Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (14)
Similar to Hand out siswa
Similar to Hand out siswa (20)
Hand out siswa
- 1. Hand Out materi SMP KELAS 3 Semester 1 BAB 1 SHINTA PERTIWI A220100056 Kurikulum KTSP 1
- 2. BAB 1. USAHA PEMBELAAN NEGARA Standar Kompetensi : Tujuan : Menampilkan partisipasi 1. Siswa menyadari dalam usaha pembelaan negara makna dan pentingnya Kompetensi Dasar : membela negara 1.1 Menjelaskan pentingnya 2. Memahami bentuk- usaha pembelaan negara bentuk usaha 1.2 Mengidentifikasi pembelaan negara bentuk-bentuk usaha 3. Mampu mewujudkan pembelaan negara upaya-upaya konkret 1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha membela negara 2 pembelaan negara dalam kehidupan sehari-hari
- 3. Indikator 1.1 Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan Negara 1. Pengertian dan pentingnya Bela Negara 2. Latar belakang pentingnya bela negara 3. Pertahanan Negara dan upaya bela Negara 1.2 Mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan Negara 1. Bela negara dengan pendekatan militer 2. Bela negara dengan pendekatan nonmiliter 1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan Negara 1. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela Negara 3 2. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam bela
- 4. Peta konsep: Bela negara Pentingny bentuk pengertian a Upaya Pendekat Adanya Pendekatan menjamin an non ancaman militer kelangsun militer gan NKRI eksterna internal l Ancama Pertahanan n militer negara prinsi Ancama tujuan fungsi bentuk fokus p n non NKRI militer Menjaga sebagai Partisipasi sishankamr demok dan satu masyarak ata rasi melindungi kesatuan 3 at Kesela pertahanan Keda Keutuha komponene demiliteris matan an Kom ulatan n n Komp Komp asi segen p negar wilayah 4 ap utam cadanga pendukun a negara n g
- 5. Pengertian dan pentingnya Bela Negara Kennedy dan Gibran bela negara adalah kesediaan memberikan sesuatu tanpa pamrih untuk bangsa dan negara / sebuah tindakan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Hakikat bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada negara dan diwujudkan dalam kesediaan untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan negara. 5
- 6. Definisi Undang-undang yang mengatur di dalam upaya pembelaan negara UU Nomer 3 Tahun 2002 Pasal 30 UUD 1945 Bela negara didefinisikan Upaya bela negara sebagai sikap dan merupakan hak dan perilaku warga negara kewajiban setiap warga. yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup 6 bangsa dan negara.
- 7. HAL PENTING MENGENAI BELA NEGARA 1. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. 2. Sikap dan perilaku itu dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan ancasila dan UUD 1945 3. Sikap dan perilaku itu pada dasarnya merupakan hak, kewajiban dasar sekaligus kehormatan bagi setiap warga negara Indonesia. 7
- 8. Pada dasarnya bela negara merupakan upaya untuk menjamin kelangsungan hidup NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Departemen Pertahanan RI, ada lima nilai yang mendasari Bela Negara: 1. Cinta tanah air 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara 3. Keyakinan terhadap pancasila sebagai Ideologi negara 4. Rela berkorban demi bangsa dan negara 5. Memiliki kemampuan awal bela negara 8
- 9. Latar Belakang pentingnya bela negara Bela negara diperlukan Karena adanya ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman dibagi menjadi 2 yaitu ancaman dari dalam negeri dan luar negeri baik dilihat dari masa lalu dan ancaman di masa sekarang. 9
- 10. Ancaman dari dalam negeri di masa lalu 1. Upaya penggantian ideologi pancasila dengan ideologi lain yang bertentangan dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Seperti: Pemberontakan PKI Madiun 1948 2. Pemberontakan untuk mengganti pemeritahan yang sah ataupun karena ketidakpuasan masyarakat daerah. Seperti: pemberontakan RMS,Permesta 3. Berbagai kerusuhan sosial akibat ketimpangan sosial, pelanggaran HAM, Konflik antar kelompok/ golongan Seperti: kerusuhan 10 surakarta,situbondo,jakarta,ambon, kerusuhan poso.
