Skema sertifikasi ini mengatur tentang sertifikasi tenaga pemasar operasional merek. Tujuannya adalah memastikan dan memelihara kompetensi tenaga pemasar serta menjadi acuan dalam pelaksanaan asesmen. Persyaratan calon sertifikasi adalah mahasiswa politeknik media kreatif semester 3 atau telah mengikuti pelatihan pemasaran. Proses sertifikasi meliputi pendaftaran, asesmen, uji kompetensi, keputusan sertifikasi,
Skema sertifikasi kkni food production 2014gatothp
Dokumen ini menjelaskan skema sertifikasi kompetensi profesi KKNI bidang Tata Boga (Food Production) yang mengacu pada standar kompetensi pariwisata ASEAN yaitu ACCSTP dan CATC. Skema ini memberikan deskripsi kualifikasi KKNI mulai dari Sertifikat I hingga VI untuk Tata Boga serta unit-unit kompetensi inti dan fungsional yang harus dimiliki untuk masing-masing sertifikat.
Dokumen tersebut merupakan skema sertifikasi kompetensi profesi okupasi tata boga yang mengacu pada standar kompetensi ASEAN untuk tenaga profesional pariwisata dan kurikulum pariwisata ASEAN. Skema ini digunakan untuk sertifikasi kompetensi tata boga dan pengembangan paket pelatihan.
Skema sertifikasi ini mengatur skema sertifikasi kompetensi profesi KKNI bidang Tata Graha (Housekeeping) berdasarkan standar kompetensi ASEAN untuk tenaga profesional pariwisata (ACCSTP) dan kurikulum pariwisata ASEAN (CATC), mencakup enam tingkatan kualifikasi dan persyaratan untuk sertifikasi.
Dokumen tersebut merupakan skema sertifikasi kompetensi profesi KKNI bidang Agen Perjalanan yang mengacu pada standar kompetensi ACCSTP dan CATC ASEAN serta AQRF. Skema ini digunakan untuk sertifikasi tenaga kerja pariwisata bidang Agen Perjalanan dan pengembangan paket pelatihan. Skema ini mencakup kualifikasi KKNI mulai dari Sertifikat I hingga VI untuk Agen Perjalanan beserta deskripsi
Skema okupasi food and beverage service 2015gatothp
Skema sertifikasi kompetensi profesi okupasi tata hidang menjelaskan tentang sertifikat Food and Beverage Director yang bertanggung jawab atas operasional pelayanan makanan hotel dan memastikan pelayanan yang baik kepada tamu serta mengelola outlet makanan dan minuman sesuai regulasi. Persyaratan mengikuti sertifikasi adalah minimal lulus pelatihan sertifikat VI atau pengalaman 2 tahun sebagai Food and Beverage Manager.
Skema sertifikasi kkni food production 2014gatothp
Dokumen ini menjelaskan skema sertifikasi kompetensi profesi KKNI bidang Tata Boga (Food Production) yang mengacu pada standar kompetensi pariwisata ASEAN yaitu ACCSTP dan CATC. Skema ini memberikan deskripsi kualifikasi KKNI mulai dari Sertifikat I hingga VI untuk Tata Boga serta unit-unit kompetensi inti dan fungsional yang harus dimiliki untuk masing-masing sertifikat.
Dokumen tersebut merupakan skema sertifikasi kompetensi profesi okupasi tata boga yang mengacu pada standar kompetensi ASEAN untuk tenaga profesional pariwisata dan kurikulum pariwisata ASEAN. Skema ini digunakan untuk sertifikasi kompetensi tata boga dan pengembangan paket pelatihan.
Skema sertifikasi ini mengatur skema sertifikasi kompetensi profesi KKNI bidang Tata Graha (Housekeeping) berdasarkan standar kompetensi ASEAN untuk tenaga profesional pariwisata (ACCSTP) dan kurikulum pariwisata ASEAN (CATC), mencakup enam tingkatan kualifikasi dan persyaratan untuk sertifikasi.
