Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi opini disclaimer Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Faktor-faktor yang diteliti meliputi ketidakefektifan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, dan rendahnya kompetensi sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Opini Disclaimer BPK
(Studi Empiris Pada Inspektorat Jenderal
Kementerian Komuniskasi dan Informatika Perhubungan Republik Indonesia)
Nada Fiitria
Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi
Universitas Pancasila
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti analisis faktor yang mempengaruhi opini disclaimer
BPK yaitu ketidakefektifan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya
manusia yang rendah pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 102 Orang Pegawai yang memenuhi
kriteria penelitian, karena peneliti menggunakan metode sampling dalam pemilihan sampel jenuh
(sensus).
Sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis multivariat dengan model
Regresi Linier berganda, dengan data kuantitatif yang diperoleh dari jawaban kuesioner responden.
Hasil pengujian statistik dengan menggunakan uji simultan (Uji F) dan uji parsial (Uji t.)
Hasil pengolahan data terhadap uji hipotesis secara simultan didapat nilai F hitung > F tabel
(51,745 > 2,465) sehingga dapat disimpulkan ketidakefektifan sistem pengendalian intern,
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia yang rendah secara bersama-sama (simultan)
berpengaruh signifikan positif terhadap opini disclaimer BPK pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.
Hasil pengolahan data terhadap uji hipotesis secara parsial didapat nilai t hitung > t tabel
(4,733 > 1,9835) artinya pengaruh yang terjadi adalah positif sehingga semakin tinggi ketidakefektifan
sistem pengendalian intern maka akan semakin berpengaruh terhadap opini disclaimer BPK, nilai t
hitung > t tabel (4,733 > 1,989) artinya pengaruh yang terjadi adalah positif sehingga semakin tinggi
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maka akan semakin berpengaruh terhadap
opini disclaimer BPK, nilai t hitung > t tabel (2,337 > 1,989) artinya pengaruh yang terjadi adalah
positif sehingga semakin tinggi ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan maka akan
semakin berpengaruh terhadap opini disclaimer BPK, dan t hitung > t tabel (2,033 > 1,9835) artinya
kompetensi sumber daya manusia yang rendah berpengaruh signifikan positif terhadap opini
disclaimer BPK.
Kata kunci : Opini Disclaimer BPK, Ketidakefektifan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan
terhadap Peraturan Perundang-undangan, Ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Rendah
1. Pendahuluan
Reformasi Keuangan Negara dimulai sejak diterbitkannya tiga paket Undang-undang Keuangan
Negara yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8 dan Pasal 9
menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri

2. Keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN serta Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna
anggaran/pengguna barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya juga mempunyai
tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya.
Laporan Keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN meliputi
Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang
dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya wajib disampaikan
Presiden kepada DPR dalam bentuk Rancangan Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Pasal 70 juga menyatakan
bahwa Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan pengakuan dan pengukuran berbasis kas dan
selambat-lambatnya 5 (lima) tahun yaitu tahun 2008, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan
belanja wajib menggunakan basis akrual.
Sejak Undang-undang tersebut diterbitkan, maka Pemerintah Pusat mulai berhasil menyusun
laporan keuangan yang pertama, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2004 yang
sekaligus menjadi Neraca Awal Pemerintah Pusat. Namun, LKPP Tahun 2004 tersebut belum disusun
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dikarenakan standar akuntansi yang seharusnya
digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan baru diterbitkan pada Tahun 2005 melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.
Penyajian LKPP Tahun 2004 merupakan bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan
keuangan publik karena tidak adanya laporan keuangan memperlihatkan lemahnya akuntabilitas yang
merupakan tuntutan sektor publik akan pentingnya transparansi.
Laporan keuangan yang telah disajikan oleh pemerintah harus diaudit oleh BPK sesuai dengan
Undang-undang No 15 tahun 2006 mengenai BPK salah satu tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan
dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan
lembaga negara lainnya yang dilakukan berdasarkan undang-undang.
Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka
memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan pemerintah.
Ketua BPK, Anwar Nasution, mengatakan pihaknya dalam pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) masih menemukan berbagai kelemahan yang cukup signifikan
pada desain dan implementasi sistem pengendalian intern. Kelemahan sistem pengendalian intern
tersebut dapat berakibat negatif terhadap kemampuan pemerintah dalam mencatat, mengolah,
meringkas, dan melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN (Portal Depkominfo, 2014).
Penelitian ini dilakukan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan pertimbangan
bahwa pada pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2006, Kementerian
Komunikasi dan Informatika memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian, atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2007 memperoleh Opini Tidak Wajar, Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008
sampai dengan 2013 memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian, dan Laporan Keuangan Tahun
Anggaran 2014 memperoleh Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer).
2. Kajian Teori Dan Pengembangan Hipotesis
2.1 Grand Theory
2.1.1 Teori Atribusi Harold Kelley (1972-1973)

