Dokumen tersebut merupakan laporan hasil monitoring dan evaluasi program diklat di Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan ini menganalisis empat komponen utama yaitu kelembagaan diklat, kemampuan SDM pengelola, kompetensi widyaiswara, dan persepsi terhadap alumni diklat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program diklat di provinsi tersebut.

1. Muskamal, S.Sos, M.Si (Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selatan ) 1
Kementerian Negara/Lembaga : Lembaga Administrasi Negara
Unit Eselon II : PKP2A II LAN Makassar
Program : Program Pengkajian Administrasi Negara dan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara
Hasil : Monitoring dan Evaluasi Diklat
Unit Eselon II/Satker : PKP2A II LAN
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi
Selatan
Indikator Kinerja Kegiatan : Empat Komponen Utama yaitu :
1) Kelembagaan Diklat
2) Kemampuan SDM Pengelola
3) Kompetensi Widyaiswara
4) Persepsi terhadap Alumni Diklat
Satuan Ukur dan Jenis keluaran : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Provinsi
Sulawesi Selatan
Volume : 2 ( Dua )
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan
a. Keputusan Kepala LAN No. 194/XIII/10/6/2001 Tentang pedoman akreditasi dan
sertifikasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Negeri Sipil
b. Keputusan Kepala LAN No. 3 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II
c. Keputusan Kepala LAN No. 2 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
d. Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
e. Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2013 Tentang pedoman Penyelenggaraaan
Diklat Tingkat I
f. Peraturan kepala LAN Nomor 11 Tahun 2013 Tentang pedoman Penyelenggaraaan
Diklat Tingkat II
g. Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2013, Tentang pedoman Penyelenggaraaan
Diklat Tingkat III
h. Peraturan kepala LAN Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Penyelenggaraaan
Diklat Tingkat IV
i. Peraturan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata kerja LAN sebagai
telah dirubah dengan keputusan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2004
j. Peraturan Kepala LAN No. 5 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi
Widyaiswara
KERANGKA ACUAN KERJA

2. Muskamal, S.Sos, M.Si (Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selatan ) 2
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Diklat
a. Kedudukan :
Bidang Diklat merupakan salah satu bidang yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada kepala PKP2A II LAN Makassar
b. Tugas Pokok :
Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan
Kepemimpinan dan pelatihan fungsional serta pembinaan diklat dan Widyaiswara
yang meliputi sosialisasi, bimbingan perkonsultasian pemantauan dan
pengendalian.
c. Fungsi :
Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan teknis,
fungsional, serta pembinaan diklat dan widyaiswara.
3. Gambaran Umum
Posisi yang strategis di Kawasan Timur Indonesia memungkinkan Provinsi
Sulawesi Selatan dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan, baik bagi Kawasan Timur
Indonesia maupun untuk skala internasional dengan rincian Kabupaten 24, Kota 3,
Kecamatan 285, Desa 2.263 dan Kelurahan 664.
Provinsi Sulsel mempunyai visi “Mewujudkan Sulawesi Selatan Menjadi
Wilayah Terkemuka di Indonesia Melalui Pendekatan Kemandirian Lokal yang
Bernafaskan Keagamaan". dan misinya yakni
1. Menjadikan nilai-nilai keagamaan, Pancasila dan Budaya Lokal sebagai acuan dan
sumber kearifan dalam pembinaan dan pengembangan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara sebagai pengejawantahan Bhineka Tunggal Ika.
2. Pilar Pendukung dan perekat pengembangan perekonomian Kawasan dan Nasional
yang diwujudkan dalam posisi sebagai pusat pelayanan kawasan dibidang
pendidikan, perdagangan, finansial dan IPTEK khususnya di KTI serta mendukung
ketahanan pangan nasional.
3. Mempertahankan dan mengembangkan solidaritas kebangsaan yang berbasis pada
persatuan bangsa dan kesatuan wilayah (wawasan nusantara).
4. Ikut melaksanakan ketertiban umum yang merupakan prasyarat bagi terciptanya
kondisi yang kondusif bagi pengembangan aktifitas perekonomian dan sosial
lainnya yang mendukung peningkatan kualitas kesejahteraan segenap lapisan
masyarakat dan daerah.