Dokumen tersebut merupakan skema sertifikasi kompetensi profesi KKNI bidang Agen Perjalanan yang mengacu pada standar kompetensi ACCSTP dan CATC ASEAN serta AQRF. Skema ini digunakan untuk sertifikasi tenaga kerja pariwisata bidang Agen Perjalanan dan pengembangan paket pelatihan. Skema ini mencakup kualifikasi KKNI mulai dari Sertifikat I hingga VI untuk Agen Perjalanan beserta deskripsi
Skema okupasi food and beverage service 2015gatothp
Skema sertifikasi kompetensi profesi okupasi tata hidang menjelaskan tentang sertifikat Food and Beverage Director yang bertanggung jawab atas operasional pelayanan makanan hotel dan memastikan pelayanan yang baik kepada tamu serta mengelola outlet makanan dan minuman sesuai regulasi. Persyaratan mengikuti sertifikasi adalah minimal lulus pelatihan sertifikat VI atau pengalaman 2 tahun sebagai Food and Beverage Manager.
LSP JMKP merupakan satu-stunya lembaga sertifikasi profesi yang bertugas memberikan sertifikat kompetensi kerja untuk personel penjamin mutu dan keamnan dalam ruang lingkup organisasi rantai pangan. Sertifikat yang dikeluarkan oleh JMKP teregistrasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga kompetensi personel diakui oleh negara dan kebeterimaan secara nasional dan internasiona (menurut regulasi MRA pemerintah).
Slide ini bertujuan mensosialisasikan mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat kompetensi yang diakui oleh Negara untuk meningkatkan daya saing, sebagai validasi, dan mendapatkan pengakuan oleh Negara (perlindungan) dalam era pasar bebas yang telah berlangsung sejak akhir tahun 2015.
Wujudkan Indonesia Kompeten.
Salam Kompeten
Dokumen tersebut memberikan panduan tentang pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai dengan peraturan pemerintah. LSP dibentuk untuk melakukan sertifikasi kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dokumen ini menjelaskan persyaratan pembentukan LSP, struktur organisasi, fungsi, dan proses lisensi LSP oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Dokumen ini menjelaskan skema sertifikasi kompetensi profesi okupasi nasional bidang kantor depan (front office) di Indonesia. Skema ini mengacu pada standar kompetensi ASEAN untuk profesi pariwisata (ACCSTP) dan kurikulum pariwisata ASEAN (CATC) serta dimaksudkan untuk meningkatkan pengakuan kompetensi lintas sektor dan negara."
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) di Indonesia. SKKNI merupakan standar kompetensi kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan tugas pekerjaan. Peraturan ini mengatur tata cara pengembangan, penerapan, dan peninjauan kembali SKKNI guna mendukung pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi di Indonesia.
FORUM SDM BALI - LSP MSDM INDONESIA - skema sertifikasi-manajer_pengelolaan_sdmGunawan Wicaksono
Dokumen tersebut merupakan skema sertifikasi manajer pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup ruang lingkup, tujuan, acuan normatif, kemasan kompetensi, persyaratan dasar pemohon sertifikasi, hak dan kewajiban pemegang sertifikat, biaya sertifikasi, serta proses sertifikasi.
Modul ini membahas merencanakan penilaian terhadap kompetensi dengan merinci persyaratan untuk menentukan bukti yang dibutuhkan, memilih metode penilaian yang tepat, dan membuat alat penilaian sesuai dengan konteks tertentu di bengkel sepeda motor.
Pedoman ini menetapkan persyaratan untuk lembaga sertifikasi profesi (LSP) dalam mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi profesi. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi, persyaratan sumber daya manusia, dan sistem manajemen yang harus dimiliki LSP. LSP harus independen dan tidak memihak dalam menjalankan proses sertifikasi secara jujur dan wajar.