3. Teori atribusi adalah teori yang memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba
memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya dan mencoba menemukan apa
yangmenyebabkanapa,atau apa yang mendorong siapa melakukan apa.
2.1.2 Agency Theory/Stewardship Theory (Donaldson dan Davis, 1991),
Agency theory/stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991), menggambarkan situasi
dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada
sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya
hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.
Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti
organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006 dan Thorton, 2009) dan non profit lainnya
(Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson 2010) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi
organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara
stewards dengan principals.
Literatur Theory
2.2.1 Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan
Opini yang dikeluarkan oleh BPK atas pemeriksaan keuangan merupakan penilaian terhadap
Laporan Keuangan atas kriteria berupa kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan
pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan, dan
efektivitas sistem pengendalian intern.
Penilaian kriteria tersebut akan menentukan jenis opini yang akan dikeluarkan oleh BPK.
Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara,
menyatakan bahwa terdapat empat opini yang dapat dikeluar BPK atas pemeriksaan keuangan, yaitu:
1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Laporan Keuangan telah disajikan dan
diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam
Laporan Keuangan dapat diandalkan.
2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Laporan Keuangan telah disajikan dan
diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang
berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam Laporan
Keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksaan dapat diandalkan.
3) Opini tidak Tidak wajar yaitu Laporan Keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar
dalam segala hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam Laporan Keuangan tidak
dapat diandalkan.
4) Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) yaitu Laporan Keuangan tidak dapat diperiksa
sesuai dengan standar pemeriksaan. Bagi auditor selaku pemberi opini, Opini Tidak
Memberikan Pendapat (Disclaimer) atas pemeriksaan Laporan Keuangan juga mengindikasikan
bahwa pemeriksa tidak dapat meyakini Laporan Keuangan yang telah disajikan bebas dari salah
saji material.
Inti dari kriteria pemberian opini BPK adalah informasi keuangan yang dapat diandalkan yaitu
informasi laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan sehingga laporan
keuangan harus memenuhi prinsip karateristik kualitatif laporan keuangan. Sebagaimana dikemukakan
oleh Ikatan Akuntan Indonesia bahwa: “karateristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas
yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik
kualitatif pokok yang yang membuat informasi dalam laporan keuangan berkualitas yaitu: dapat
dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan”. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang
dilakukan oleh Ferdy van Beest, et, al., (2009) dan Jones, Gregory J., Jeannot Blanchet., (2000) yang
menunjukkan temuan bahwa karateristik kualitatif merupakan alat pengukuran yang valid dan dapat
diandalkan untuk menilai kualitas informasi laporan keuangan.

4. 2.2.2 Efektivitas Sistem Pengendalian Intern
Efektifitas menurut Hidayat (1986:1) yaitu “efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan
seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai”. Efektivitas juga menunjukan
keberhasilan dari tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian intern yang efektif
diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi.
Pengendalian intern menurut COSO, The Committee of Sponsoring Organization’s of the
Treadway Commission, didefinisikan sebagai berikut:
“.....a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel,
designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following
categories : (a) effectiveness and efficiency of operations, (b) reliability of financial reporting, (c)
compliance with applicable laws and regulations”.
Definisi pengendalian intern yang dirumuskan oleh COSO, diadopsi oleh Pemerintah dalam
bentuk Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah) yang memberi pengertian sebagai berikut:
“SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”
2.2.3 Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Penerapan dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan
Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyajikan laporan keuangan
Kementerian/lembaga. Pengguna laporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan
untuk dapat memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Sedangkan BPK
menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai kriteria dalam melaksanakan pemeriksaan atas
Laporan Keuangan.
Standar Akuntasi Pemerintahan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005 yang terakhir di ubah menjadi Peraturan Pemerinatah Nomor 71 Tahun 2010. Standar ini menjadi
landasan bagi penyusunan Laporan Keuangan.
Selain Standar Akuntansi Pemerintahan, BPK juga menggunakan kriteria lainnya dalam
melakukan pemeriksaan antara lain tiga paket Undang-undang Keuangan Negara yaitu Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Lainnya yang terkait dengan Keuangna
Negara, serta Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dijadikan patokan bagi
pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaan.
2.2.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau
individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau
kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.
Menurut Spencer and Spencer (1993) Kompetensi didefinisikan sebagai Underlying
characteristic’s of an individual which is causally related to criterion- referenced effective and or
superior performance in a job or situation. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari
seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya.
Secara general, kompetensi sendiri dapat dipahami sebagai sebuah kombinasi antara
ketrampilan (skill), atribut personal, dan pengetahuan (knowledge) yang tercermin melalui perilaku

5. kinerja (job behavior) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Dalam sejumlah literatur, kompetensi
sering dibedakan menjadi dua tipe, yakni soft competency atau jenis kompetensi yang berkaitan erat
dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun
interaksi dengan orang lain dan yang kedua sering disebut hard competency atau jenis kompetensi yang
berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan.
2. 3 Hasil Penelitian Empiris Sebelumnya
Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya
No Penelitian dan Tahun Judul Hasil Perbedaan dengan
Penelitian ini
1 Desi Fatimah (2014) Pengaruh sistem
pengendalian intern,
kepatuhan terhadap
peraturan perundang-
undangan, opini audit
tahun sebelumnya dan
umur pemerintah
daerah terhadap
penerimaan opini
wajar tanpa
pengecualian pada
laporan keuangan
pemerintah daerah di
seluruh Indonesia.
Sistem
pengendalian
intern dan umur
pemerintah daerah
berpengaruh
negatif terhadap
penerimaan opini
wajar tanpa
pengecualian,
sedangkan
kepatuhan
terhadap peraturan
perundang-
undangan dan
opini audit tahun
sebelumnya
berpengaruh
positif terhdap
penerimaan opini
wajar tanpa
pengecualian.
- Penelitian ini
menganalisis faktor
yang mempengaruhi
opini disclaimer
BPK.
- Variabel yang
digunakan bertolak
belakang dengan
variabel yang telah
diteliti yaitu
ketidakefektifan
Sistem pengendalian
intern,
ketidakpatuhan
terhadap peraturan
perundang-
undangan,
ketidaksesuaian
dengan penerapan
standar akuntansi
pemerintahan, dan
kompetensi sumber
daya manusia yang
rendah.
2 Sirajudin (2012) Analisis faktor pada
opini Disclaimer BPK
atas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten
Boolaang
Mongondow Utara
Tahun Anggara 2011.
Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa terdapat
tujuh faktor yang
mempengaruhi
opini disclaimer
BPK yaitu sistem
pengendalian
intern,
perencanaan
anggaran, standar
akuntansi
Penelitian ini
menambahkan faktor
ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-
undangan, dan
kompetensi sumber
daya manusia yang
rendah.