- 11. Ancaman dari dalam negeri di masa mendatang 1. Korupsi adalah ancaman yang sangat serius terhadap kelangsungan kehidupan negara. 2. Konflik antarkelompok/golongan dalam masyarakat. 3. Memudarnya sikap cinta bangsa (nasionalisme) dan kebangsaan terhadap negara sendiri (patriotisme). Selain ancaman dari dalam, ancaman dari luar negeri di masa lalu adalah Dalam bentuk agresi militer Belanda pada tahun 1949. 11
- 12. Ancaman dari luar negeri di masa mendatang 1. Terorisme. Pemboman yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia selama ini menunjukan dengan jelas adanya ancaman terorisme. 2. Serbuan budaya asing. Dampaknya yaitu rusaknya mentalitas bangsa,ex: narkoba,minuman keras 3. penjarahan kekayaan alam. Kekayaan alam yang melimpah yang terbentang luas di berbagai daerah, telah membuat kekuatan asing berusaha menjarahnya. 12
- 13. Pertahanan Negara dan Upaya Bela Negara Menurut UU No. 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara adalah Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tujuan pertahanan negara menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI,dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. 13
- 14. Fungsi pertahanan negara untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan. Adapun pandangan bangsa Indonesia tentang pertahanan negara, sebagaimana terdapat di dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi,HAM,kesejahteraan umum,lingkungan hidup,ketentuan hukum nasional, hukum internasional serta prinsip hidup berdampingan secara damai. 14
- 15. Bentuk sistem pertahanan negara yang dianut di Indonesia adalah Sistem pertahanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA). Sishankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta,yang melibatkan seluruh warga negara,wilayah,dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total,terpadu,terarah,dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. 15
- 16. Ada 3 komponen dalam sishankamrata: 1. Komponen utama adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. 2. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. 3. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan cadangan. 16
- 17. Sumber daya nasional adalah SDM, SDA, dan sumber daya buatan. SDA adalah potensi yang terkandung dalam bumi,air, dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Sumber daya buatan adalah SDA yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara. 17
- 18. Penanggungjawab tertinggi dalam pertahanan negara adalah presiden, dibantu oleh Dewan pertahanan negara yang berfungsi sebagai penasihat presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara. Penyelenggaran pertahanan negara harus memenuhi prinsip demokrasi. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. 18
- 19. Perbedaan UU No 20 Tahun 1982 dan UU No 3 Tahun 2002 Aspek UU No 20 tahun 1982 UU No 3 tahun 2002 Komponen pertahanan Terdiri atas komponen Terdiri atas komponen Negara dasar,utama,khusus, utama,cadangan, dan pendukung pendukung Komponen Utama TNI,POLRI, dan Hanya TNI saja Cadangan TNI Posisi rakyat Sebagai komponen Sebagai komponen dasar cadangan dan pendukung Posisi SDA dan sumber Sebagai komponen Sebagai komponen daya buatan pendukung cadangan maupun pendukung Kaitan dengan Hukum Bertentangan dengan Sesuai dengan hukum Internasional hukum internasional internasional karena karena menempatkan menempatkan 19 penduduk sipil sebagai penduduk sipil sebagai kombatan nonkombatan
- 20. Bela negara dengan pendekatan militer Bela negara dengan pendekatan militer dilakukan untuk menghadapi ancaman militer. Ancaman militer Adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk ancaman militer: agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, perang saudara. 20
- 21. Bela negara dengan pendekatan non militer Ancaman nonmiliter adalah ancaman yang menggunakan kekuatan nonsenjata, yaitu kekuatan ekonomi,politik, dan sosial budaya yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contohnya: penyebaran ideologi dan politik yang tidak sesuai dengan jiwa NKRI. 21
- 22. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela negara 1. Sistem pertahanan yang kita anut adalah sistem pertahanan rakyat semesta. 2. Globalisasi merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak 3. Dalam sistem ketatanegaraan baru yang berlaku sekarang ini, usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun,memelihara,mengembangkan dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip demokrasi,HAM, Serta prinsip hidup berdampingan yang damai. 22