BNSP Modul Pelatihan Asesor Kompetensi f 18 mar 0924UFDK
Modul ini membahas pelatihan untuk menjadi asesor kompetensi yang meliputi tahapan merencanakan asesmen, melaksanakan asesmen, dan memberikan kontribusi dalam validasi asesmen sesuai standar kompetensi. Modul ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pelatihan baik secara formal maupun mandiri.
Skema sertifikasi kompetensi profesi okupasi tata boga menjelaskan persyaratan untuk sertifikat Executive Chef, termasuk deskripsi tugas, persyaratan masuk, dan unit-unit kompetensi yang terdiri dari kompetensi inti, fungsional, dan khusus untuk posisi tersebut.
Dokumen tersebut merangkum berbagai kegiatan yang dilakukan di Balai Latihan Kerja Komunitas Darul Hikmah, mulai dari persiapan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, hingga pemasaran program pelatihan. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai unit kompetensi yang terkait dengan proses penyelenggaraan pelatihan.
Skema Sertifikasi KKNI level II pada kompetensi keahlian Tata Boga merupakan skema sertifikasi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk memastikan kompetensi lulusan SMK bidang Tata Boga, mencakup 13 unit kompetensi umum dan inti serta 25 unit kompetensi pilihan yang harus dicapai peserta untuk mendapatkan sertifikat kompetensi level II."
LSP JMKP merupakan satu-stunya lembaga sertifikasi profesi yang bertugas memberikan sertifikat kompetensi kerja untuk personel penjamin mutu dan keamnan dalam ruang lingkup organisasi rantai pangan. Sertifikat yang dikeluarkan oleh JMKP teregistrasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga kompetensi personel diakui oleh negara dan kebeterimaan secara nasional dan internasiona (menurut regulasi MRA pemerintah).
Slide ini bertujuan mensosialisasikan mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat kompetensi yang diakui oleh Negara untuk meningkatkan daya saing, sebagai validasi, dan mendapatkan pengakuan oleh Negara (perlindungan) dalam era pasar bebas yang telah berlangsung sejak akhir tahun 2015.
Wujudkan Indonesia Kompeten.
Salam Kompeten
Dokumen tersebut memberikan panduan tentang pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai dengan peraturan pemerintah. LSP dibentuk untuk melakukan sertifikasi kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dokumen ini menjelaskan persyaratan pembentukan LSP, struktur organisasi, fungsi, dan proses lisensi LSP oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Dokumen ini menjelaskan skema sertifikasi kompetensi profesi okupasi nasional bidang kantor depan (front office) di Indonesia. Skema ini mengacu pada standar kompetensi ASEAN untuk profesi pariwisata (ACCSTP) dan kurikulum pariwisata ASEAN (CATC) serta dimaksudkan untuk meningkatkan pengakuan kompetensi lintas sektor dan negara."
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) di Indonesia. SKKNI merupakan standar kompetensi kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan tugas pekerjaan. Peraturan ini mengatur tata cara pengembangan, penerapan, dan peninjauan kembali SKKNI guna mendukung pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi di Indonesia.
FORUM SDM BALI - LSP MSDM INDONESIA - skema sertifikasi-manajer_pengelolaan_sdmGunawan Wicaksono
Dokumen tersebut merupakan skema sertifikasi manajer pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup ruang lingkup, tujuan, acuan normatif, kemasan kompetensi, persyaratan dasar pemohon sertifikasi, hak dan kewajiban pemegang sertifikat, biaya sertifikasi, serta proses sertifikasi.
Modul ini membahas merencanakan penilaian terhadap kompetensi dengan merinci persyaratan untuk menentukan bukti yang dibutuhkan, memilih metode penilaian yang tepat, dan membuat alat penilaian sesuai dengan konteks tertentu di bengkel sepeda motor.
Pedoman ini menetapkan persyaratan untuk lembaga sertifikasi profesi (LSP) dalam mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi profesi. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi, persyaratan sumber daya manusia, dan sistem manajemen yang harus dimiliki LSP. LSP harus independen dan tidak memihak dalam menjalankan proses sertifikasi secara jujur dan wajar.
