Oleh Kelompok 12 Kelas 5E
1. Merin Nurlita Fitra Dwika (190721100063)
2. M. Rizki Gufroni (190721100156)
3. Arie Firmansyah (190721100182)
4. Mega Indah Novitasari (190721100221)
Oleh Kelompok 12 Kelas 5E
1. Merin Nurlita Fitra Dwika (190721100063)
2. M. Rizki Gufroni (190721100156)
3. Arie Firmansyah (190721100182)
4. Mega Indah Novitasari (190721100221)
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
3. BNSP adalah lembaga independen bertanggung jawab
kepada Presiden.
Dibentuk berdasarkan PP No. 23 Tahun 2004 atas
perintah UU No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Bertugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
Guna terlaksananya tugas Sertifikasi Kompetensi Kerja,
BNSP dapat memberikan Lisensi kepada Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) melalui proses akreditasi.
Akreditasi adalah kesuluruhan proses pemberian
pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu
lembaga telah memenuhi persyaratan untuk
melaksanakan kegiatan uji kompetensi profesi.
4. 1. Lisensi adalah proses pendelegasian wewenang sertifikasi
profesi dari BNSP kepada LSP melalui proses akreditasi.
2. Akreditasi adalah kesuluruhan proses pemberian pengakuan
formal yang menyatakan bahwa suatu LSP telah memenuhi
persyaratan untuk melaksanakan kegiatan uji kompetensi
profesi.
3. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian
sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui
uji kompetensi kerja mengacu kepada SKKNI/Standar
internasional dan/atau Standar Khusus.
Istilah & Definisi
5. Sertifikasi kompetensi kerja dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP) yang telah dilisensi oleh BNSP.
Berdasarkan tingkat pengakuan (recognition), LSP terdiri dari 4
jenis: LSP Pihak Ketiga; LSP Pihak Kedua dan LSP Pihak
Pertama dan LSP Profisiensi.
• LSP Pihak Ketiga (Third Party) adalah LSP yang dibentuk
oleh pihak pengguna tingkat nasional yaitu Asosiasi Industri
dan Asosiasi Profesi.
• LSP Pihak Kedua (Second Party) adalah LSP yang dibentuk
atas dasar hubungan kontraktual antara “Supplier” dan
“User”.
• LSP Pihak Pertama (First Party) adalah LSP yang dibentuk
oleh Organisasi/Lembaga/Perusahaan.
• LSP Profisiensi (Proficiency) didirikan oleh
industri/organisasi dgn dukungan asosiasi profesi untuk
memelihara kompetensi dalam rangka sertifikasi status
profesi.
6. Persyaratan Dasar Lisensi
LSP
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) harus memenuhi syarat yang mencakup
aspek kelembagaan dan aspek teknis.
1. Aspek kelembagaan yang harus dipenuhi adalah :
Dibentuk dan didukung oleh pihak pengguna
Memiliki badan hukum tersendiri.
Terseia calon asesi dalam jumlah yang memadahi
2. Aspek teknis yang harus dimiliki LSP :
Standar Kompetensi Kerja/Skema Sertifikasi
Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi
Asesor (asesor kompetensi & asesor lisensi).
Tempat Uji Kompetensi (TUK).
7. RUANG LINGKUP SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN ACUAN STANDAR
LSP-P3 LSP-P2 LSP-P1 ind LSP-P1 VET
LSP-
Profisiensi
Profesi:
•Memenuhi bukti
kompetensi pada
suatu sektor
•Memenuhi
permintaan klien
•Memenuhi regulasi
Profesi di
perusahaan:
Memenuhi
permintaan
asesmen dari
klien/pemasoknya
Profesi selama di
perusahaan tempat
kerja :
•Memastikan &
memelihara
kompetensi tenaga
kerjanya
Siswa selama di
sekolah :
•Memastikan &
memelihara
kompetensi
siswanya
Profesi
•Memenuhi persyaratan
surveilance LSP
•Menjaga &
memelihara kompetensi
dlm industri
L i s e n s i
S e r t i f i k a s i K o m p e t e n s i
Sertifikasi
Profisiensi
10. 1. Mengembangkan Komitmen Pemangku Kepentingan
1) Identifikasi acuan normatif pengembangan LSP, yakni: Pedoman BNSP dan regulasi
teknis pada bidang substansinya.
2) Lakukan apresiasi/sosialisasi untuk memastikan para pemangku kepentingan untuk
membentuk LSP;
3) Untuk LSP Pihak 3, bentuk panitia kerja pembentukan LSP dan kembangkan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai Pedoman BNSP 002;
4) Kembangkan organisasi yang mencakupi pengarah, dan pelaksana (kepala, bagian
administrasi, bidang standarisasi, bidang sertifiksi, bidang manajemen mutu dan
komite skema);
5) Pastikan dokumen pembentukan adalah syah: untuk LSP Pihak 3 disyahkan oleh
notaris, sedangkan untuk LSP pihak 1 dan pihak 2 berupa surat keputusan pimpinan
puncak organisasi;
6) Untuk LSP Pihak 3, pastikan dukungan kuat dari industry/pengguna, asosiasi profesi
dan otoritas komppeten.