6. pemerintah,
pelaksanaan
anggaran, tindak
lanjut temuan,
regulasi, dan
manajemen aset.
3 Desy Sefri Yensi (2014) Pengaruh kompetensi
sumber daya manusia,
penerapan sistem
akuntansi keuangan
daerah, dan sistem
pengendalian intern
(internal audit)
terhadap kualitas
laporan keuangan
pemerintah daerah
(studi empiris pada
SKPD Kabupaten
Kuantan Singingi)
Kompetensi
sumber daya
manusia,
penerapan sistem
akuntansi
keuangan daerah
berpengaruh
signifikan
terhadap kualitas
laporan keuangan
pemerintah
daerah, sedangkan
pengendalian
intern (internal
audit) tidak
berpengaruh
terhadap kualitas
laporan keuangan
pemerintah
daerah.
- Penelitian ini
menganalisis faktor
yang mempengaruhi
opini disclaimer
BPK.
- Variabel yang
digunakan berbeda
dengan variabel yang
telah diteliti yaitu
menambahkan
variabel
ketidakpatuhan
terhadap peraturan
perundang-
undangan,
ketidaksesuaian
dengan standar
akuntansi
pemerintahan, dan
kompetensi sumber
daya manusia yang
rendah.
4 As Syifa (2014) Pengaruh kompetensi
sumber daya manusia,
penerapan sistem
akuntansi keuangan
daerah, pemanfaatan
teknologi informasi,
dan sistem
pengendalian intern
terhadap kualitas
laporan keuangan
pemerintah daerah
(studi empiris pada
SKPD kota Depok).
Kompetensi
sumber daya
manusia,
penerapan sistem
akuntansi
keuangan daerah,
pemanfaatan
teknologi
informasi, dan
sistem
pengendalian
intern
berpengaruh
positif signifikan
terhadap kualitas
laporan keuangan
pemerintah
daerah.
- Penelitian ini
menganalisis faktor
yang mempengaruhi
opini disclaimer
BPK.
- Variabel yang
digunakan berbeda
dengan variabel yang
telah diteliti yaitu
menambahkan
variabel
ketidakpatuhan
terhadap peraturan
perundang-
undangan, dan
ketidaksesuaian
dengan standar
akuntansi
pemerintahan.

7. 5 Cris Defera (2013) Pengaruh kelemahan
sistem pengendalian
intern dan
ketidakpatuhan pada
ketentuan perundang-
undangan terhadap
penentuan opini
laporan keuangan
pemerintah daerah di
Indonesia Tahun 2008
- 2011.
Kelemahan sistem
pengendalian
intern (sistem
pengendalian
akuntansi dan
pelaporan) dan
ketidakpatuhan
pada peraturan
perundang-
undangan
berpengaruh
signifikan
terhadap
penentuan opini,
sedangkan sistem
pengendalian
pelaksanaan
anggaran
pendapatan dan
belanja tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
penentuan opini.
- Penelitian ini
menganalisis faktor
yang mempengaruhi
opini disclaimer
BPK.
- Variabel yang
digunakan berbeda
dengan variabel yang
telah diteliti yaitu
menambahkan
variabel
ketidaksesuaian
dengan standar
akuntansi
pemerintahan, dan
kompetensi sumber
daya manusia yang
rendah.
6 Hottua Sipahutar (2010) Analisa perubahan
opini LHP BPK atas
laporan keuangan
pemerintah daerah.
Hasil penelitian
ini disimpulkan
bahwa terdapat
tiga unsur yang
mempengaruhi
penurunan opini
yaitu efektifitas
sistem
pengendalian
intern, kepatuhan
terhadap peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku, dan
penyajian laporan
keuangan yang
sesuai denga
kriteria yang
ditetapkan.
- Penelitian ini
menganalisis faktor
yang mempengaruhi
opini disclaimer
BPK.
- Variabel yang
digunakan berbeda
dengan variabel yang
telah diteliti yaitu
menambahkan
kompetensi sumber
daya manusia yang
rendah.
7 Warsito Kawedar (2009) Opini audit dan
sistem pengendalian
intern (studi kasus di
kabupaten PWJ yang
mengalami penurunan
Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa
peningkatan
kelemahan sistem
- Penelitian ini
menganalisis faktor
yang mempengaruhi
opini disclaimer

8. Opini audit) pengendalian
intern merupakan
penyebab
Kabupaten PWJ
mengalami
penurunan opini
dari wajar dengan
pengecualian di
tahun 2006
menjadi
disclaimer di
tahun 2007.
BPK.
- Variabel yang
digunakan berbeda
dengan variabel yang
telah diteliti yaitu
menambahkan
variabel
ketidakpatuhan
terhadap peraturan
perundang-
undangan,
ketidaksesuian
dengan standar
akuntansi
pemerintahan, dan
kompetensi sumber
daya manusia yang
rendah.
8 Purwaniati Nugraheni
(2008)
Pengaruh penerapan
standar akuntansi
pemerintahan
terhadap kualitas
laporan keuangan
(studi kasus pada
Laporan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Departemen
Pendidikan Nasional
Tahun Anggaran
2006 sampai dengan
2008).
Penerapan standar
akuntansi
pemerintahan,
pengetahuan
pengelola UAPPA
E1 dan UAPPB,
dan ketersediaan
sarana dan prasara
berpengaruh
signifikan
terhadap kualitas
laporan keuangan.
- Penelitian ini
menganalisis faktor
yang mempengaruhi
opini disclaimer
BPK.
- Variabel yang
digunakan berbeda
dengan variabel yang
telah diteliti yaitu
menambahkan
variabel
ketidakefektifan
sistem pengendalian
intern,
ketidakpatuhan
terhadap peraturan
perundang-
undangan, dan
kompetensi sumber
daya manusia yang
rendah.
9 Siti Nurjannah (2014) Pengaruh Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah dan
Kompetensi Sumber
Daya Manusia
terhadap Efektifitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Sistem
Pengendalian
Intern Pemerintah
dan kompetensi
sumber daya
manusia terhadap
berpengaruh
signifikan
terhadap
- Penelitian ini
menganalisis faktor
yang mempengaruhi
opini disclaimer
BPK.
- Variabel yang
digunakan berbeda
dengan variabel yang
telah diteliti yaitu

9. efektifitas
pengelolaan
Keuangan Daerah
menambahkan
variabel,
ketidakpatuhan
terhadap peraturan
perundang-
undangan, dan
ketidaksesuaian
dengan standar
akuntansi
pemerintahan.
10 Nurlaila (2014) Pengaruh Efektifitas
Penerapan Standar
Akuntansi
Pemerintahan
terhadap Kualitas
Laporan Keuangan
(Studi pada
Pemerintah Kab.
Enrekang).
Penerapan Standar
Akuntansi
Pemerintahan
berpengaruh
signifikan
terhadap Kualitas
Laporan
Keuangan.
- Penelitian ini
menganalisis faktor
yang mempengaruhi
opini disclaimer
BPK.
- Variabel yang
digunakan berbeda
dengan variabel yang
telah diteliti yaitu
menambahkan
variabel,
ketidakefektifan
sistem pengendalian
intern,
ketidakpatuhan
terhadap peraturan
perundang-
undangan, dan
kompetensi sumber
daya manusia yang
rendah.
11 Wahid Hasyim (2013) Faktor-faktor yang
Mempengaruhi
Auditor dalam
Memberikan Opini
Audit atas Laporan
Keuangan (Studi pada
BPK RI Perwakilan
Provinsi Sulawesi
Selatan).
Independensi,
keahlian audit,
dan lingkup audit
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
pemberian opini
audit.
- Penelitian ini
menganalisis faktor
yang mempengaruhi
opini disclaimer
BPK.
- Variabel yang
digunakan berbeda
dengan variabel yang
telah diteliti yaitu
variabel,
ketidakefektifan
sistem pengendalian
intern,
ketidakpatuhan
terhadap peraturan
perundang-
undangan,

10. ketidaksesuaian
dengan standar
akuntansi
pemerintahan, dan
kompetensi sumber
daya manusia yang
rendah.
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis
Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Teoritis
2.5 Perumusan Hipotesis
Ha1 : Ketidakefektifan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap opini disclaimer BPK.
Ha2 : Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap opini
disclaimer BPK.
Ha3 : Ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap opini
disclaimer BPK.
Ha4 : Kompetensi sumber daya manusia yang rendah berpengaruh terhadap opini disclaimer BPK.
Ha5 : Ketidakefektifan Sistem pengendalian intern, Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, Ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber
daya manusia yang rendah berpengaruh terhadap opini disclaimer BPK.
3. Metode Penelitian
3.1 Model dan Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif
3.2 Sumber dan Jenis Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dikumpulkan
peneliti secara langsung dari sumber utamanya. Data tersebut berasal dari jawaban responden atas
kuesioner yang dibagikan.

11. 3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan metode angket, yaitu menyebarkan daftar
pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Pengukuran variabel
menggunakan instrumen pernyataan yang diukur menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5.
3.4 Populasi dan Sampel
Dalam penelitian ini jumlah populasi sebanyak 102 orang, dengan klasifikasi:
3.6 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis
3.6.1 Uji Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian diuji melalui uji reliabilitas dan uji validitas.
a. Uji Reliabilitas
Menurut Sugiyono (2009:172) reliable adalah instrumen yang bila dipergunakan beberapa
kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Pengujian ini
bertujuan untuk memastikan kelayakan angket atau kuesioner.
b. Uji Validitas
Uji Validitas menyatakan bahwa instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data
dalam penelitian dapat digunakan atau tidak.
3.6.2 Pengujian Gejala Penyimpangan Asumsi Klasik
a. Uji Multikolinearitas
Uji muktikolinearitas yaitu untuk menguji ada tidaknya hubungan sempurna atau hampir
sempurna di antara variabel bebas pada model regresi.
b. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas yaitu untuk menguji ketidaksamaan varians dari residual untuk
semua variabel bebas.
c. Uji Normalitas
Uji normalitas residual dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas dan variabel terikat
mempunyai distribusi normal.
d. Uji Linearitas
Uji linearitas digunakan untuk mengetahui lineriatas data yaitu apakah dua variabel
mempunyai hubungan yang linear atau tidak.
3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis ini digunakan untuk memprediksi berubahnya nilai variabel tertentu bila variabel lain
berubah (Sugiyono, 2009:243). Dikatakan regresi berganda, karena jumlah variabel independennya
lebih dari satu. Maka digunakan persamaan regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut :
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e
Dimana:
Y = Opini Disclaimer BPK
a = Konstanta
b = Koefisien regresi
X₁ = Ketidakefektifan Sistem Pengendalian Intern
X₂ = Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
X3 = Ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
X4 = Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Rendah
e = Error

12. 3.6.4 Analisis Koefisien Determinasi (R2
)
Analisis Koefisiensi Determinasi (R2
) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel
independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.
Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
R2
= r2
x 100%
Keterangan
R2
: Koefisien Determinasi
r : Koefisien Korelasi
3.6.5 Uji Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan dengan analisis linear berganda dengan bantuan piranti lunak (software)
Statistical Product and Service Solution (SPSS) 16.0 for windows.
Uji hipotesis statistik digunakan untuk mengetahui kebenaran hubungan antara variabel
penelitian. Hasil uji ini untuk membenarkan atau menolak apakah variabel yang diuji mempunyai
hubungan dan sifat pengaruh antar variabel uji.
Ha1 : Ketidakefektifan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap opini disclaimer BPK.
Ho1 : Ketidakefektifan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap opini disclaimer
BPK.
Ha2 : Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap opini
disclaimer BPK.
Ho2 : Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini
disclaimer BPK.
Ha3 : Ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap opini
disclaimer BPK.
Ho3 : Ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap opini
disclaimer BPK.
Ha4 : Kompetensi sumber daya manusia yang rendah berpengaruh terhadap opini disclaimer BPK.
Ho4 : Kompetensi sumber daya manusia yang rendah tidak berpengaruh terhadap opini disclaimer
BPK.
Ha5 : Ketidakefektifan sistem pengendalian intern, Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, Ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, dan Kompetensi sumber
daya manusia yang rendah berpengaruh terhadap opini disclaimer BPK.
Ho5 : Ketidakefektifan sistem pengendalian intern, Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, Ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, dan Kompetensi sumber
daya manusia yang rendah tidak berpengaruh terhadap opini disclaimer BPK.
Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Uji parsial
Uji parsial dilakukan menggunakan Uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi dari
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dan menganggap
dependen yang lain konstan. Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan
membandingkan antara nilai T table dengan nilai T hitung menggunakan significance level 0,05
(α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
1) Jika t hitung > t tabel atau nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis nol (H0) ditolak
(koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen
tersebut memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen.
2) Jika t hitung < t tabel atau nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis nol (H0) tidak ditolak
(koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut tidak
mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen.
b. Uji Simultan
Uji Simultan menggunakan Uji F yaitu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh
antara seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji ini

13. dilakukan jika variabel independen dalam penelitian lebih dari satu variabel. Jika hanya ada
satu variabel independen, maka uji-F tidak perlu dilakukan.
Kriteria pengujian uji-F adalah sebagai berikut:
1) Bila nilai F hitung > F tabel atau nilai signifikansi < 0,05, maka Hipotesis nol (H0) ditolak.
Ini berarti ada hubungan antara variabel independen secara simultan terhadap variabel
dependen;
2) Bila nilai F hitung < F tabel atau nilai signifikansi > 0,05, maka Hipotesis nol (H0) tidak
ditolak. Ini berarti tidak ada hubungan antara variabel independen secara simultan
terhadap variabel dependen.
4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
4.1.3 Hasil Uji Instrumen
4.1.3.1 Hasil Uji Validitas
Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas
Variabel No. Butir
Pertanyaan
Kuesioner
Nilai rhitung Keterangan
Opini Disclaimer
BPK (Y)
1 0,522 Valid
2 0,824 Valid
3 0,586 Valid
4 0,639 Valid
5 0,550 Valid
6 0,516 Valid
7 0,544 Valid
8 0,481 Valid
Ketidakefektifan
Sistem
Pengendalian
intern
(X1)
1 0,597 Valid
2 0,506 Valid
3 0,600 Valid
4 0,543 Valid
5 0,465 Valid
6 0,526 Valid
7 0,580 Valid
8 0,593 Valid
Ketidakpatuhan
terhadap
Peraturan
1 0,616 Valid
2 0,613 Valid

14. Perundang-
undangan
(X2)
3 0,638 Valid
4 0,511 Valid
5 0,515 Valid
6 0,486 Valid
7 0,466 Valid
8 0,515 Valid
Ketidaksesuaian
dengan Standar
Akuntansi
Pemerintahan
(X3)
1 0,546 Valid
2 0,717 Valid
3 0,630 Valid
4 0,568 Valid
5 0,692 Valid
6 0,618 Valid
7 0,655 Valid
8 0,549 Valid
Kompetensi
Sumber Daya
Manusia yang
Rendah
(X4)
1 0,549 Valid
2 0,731 Valid
3 0,554 Valid
4 0,661 Valid
5 0,450 Valid
6 0,463 Valid
7 0,465 Valid
8 0,496 Valid
Sumber : Data diolah
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing perhitungan validitas atas butir
pernyataan kuesioner pada variabel opini disclaimer BPK, ketidakeektifan sistem pengendalian intern,
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia yang rendah menunjukkan hasil lebih besar
dibandingkan dengan nilai r tabel yaitu 0,444.
4.1.3.2 Hasil Uji Reabilitas
Reabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya
atau dapat diandalkan atau menunjukkan konsistensi suatu alat Pengukur di dalam mengukur gejala
yang sama (Singarimbun, 1995:140). Menurut Nunnaly (1967) dan Hinkle (2004), apabila angka
Cronbach’s Alpha (α) diatas 0,06 maka variabel menunjukkan reliabel.

