ppkn bela negara.Media pembelajarn ppkn bela negara.
Media pembelajarn ppkn bela negara.
 
Arti definisi pkn
Arti definisi pknArti definisi pkn
Arti definisi pkn
 
BELA-NEGARA 2018.pptx
BELA-NEGARA 2018.pptxBELA-NEGARA 2018.pptx
BELA-NEGARA 2018.pptx
 
Pkn 3 smtr 1
Pkn 3 smtr 1Pkn 3 smtr 1
Pkn 3 smtr 1
 
MATERI PKn IX
MATERI PKn IXMATERI PKn IX
MATERI PKn IX
 
Presentasi ubn
Presentasi ubnPresentasi ubn
Presentasi ubn
 
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraMakalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
 
Persentasi pkn
Persentasi pknPersentasi pkn
Persentasi pkn
 
Pengertian negara
Pengertian negaraPengertian negara
Pengertian negara
 
Pengertian negara
Pengertian negaraPengertian negara
Pengertian negara
 
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraMakalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
 
MATERI PKn IX
MATERI PKn IXMATERI PKn IX
MATERI PKn IX
 
pkn
pknpkn
pkn
 
MATERI PKn IX
MATERI PKn IXMATERI PKn IX
MATERI PKn IX
 
Pengertian negara
Pengertian negaraPengertian negara
Pengertian negara
 
makalah Bela negara
makalah Bela negaramakalah Bela negara
makalah Bela negara
 
BELA_NEGARA_pptx.pptx
BELA_NEGARA_pptx.pptxBELA_NEGARA_pptx.pptx
BELA_NEGARA_pptx.pptx
 
Ppkn ix
Ppkn ixPpkn ix
Ppkn ix
 
PKN Kd. 5.2
PKN Kd. 5.2PKN Kd. 5.2
PKN Kd. 5.2
 

Recently uploaded

PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfmaulanayazid
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxc9fhbm7gzj
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
Modul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).ppt
Modul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).pptModul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).ppt
Modul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).pptYanseBetnaArte
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 

Recently uploaded (20)

PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
Modul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).ppt
Modul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).pptModul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).ppt
Modul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).ppt
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 

