SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
AUDIT
SEKTOR
PUBLIK
FIDEL PURBA
KARLI SINULINGGA
MEET OUR TEAM
ARISAL NASUTION
BOBBY NASUTION
PENDAHULUAN
Audit sektor publik memiliki standarisasi
yang dilandaskan pada Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) yang
langsung dibuat oleh BPK.
Proses audit sektor publik berhubungan
dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang
digunakan oleh organisasi sektor publik.
Oleh karena itu, audit sektor publik tidak
hanya ditujukan terhadap akuntabilitas
pengelolaan keuangan, tetapi juga terfokus
pada pencapaian kesejahteraan
masyarakat
Peraturan tentang Pengauditan di Indonesia:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN
PUBLIK mengatur tentang pengauditan di
Indonesia
Peraturan BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA: Peraturan ini
mengatur tentang pengawasan dan
tanggungjawab keuangan negara, serta
mengatur tentang pengauditan dan
pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara: Standar ini mengatur tentang
standar pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPK.
Standar ini mencakup prinsip akuntansi berterima umum, peraturan
perundang-undangan, dan pengendalian intern serta kegiatan operasi
organisasi sektor publik
Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN: Peraturan ini
mengatur tentang penggunaan jasa akuntansi dan
pengakuan jasa akuntansi oleh organisasi sektor publik
Peraturan TENTANG KODE ETIK PROFESI AKUNTAN:
Peraturan ini mengatur tentang kode etik profesi akuntansi
yang harus diadui oleh organisasi sektor publik
a
PENGERTIAN
Variabel-variabel yang terkandung di
dalam sektor kelembagaan negara,
seperti program, kegiatan, tupoksi,
dan hal-hal lain yang berkaitan
dengan keuangan negara.
1. 2.
AUDIT INTERNAL AUDIT EKSTERNAL
JENIS AUDIT SEKTOR PUBLIK
SECARA UMUM
UU NO.5/2004 (SPKN)
AUDIT
KEUANGAN
AUDIT
KEUANGAN
AUDIT DENGAN
TUJUAN TERTENTU
Pemeriksaan yang dilakukan oleh
akuntan publik untuk menilai apakah
laporan keuangan suatu perusahaan
atau badan hukum lainnya, termasuk
pemerintah, telah disajikan sesuai
dengan peraturan atau prinsip akuntansi
yang berlaku umum
AUDIT
KEUANGAN
Suatu proses sistematis untuk
mendapatkan dan mengevaluasi bukti
secara objektif atas kinerja suatu
organisasi, program, fungsi, atau
kegiatan.
AUDIT
KINERJA
Memiliki berbagai bentuk, seperti
pemeriksaan kepatuhan, pemeriksaan
investigatif, eksaminasi, reviu, atau
prosedur yang disepakati. Hasil audit
dengan tujuan tertentu disajikan dalam
laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang
memuat temuan, kesimpulan, dan
rekomendasi
AUDIT DENGAN
TUJUAN TERTENTU
Any
Question
SEKIAN DAN
TERIMAKASIH

More Related Content

Similar to KELOMPOK 9.pptx

PPT-Akuntansi-Sektor-Publik.ppt
PPT-Akuntansi-Sektor-Publik.pptPPT-Akuntansi-Sektor-Publik.ppt
PPT-Akuntansi-Sektor-Publik.pptNurAchmadFadhil
 
Audit sektor publik sudah diatur dalam UUD 1945 BAB VIIA tentang BPK pada pas...
Audit sektor publik sudah diatur dalam UUD 1945 BAB VIIA tentang BPK pada pas...Audit sektor publik sudah diatur dalam UUD 1945 BAB VIIA tentang BPK pada pas...
Audit sektor publik sudah diatur dalam UUD 1945 BAB VIIA tentang BPK pada pas...FarhanSusiawan
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan NegaraPemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan NegaraDeady Rizky Yunanto
 
3 permenpan 12 tahun 2015
3 permenpan 12 tahun 20153 permenpan 12 tahun 2015
3 permenpan 12 tahun 2015Alwadiq Sahir
 
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...ImamDwiSaputra2
 
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...atambua
 
Ppt profesi akuntan publik
Ppt profesi akuntan publikPpt profesi akuntan publik
Ppt profesi akuntan publikMubarok Syahrul
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKDesi Nurmalasari
 
Standar akuntansi keuangan
Standar akuntansi keuanganStandar akuntansi keuangan
Standar akuntansi keuanganGung Arii
 
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTISupervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTIAhmad Abdul Haq
 
Sesi2_PASP_SPKN (MATERI PASP 1).pptx
Sesi2_PASP_SPKN (MATERI PASP 1).pptxSesi2_PASP_SPKN (MATERI PASP 1).pptx
Sesi2_PASP_SPKN (MATERI PASP 1).pptxDeboratogatorop2
 
Slide reviu lk lengkap
Slide reviu lk lengkapSlide reviu lk lengkap
Slide reviu lk lengkapTri Haryati
 
Permenpan Nomor 20 Tahun 2013
Permenpan Nomor 20 Tahun 2013Permenpan Nomor 20 Tahun 2013
Permenpan Nomor 20 Tahun 2013halimah uminur
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Tatang Suwandi
 
Model PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAModel PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAZainul Ulum
 
Dasar Hukum dan Konsep Dasar Keberadaan "SPI (Internal Audit)"
Dasar Hukum dan Konsep Dasar Keberadaan "SPI (Internal Audit)"Dasar Hukum dan Konsep Dasar Keberadaan "SPI (Internal Audit)"
Dasar Hukum dan Konsep Dasar Keberadaan "SPI (Internal Audit)"Kanaidi ken
 