15. Hasil uji reabilitas masing-masing variabel yang telah dengan responden 20 orang sesuai uji
validitas adalah sebagai berikut:
Tabel 4.7
Hasil Uji Reabilitas
No Variabel Nilai α Kesimpulan
1 Opini disclaimer BPK (Y) 0,731 Andal/reliabel
2 Ketidakefektifan sistem pengendalian
intern (X1)
0,664 Andal/reliabel
3 Ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan (X2)
0,678 Andal/reliabel
4 Ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (X3)
0,768 Andal/reliabel
5 Kompetensi sumber daya manusia yang
rendah (X3)
0,687 Andal/reliabel
Sumber : Data diolah
4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik
4.1.4.1 Hasil Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah keadaan terdapat hubungan linear yang sempurna atau mendekati
sempurna antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak
terjadi korelasi di antara variabel independen. Pada penelitian ini cara untuk mengetahui ada atau
tidaknya gejala multikoliniearitas dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan
Tolerance. yang dijelaskan pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas
Sumber: Data diolah
Data tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independent
yaitu variabel ketidakefektifan sistem pengendalian intern (X1), variabel ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan (X2), variabel ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
(X3), dan kompetensi sumber daya manusia yang rendah (X4).
Variabel Tolerance VIF Interpretasi
Ketidakefektifan SPI .463 2.159 Tidak ada multikolinearitas
Ketidakpatuhan terhadap Peraturan
Perundang-undangan
.504 1.984 Tidak ada multikolinearitas
Ketidaksesuaian dengan SAP .464 2.156 Tidak ada multikolinearitas
Kompetensi SDM yang Rendah .336 2.973 Tidak ada multikolinearitas

16. 4.1.4.2 Uji Heteroskedastisitas
Gambar 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
Hasil pengolahan data pada gambar diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak
membentuk pola yang jelas, di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa
tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.
4.1.4.3 Uji Normalitas
Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 102
Normal Parametersa
Mean .0000000
Std. Deviation 1.32813489
Most Extreme Differences Absolute .085
Positive .042
Negative -.085
Kolmogorov-Smirnov Z .859

17. Asymp. Sig. (2-tailed) .451
a. Test distribution is Normal.
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan tabel diatas nilai Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0,859 dan signifikansi
0,451 lebih besar dari alpha 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa data dari masing-masing
variabel berdistribusi normal.
4.1.4.4 Uji Linearitas
Uji linearitas digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui linearitas data yaitu apakah dua
variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak dengan tarif signifikansi 0,05. Variabel dikatakan
mempunyai hubungan yang linear jika signifikansi (linearity) kurang dari 0,05.
Tabel 4.10
Hasil Uji Linearitas Ketidakefektifan Sistem Pengendalian Intern
Terhadap Opini Disclaimer BPK
ANOVA Table
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
Opini Disclaimer BPK *
Ketidakefektifan SPI
Between Groups (Combined) 352.085 10 35.208 15.536 .000
Linearity 313.686 1 313.686 138.416 .000
Deviation
from
Linearity
38.399 9 4.267 1.883 .064
Within Groups 206.229 91 2.266

18. Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan tabel diatas, hasil uji linearitas ketidakefektifan sistem pengendalian intern
terhadap opini disclaimer BPK adalah signifikansi (linearity) sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan
bahwa antara kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang linear.
Tabel 4.11
Hasil Uji Linearitas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan
Perundang-undangan terhadap Opini Disclaimer BPK
Berdasarkan tabel diatas, hasil uji linearitas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan terhadap opini disclaimer BPK adalah signifikansi (linearity) sebesar 0,000. Hal ini
menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang linear.
Tabel 4.12
Hasil Uji Linearitas Ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Opini
Disclaimer BPK
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan tabel diatas, hasil uji linearitas ketidaksesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan terhadap opini disclaimer BPK adalah signifikansi (linearity) sebesar 0,000. Hal ini
menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang linear.
Total 558.314 101

19. Berdasarkan tabel diatas, hasil uji linearitas kompetensi sumber daya manusia yang rendah
terhadap opini disclaimer BPK adalah signifikansi (linearity) sebesar 0,000 kedua variabel tersebut
mempunyai hubungan yang linear.
4.1.5 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R2
)
Nilai koefisien determinasi (R2
) berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh
variabel independen (ketidakefektifan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber
daya manusia yang rendah) terhadap variabel dependen (opini disclaimer BPK). Hasil analisis
determinasi dapat dilihat pada output Model Summary dari hasil analisis regresi linier berganda.
Tabel 4.14
Analisis Koefisien Determinasi
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPS
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat hasil analisis koefisien determinasi secara simultan
sebagai berikut:
a. Nilai R sebesar 0,825 artinya korelasi antara variabel ketidakefektifan sistem pengendalian
intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketidaksesuaian dengan standar
akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia yang rendah sebesar 0,825yang
menunjukkan bahwa terjadi hubungan keeratan yang sangat kuat karena nilai mendekati 1.
b. Nilai R Square menunjukkan koefisien determinasi dan diubah dalam bentuk persen berupa
Adjusted R Square. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,668 atau 66,8%. Hal ini berarti
persentase sumbangan pengaruh ketidakefektifan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia yang rendah terhadap opini disclaimer
BPK sebesar 66,8% sedangkan sisanya sebesar 33,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar
empat variabel tersebut. Faktor lain tersebut dapat berupa faktor eksternal antara lain
independensi auditor, profesionalisme auditor, objektifitas auditor, maupun integritas auditor.