Slide bela negara

  • 2. 1. PENGERTIAN NEGARA 1. Pengertian Negara State (Bhs. Inggris) Staat (Bhs. Belanda) Etat (Bhs. Perancis) Kata state, staat dan etat berasal dari bahasa latin status/ stacum. Berarti keadilan yang tegak dan tetap (sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap). Negara bersifat abstrak, tidak bisa diraba.
  • 3. DEFINISI NEGARA MENURUT PARA AHLI Negara adalah: 1. Suatu masyarakat yang dipadukan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa (Harold J. Laski). 2. Suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah (Max Weber). 3. Organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan, dan dapat menetapkan tujuan-tujuan kehidupan bersama (Prof. Miriam Budiarjo).
  • 4. 2. UNSUR-UNSUR BERDIRINYA NEGARA  Pada prinsipnya negara secara politis dan yuridis terdiri atas : masyarakat manusi yang mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk pada penguasa tertinggi.  Komponen dasar negara yaitu adanya : penduduk yang menetap (rakyat), wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain/ pengakuan deklaratif. (Konvensi Montevideo 1933, Neg. Pan_Amerika).
  • 5. 3. WARGA NEGARA DAN BUKAN WARGA NEGARA Pasal 26 (1) UUD 1945: Yang menjadi WN ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. (2) Penduduk ialah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Shg bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia (penduduk), bukan WNI?
  • 6. 4. PENGERTIAN PEMERINTAHAN DALAM ARTI SEMPIT MENURUT UUD 1945  Unsur terbentuknya negara antara lain adanya: Pemerintahan yang berdaulat.  Pemerintahan adalah lembaga atau orang yang membuat dan melaksanakan aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat.  Memiliki posisi sangat penting sebagai penentu kebijakan dan pelaksana kebijakan.  Pemerintah RI, yaitu presiden sebagai kepala pemerintahan, dibantu wakil presiden dan para menteri (memegang kekuasaan eksekutif)
  • 7. 5. TUJUAN NEGARA INDONESIA  Tujuan negara RI, disebut juga Tunas (Tujuan Nasional) Negara RI.  Tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. a. Melindungi segenap BI dan STDI, b. Memajukan KU *) c. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, d. Ikut melaksanakan Ketertiban Dunia,  Bedasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  • 8. 6. FUNGSI NEGARA (SINEG)  Sebagai pengatur kehidupan dalam wilayah negara demi terciptanya tujuan negara.  Fungsi minimum yang harus dilakukan negara (menurut Prof. Miriam Budiarjo), antara lain fungsi: a. Fungsi Penertiban (Law dan Order), b. Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat, c. Fungsi Pertahanan Negara, d. Fungsi Keadilan.
  • 9. FUNGSI NEGARA DAN TUJUAN NEGARA SALING BERKAITAN  Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan di masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban dan bertindak sebagai stabilitator.  Untuk mencapai kesejahteraan/ kemakmuran rakyat, diperlukan campur tangan dan peran aktif dari negara.  Untuk menjaga kemungkinan adanya serangan dari luar (ATHG), diperlukan alat-alat negara.  Untuk menegakkan keadilan, dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.
  • 10. 7. FUNGSI NEGARA DALAM MENEGAKKAN KEADILAN  Kehidupan manusia sebelum adanya negara dilukiskan oleh Thomas Hobbes yaitu : “ Manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya. ( Homo Homini Lupus)” dan “Perang manusia lawan manusia ( bellum Omnium Contra Omne)”.  Supaya hidup tertib, aman dan damai, maka diperlukan negara.  Dalam menegakkan keadilan , negara menjunjung tinggi Supremasi Hukum
  • 11. 8. PERATURAN TENTANG BELA NEGARA UUD 1945 : a. Pasal 27 (3) = Setiap WN berhak dan wajib ikut serta dlm upaya pembelaan negara. b. Pasal 30 (1) = Tiap-tiap WN berhak dan wajib ikut serta dlm usaha pertahanan dan keamanan negara. UU No. 3 Th. 2003 = Setiap WN berhak dan wajib ikut serta dlm upaya bela negara, yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara
  • 12. 9. BERIKAN ALASAN MENGAPA USAHA PEMBELAAN NEGARA, PENTING DILAKUKAN OLEH SETIAP WNI? a. Untuk mempertahankan NKRI dari berbagai ancaman, yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas nasional. b. Untuk menjaga keutuhan wilayah negara RI. c. Merupakan panggilan sejarah. d. Merupakan kewajiban setiap WNI.
  • 13. SISTEM PERTAHAN DAN KEAMANAN UUD 1945 Ps. 30 (2) : Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ( Hankamrata) oleh TNI dan Kepolisian negara RI sebagai kekuatan utama, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.
  • 14. 1.2.1 MENJELASKAN ARTI BELA NEGARA  Yaitu Sikap dan Perilaku WN yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara  Bela negara tidak terbatas dalam arti militer saja ( perang ) tetapi termasuk tindakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan WN.