Standar akuntansi keuangan
Standar akuntansi keuanganStandar akuntansi keuangan
Standar akuntansi keuanganIndra Yu
 
Bab 2 2012110006 andre pratama ondang
Bab 2 2012110006 andre pratama ondangBab 2 2012110006 andre pratama ondang
Bab 2 2012110006 andre pratama ondangandre085252
 

Similar to KELOMPOK 9.pptx (20)

PPT-Akuntansi-Sektor-Publik.ppt
PPT-Akuntansi-Sektor-Publik.pptPPT-Akuntansi-Sektor-Publik.ppt
PPT-Akuntansi-Sektor-Publik.ppt
 
Audit sektor publik sudah diatur dalam UUD 1945 BAB VIIA tentang BPK pada pas...
Audit sektor publik sudah diatur dalam UUD 1945 BAB VIIA tentang BPK pada pas...Audit sektor publik sudah diatur dalam UUD 1945 BAB VIIA tentang BPK pada pas...
Audit sektor publik sudah diatur dalam UUD 1945 BAB VIIA tentang BPK pada pas...
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan NegaraPemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
 
AUDITING 2
AUDITING 2AUDITING 2
AUDITING 2
 
3 permenpan 12 tahun 2015
3 permenpan 12 tahun 20153 permenpan 12 tahun 2015
3 permenpan 12 tahun 2015
 
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
 
Auditing
AuditingAuditing
Auditing
 
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...
 
Ppt profesi akuntan publik
Ppt profesi akuntan publikPpt profesi akuntan publik
Ppt profesi akuntan publik
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
 
Standar akuntansi keuangan
Standar akuntansi keuanganStandar akuntansi keuangan
Standar akuntansi keuangan
 
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTISupervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
 
Sesi2_PASP_SPKN (MATERI PASP 1).pptx
Sesi2_PASP_SPKN (MATERI PASP 1).pptxSesi2_PASP_SPKN (MATERI PASP 1).pptx
Sesi2_PASP_SPKN (MATERI PASP 1).pptx
 
Slide reviu lk lengkap
Slide reviu lk lengkapSlide reviu lk lengkap
Slide reviu lk lengkap
 
Permenpan Nomor 20 Tahun 2013
Permenpan Nomor 20 Tahun 2013Permenpan Nomor 20 Tahun 2013
Permenpan Nomor 20 Tahun 2013
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
Model PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAModel PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDA
 
Dasar Hukum dan Konsep Dasar Keberadaan "SPI (Internal Audit)"
Dasar Hukum dan Konsep Dasar Keberadaan "SPI (Internal Audit)"Dasar Hukum dan Konsep Dasar Keberadaan "SPI (Internal Audit)"
Dasar Hukum dan Konsep Dasar Keberadaan "SPI (Internal Audit)"
 
Standar akuntansi keuangan
Standar akuntansi keuanganStandar akuntansi keuangan
Standar akuntansi keuangan
 
Bab 2 2012110006 andre pratama ondang
Bab 2 2012110006 andre pratama ondangBab 2 2012110006 andre pratama ondang
Bab 2 2012110006 andre pratama ondang
 

Recently uploaded

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...ngrecopemdes
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 

Recently uploaded (8)

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

KELOMPOK 9.pptx

  • 2. FIDEL PURBA KARLI SINULINGGA MEET OUR TEAM ARISAL NASUTION BOBBY NASUTION
  • 3. PENDAHULUAN Audit sektor publik memiliki standarisasi yang dilandaskan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) yang langsung dibuat oleh BPK. Proses audit sektor publik berhubungan dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh organisasi sektor publik. Oleh karena itu, audit sektor publik tidak hanya ditujukan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, tetapi juga terfokus pada pencapaian kesejahteraan masyarakat
  • 4. Peraturan tentang Pengauditan di Indonesia: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK mengatur tentang pengauditan di Indonesia Peraturan BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA: Peraturan ini mengatur tentang pengawasan dan tanggungjawab keuangan negara, serta mengatur tentang pengauditan dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  • 5. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara: Standar ini mengatur tentang standar pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPK. Standar ini mencakup prinsip akuntansi berterima umum, peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern serta kegiatan operasi organisasi sektor publik Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN: Peraturan ini mengatur tentang penggunaan jasa akuntansi dan pengakuan jasa akuntansi oleh organisasi sektor publik Peraturan TENTANG KODE ETIK PROFESI AKUNTAN: Peraturan ini mengatur tentang kode etik profesi akuntansi yang harus diadui oleh organisasi sektor publik
  • 7. Variabel-variabel yang terkandung di dalam sektor kelembagaan negara, seperti program, kegiatan, tupoksi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan negara.
  • 8. 1. 2. AUDIT INTERNAL AUDIT EKSTERNAL JENIS AUDIT SEKTOR PUBLIK SECARA UMUM
  • 10. Pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk menilai apakah laporan keuangan suatu perusahaan atau badan hukum lainnya, termasuk pemerintah, telah disajikan sesuai dengan peraturan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum AUDIT KEUANGAN
  • 11. Suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau kegiatan. AUDIT KINERJA
  • 12. Memiliki berbagai bentuk, seperti pemeriksaan kepatuhan, pemeriksaan investigatif, eksaminasi, reviu, atau prosedur yang disepakati. Hasil audit dengan tujuan tertentu disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU