KetahananMiliter
•Download as DOCX, PDF•
3 likes•11,219 views
Ketahanan nasional sangat penting untuk Indonesia, terutama di bidang pertahanan militer dan keamanan. Kedua bidang ini saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama yaitu menjaga keutuhan dan keamanan negara. TNI bertugas untuk mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman luar dan dalam negeri melalui operasi militer maupun kemanusiaan.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to KetahananMiliter
Similar to KetahananMiliter (20)
More from natal kristiono
KetahananMiliter
- 1. KETAHANAN NASIONAL DIBIDANG PERTAHANAN MILITER DAN KEAMANAN Oleh: Berta Grasiananda Prasasti (6411413146) bertagrasiananda@ymail.com Universitas Negeri Semarang ABSTRAK Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak lepas dari adanya tantangan. Seiring dengan berjalannya waktu, tantangan-tantangan yang melanda Indonesia tersebut dapat di kendalikan sejak adanya ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu paham atau rancangan yang telah ada dalam pikiran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ketahanan nasional ini sangat penting untuk bangsa dan negara, terutama di Indonesia karena ketahanan nasional ini dapat mempengaruhi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Politik adalah salah satu elemen yang terkandung dalam sistem ketahanan nasional. Selain itu, dalam ketahanan nasional juga mencakup beberapa bidang. Contohnya seperti bidang pertahanan militer dan keamanan. Kedua bidang ini saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain untuk mencapai tujuan sama yaitu ketahanan nasional. Dengan adanya ketahanan nasional tersebut dalam bidang berupa militer bertugas untuk menjaga keamanan negara. Ketahanan suatu negara tidak hanya di dasarkan kepada kekuatan keamanan internal (kepolisian), tetapi juga harus ada penyeimbang berupa ketahanan luar (militer). Keduanya bersinergi
- 2. dan saling membantu untuk menciptakan kesejahteraan negara berupa keamanan bagi seluruh warga negara. Kata Kunci: Ketahanan nasional, militer, keamanan. PENDAHULUAN Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang wilayahnya sangat luas dan merupakan negara kepulauan, kurang lebih terdapat 19.000 pulau, dengan penduduk yang terdiri atas berbagai suku dan bahasa daerah tentu berlatar belakang budaya yang bermacam-macam akan mengalami masalah besar dalam melangsungkan kehidupannya. Wilayah NKRI berbatasan dengan negara-negara lain, misalnya dengan Malaysia, Singapura, Brunei Darusalam, Filipina, dan Timor Leste. Salah satu yang banyak menimbulkan gesekan adalah di wilayah Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Latar belakang budaya yang tidak sama di wilayah perbatasan tersebut dapat mengancamkedaulatan negara dan ketahanan nasional. Berbagai upaya telah dilakukan walaupun belum maksimal dan efektif, sehingga situasi di perbatasan masih rawan. Upaya yang telah dilakukan adalah melalui kekuatan militer dan diplomatik. Selain itu, upaya lain pun harus dicari agar berbagai upaya tadi secara simultan dapat menciptakan keutuhan dan ketahanan nasional semakin mantap. Masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan, suatu modal guna pertahanan dan keamanan negara dari
- 3. ancaman luar negeri maupun dari dalam negeri. Ketertiban dan kedamaian yang terdapat didalam masyarakat diatur oleh hukum. Dalam koridor hukum inilah anggota masyarakat termasuk penyelenggaraan negara berbuat dan bertindak. Pertahanan keamanan negara republik Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan suatu pertahanan keamanan negara dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia, yakni untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tidak dapat dipungkiri, bahwa aspek pertahanan dan keamanan negara merupakan faktor yang sangat hakiki dalam rangka menjamin kelangsungan hidup negara. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman baik yang datangnya dari luar negeri, tanpa mampu menjamin keamanan di dalam negeri, maka suatu negara khususnya Indonesia tidak dapat mempertahankan eksistensi sebagai suatu negara, tidak akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sebagai suatu bangsa. Untuk menjaga eksistensi negara Indonesia dalam kancah pergaulan dunia internasional, demi mencapai tujuan dari diproklamirkannya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana tercantum dalam alinea ke empat UUD 1945, maka pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Nomor 51 Tahun 1982, yang mulai berlaku pada tanggal 19 September 1982. “Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi suatu bangsa berupa keuletan, ketangguhan, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman”
- 4. baik yang datang dari luar maupun ancaman yang datang dari dalam negeri sendri dalam wujud apapun, yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan identitas, keutuhan, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta tujuan dari dicetuskannya kemerdekaan negara Republik Indonesia (masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan). Disamping itu pertahanan keamanan negara akan berhasil dengan baik, apabila di tunjang oleh upaya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan oleh karena itu pula program-program pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah haruslah pembangunan-pembangunan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunaan ekonomi yang pro rakyat banyak dan pembangunan-pembanguana tersebut hanya dapat berjalan dalam suatu tertib dan damai. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis tentang ketahanan nasional di bidang pertahanan militer dan keamanan. Telah diketahui sebelumnya bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.” Inilah yang merupakan bukti tentang adanya ketahanan nasional yang memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan negara secara keseluruhan dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu diketahui bahwa ketahanan nasional ini memiliki pokok-pokok pikiran yaitu sebagai konsepsi, ketahanan nasional merupakan sebuah paradigma (model dalam teori ilmu pengetahuan) berpikir dalam melihat, menyikapi, serta mengambil langkah-langkah dalam upaya pembinaan kehidupan nasional.