BNSP Modul Pelatihan Asesor Kompetensi f 18 mar 0924UFDK
Modul ini membahas pelatihan untuk menjadi asesor kompetensi yang meliputi tahapan merencanakan asesmen, melaksanakan asesmen, dan memberikan kontribusi dalam validasi asesmen sesuai standar kompetensi. Modul ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pelatihan baik secara formal maupun mandiri.
Skema sertifikasi kompetensi profesi okupasi tata boga menjelaskan persyaratan untuk sertifikat Executive Chef, termasuk deskripsi tugas, persyaratan masuk, dan unit-unit kompetensi yang terdiri dari kompetensi inti, fungsional, dan khusus untuk posisi tersebut.
Dokumen tersebut merangkum berbagai kegiatan yang dilakukan di Balai Latihan Kerja Komunitas Darul Hikmah, mulai dari persiapan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, hingga pemasaran program pelatihan. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai unit kompetensi yang terkait dengan proses penyelenggaraan pelatihan.
Skema Sertifikasi KKNI level II pada kompetensi keahlian Tata Boga merupakan skema sertifikasi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk memastikan kompetensi lulusan SMK bidang Tata Boga, mencakup 13 unit kompetensi umum dan inti serta 25 unit kompetensi pilihan yang harus dicapai peserta untuk mendapatkan sertifikat kompetensi level II."
FORUM SDM BALI - LSP MSDM INDONESIA - skema sertifikasi-supervisor_pengelolaa...Gunawan Wicaksono
Dokumen tersebut merupakan skema sertifikasi untuk supervisor pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup ruang lingkup pekerjaan, tujuan sertifikasi, persyaratan kandidat, dan proses asesmen untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
Juknis pelatihan askom revisi 6 maret 2019 (1)UFDK
Petunjuk Teknis Pelatihan Asesor Kompetensi dan Recognition Current Competency (RCC) ini memberikan panduan pelaksanaan pelatihan asesor kompetensi dan RCC untuk menjamin mutu proses asesmen. Dokumen ini menjelaskan program pelatihan, kurikulum, syarat peserta dan penyelenggara, serta acuan hukum pelaksanaannya.
Skema sertifikasi KKNI level II pada kompetensi keahlian Tata Busana merupakan skema
sertifikasi kualifikasi yang dikembangkan oleh komite skema BNSP bersama sama dengan
Direktorat Pembinaan SMK. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang
ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2010, Nomor 305 Tahun 2015 tentang Busana Custom-made dan tentang Garmen. Skema
sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi siswa Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP SMK dan asesor
dalam pelaksaan sertifikasi kompetensi keahlian Tata Busana.
Dokumen tersebut membahas proses sertifikasi kompetensi yang mencakup pendaftaran, penilaian/asesmen, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dokumen juga menjelaskan peran dan tugas asesor dalam melakukan penilaian terhadap peserta dengan menggunakan berbagai metode seperti verifikasi portofolio, wawanc
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
1. Ditetapkan tanggal: Disahkan tanggal:
Oleh: Oleh:
Ketua Jurusan Drs. Zalzulifa,M.Pd
Ketua Komite Skema Ketua LSP
Nomor Dokumen: 001/PRKL/PoliMedia/2015
Nomor Salinan : 0
Status Distribusi:
Terkendali
Tak terkendali
2015
LSP PoliMedia
JUDUL: TENAGA PEMASAR OPERASIONAL MEREK
Skema sertifikasi Tenaga Pemasar Operasional Merek ini merupakan skema sertifikasi Okupasi
yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP P-1 PoliMedia atas dasar kebutuhan semua bisnis
Industri Media didalam melakukan Pemasaran Operasional yang meliputi: memasarkan dan
mempromosikan produk dari Perusahaan, Industri maupun Media Skema ini disusun dengan
merujuk pada kemasan Okupasi yang tercantum pada SKKNI Nomor 389 tahun 2013 tentang
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan
Teknis, Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen, Sub Golongan
Konsultasi Manajemen Area Kerja Pemasaran dan digunakan untuk memastikan dan memelihara
kompetensi didalam melakukan pemasaran yang menguasai keahlian dalam promosi dan kreatif
dan sebagai acuan LSP dan Asesor dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
√
2. SKEMA SERTIFIKASI TENAGA PEMASAR OPERASIONAL
MEREK
2
LATAR BELAKANG
Sumber Daya Manusia dalam bidang Periklanan harus mempunyai kompetensi yang berdaya
saing tinggi, di dalam dunia Industri bukan hanya memiliki keterampilan dalam pemasaran tetapi
juga harus menguasai promosi dan kreatif. Dalam lingkup negara berkembang sangat dibutuhkan
sumber tenaga yang kompeten sebagai Tenaga Pemasar Operasional Merek karena tuntutan
dunia industri yang semakin berkembang, dengan semakin bertumbuh kembangnya perusahaan,
semakin kerasnya persaingan, semakin banyakmya dibutuhkan personil yang kompeten.