- 23. Kegiatan yang dilakukan dalam partisipasi bela negara Warga negara/masyarakat remaja 1. Menjunjung tinggi 1. giat dalam kegiatan HAM dalam hidup sehari-hari intrakurikuler di sekolah 2. Memperkuat jati diri 2. Aktif dalam kegiatan bangsa sehingga OSIS mampu menangkal dampak negatif 3. Aktif dalam terlibat budaya asing,dll kegiatan pramuka 3. Meningkatkan kesadaran dan 4. aktif dalam kegiatan kepatuhan terhadap positif lainnya hukum 4. Berperan aktif 23 memajukan bangsa dan negara
- 24. Soal bab 1 Usaha Pembelaan Negara A. Pilihan ganda 1. Bela negara tidak hanya menyangkut pertahanan negara dari ancaman dan serangan musuh, melainkan termasuk upaya warga negara untuk … . a. memajukan bangsa dan negara dari berbagai bidang kehidupan b. mempertahankan dan memajukan bangsa dalam segala bidang c. memberikan pelatihan kemiliteran kepada semua warga negara d. mengamankan dan mempertahankan dari agresi negara asing 2. Untuk menciptakan ketertban, keamanan, dan mempertahankan keberadaan suatu negara diperlukan adanya… a. Pemerintah yang berdaulat b. rakyatnya yang cerdas 24 c. pengakuan internasional d. adanya hukum nasional
- 25. 3. Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat dalam arti sempit adalah … . a. rakyat yang mengakui terhadap kepala negara b. pemerintahan yang terdiri dari presiden dan para menteri c. kedaulatan yang asli yang berasal dari perjuangan rakyat d. pemerintahan sebagai gabungan dari semua lembaga yang ada 4. TNI yang tediri atas AD, AL, dan AU merupakan alat negara yang antara lain bertugas … . a. menjalin dan membina hubungan yang baik antara sipil dan militer b. melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara 25 c. melayani, melindungi dan mempertahankan keamanan negara
- 26. 5. Yang bukan merupakan upaya pembelaan negara secara positif ditunjukan oleh perilaku sebagai berikut…. a. menjamin persahabatan dengan negara- negara tetangga b. mendorong perseteruan dengan negara- negara lain c. turut serta dalam kegiatan yang bersifat sosial d. bagga menggunakan produksi dalam negeri 6. Kewajiban bagi warga negara terhadap pembelaan negara adalah sebagai perwujudan dari … . a. cinta tanah air dan bangsa b. partisipasi warga negara pada bangsa dan 26 negaranya
- 27. 7. Ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang membahayakan wilayah NKRI dapat berbentuk …. a. para pemimpin yang mendapat tekanan dari luar negeri b. akibat adanya demo yang besar-besaran dari masyarakat c. masuknya pengaruh asing yang tidak sesuai dengan Pancasila d. invasi dan pemberontakan yang terjadi dimana- mana 8. Dalam rangka membela negara, setiap warga negara memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak boleh … . a. menggunakan hak pribadinya dalam menentukan pemilihan pekerjaan b. mengutamakan kepentingan pribadi dengan mengorbankan negara 27 c. menolak mobilisasi pada saat negara mendapat
- 28. 9. Menurut UU No. 3 tahun 2002, penyelenggaraan pertahanan negara, upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar warga negara Indonesia, juga merupakan … . a. hak setiap warga negara b. kehormatan warga negara c. kewajiban warga negara d. tanggung jawab negara 10. Usaha pembelaan negara yang tidak diatur dalam UU No. 3 tahun 2002, penyelenggaraannya adalah … . a. menggalang persatuan dan kesatuan bangsa kita b. sebagai prajurit TNI secara sukarela atau 28 secara wajib c. mengikuti pelatihan dasar kemiliteran secara
- 29. B. Essay 1. Apakah pengertian bela negara? 2. Tunjukan dasar pertahanan negara menurut UU No. 3 Tahun 2002! 3. Apakah yang dimaksud dengan komponen cadangan dengan pendukung? 4. Sebutkan fungsi dan tujuan dari pertahanan negara! 5. Sebutkan upaya penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002! 29
- 30. DAFTAR PUSTAKA http://id.wikipedia.org/wiki/Bela_negara http://materibelajaronline.blogspot.com/2012/08/up aya-pembelaan-terhadap-negara.html http://asefts63.wordpress.com/materi- pelajaran/pkn-kls-9/partisipasi-dalam-usaha- pembelaan-negara/ http://asefts63.wordpress.com/materi- pelajaran/pkn-kls-9/partisipasi-dalam-usaha- pembelaan-negara/ 30
- 31. Hand Out materi SMP KELAS 3 Semester 1 BAB 2 SHINTA PERTIWI A220100056 Kurikulum KTSP 31
