2. Ruang Lingkup
• Pedoman pengembangan dan pemeliharaan
Skema Sertifikasi adalah acuan dan tata
cara untuk mengembangkan dan
memelihara Skema Sertifikasi yang mampu
telusur terhadap standar kompetensi kerja:
– Pedoman BNSP
– KKNI
26 April 2019 Ref: Slide BNSP, “Sistem Sertifikasi
Kompetensi Profesi”
3. Acuan Normatif
• UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• PP 23/2004 tentang BNSP
• PP 31/2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
• Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang KKNI
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 2 tahun 2016 tentang
Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 21 tahun 2014 tentang
Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
• Peraturan BNSP Nomor :1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian
Kesesuaian – Persyaratan Umum LSP
• Peraturan BNSP Nomor :2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman
Pembentukan LSP
• Peraturan BNSP Nomor :KEP.494/BNSP/VI/2015 tentang Sistem
Sertifikasi Kompetensi Profesi Nasional.
26 April 2019 Ref: Slide BNSP, “Sistem Sertifikasi
Kompetensi Profesi”
4. Skema sertifikasi?
• Persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan
dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan
menggunakan standar kompetensi dan aturan
khusus yang sama, serta prosedur yang sama.
26 April 2019 Ref: Slide BNSP, “Sistem Sertifikasi
Kompetensi Profesi”
5. Acuan Penyusunan Skema
Sertifikasi Profesi
• Mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi
Kerja Khusus dan/atau Standar Kompetensi Kerja
Internasional yang masih berlaku
26 April 2019 Ref: Slide BNSP, “Sistem Sertifikasi
Kompetensi Profesi”
6. Pengembangan skema sertifikasi
1. Skema sertifikasi dikembangkan mengacu kepada
kemasan kompetensi beserta persyaratan spesifik
terhadap kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari
seseorang.
2. Pengembangan skema sertifikasi merupakan suatu proses
yang terdiri dari proses perumusan, validasidan
penetapan, verifikasi, dan kaji ulang skema sertifikasi.
26 April 2019 Ref: Slide BNSP, “Sistem Sertifikasi
Kompetensi Profesi”
7. 3. Skema sertifikasi dikembangkan oleh Komite Skema.
4. Komite skema dalam merumuskan pengembangan dan
pemeliharaan skema menetapkan Tim perumus yang
terdiri dari para pihak kepentingan dan para pakar terkait.
5. Pengembangan skema sertifikasi menggunakan standar
kompetensi yang sah (Standar Kompetensi Kerja
Nasional) dan atau standar kompetensi khusus yang
ekivalen yang diverifikasi oleh Otoritas kompeten serta
telah diregistrasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
26 April 2019 Ref: Slide BNSP, “Sistem Sertifikasi
Kompetensi Profesi”
Pengembangan skema sertifikasi
8. Pengembangan skema sertifikasi
6. Inisiasi usulan pengembangan skema sertifikasi dapat
berasal dari: :
– Instansi teknis;
– Perusahaan / industri/organisasi tertentu ;
– Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;
– Masyarakat industri karena adanya persyaratan dari pihak pembeli;
– Asosiasi industri
– Asosiasi profesi.
LANJUTAN...........
26 April 2019 Ref: Slide BNSP, “Sistem Sertifikasi
Kompetensi Profesi”
9. Persyaratan Umum
• LSP Pihak Kesatu (P1) dan LSP Pihak Kedua (P2)
yang menjadi bagian dari lembaga pendidikan dan
pelatihan seharusnya menggunakan skema KKNI
atau okupasi nasional untuk memastikan capaian
pembelajaran program pendidikan dan
pelatihannya.
26 April 2019 Ref: Slide BNSP, “Sistem Sertifikasi
Kompetensi Profesi”
10. Paket (kemasan) Kompetensi
• Merupakan sekumpulan unit kompetensi yang disepakati
untuk jenjang kualifikasi tertentu dan/atau kategori jabatan
tertentu dan/atau kebutuhan spesifik dari industri yang
didasarkan kepada standar kompetensi kerja.
• Akan digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan
skema sertifikasi
• Kemasan kompetensi diklasifikasikan sebagai paket
(kemasan) KKNI, paket (kemasan) okupasi nasional, atau
paket (kemasan) klaster
26 April 2019 Ref: Slide BNSP, “Sistem Sertifikasi
Kompetensi Profesi”
11. Skema Sertifikasi KKNI
1. Skema sertifikasi yang bersifat Nasional, yang ditetapkan oleh otoritas
kompeten.
2. Skema ini mengidentifikasi jenjang kualifikasi berdasarkan 9 level KKNI.
3. Identifikasi unit-unit kompetensi dalam setiap jenjang berdasarkan diskripsi
dalam KKNI.
4. Jenjang KKNI pada umumnya dapat digunakan sebagai acuan jenjang
fungsional/golongan pada suatu industri/orgtanisasi.
5. Setiap LSP yang melakukan kegiatan ini harus dilisensi oleh Lembaga Otoritas
Sertifikasi Profesi (BNSP).
6. Mampu telusur dengan standar nasional dan/atau internasional.
7. Pada skema ini, dapat diidentifikasi unit-unit kompetensi inti dan pilihan, yang
diverifikasi oleh BNSP.
8. Dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi Komite Standardisasi Instansi
Teknis
26 April 2019 Ref: Slide BNSP, “Sistem Sertifikasi
Kompetensi Profesi”
12. Skema Sertifikasi Okupasi
Nasional
• Pola sertifikasi kompetensi yang digunakan
sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi
profesi
• Terdiri dari sekumpulan unit kompetensi yang
bersumber dari standar kompetensi kerja dan
persyaratan lain yang berkaitan dengan
pengakuan kompetensi pada okupasi nasional.
26 April 2019 Ref: Slide BNSP, “Sistem Sertifikasi
Kompetensi Profesi”
13. Skema Sertifikasi Klaster
• Pola sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan
pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi,
• Terdiri dari sekumpulan unit kompetensi yang bersumber
dari standar kompetensi kerja dan persyaratan lain yang
berkaitan dengan pengakuan kompetensi untuk memenuhi
kebutuhan tertentu dari industri/pengguna.
• Dikembangkan oleh Komite Skema LSP sesuai dengan
kebutuhan industri pengguna yang berlaku di suatu industri
tertentu dan hanya digunakan di industri yang
mengusulkan.
26 April 2019 Ref: Slide BNSP, “Sistem Sertifikasi
Kompetensi Profesi”
14. Skema Sertifikasi Profesi LSP P1
• Dibuat untuk memastikan kompetensi
tercapai sesuai dengan profil lulusan
• Sesuai dengan kurikulum program studi
• Befungsi sebagai branding/penciri lulusan
• Dibuat sesuai dengan kebutuhan pasar
26 April 2019 Ref: Slide BNSP, “Sistem Sertifikasi
Kompetensi Profesi”