Tenaga Pemasar Operasional Merek adalah bagian kompetensi dari profesi dengan kemampuan
untuk menganalisa pasar dan mengorganisikan elemen pemasaran, konsep kepuasan pelanggan,
merancang komunikasi pemasaran dan kreatif dengan tujuan untuk dapat melaksanakan aktifitas
pemasaran yang efektif secara maksimal.
1. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI
Ruang lingkup Skema Sertifikasi digunakan untuk semua industri yang membutuhkan Sumber
Daya Manusia dalam bidang Pemasaran yang mempunyai keahlian dalam promosi dan kreatif.
2. TUJUAN SERTIFIKASI
2.1.Memastikan dan memelihara Kompetensi Tenaga Pemasar Operasional Merek
2.2.Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP PoliMedia dan asesor Kompetensi
3. ACUAN NORMATIF
Dasar Hukum yang digunakan dalam Skema ini, sebagai berikut:
3.1.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3.2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3.3.Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
3.4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional
Sertifikasi Profesi
3. SKEMA SERTIFIKASI TENAGA PEMASAR OPERASIONAL
MEREK
3
3.5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 389 tahun 2013 tentang Penetapan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis,
Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen, Sub Golongan
Konsultasi Manajemen Area Kerja Pemasaran
3.6.Peraturan BNSP Nomor 1/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Profesi
3.7.Peraturan BNSP Nomor 4/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan
Skema Sertifikasi Profesi
4. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI
4.1.Jenis Kemasan : Okupasi
4.2.Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas
NO KODE UNIT JUDUL UNIT
1 M.702090.001.01 Mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan
2 M.702090.002.01 Melaksanakan komunikasi efektif
3 M.702090.003.01 Melaksanakan Penulisan Bisnis (Bisnis Writing)
4 M.702090.009.01 Merencanakan Riset Terhadap sebuah Merek
5 M.702090.010.01 Mengolah data Riset
6 M.702090.011.01 Melaksanakan Event (bagian dari komunikasi merek)
5. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI
5.1 Mahasiswa Politeknik Negeri Media Kreatif Program Studi Periklanan yang telah
menyelesaikan semester 3, atau
5.2 Memiliki sertifikat Pelatihan kerja berbasis kompetensi pada Okupasi Tenaga Pemasaran
Operasional Merek
6. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT
6.1.Hak Pemohon
6.1.1 Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap segala informasi yang diberikan
kepada LSP P-1 PoliMedia dalam rangka Sertifikasi
4. SKEMA SERTIFIKASI TENAGA PEMASAR OPERASIONAL
MEREK
4
6.1.2 Memperoleh informasi yang jelas terkait persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi,
penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban
pemegang sertifikat
6.1.3 Memperoleh Sertifikat Kompetensi bila dinyatakan Kompeten oleh LSP P-1
PoliMedia
6.1.4 Mengajukan permohonan banding kepada LSP P-1 PoliMedia untuk peninjauan
kembali
6.2.Kewajiban Pemegang Sertifikat
6.2.1. Membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP P-1 PoliMedia untuk selama
pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan
promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
6.2.2. Membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP P-1 PoliMedia kompetensi untuk
memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak
diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk
kegiatannya.