- 32. BAB 2. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Standar Kompetensi: Tujuan : 1.2 memahami 1. Memahami hakikat otonomi dan otonomi pelaksanaan otonomi daerah daerah 2. Memahami arti dan Kompetensi dasar: pentingnya kebijakan publik 2.1 mendiskripsikan 3. Menyadari arti dan pengertian otonomi pentingnya partisipasi daerah dalam kebijakan publik 2.2 menjelaskan di daerah pentingnya partisipasi 4. Mampu berpartisipasi masyarakat dalam mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam 32 perumusan kebijakan kehidupan sehari-hari publik di daerah
- 33. Indikator: 2.1 mendiskripsikan pengertian otonomi daerah 1. Pengertian otonomi dan otonomi daerah 2. Otonomi daerah menurut perundang-undangan 3. Penyelenggaraan otonomi daerah 2.2 menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah 1. Pengertian kebijakan publik 2. Kebijakan publik di daerah 3. Pengertian dan pentingnya partisipasi 4. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik 33
- 34. Otonomi daerah pengertia penyelengga pelaksana Partisipasi masyarakat n ra tipe bentuk Undan konseptu g- desentral al pemda aktif undan isasi individual g Militan Langsung/tak Tugas radikal langsung pembantu an pasif Daerah dekonsentr Material/non otonomi asi Program material Asas umum apatis pemerintah penyelengg /kebijakan Otonomi araan Kegiatan publik luas negara pemilihan,lo Tahap Tipe bentu bbying,kegi kewajiba penyusunan kebijakan k atan hak .politisasi, Regulatif n organisasi, perumusan ,redistrib perd a mencari 34 program,pelaksana utif,distri koneksi program,monitoring butif,kon
- 35. 1. Pengertian otonomi dan otonomi daerah Kata otonomi berasal dari bahasa yunani Auto yang berarti sendiri, nomos berarti hukum ,artinya bertindak atas dasar hukum/aturan yang dibuat oleh diri sendiri. Jadi,otonomi adalah kesediaan dan kesanggupan untuk mengatur diri sendiri. Bentuk negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan desenralisasi, Bentuk negara serikat yaitu terdapat negara-negara bagian/state. 35
- 36. Negara kesatuan adalah negara yang di dalamnya tidak ada wilayah yang berstatus sebagai negara ex: negara Indonesia Dalam negara kesatuan pemerintahan bisa dilaksanakan dengan sistem terpusat bahwa urusan pemerintahan diurus oleh pemerintahan pusat, Sedangkan desentralisasi berarti sebagian tanggung jawab urusan pemerintahan pusat didelegasikan kepada daerah. 36
- 37. Sistem desentralisasi memberikan hak dan kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri pemerintahan di daerahnya, Dengan kata lain daerah memiliki otonomi, yaitu hak untuk mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Jadi, otonomi daerah pada dasarnya adalah hak/wewenang daerah untuk mengatur/mengelola urusan pemerintahan di daerahnya dalam batas- batas kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat. 37
- 38. 2. Otonomi daerah menurut Undang- undang Peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah yang berlaku: 1. UU No. 1/1945 (Menganut sistem otda rumah tangga formil) 2. UU No. 22/1948 (Menganut otonomi dan medebewind yang seluas-luasnya 3. UU No. 1/1957 (Menganut riil yang seluas- luasnya 4. UU No. 5/1974 (Menganut otda nyata dan bertanggung jawab 5. UU No. 22/1999 (Menganut otda yang luas, nyata, dan bertanggung jawab) 38
- 39. Menurut UU No 32 tahun 2004 Otonomi daerah adalah hak,wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak daerah otonom meliputi mengatur,mengurus urusan pemerintahan, memilih pemimpin daerah,mengelola aparatur daerah,mengelola kekayaan daerah,memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan SDA,sumber daya lainnya yang berada didaerah. 39
- 40. Kewajiban daerah otonom meliputi: melindungi masyarakat, menjaga persatuan,kesatuan,kerukunan nasional serta keutuhan NKRI,meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,mengembangkan kehidupan demokrasi. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah,yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatdalam sistem NKRI. 40
- 41. Daerah otonom meliputi: daerah provinsi, kabupaten, kota. Daerah kabupaten dan kota mempunyai kedudukan sejajar, Pemerintahan otonom menjalankan otonomi seluas-luasnya. Otonomi luas, artinya daerah tersebut berwenang menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan yang luas, hampir di semua bidang pemerintahan, kecuali oleh Undang-undang ditentukan sebagai kewenangan Pemerintahan pusat. 41