13. 4) Menyiapkan SDM/Personil Inti LSP
a. Pengembang Dokumentasi SMM-LSP
b. Asesor lisensi (asesor /auditor kelembagaan LSP
dan Official inspector)
c. Pengembang skema sertifikasi
d. Asesor kompetensi
e. Perumus Standar kompetensi
f. Verifikator standar kompetensi
15. LOGO
PANDUAN MUTU
NO : DP 5.5
JUDUL: Rev : 0
Hal : 1 dari 1
Validasi Tgl:
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Manajemen Mutu Disyahkan oleh: Manajer LSP
Komitmen Manajemen
Profil LSP
1. Ruang Lingkup
2. Acuan Normatif
3. Deskripsi (Istilah dan Definisi)
4. Umum
5. Persyaratan untuk profesi permanen atau yang
dikontrak oleh lembaga sertifikasi
6. Proses sertifikasi
16. Daftar Dokumen SOP
NO NO.KODE
PROSEDUR
JUDUL
Prosedur Pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi
Prosedur sertifikasi
Prosedur pemeliharaan sertifikasi
Prosedur perpanjangan sertifikasi
Prosedur penundaan/pencabutan sertifikasi
Prosedur perluasan/pengurangan ruang lingkup sertifikasi
Prosedur pelaporan
Prosedur menanggapi banding dan keluhan
Prosedur audit internal
Prosedur kaji ulang manajemen
Prosedur merencanakan asesmen
Prosedur mengembangkan perangkat asesmen
Prosedur melaksanakan asesmen
Prosedur verifikasi TUK
Prosedur surveilan TUK
dll
18. NO NO KODE (bila
diperlukan)
JUDUL
Penetapan Panitia Persiapan Pembentukan LSP
Surat Dukungan Asosiasi Industri/ tertera dalam akte notaris.
Surat Dukungan asosiasi Profesi / tertera dalam akte notaris.
Surat Dukungan Regulator / tertera dalam akte notaris.
AKTA NOTARIS
Komite Skema Sertifikasi
Penetapan Keanggotaan Komite Skema Sertifikasi
Skema Sertifikasi
Status Kantor
Rencana / Program Kerja & Anggaran Tahunan yg memuat kegiatan antara lain:
Standar Kompetensi:
Perangkat asesmen
Daftar TUK
Persyaratan teknis spesifik untuk setiap TUK
Personel LSP (termasuk kualifikasi, uraian tugas, komitmen mengikuti peraturan LSP)
Daftar Asesor Kompetensi (beserta CV & ruang lingkup unit kompetensinya)
Daftar Asesor Lisensi (beserta CV)
Audit internal
Perbaikan audit internal
Pedoman-pedoman BNSP
DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG
19.
20.
21. Kerangka Program Menyiapkan
Lisensi LSP
Komitmen
manajemen
Pembentukan
Tim QMS
Verifikasi/
Validasi
Pra-validasi
Pengembangan
Panduan Mutu
Permohonan
Lisensi
Penerapan
Panduan mutu
Apresiasi
Pelatihan Penerapan
dan dokumentasi
Pelatihan
Asesor
Gap Assessment
Pelatihan
karyawan
22. DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN LSP
MENUJU LISENSI
1. Daftar Periksa LSP-P3
2. Daftar Periksa LSP-P1
3. Daftar Periksa LSP-Profisiensi
4. Formulir Permohonan Lisensi
- FR Daftar Isian
- FR Daftar Ruang Lingkup Yang diajukan oleh LSP
- FR Permohonan Lisensi
- FR Pemberitahuan Asesmen
23. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
KOMITE TEKNIK*
TIM ASSESSOR LISENSI
MEMBENTUK 5
ASSESSMEN/
RE-ASSESSMEN
3
PEMBERIAN
AKREDITASI
7
SURVAILEN 8
LAPORAN
ASSESSMEN
4
MENUNJUK
ASSESSOR
2
MENGAJUKAN
PERMOHONAN
1
REKOMENDASI
6
PROSES LISENSI LSP MELALUI AKREDITASI
√
24. TUK
KOMITE TEKNIK*
TIM ASSESSOR LISENSI
MEMBENTUK 5
ASSESSMEN/
RE-ASSESSMEN
3
PEMBERIAN
SERTIFIKAT
VERIFIKASI
7
SURVAILEN 8
LAPORAN
ASSESSMEN
4
MENUNJUK
ASSESSOR
2
MENGAJUKAN
PERMOHONAN
1
REKOMENDASI
6
PROSES VERIFIKASI TUK OLEH LSP
LSP
25. Memilih TUK
2
LSP
PESERTA di TUK
KOMITE TEKNIK
TIM ASSESSOR KOMPETENSI
MEMBENTUK 6
ASSESSMEN
4
PEMBERIAN
SERTIFIKAT
KOMPETENSI
8
SURVAILEN 9
LAPORAN
ASSESSMEN
5
MENUNJUK
ASSESSOR
3
MENGAJUKAN
PERMOHONAN
1
REKOMENDASI
7
PROSES GENERIK SERTIFIKASI KOMPETENSI
PESERTA UJI KOMPETENSI
26. JADWAL KEGIATAN LSP MENUJU
LISENSI
No Kegiatan Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Apresiasi V
2 Komitmen Manajemen V
3 Gap assessment V
4 Pembentukan Tim
jaminan mutu
V
5 Pelatihan Pnrp & dok V
6 Pengembangan
dokumen mutu
V V
7 Pelatihan Asesor V
8 Pre-validasi V
9 Pelatihan karyawan V V
10 Penerapan V V V V V V
11 Validasi V
12 Pengajuan lisensi V