20. Selain itu, dapat juga berasal dari faktor internal itu sendiri antara lain temuan yang belum
ditindaklanjuti dan ketidakcukupan pengungkapan.
4.1.6 Hasil Analisa Regresi Berganda
Hasil uji regresi linier berganda variabel ketidakefektifan sistem pengendalian intern,
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia yang rendah terhadap opini disclaimer BPK
sebagai berikut ini:
Tabel 4.15
Analisis Regresi Linier Berganda
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
Nilai persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e
Y = 1,260 + 0,400X1 + 0,167X2 + 0,183X3 + 0,218X4 + e
Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa
a. Nilai konstanta sebesar 1,260. Artinya jika variabel ketidakefektifan sistem pengendalian intern,
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketidaksesuaian dengan standar
akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia yang rendah bernilai 0, maka
nilai opini disclaimer BPK sebesar 1,260.
b. Koefisien regresi variabel ketidakefektifan sistem pengendalian intern (nilai b1) sebesar 0,400.
Artinya jika variabel ketidakefektifan sistem pengendalian intern mengalami kenaikan 1 (satu)
satuan, maka besaran kemungkinan pemberian opini disclaimer BPK akan mengalami
peningkatan sebesar 0,400 satuan dengan asumsi variabel ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi
sumber daya manusia yang rendah konstan.
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardize
d
Coefficients
t Sig.
Collinearity
Statistics
B
Std.
Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 1.260 2.350 .536 .593
Ketidakefektifan SPI .400 .085 .399 4.733 .000 .463 2.159
Ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-
undangan
.167 .084 .161 1.989 .050 .504 1.984
Ketidaksesuaian dengan SAP .183 .078 .197 2.337 .021 .464 2.156
Kompetensi SDM yang
Rendah
.218 .107 .201 2.033 .045 .336 2.973
a. Dependent Variable: Opini Disclaimer BPK

21. c. Koefisien regresi variabel ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (nilai b2)
sebesar 0,167. Artinya jika variabel ketidakefektifan sistem pengendalian intern,
ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia
yang rendah konstan, maka setiap kenaikan 1 (satu) satuan variabel ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan maka besaran kemungkinan pemberian opini disclaimer BPK
akan meningkat sebesar 0,167.
d. Koefisien regresi variabel ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (nilai b3)
sebesar 0,183. Artinya jika variabel ketidakefektifan sistem pengendalian intern,
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kompetensi sumber daya manusia
yang rendah konstan, maka setiap kenaikan 1 (satu) satuan variabel ketidaksesuaian dengan
standar akuntansi pemerintahan maka besaran kemungkinan pemberian opini disclaimer BPK
sebesar 0,183.
e. Koefisien regresi variabel kompetensi sumber daya manusia yang rendah (nilai b4) sebesar
0,218. Artinya jika variabel ketidakefektifan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, dan ketidaksesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan konstan, maka setiap kenaikan 1 (satu) satuan variabel kompetensi sumber daya
manusia yang rendah maka besaran kemungkinan pemberian opini disclaimer BPK sebesar
0,218.
f. E = error
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang sangat berpengaruh terhadap
pemberian opini disclaimer BPK adalah variabel ketidakefektifan sistem pengendalian intern.
Sistem pengendalian intern yang tidak efektif dapat berdampak pada tidak jalannya proses
organisasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan yang memadai.
Variabel selanjutnya yang berpengaruh terhadap pemberian opini disclaimer BPK kompetensi
sumber daya manusia yang rendah. Kompetensi sumber daya manusia merupakan hal yang
penting dan merupakan aset dari organisasi. Tanpa kompetensi yang memadai maka organisasi
tidak dapat berjalan sesuai tujuannya. Rendahnya kompetensi sumber daya manusia pengelola
keuangan akan berdampak pada penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar
dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-udangan karena kompetensi tidak hanya
berupa skill namun juga attitude yang dimiliki oleh masing-masing personal.
4.1.7 Hasil Uji Hipotesis
Suatu hipotesis harus diuji berdasarkan data empiris untuk menghasilkan suatu keputusan
apakah menerima atau menolak Ho (Hipotesis Ojektif) yang telah dinyatakan pada rumusan hipotesis
penelitian. Penelitian ini menggunakan uji hipotesis secara t-Test dan F-Test.
4.1.7.1 Uji Hipotesis Secara Parsial (t-Test)
Tabel 4.16
Hasil Uji Parsial t-test (t)
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
a. Dependent Variable: Opini
Disclaimer BPK

22. Hasil uji hipotesis secara parsial (t-Test) dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengaruh Ketidakefektifan Sistem Pengendalian Intern terhadap Opini Disclaimer BPK.
a. Nilai t hitung sebesar 4,733 dan bernilai positif, artinya pengaruh yang terjadi adalah
positif sehingga semakin tinggi ketidakefektifan sistem pengendalian intern maka akan
semakin berpengaruh terhadap opini disclaimer BPK.
b. Nilai t tabel pada tingkat signifikan 0,025, uji 2 sisi dan derajat kebebasan (df) yaitu n-k-1
atau 102-4-1 = 97, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,9835.
c. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa t hitung > t tabel (4,733 > 1,9835), maka Ho
ditolak dan Ha diterima. Artinya ketidakefektifan sistem pengendalian intern berpengaruh
signifikan positif terhadap opini disclaimer BPK.
2. Pengaruh Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terhadap Opini Disclaimer
BPK
a. Nilai t hitung sebesar 1,989 dan bernilai positif, artinya pengaruh yang terjadi adalah
positif sehingga semakin tinggi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
maka akan semakin berpengaruh terhadap opini disclaimer BPK.
b. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa t hitung > t tabel (1,989 > 1,9835), maka Ho
ditolak dan Ha diterima. Artinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
berpengaruh signifikan positif terhadap opini disclaimer BPK.
3. Pengaruh Ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Opini Disclaimer
BPK
a. Nilai t hitung sebesar 2,337 dan bernilai positif, artinya pengaruh yang terjadi adalah
positif sehingga semakin tinggi ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
maka akan semakin berpengaruh terhadap opini disclaimer BPK.
b. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa t hitung > t tabel (2,337 > 1,9835), maka Ho
ditolak dan Ha diterima. Artinya ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
berpengaruh signifikan positif terhadap opini disclaimer BPK.
4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Rendah terhadap Opini Disclaimer BPK
a. Nilai t hitung sebesar 2,033 dan bernilai positif, artinya pengaruh yang terjadi adalah
positif sehingga semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia yang rendah
maka akan semakin berpengaruh terhadap opini disclaimer BPK.
b. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa t hitung > t tabel (2,033> 1,9835), maka Ho
ditolak dan Ha diterima. Artinya kompetensi sumber daya manusia yang rendah
berpengaruh signifikan positif terhadap opini disclaimer BPK.
4.1.7.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (F-Test)
Penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka uji hipotesis
menggunakan F-Test. Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen yaitu variabel
ketidakefektifan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia yang
rendah secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu opini disclaimer BPK.
Tabel 4.17
Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (F-Test)
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 380.156 4 95.039 51.745 .000a
Residual 178.158 97 1.837