- 42. 3. PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH Tujuan otonomi daerah menurut UU No 32 tahun 2004 : 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 2. Meningkatkan pelayanan umum 3. Meningkatkan daya saing daerah Agar otonomi daerah dapat mencapai tujuan, maka dalam penyelenggaraan pemerintah, pemerintahan pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dekonsentrasi, sedangkan pemerintah daerah menggunakan asas otonomi, tugas 42 pembantuan
- 43. Asas desentralisasi adalah penyebaran kekuasaan atau wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem NKRI. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah(pusat) kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 43
- 44. Asas tugas pembantuan adalah penyebaran urusan, dalam hal ini tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan(pusat) kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintahan provinsi kepada daerah dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Selain ke 3 asas tersebut masih ada 9 asas pedoman penyelenggaraan pemerintah 44
- 45. 9 asas umum penyelenggaraan negara 1. Asas kepastian hukum, apapun yang dilakukan pemerintah daerah haruslah berdsarkan hukum yang berlaku 2. Asas tertib penyelenggaran negara, penyelenggaraan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan tertib administrasi negara 3. Asas kepentingan umum, apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah haruslah untuk kepentingan umum 4. Asas keterbukaan, masyarakat harus tahu apa yang dilakukan oleh pemerintahnya dan tidak boleh ditutup-tutupi 45
- 46. 5. Asas proporsionalitas, penyelenggaraan negara harus seimbang, tidak boleh berat sebelah 6. Asas profesionalitas, penyelenggaraan pemerintah daerah harus dilakukn oleh orang yang ahli di bidang masing-masing 7. Asas akuntabilitas, pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat 8. Asas efisiensi, harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu dan tenaga 9. Asas efektivitas, harus bekerja dengan baik, 46 sesuai dengan tujuan semula
- 47. Pelaksana otonomi daerah Otonomi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah lainnya. Kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui pemilu. 47
- 48. Tugas dan wewenang kepala daerah memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD mengajukan rancangan perda menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 48
- 49. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Anggota DPRD dipilih melalui pemilu. DPRD mempunyai alat kelengkapan: 1. Pimpinan komisi 2. Panitia musyawarah 3. Panitia anggaran 4. Badan kehormatan 5. Alat kelengkapan lain yang diperlukan 49
- 50. TUGAS DPRD DAN WEWENANG 1. Membentuk perda yang dibahas bersama kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama 2. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepala daerah 3. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah 4. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 50
- 51. Pada dasarnya pemilik daerah adalah bukanlah pemerintah daerah dan DPRD. Pemilik otonomi daerah adalah warga/rakyat daerah otonom. Rakyatlah yang berkuasa untuk mengatur daerah mereka masing-masing. Sedangkan pemerintah daerah dan DPRD adalah pelaksana otonomi daerah. Jadi, mereka harus bertanggung jawab kepada rakyat di daerah yang bersangkutan. 51
- 52. Pengertian kebijakan Publik Kebijakan publik adalah berbagai program yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat terwujudnya kebaikan bersama, Karena itu kebijakan publik bisa pula dipahami sebagai program-program pemerintah untuk mewujudkan kebaikan bersama. 52
- 53. Isi kebijakan publik dibedakan menjadi 4 tipe 1. Kebijakan regulatif, kebijakan yang bersifat mengatur. Kebijakan ini mengandung paksaan dan diterapkan secara langsung terhadap individu warga masyarakat. Contoh: kebijakan mengenai larangan berdagang disepanjang trotoar jalan utama 2. Kebijakan redistributif, kebijakan yang bersifat menarik sesuatu dari warga masyarakat untuk selanjutnya didistribusikan kembali. Contoh: kebijakan pajak pendapatan, pajak kekayaan 53