- 5. Fenomena fundamental sebagai salah satu elemen yang bisa mengubah wacana politik, keamanan dan pertahanan. Dengan globalisasi sebagai impuls utamanya, fenomena itu telah memporakporandakan kerangka lama hubungan antar negara, dan secara berarti mengubah gravitasi politik domestik negara- negara. Bersama dengan kompleksitas politik dalam negeri, semua itu mempengaruhi “keamanan nasional” (national security) suatu negara. Kolom keamanan nasional dalam International Encyclopedia of the Social Sciences mendefinisikan keamanan sebagai “kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar". Dalam konteks pembangunan kembali sistem pertahanan dan keamanan nasional pasca Suharto, ada beberapa capaian penting. Pertama, dipisahkannya unsur TNI dan Polri melalui Keppre No. 89 Tahun 2000 dan dikuatkan oleh TAP MPR VI/2000. Kedua, disahkannya UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dua undang-undang ini lalu menjadi landasan pengembangan berbagai dokumen terkait pengembangan postur dan sistem pertahanan yang baru. Tiga ciri penting dari pengertian tradisional adalah: pertama, identifikasi “nasional” sebagai “negara”; kedua, ancaman diasumsikan berasal dari luar wilayah negara; dan, ketiga, penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman-ancaman itu. Tak heran jika Arnold Wolfers sampai pada kesimpulan, bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (to deter) atau mengalahkan (to defeat) suatu serangan. Kalau keamanan nasional akan diidentifikasi sebagai “keamanan negara” dengan asumsi bahwa negara tidak lagi menghadapi gugatan atas legitimasinya, maka ia perlu
- 6. mengandung sedikit-dikitnya tiga komponen, yaitu: kedaulatan wilayah, lenbaga- lembaga negara (termasuk pemerintahan) yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan terjaminnya keselamatan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. PEMBAHASAN Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu Negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata yang biasanya terdiri atas prajurit atau serdadu. Militer juga sebuah organisasi yang diberi otoritas oleh organisasi diatasnya (negara) untuk menggunakan kekuatan yang mematikan untuk membela dan untuk mempertahankan negaranya dari ancaman aktual ataupun hal-hal yang dianggap sebagai ancaman. Sedangkan di Indonesia, yang disebut militer adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia), yaitu organisasi yang merupakan kekuatan bersenjata dan yang harus menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) sendiri terdiri dari masyarakat Indonesia, jadi yang menjadi TNI adalah seluruh Rakyat yang sedang bertugas sebagai kekuatan bersenjata untuk membela Negara. Menilik dari sejarahnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR), selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer international, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara. Kebangsaan terus berjalan,
- 7. dipersatukanlah dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesyahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Didalam Tap MPR Nomor VII tahun 2002 tentang peran TNI dan Polri menjelaskan dalam pasal 4 ayat (1) tentang tugas Bantuan TNI bahwa TNI bertugas membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (Civic mission). Hal inilah yang menjadikan suatu kewajiban bagi TNI untuk menyelenggarakan operasi kemanusiaan apabila terjadi bencana di Indonesia. Dan Sesuai dengan undang-undang Nomor 34 Pasal 5 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Militer (TNI) memiliki Peran juga Sebagai berikut: TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Menurut penjelasan dalam Undang-Undang yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menatap masa depan, TNI harus senantiasa melihat ke depan, berjuang keras membangun kembali kredibilitas, integritas, demi mengembalikan jati dirinya sebagai pengawal keutuhan negara dan bangsa. Aneka tarikan berbagai kelompok untuk kembali ke gelanggang politik praktis harus disikapi dengan kearifan dan konsistensi ucapan dan tindakan. Perjalanan panjang pasang surut TNI di masa silam cukup menjadi pelajaran berharga agar TNI tak lagi memasuki