23. Total 558.314 101
a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM yang Rendah, Ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, Ketidaksesuaian dengan SAP, Ketidakefektifan SPI
b. Dependent Variable: Opini Disclaimer BPK
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
Hasil pengolahan data terhadap uji hipotesis secara simultan didapat nilai F hitung sebesar
51,745. Nilai F tabel pada tingkat signifikan 0,05 (df1 = 4, df2 = 97) maka nilai F tabel adalah 2,465
sehingga nilai F hitung > F tabel (51,745> 2,465) sehingga dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha
diterima, yang artinya ketidakefektifan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber
daya manusia yang rendah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan positif terhadap
opini disclaimer BPK pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.
5. Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran
5.1 Kesimpulan
Terdapat pengaruh signifikan positif ketidakefektifan sistem pengendalian intern,
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia yang rendah secara simultan terhadap opini
disclaimer BPK.
Terdapat pengaruh signifikan positif ketidakefektifan sistem pengendalian intern,
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia yang rendah secara parsial terhadap opini
disclaimer BPK.
Berdasarkan uji stastistik yang dilakukan diperoleh model bahwa opini disclaimer BPK
ditentukan paling besar oleh ketidakefektifan sistem pengendalian intern selain kompetensi sumber
daya manusia yang rendah, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, dan
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Model ini dapat dijadikan dasar dalam rangka peningkatan efektifitas sistem pengendalian
intern baik mulai dari lingkungan pengendalian, penilian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan
komunikasi serta pemantauan juga dapat dijadikan dasar bagi meningkatan kompetensi sumber daya
manusia.
5.2 Keterbatasan
Penelitian ini telah dilaksanakan berdasarkan metode dan prosedur baku penelitian, namun
tetap saja terdapat hal-hal yang dapat mengurangi hasil penelitian ini, diantaranya angket yang
digunakan bersifat self inventory sehingga memungkinkan responden untuk mengisi sesuai dengan
kesimpulan mereka dan melupakan fakta yang sesungguhnya. Meskipun kemungkinan tersebut telah
diantisipasi saat pembuatan angket, namun angket yang bersifat self inventory memungkinkan bagi
responden untuk mengisi secara subyektif.
Penelitian ini melibatkan objek penelitian dalam jumlah terbatas, yaitu sebanyak 102 orang, yang
merupakan pengelolaan keuangan ditingkat eselon I dan belum melibatkan responden daerah yang
merupakan satuan kerja dibawah institusi yang diteliti, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan
pada kelompok objek dengan jumlah yang besar.
5.3 Saran

24. Pada variabel opini disclaimer dipengaruhi oleh banyak faktor. Berdasarkan penelitian yang
diperoleh adanya ketidakefektifan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber
daya manusia yang rendah ternyata dapat mempengaruhi opini disclaimer BPK. Sehingga ketiga faktor
tersebut dapat dikaji lebih dalam oleh peneliti berikutnya dengan menambahkan faktor lainnya di luar
empat variabel tersebut. Faktor lain tersebut dapat berupa faktor eksternal antara lain independensi
auditor, profesionalisme auditor, objektifitas auditor, maupun integritas auditor. Selain itu, dapat juga
berasal dari faktor internal itu sendiri antara lain temuan yang belum ditindaklanjuti dan
ketidakcukupan pengungkapan.
Bagi institusi diharapkan perlu langkah implementatif yang strategis berupa membangun sistem
pengendalian intern, dan langkah praktis perbaikan seperti peningkatan kompetensi sumber daya
manusia terkait pemahaman pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahna sehingga dapat diperoleh opini yang lebih baik
untuk periode yang akan datang.
DAFTAR PUSTAKA
Arens, Alvin A; Randal J. Elder and Mark S. Beasley.2008. Auditing and Assurance Services, Twelfth
Edition. Terjemahan Herman Wibowo. Jakarta.
Atyanta, Ramya. 2011. Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi
Kasus pada Kabupaten X di Jawa Timur). Jurnal Ilmiah. hal. 16.
Defera, Cris. 2013. Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan pada
Ketentuan Perundag-Undangan terhadap Penentuan Opini Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah di Indonesia Tahun 2008 – 2011. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas
Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta. hal. 94-95.
Fatimah, Desi. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-
undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah terhadap
Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di
Seluruh Indonesia. Universitas Riau.
Ghozali, Imam. 2009. Ekonometrika : Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17, Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro.
Hasyim, Wahid. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Auditor dalam Memberikan Opini Audit
atas Laporan Keuangan (Studi pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan).
Hutapea, Parulian, dan Thoha, N. 2008 Kompetensi Plus.
Kawedar, Warsito. 2009. Opini Audit dan Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus di Kabupaten PWJ
Yang Mengalami Penurunan Opini Audit). Jurnal Akuntansi dan Auditing.Vol 6, No 1.
hal. 8.
Kountur, Ronny. 2009. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta : Buana Printing.
Lasena, Sirajudin. 2012. Analisis Faktor Pada Opini Disclaimer BPK Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2011. Tesis.
Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. hal. abstract.
Nurillah, As Syifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian
Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD
Kota Depok). Universitas Diponegoro.