6.2.3. Menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema
sertifikasi;
7. BIAYA SERTIFIKASI
Biaya sertifikasi Kompetensi ini sebesar Rp 600.000.-
8. PROSES SERTIFIKASI
8.1.Persyaratan Pendaftaran
8.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen TENAGA PEMASAR OPERASIONAL
MEREK ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan
proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang
sertifikat
8.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi
dengan bukti :
a) Copy KTP/KTM
b) Copy Ijazah atau sertifikat pelatihan pemasaran Operasional
5. SKEMA SERTIFIKASI TENAGA PEMASAR OPERASIONAL
MEREK
5
c) dan surat keterangan tentang pengalaman di bagian marketing, promosi, dan
pemasaran operasional pada perusahaan Media atau Periklanan sesuai
dengan karakter LSP
8.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan
bukti-bukti pendukung
8.1.4 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan
memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
8.1.5 LSP PoliMedia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon
sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
8.2.Proses Asesmen
8.2.1 Asesmen Tenaga Pemasar Operasional Merek direncanakan dan disusun dengan
cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan
secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan
kompetensi .
8.2.2 Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (Assessment tools) Tenaga Pemasar
Operasional Merek yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasikan bukti yang
akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
8.2.3 Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen Tenaga Pemasar
Operasional Merek dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan Peserta sertifikasi
8.2.4 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan
persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
8.2.5 Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung pada lampiran asesmen mandiri APL
02 diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan
bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti
(VATM )
8.2.6 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan
Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk
mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi
8.3.Proses Uji Kompetensi
8.3.1. Uji kompetensi Tenaga Pemasar Operasional Merek dirancang untuk menilai
kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan
6. SKEMA SERTIFIKASI TENAGA PEMASAR OPERASIONAL
MEREK
6
objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan
persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama
lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk
kelulusan atau ketidaklulusan.
8.3.2. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian Tenaga Pemasar
Operasional Merek diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat
8.3.3. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan
persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
8.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk
memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk
memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM )
8.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM
direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM
direkomendasikan “Belum Kompeten”
8.4. Keputusan Sertifikasi
8.4.1 LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi
mencukupi untuk:
a) Mengambil keputusan sertifikasi;
b) Melakukan penelusuran apabila terjadi banding
8.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan
rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui
proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam
pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
8.4.3 Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan
pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi
telah dipenuhi.
8.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
8.4.5. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima
sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh
personil yang ditunjuk LSP
7. SKEMA SERTIFIKASI TENAGA PEMASAR OPERASIONAL
MEREK
7
8.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat
LSP menetapkan prosedur untuk pembekuan dan pencabutan sertifikat
8.6. Proses Sertifikasi Ulang
8.6.1. Pemegang sertifikat mengajukan perpanjangan sertifikat melalui sertifikasi ulang
dengan ketentuan dan mekanisme yang sama pada sertifikasi awal.
8.6.2. Masa berlaku sertifikat ditetapkan selama 3 tahun.
8.7. Penggunaan Sertifikat
Pemegang sertifikat harus:
a) Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan
b) Membuatpernyataan terkait sertifikasi hanya berkenaan dengan ruang lingkup
sertifikasi yang diberikan
c) Tidak menggunakan sertifikasi sedemikian rupa sehingga dapat merugikan
LSP dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang
menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
d) Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan
sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikasi
nya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP yang menerbitkannya, dan
e) Tidak menyalahgunakan sertifikat.
8.8. Banding
Pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikatdapatmengajukan banding ke
LSP untuk peninjauan kembali keputusan LSP. Penanganan banding dilakukan sesuai
prosedur yang ditetapkan oleh LSP.