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari negara
kesatuan Republik Indonesia. Sulawesi Selatan dengan Ibukota Makassar merupakan
jalur distribusi utama bahan-bahan kebutuhan pokok dan perdagangan ke propinsi-
propinsi lainnya di wilayah Indonesia Bagian Timur, dengan pelabuhan laut Pangkalan

3. Muskamal, S.Sos, M.Si (Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selatan ) 3
Sukarno, dan pelabuhan udara Internasional Bandara Hasanuddin yang masing-masing
terbesar di wilayah Kawasan Timur Indonesia. Propinsi Sulawesi Selatan yang
dipimpin oleh seorang Gubernur terdiri atas 24 kabupaten/kota yang masing-masing
dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
Pemerintah Kota Makassar berusaha mengelola berbagai potensi kreatif yang
ada. Apalagi jika dikaitkan dengan kebesaran Makassar di masa lalu, kota makasar
adalah salah satu kota besar di dunia dengan keterbukaan aksesnya terhadap
perdagangan internasional. Keunggulan komparatif yang dimiliki Kota Makassar
seperti letak geografis, potensi sumber daya alam, dan infrastruktur sosial ekonomi,
tidak akan memberikan manfaat yang berarti tanpa dibarengi dengan keunggulan
kompetitif. Keberadaan keunggulan ini akan menjadi pondasi utama untuk
membangun ekonomi Kota Makassar yang berdaya saing tinggi. Keunggulan
kompetitif yang harus dibangun adalah laju produksi dan perdagangan komoditas
unggulan yang tinggi, ketahanan ekonomi kota yang kuat, iklim usaha dan investasi
yang kondusif serta kesempatan kerja dan usaha yang tinggi.
Dalam hubungannya dengan kediklatan, semua Potensi daerah tersebut
memberikan konstribusi Positif terutama terhadap ketersedian sarana dan prasarana
kediklatan yang berkualitas di provinsi Sulawesi Selatan, Hasil Konsorsium yang
telah dilakukan oleh PKP2A II LAN pada tahun (2008,2009,2010) dapat diidentifikasi
kunci sukses penyelenggaraan diklat aparatur seperti eksistensi lembaga diklat,
dukungan SDM pengelola diklat yang bermutu serta ketersedian sarana dan prasaran
diklat yang memadai. Selain itu disyaratkan juga adanya sinergis, baik diantara
lembaga diklat maupun dengan badan kepegawaian serta inovasi dalam pelaksanaan
diklat. Sinergis yang dimaksud adalah adanya kerjasama diantara lembaga yang hasil
keseluruhannya lebih besar daripada jumlah hasil yang dicapai jika masing-masing
bekerja sendiri.
Selain itu pula, berhasil diidentifikasi permaslahan lembaga diklat adalah
karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas fungsional widyaiswara yang ada,
selain hal itu yang dikeluhkan adalah besarnya beban biaya yang diperlukan dalam
mengikuti diklat serta evaluasi pasca diklat yang tidak berjalan dengan semestinya.
Lembaga Administrasi selaku lembaga Pembina diklat menyoroti penyelenggaraan
diklat yang dilakukan oleh lembaga diklat daerah yang belum optimal serta masih
banyaknya lembaga diklat yang belum terakreditasi.