  • 15. KONSEP BELA NEGARA - Diatur di UUD 1945 pasal 27 (3) = “ Setiap WN berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. - Diwujudkan dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara ( ditegaskan di UU No 3 / 2002 ps 9 ayat 1) - Pertahanan negara adalah: segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI serta keselamatan bangsa /negara dari ATHG - Menggunakan sisten Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta ( Hankamrata)
  • 16.  Yaitu sistem Hankam negara yang melibatkan unsur-unsur TNI, POLRI dan rakyat secara bersama- sama bertanggung jawab terhadap Hankamnas.  Merupakan konsep Hankam negara, landasan hukumnya UUD 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2  Kekuatan utama pertahanan adalah TNI, sedang dalam sistem keamanan adalah Polri. Adapun kedudukan rakyat adalah sebagai unsur pendukung pertahanan dan keamanan
  • 17. BENTUK ANCAMAN MILITER MENURUT UU NO. 3 / 2002 Antara lain berupa : 1. Agresi militer oleh negara lain terhadap kedaulatan keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. 2. Pelanggaran wilayah oleh negara lain ( menggunakan kapal/pesawat non kimoersial) 3. Spionase oleh negara lain untuk mendapatkan data rahasai militer 4. Aksi teror bersenjata oleh jaringan terorisme internasional yang bekerjasama dengan terorisme dalam negeri 5. Pemberontakan bersenjata. 6. Perang saudara bersenjata antar kelompok masyarakat.
  • 18. ADA ANCAMAN NON MILITER, TUGAS SIAPA? - Segenap WN memiliki kewajiban dalam pembelaan negara sesuai kedudukan dan profesi masing- masing. - Seorang siswa/guru dan WN lainnya, wajib melaporkan ke aparat jika dia mengetahui hal itu. - Polisi berkewajiban untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kasus tersebut. - Jaksa dan Hakim masing- masing wajib melakukan proses peradilan terhadap kasus itu - Dalam hal ini, TNI tidak memiliki kewenangan untuk turut serta menangani
  • 19. FUNGSI HANKAM DAN KELANGSUNGAN HIDUP NEGARA  Hankam negara yang kuat, menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.  Fungsi Hankam adalah untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan, keutuhan, keselamatanbangsa dan negara dari adanya ATHG.  Hankam Kuat, harus dilengkapai alat-alat pertahanan ( yaitu TNI, AD, AU, AL dan perlengkapannya ( Alutsita = Alat Utama Sistem Senjata).
  • 20. FUNGSI HANKAM NEGARA SEBAGAI PRASYARAT TERWUJUDNYA FUNGSI- FUNGSI LAINNYA Alasannya? - Karena negara hanya dapat menjalankan fungsi- fungsi lainnya jika negara mampu mempertahankan diri dari berbagai ATHG (dari luar/dalam negeri ) - Negara tidak akan dapat mensejahterakan rakyat, meningktkan kualitas pendidikan, menegakkan keadilan dll, jika tidak mampu mempertahankan kedaulatan negaranya.
  • 21. BAHAN RENUNGAN / REFLEKSI 1. Fungsi Hankam dalam kehidupan negara, diibaratkan seperti dalam kehidupan pribadi sehari- hari. 2. Apakah kalian bisa belajar dengan tenang, bisa tidur dengan nyenyak dsb, apabila tidak mampu menangkal adanya gangguan / ancaman yang dihadapi? 3. Jika kita ingin belajar dengan tenang, tidur bisa nyenyak, maka diperlukan kemampuan menangkal / mengatasi ATHG yang dihadapi. 4. Terwujudnya Hankam adalah tanggung jawab kita bersama
  • 22. 1.2.2 HAK WN DALAM PEMBELAAN NEGARA  Keikutsertaan WN dalam pertahanan dan keamanan merupakan hak dan kewajiban.  Contoh hak WN dalam pembelaan negara ( Walau tidak memanggul senjata) antara lain: - Usaha mewujudkan keamanan lingkungan - Mewujudkan keamanan pangan, energi dan keamanan ekonomi. - Mengubah tanah tandus menjadi hutan jati dan hutan lamtoro - Dll sikap dan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan WN
  • 23. LANDASAN HUKUM BELA NEGARA 1. Landasan Idiil = Pancasila 2. Landasan Konstitusional = UUD 1945 a. Pasal 27 ayat (3) b. Pasal 30 Ayat (1) dan (2) 3. UU RI no. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara
  • 24. 1.2.3 CONTOH KEWAJIBAN WN DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA  Negara diibaratkan rumah kita, maka setiap ada ancaman terhadap negara kita wajib membelanya.  Sebutkan contoh kewajiban WN dalam upaya bela negara? a. ikut serta menjaga wilayah negara / wilayah lingkungan sekitar dari ATHG yang membahayakan negara. b. Sikap hormat terhadap bendera, lagu kebangsaan. c. Menolak campur tangan pihak asing terhadap kedaulatan NKRI.
  • 26. LANJUTAN 1.2.4 Berbagai Organisasi rakyat a.1: 1. Kelaskaran, berkembang jadi Barisan Cadangan. 2. Barisan Cadangan berkembang menjadi Pager Desa dan Mobpel ( pasukan Gerilya Desa, Mobilisasi Pelajar). 3. Muncul organisasi keamanan desa dan organisasi perlawanan Rakyat. OKD dan OPR adalah bentuk kelanjutan dari pager Desa. 4. OKD/OPR disempurnakan menjadi Hansip Wanra, Kamra Pertahanan Sipil , Perlawanan Rakyat , keamanan rakyat. 5. Dibentuk organisasi rakyat terlatih dan LINMAS