- 8. jebakan wilayah yang melenakan, yang dapat menyeret TNI ke dalam kekeliruan dan distorsi (pemutarbalikan suatu fakta) peran. Yang menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan peran militer dalam mengamankan obyek vital nasional, tamu negara dan akibat bencana, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusia adalah: Pengerahan pasukan, sarana dan prasarana, logistik, transportasi, kondisi sosial, komunikasi, koordinasi, kendali dan informasi. Sedangkan yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan dalam peran militer adalah: (1) Dalam mengamankan Obyek vital Nasional adalah adanya cuaca alam yang tidak mendukung, kabut, dan angin. (2) Dalam mengamankan tamu negara adalah cuaca yang tidak kondusif seperti adanya hujan, kabut, dan angin topan serta adanya kegiatan masyarakat seperti demontrasi masa. (3) Dalam membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusian: Pengerahan pasukan, sarana dan prasarana, logistik, transportasi, kondisi sosial, komunikasi, koordinasi, kendali dan informasi. KESIMPULAN Menurut Penulis dalam realisasinya kemiliteran berperan lebih dalam menangani suatu kondisi genting kenegaraan, berupa bencana alam, sosial, dan juga keamanan negara dari pihak luar negeri. Dalam kondisi lain dengan adanya pertahanan militer juga dapat mengemban tugas sebagai pihak secara spesial yang dapat menjaga perdamaian dunia (seperti yang terjadi di Nigeria yang dari berbagai negara mendatangkan banyak tentara untuk saling berkoordinasi) dengan
- 9. perintah "spesial" dari atasan negara masing-masing. Itu berarti tentara adalah suatu hal yang mutlak atas terciptanya perdamaian dunia. Dari sini kita bisa melihat bahwa pertahanan dunia membutuhkan pihak pertahanan militer pula sebagai garis depan yang berperan sebagai penjaga keamanan masyarakat, terlebih lagi bagi suatu negara itu sendiri, militer sangat penting dan mutlak di perlukan untuk menjaga keamanan negara. Sedangkan kepolisian menapa malah menjadi sorotan utama media di negara ini? Itu disebabkan karena tugas kepolisian yang memang di posisikan untuk mengatur sendiri jalannya pemerintahan pada suatu negara. Yang di hadapkan langsung dengan semua golongan rakyat yang ada di negara itu sendiri. Tapi memang antara keamanan militer dan keamanan kepolisian memiliki porsi yang berbeda dalam suatu negara. Jika di lihat dari segi politik, militer lebih berperan menangani langsung sekmen yang bersentuhan dengan negara luar. Tapi kepolisian menangani sekmen dalam negeri. Meskipun demikian militer tetaplah yang utama dalam menjaga keamanan negara, dan juga militer harus benar-benar bersinergi dengan kepolisian untuk lebih meningkatkan keamanan negara. Keamanan adalah suatu kondisi dimana masyarakat secara individu atau kelompok merasakan suatu perasaan nyaman dan tentram atas suatu kondisi yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Keamanan secara sepintas memang berhubungan langsung dengan kata kejahatan. Mengapa demikian? Hal itu karena patokan suatu keamanan memang adalah berupa seberapa besar kejahatan terjadi di dalam lingkup suatu masyarakat tertentu. Suatu kondisi aman terjadi apabila lingkungan dapat menetralisir dampak negatif dari suatu tindak kriminal. Ini berhubungan langsung dengan adanya penegak hukum.
- 10. Dan dari sini pula kita tahu mana penegak hukum yang terlibat? Iya benar, yaitu kepolisian dan kemiliteran. Itu juga yang membuat keamann tercipta di suatu lingkup lingkungan. Dan komponen penting untuk mendukung terjadinya keamann adalah adanya penjahat yg melakukan kriminal, korban yang menjadi sasarn, dan penegak hukum yang menegakkn keadilan dan juga peraturan yanng memperjelas keadaan yang sedang terjadi. Biasanya peraturan di buat oleh aparat-aparat penegak keadilan yang di gunakan sebagai patokan atau tolak ukur suatu tingat kejahatan yang mungkin akan terjadi. Dengan demikian kita bisa mengambil garis besar bahwa keamanan, kemiliteran, kepolisian, kejahatan dan peraturan itu memang mutlak di perlukan untuk membuat realitas keamanan yang terjadi.