Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Audit sektor publik berfokus pada akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat berdasarkan standar audit keuangan negara;
(2) Peraturan yang mengatur audit sektor publik di Indonesia meliputi UU Akuntan Publik dan peraturan BPK serta OJK;
(3) Jenis audit sektor publik mencakup audit internal, eksternal, keuangan, dan kinerja.
3. PENDAHULUAN
Audit sektor publik memiliki standarisasi
yang dilandaskan pada Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) yang
langsung dibuat oleh BPK.
Proses audit sektor publik berhubungan
dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang
digunakan oleh organisasi sektor publik.
Oleh karena itu, audit sektor publik tidak
hanya ditujukan terhadap akuntabilitas
pengelolaan keuangan, tetapi juga terfokus
pada pencapaian kesejahteraan
masyarakat
4. Peraturan tentang Pengauditan di Indonesia:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN
PUBLIK mengatur tentang pengauditan di
Indonesia
Peraturan BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA: Peraturan ini
mengatur tentang pengawasan dan
tanggungjawab keuangan negara, serta
mengatur tentang pengauditan dan
pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)
5. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara: Standar ini mengatur tentang
standar pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPK.
Standar ini mencakup prinsip akuntansi berterima umum, peraturan
perundang-undangan, dan pengendalian intern serta kegiatan operasi
organisasi sektor publik
Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN: Peraturan ini
mengatur tentang penggunaan jasa akuntansi dan
pengakuan jasa akuntansi oleh organisasi sektor publik
Peraturan TENTANG KODE ETIK PROFESI AKUNTAN:
Peraturan ini mengatur tentang kode etik profesi akuntansi
yang harus diadui oleh organisasi sektor publik
7. Variabel-variabel yang terkandung di
dalam sektor kelembagaan negara,
seperti program, kegiatan, tupoksi,
dan hal-hal lain yang berkaitan
dengan keuangan negara.
10. Pemeriksaan yang dilakukan oleh
akuntan publik untuk menilai apakah
laporan keuangan suatu perusahaan
atau badan hukum lainnya, termasuk
pemerintah, telah disajikan sesuai
dengan peraturan atau prinsip akuntansi
yang berlaku umum
AUDIT
KEUANGAN
11. Suatu proses sistematis untuk
mendapatkan dan mengevaluasi bukti
secara objektif atas kinerja suatu
organisasi, program, fungsi, atau
kegiatan.
AUDIT
KINERJA
12. Memiliki berbagai bentuk, seperti
pemeriksaan kepatuhan, pemeriksaan
investigatif, eksaminasi, reviu, atau
prosedur yang disepakati. Hasil audit
dengan tujuan tertentu disajikan dalam
laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang
memuat temuan, kesimpulan, dan
rekomendasi
AUDIT DENGAN
TUJUAN TERTENTU