Diskrepansi antara kondisi kediklatan yang dipersyaratkan dengan fenomena
yang ada mendasari perlunya PKP2A II LAN untuk melakukan Monitoring dan
Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selatan . Adapun Ruang Lingkup dari Monitoring
dan Evaluasi Diklat meliputi sejumlah komponen yang berkaitan dengan standar
pengembangan kualitas diklat aparatur sesuai dengan ketentuan antara lain :
a. Kelembagaan Diklat
1. Dasar Hukum
2. Bentuk

4. Muskamal, S.Sos, M.Si (Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selatan ) 4
3. Kedudukan
4. Status Akreditasi
b. Kemampuan SDM pengelola
1. Jumlah
2. Pendidikan
3. Keterlibatan Diklat
c. Kompetensi Widyaiswara
1. Pendidikan
2. Jumlah Widyaiswara
3. Pendidikan Bidang Kediklatan
d. Persepsi Terhadap Alumni Diklat
1. Peningkatan pengetahuan
2. Peningkatan keterampilan
3. Peningkatan sikap dan perilaku
4. Efektivitas Kerja
5. Kaitan dengan kinerja Organisasi
Kegiatan ini dibatasi hanya untuk jenis diklat kepemimpinan dan prajabatan. Hal
ini didasarkan pada suatu pertimbangan bahwa diklat kepemimpinan dan diklat
prajabatan menjadi bagian dari kewenangan yang telah dilimpahkan dan dipahami
atau telah diketahui oleh pemerintah daerah, Khususnya Badan diklat daerah di
Sulawesi Selatan
B. Penerima Mandat
1. Lembaga Pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah
2. Lembaga Diklat di Provinsi Sulawesi Selatan
3. Widyaiswara
C. Strategi Pencapaian Keluaran
Monitoring diklat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi
atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan program diklat. Fokus monitoring
adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program diklat, bukan pada
hasilnya. Lebih spesifiknya, fokus monitoring adalah pada komponen proses pelaksanaan
program, baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan,
pengelolaan program, maupun pengelolaan proses belajar mengajar.
Evaluasi diklat merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan,
menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan
pelaksanaan program diklat dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan
keputusan. Informasi hasil evaluasi dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan
pada program. Apabila hasilnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, berarti program
tersebut efektif. Jika sebaliknya, maka program tersebut dianggap tidak efektif (gagal).
Monitoring dilakukan untuk tujuan supervisi, yaitu untuk mengetahui apakah
program diklat berjalan sebagaimana yang direncanakan, apa hambatan yang terjadi dan
bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Dengan kata lain monitoring menekankan

5. Muskamal, S.Sos, M.Si (Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selatan ) 5
pada pemantauan proses pelaksanaan program dan sedapat mungkin tim/petugas
memberikan saran untuk mengatasi masalah yang terjadi. Hasil monitoring digunakan
sebagai umpan balik (feed back) untuk penyempurnaan pelaksanaan program dimasa
datang.
Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program diklat mencapai sasaran
yang diharapkan. Evaluasi menekankan pada aspek hasil (output). Konsekuensinya,
evaluasi baru dapat dilakukan jika program diklat sudah berjalan dalam periode tertentu,
sesuai dengan tahapan sasaran yang dirancang.
1. Komponen dan indikator monitoring dan evaluasi diklat
Secara umum, monitoring dan evaluasi program diklat mencakup lima
komponen utama, yaitu: 1) konteks, Komponen konteks pada dasarnya
mempertanyakan apakah program diklat sesuai dengan landasan hukum dan kebijakan
pendidikan, tantangan masa datang, dan kondisi lingkungan, 2) input, Komponen
input pada dasarnya mempertanyakan apakah input-input pendidikan siap untuk
digunakan, mencakup keberadaan, kuantitas maupun kualitasnya, 3) proses,
Komponen proses pada dasarnya mempertanyakan apakah proses pengolahan input
telah sesuai dengan yang seharusnya. Artinya apakah proses tersebut telah sesuai
dengan prinsip yang diyakini atau terbukti baik, 4) output, Komponen output pada
dasarnya mempertanyakan apakah sasaran yang ingin dicapai pada suatu program
diklat tertentu telah tercapai. Dengan demikian untuk komponen output, evaluasi
baru dapat dilakukan pada saat program sudah selesai dan 5) outcome, Komponen
outcome pada dasarnya mempertanyakan dampak dari program diklat. Dampak
biasanya muncul setelah output terjadi beberapa lama dalam hal ini adalah evaluasi
pasca diklat.
2. Sumber Data
Sumber data monitoring dan evaluasi adalah : 1) dokumen, mencakup antara
lain seluruh dokumen program diklat, data anggaran, jumlah peserta, pengajar,
kurikulum dan lainnya, 2) responden, akan memberikan data tentang persepsi
responden terhadap keterbukaan manajemen diklat, kerjasama antara peserta dan
penyelenggara, instansi diklat dengan instansi lainnya, kemandirian organisasi diklat
dalam menyusun kebijakan, akuntabilitas program diklat dicocokkan dengan kondisi
peserta diklat, serta sustainibilitas program-program diklat dan 3) hasil pengamatan,
akan memberikan data antara lain berupa keterlibatan peserta diklat dalam proses
belajar mengajar, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki, dan antusiasme peserta
diklat dalam suatu kegiatan tertentu.