- 54. 3. Kebijakan distributif, kebijakan yang bersifat membagikan sesuatu kepada masyarakat. Bertujuan untuk memberikan manfaat tertentu kepada masyarakat. Contoh: penggunaan anggaran belanja daerah untuk membiayai program sekolah gratis 4. Kebijakan konstituen, konsekuensi yang timbul dari ketiga kebijakan diatas. Kebijakan ini umumnya berkenaan soal keamanan dan luar negeri serta pelayanan administrasi. Contoh: kebijakan mengenai lingkungan, administrasi kependudukan. 54
- 55. 4 tahap dalam pembuatan kebijakan publik 1. Penyusunan agenda,merupakan upaya memasyarakatkan suatu agenda agar memperoleh perhatian khalayak 2. Perumusan program, upaya menseleksi berbagai agenda, membahasnya, memilih, dan menyusunnya dalam bentuk program spesifik yang konkret. 3. Pelaksanaan program, upaya melaksanakan program yang sudah diputuskan. Berbagai hal kegiatan (menyiapkan sumber daya dan sumber dana 4. Monitoring/evaluasi pelaksanaan program, upaya untuk menjaga agar program dapat 55 terlaksana dengan baik. Memperbaiki setiap
- 56. Jadi, kebijakan publik pada dasarnya keputusan kolektif yaitu keputusan yang menyangkut kepentingan bersama banyak orang. Maka kebijakan publik harus dilakukan secara demokratis 56
- 57. Kebijakan publik di daerah Kebijakan publik di daerah adalah berbagai program yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kebijakan publik di daerah otonom dituangkan dalam: a. Peraturan daerah(perda) b. Keputusan kepala daerah Peraturan daerah dibuat bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah. 57
- 58. Kebijakan publik didaerah dapat berupa kebijakan yang bertipe regulatif, redistributif, distributif, konstituen. Contoh 1. kebijakan regulatif di daerah: perda tentang kebersihan kota 2. Kebijakan redistributif: perda tentang tarif air minum 3. Kebijakan distributif: perda tentang APBD 4. Kebijakan konstituen: keputusan kepala daerah mengenai penerimaan calon pegawai pemerintah daerah 58
- 59. 4 Tipe kebijakan publik di daerah: 1. Penyusunan agenda, warga masyarakat di daerah bisa mengemukakan aspirasi mereka berkenaan dengan masalah tertentu. Ex: rapat akbar, pertemuan bersama, koran daerah 2. Penyusunan program, pemerintah daerah dan DPRD akan membahas agenda-agenda yang muncul dalam masyarakat untuk selanjutnya dirumuskan ke dalam program daerah dalam bentuk Perda maupun keputusan daerah. 59
- 60. 3. Pelaksanaan program, pihak-pihak yang diberi tanggung jawab akan melaksanakannya. Masyarakat di daerah yang bersangkutan bisa mengajukan pujian,kritik, ataupun keberatan terhadap pelaksanaan program 4. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program, para pihak yang diberi tanggung jawan akan memantau jalannya pelaksanaan program dan mengevaluasi dampak program tersebut. 60
- 61. Jadi, kebijakan publik di daerah pada dasarnya merupakan keputusan bersama. Kebijakan tersebut pada akhirnya akan menimbulkan dampak tertentu bagi warga masyarakat yang terkena kebijkan, baik berupa pemberian pembebanan tertentu maupun pemberian keuntungan tertentu. Kebijakan publik hakikatnya adalah keputusan bersama, semestinya warga masyarakat di daerah memiliki peluang untuk berpasrtisipasi dalam seluruh tahapan kebijakan publik tersebut. 61
- 62. Pengertian dan Pentingnya Partisipasi Partisipasi berasal dari kata bahasa latin “pars dan capere. Pars berarti bagian, cepere “mengambil”. Berpartisipasi berarti mengambil bagian. Dalam KBBI Partisipasi diartikan sebagai “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”. Partisipasi adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk ambil bagian atau turut berperan serta dalam suatu kegiatan. 62
- 63. Partisipasi politik Partisipasi dalam kehidupan politik kenegaraan biasa disebut partisipasi politik. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa(yang tidak mempunyai kewenangan dalam pemerintahan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik berdasarkan kesadaran sendiri. Ciri-ciri partisipasi politik 1. Merupakan perilaku lahiriah warga negara biasa yang dapat diamati. 63
- 64. 2. Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik 3. Kegiatan tersebut bisa saja berhasil atau gagal mempengaruhi pemerintah 4. Kegiatan itu dilakukan untuk mempengaruhi pemerintah secara langsung ataupun secara tak langsung 5. Kegiatan itu dilakukan melalui prosedur yang wajar 6. Kegiatan itu dilakukan atas dasar kesadaran sendiri, bukan desakan 64