  • 27. BENTUK PARTISIPASI WN DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA MENURUT UU NO. 3 / 2002 PS. 9 (2) Usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui: 1. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) 2. Pelatihan Dasar Kemiliteran secara wajib ( LDK-wamil) 3. Pengabdian sebagai Prajurit TNI, Sukarela / wajib 4. Pengabdian sesuai profesi, tertentu ( Petugas PMI/bantuan sosial, TIM Medis/SAR LINMAS, dll)
  • 28. 1.2.5 PARTISIPASI BELA NEGARA OLEH SISWA?  Siswa sebagai pelajar tugas pokoknya belajar  Berikan contoh peran serta siswa, bela negara!  Bela negara siswa/mahasiswa dengan cara mengikuti mata pelajaran PKn, disekolah  Apa alasannya? Karena tujuan PKn adalah untuk membentuk siswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dan itu sangat erat dengan upaya bela negara.
  • 29. KONSEPSI BELA NEGARA DAN PKN  Yaitu konsepsi moral yang diwujudkan dalam sikap, perilaku dan tindakan WN yang dilandasi oleh : 1. Rasa cinta tanah air 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara 3. Keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara * Kaitannya dengan bela negara, PKn merupakan wahana pembinaan kesadaran siswa dalam pembelaan negara.
  • 30.
  • 31.
  • 32.  Komponen utama pertahanan negara, dalam mengahadapi ancaman kekuatan militer adalah TNI.  Melaksanakan Operasi Milietr Perang ( OMP) menghadapi kekuatan militer negara lawan berupa: invansi, agresi dan infiltrasi.  Melaksanakan OM selain perang ( OMSP) bertugas mengatasi : Gerakan pemberontakan separatis bersenjata, mengatasi kejahatan lintas negara, tugas bantuan kemanusian, tugas perdamaian
  • 33.
  • 34. BENTUK USAHA PEMBELAAN NEGARA MELALUI PENGABDIAN SUKARELA SESUAI PROFESINYA
  • 35. 1.3.1 TINDAKAN YANG MENUNJUKKAN UPAYA PEMBELAAN NEGARA  Bela negara adalah hak dan kewajiban WNI sesuaikedudukan , tugas dan profesi ybs.  Contoh tindakan yang menunjukkan upaya pembelaan negara antara lain: a. TNI, melakukan upaya menanggulangi/menghadapi ancaman kekuatan militer dan operasi militer ( invansi, agresi, infiltrasi), separatisme. b. POLRI memelihara Kamtibmas, dan stabilitas keamanan dalam negeri c. WN mendukung tugas TNI dan POLRI d. Petugas PMI, Para Medis, TIM SAR, Menanggulangi dampak akibat perang / bencana e. Siswa dan mahasiswa, bela negara lewat PKn
  • 36. LANJUTAN 1.3.1 f. LINMAS, menolong korban bencana perang, bencana alam atau malapetaka g. Para petani dan nelayan, berjsa karena bela ketahanan pangan. h. Menwa, bela negara lewat latihan dasar kemiliteran. i. Pengusaha besar, bela ketahan ekonomi j. Olahragawan, berjasa membela nama baik negara k. Wartwan, berjasa meliput dan menyapaikan info l. dll
  • 37. 1.3.2 PARTISPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA DI LINGKUNGANNYA  Ketahanan dan keamanan nasional tidak hanya terbatas pada masalah Hankam Militer saja, tetapi segala bidang kehidupan. Termasuk keamanan lingkungan, pangan, energi dan keamanan ekonomi ( menurut Kusnanto Anggoro, 2003)  Tidak terbatas dalam aksi militer saja / perang, tapi termasuk tindakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan WN, contoh :
  • 38. LANJUTAN 1.3.2 Tunjukkan contoh partisipasi usaha Pembelaan negara di lingkungannya: 1. Usaha mewujudkan kemanan lingkungan 2. Mengubah tanah tandus menjadi hutan jati atau penghijauan lainnya. 3. Melaksanakan tugas siskamling secara bergilir. 4. Ikut serta mengatasi kerusuhan massal dan konflik komunal 5. Ikut serta menaggulangi bencana alam, dsb
  • 39. 1.3.3 KOMPONEN PERTANAHAN NEGARA  Komponen Pertahanan negara adalah unsur warga negara selain TNI yang mendapat pelatihan dasar militer, sehingga merupakan unsur rakyat terlatih sebagai pendukung pertahanan negara.  Selain TNI yaitu : - Unsur Mahasiswa ( Menwa) - Para Pemuda, seperti Barisan Pemuda Kutai ( BPK ) - Unsur rakyat terlatih lainnya ( LINMAS, dsb )
  • 40. CONTOH TINDAKAN YANG MENUNJUKKAN USAHA PEMBELAAN NEGARA DARI KOMPONEN RAKYAT SELAIN TNI DAN POLRI 1. Periode perang kemerdekaan I, berbentuk kelaskaran yang berkembang menjadi barisan cadangan. 2. Periode perang kemerdekaan II, ada organisasi Pasukan Gerilya Desa ( Pager Desa), termasuk Moblisasi Pelajar ( Mobpel). Ini adalah perkembangan dari barisan cadangan. 3. 1958 -1960 Pager Desa berkembang menjadi organisasi keamanan Desa dan organisasi perlawanan rakyat ( OKD & OPR) 4. Tahun 1963 dibentuk Perwira Cadangan 5. Tahun 202 dibentuk organisasi Rakyat terlatih dan anggota perlindungan masyarakat ( LINMAS)
  • 41. SELESAI – SELAMAT BELAJAR SEMOGA SUKSES