3. Instrumen
Instrumen terdiri dari: kuesioner dan panduan observasi, dokumentasi dan
wawancara. Kuesioner meliputi kuesioner untuk kepala unit peserta diklat, kuesioner
untuk widyaiswara/fasilitator, kuesioner untuk peserta diklat, dan kuesioner untuk
penyenggara.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
a. Rancangan

6. Muskamal, S.Sos, M.Si (Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selatan ) 6
Sebelum melaksanakan monitoring dan evaluasi, rancangan atau disain
pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu lebih dahulu dikembangkan, rancangan
ini diperlukan sebagai pedoman dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Secara umum, beberapa komponen utama yang perlu ada dalam rancangan
monitoring dan evaluasi antara lain :
1. Penentuan fokus dan tujuan, fokus kegiatan monitoring dan evaluasi perlu
ditentukan, yaitu apakah lebih menekankan pada kegiatan monitoring atau
pada evaluasi,monitoring memfokuskan pada perolehan informasi mengenai
pelaksanaan program diklat, sedangkan evaluasi memfokuskan pada hasil
program diklat. Di samping itu, mengacu pada program-program diklat yang
sedang atau telah dilaksanakan, perlu ditentukan tujuan monitoring dan
evaluasi secara jelas dan operasional sehingga kriteria pencapaiannya dapat
diukur dan mudah diketahui.
2. Penentuan komponen dan indikator, komponen dan indikator program diklat
yang akan di monitoring dan evaluasi perlu ditentukan. Penentuan komponen
ini didasarkan pada tujuan diselenggarakannya monitoring dan evaluasi dan
substansi program diklat. Untuk kegiatan monitoring, komponen yang perlu
dipantau terutama mengenai komponen proses pelaksanaan, termasuk kondisi
masukan dan pengelolaannya dalam rangka proses pelaksanaan program
sekolah tersebut. Adapun untuk kegiatan evaluasi program diklat mencakup
komponen konteks, masukan, proses, dan keluaran, serta dampak. Penentuan
indikator dan kriteria yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi sangat
terkait dengan komponen yang akan di monitoring dan evaluasi. Indikator
merupakan penjabaran dari komponen-komponen program yang akan di
monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, setiap komponen dijabarkan menjadi
indikator-indikator, termasuk kriteria pencapaiannya.
3. Rancangan pengumpulan data dan pengembangan instrumen, sesuai dengan
tujuan monitoring dan evaluasi dan komponen yang akan dikaji, perlu
ditentukan rencana pengumpulan data. Dalam hal ini, data apa saja yang akan
dijaring dan siapa responden atau sumber datanya. Setelah hal tersebut
ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan instrumen.
Pengembangan instrumen dilakukan dengan mengacu pada komponen-
komponen program yang akan di monitoring dan evaluasi. Penyusunan
instrumen mencakup penentuan jenis instrumen dan isi instrumen. Isi
instrumen hendaknya disusun berdasarkan kisi-kisi substantif dari komponen
dan indikator, dan perlu dilakukan validasi serta uji coba untuk memperoleh
instrumen yang valid dan reliable.
4. Penyusunan rencana kerja, mencakup berbagai kegiatan dalam monitoring dan
evaluasi, terutama pengumpulan data, analisis data, pembuatan laporan, dan
tindak lanjutnya. Dalam hal ini, perlu disusun jenis kegiatan, waktu
pelaksanaan, pelaksana atau evaluator, hasil yang diharapkan, instrumen dan
metode yang digunakan, serta subyek atau sumber data.
b. Pelaporan

7. Muskamal, S.Sos, M.Si (Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selatan ) 7
Tujuan pelaporan, antara lain : 1) terciptanya tertib administrasi dalam
pelayanan informasi yang lengkap, tepat dan akurat untuk menunjang kelancaran
pengambilan keputusan bagi pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi
yang telah ditentukan, 2) meningkatnya tanggung jawab, melaporkan kinerja unit
organisasi dan satuan kera yang menjadi tolok ukur pertanggungjawaban suatu
instansi, 3) meningkatnya perencanaan disegala bidang, baik perencanaan
program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi
instansi, 4) meningkatnya kredibilitas instansi, 5) mengetahui keberhasilan dan
kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi, 6) mendorong
instanasi untk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan 7)
menjadikan instanasi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien,
efektif dan responsif terhadap aspirasi lingkungan.