- 65. 4 macam Tipe partisipasi masyarakat 1. Partisipasi aktif, kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah, ex: mengajukan evaluasi kritis terhadap kebijakan pemerintah. 2. Partisipasi militan-radikal, kegiatan warga negara senantiasa menampilkan perilaku tanggap terhadap berbagai kebijakan pemerintah,ex: memprotes kebijakan kenaikan BBM dengan merusak fasilitas umum. 65
- 66. 3. Partisipasi pasif, kegiatan warga negara yang menerima atau mentaati begitu saja segala kebijakan pemerintah, ex: menerima begitu saja kenaikan BBM. 4. Perilaku apatis, kegiatan warga negara yang tak mau tahu dengan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, ex: mereka yang memilih golput dalam pemilu/pilkada. 66
- 67. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik 1. Berdasarkan jumlah pelaku, dibedakan menjadi 2 yaitu,partisipasi individual adalah kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi pemerintah yang dilakukan oleh orang- perorangan. Partisipasi bersama, kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi pemerintah yang dilakukan oleh sejumlah orang atau banyak orang. 2. Berdasarkan keterlibatan si pelaku, dibedakan menjadi 2 partisipasi langsung dan tak langsung 67
- 68. 3. Berdasarkan wujud sumbangan yang diberikan (partisipasi material dan non material) 4. Berdasarkan jenis-jenis perilaku (kegiatan pemilihan,lobbying,kegiatan organisasi, mencari koneksi) 68
- 69. Soal bab 2 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH A. Pilihan ganda 1. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri adalah … a. daerah swatantra b. otonomi daerah c. daerah otonomi d. daerah provinsi 2. Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, yang mengatur otonomi daerah, maka masing-masing daerah diberi kewenangan yang luas yaitu dalam hal … a. membuat pertahanan keamanan masing-masing daerah b. mengelola daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki c. pelaksanaan kebijakan keuangan moneter dan fiskal 69 d. pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif
- 70. 3. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, setiap daerah mempunyai kewenangan yaitu seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang… a. membuat mata uang rupiah menurut kebutuhan daerah b. menetapkan APBD c. membuat peraturan perundangan yang berlaku d. merencanakan melaksanakan pembangunan daerah 4. Setiap daerah mempunyai hak otonomi,. Untuk meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah atau DPRD adalah… a. mengawasi jalannya presiden membuat undang- undang 70 b. membawa aspirasi dari masyarakat kalangan bawah
- 71. 5. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah disebut … a. asas dekonsentrasi b. asas desentralisasi c. asas otonomi daerah d. asas sentralisasi 6. DPR sebagai badan legislatif mempunyai kekuasaan untuk … a. lembaga menjadi pengontrol terhadap pemerintahan negara b. badan pengadilan pelanggaran yang dilakukan presiden c. mengadakan pengawasan terhadap kekuasaan negara 71 d. badan pembuat undang-undang dalam suatu
- 72. 7. Ciri kebijakan publik yang kurang baik apabila … a. sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat b. dapat menekan masyarakat untuk mentaati dan mematuhi c. mengutamakan kepentingan masyarakat pada umumnya d. ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai wewenang 8. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, janganlah kita rasakan sebagai sesuatu yang dipaksakan melainkan … a. harus muncul dari keinginan pribadi b. harus lahir dari kesadaran diri 72 c. sesuatu yang sudah sewajarnya
- 73. 9. Partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik yang paling banyak pada tingkat …. a. pelaksanaan kebijakan publik b. penetapan kebijakan publik c. mengevaluasi kebijakan publik d. perumusan kebijakan publik 10. Salah satu bentuk peran serta masyarakat terhadap kebijakan publik dapat dilihat dari …. a. pemahaman masyarakat b. kepatuhan masyarakat c. kesadaran masyarakat d. reaksi masyarakat 73
- 74. B. Essay 1. Jelaskan tujuan otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004! 2. Sebutkan alat kelengkapan DPRD! 3. Sebutkan tugas dan wewenang DPRD! 4. Jelaskan pengertian kebijakan publik! 5. Jelaskan pengertian asas tugas pembantuan! 74
- 75. Daftar pustaka http://iwansukmanuricht.blogspot.com/2012/02/pa rtisipasi-masyarakat-dalam-otonomi.html http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004 _Pemerintahan%20Daerah.pdf http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian- otonomi-daerah-makalah.html 75