Manfaat pelaporan, antara lain : 1) sebagai alat pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas, pemberian mandat delegasi wewenang kepada seorang pejabat,
2) sebagai alat membina kerjasama, saling pengertian, komunikasi dan koordinasi,
3) sebagai bahan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pengawasan, 4)
sebagai bahan untuk melakukan analisis dalam pemecahan masalah, 5) sebagai
bahan informasi dalam penentuan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, 6)
merupakan suatu media hubungan organisasi yang berisi informasi dan data yang
telah diolah, 7) merupakan pertanggungjawaban secara tertulis dari suatu
organisasi, 8) sebagai bahan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kinerja
dan pengambilan keputusan, 9) sebagai alat pengendali dan monitoring, 10)
sebagai alat evaluasi dan 11) sebagai pelaksanaan tanggung jawab kinerja instansi.
Prinsip penyusunan pelaporan, antara lain : 1) jelas sasaran dan tujuannya
serta tidak menimbulkan keraguan bagi yang menerimanya, 2) dilengkapi dengan
data dan fakta yang diperlukan, 3) dapat dipercaya dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya, 4) mengemukakan apa adanya, 5) disusun
dengan penuh ketelitian, 6) disampaikan tepat pada waktunya dan 7)
menggunakan kata atau kalimat yang mudah dipahami dan disusun menurut
norma bahasa Indonesia.
Isi laporan berisikan : 1) pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
dalam rangka pencapaian visi dan misi serta menjabarkan pertanggungjawaban
mengenai sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana, metode kerja,
pengendalian manajemen dan kebijaksanaan lain yang mendukung pelaksanaan
tugas utama unit organisasi dan satuan kerja, 2) kinerja unit organisasi dan satuan
kerja dan tanggung jawab, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi,
tujuan dan sasaran organisasi dan merupakan bentuk perwqujudan kewajiban
menjawab yang disampaikan kepada atasannya, yang dilakukan secara periodik, 3)
analisis kinerja organisasi instansi berdasarkan penyajian data dan fakta, 4)
kegiatan/program yang tidak dapat dilakukan dan atau dikendalikan oleh organisasi
instansi dan 5) keberhasilan atau indikator kinerja dalam melaksanakan kegiatan
yang dijalankannya.
Penyusunan pelaporan hendaknya dilakukan secara proporsional, seimbang
dan mengungkapkan hal-hal yang penting. Untuk mencapai tujuan ini proporsi isi
laporan berkisar dengan prosesntase : Pendahuluan (5-10%), program kerja dan

8. Muskamal, S.Sos, M.Si (Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selatan ) 8
hasil pelaksanaan (25-35%), akuntabilitas kinerja atau permasalahan dan
pemecahan (45-55%) dan penutup (5-10%).
Akhirnya, kembali peran teknologi informasi mempunyai peranan yang sangat
besar dan penting didalam proses monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
diklat, dan perangkat komputer cenderung yang digunakan dalam kegiatan
tersebut, oleh karena itu sangat perlu adanya sistem informasi kediklatan untuk
mempermudah proses kegiatan penyelenggaraan diklat serta terwujudnya efisiensi
dan efektivitas organisasi diklat.
Selain itu internet merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan
dalam membangun networking maupun kegiatan monitoring di lingkungan
institusi pendidikan dan pelatihan, oleh karena itu perlu adanya pemikiran yang
serius dari berbagai pihak untuk bisa mewujudkan keinginan yang dilandasi
kebersamaan dalam rangka peningkatan produktivitas.
JADWAL PELAKSANAAN
No Tahapan Kegiatan
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Persiapan
2 Pelaksanaan
3 Penyusunan Laporan
D. Waktu Pencapaian Keluaran
Desember 2011
E. Biaya yang diperlukan
Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. ……………..
yang terdiri dari (RAB terlampir) :