LAPORAN HASIL ORIENTASI PPPK

1. LAPORAN HASIL ORIENTASI
PENGENALAN NILAI DAN ETIKA INSTANSI PEMERINTAH
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PADA SMK NEGERI 1 MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI
DISUSUN OLEH
Fitri Ananda, S. Pd.
NIPPPK 090909090909090
.
SMK N 1 MOJOSONGO
Jl. Raya Boyolali-Solo Jl. Tegalwire No.KM 02, Tegalwirih, Mojosongo,
Boyolali, Jawa Tengah 57322
1
LEMBAR PENGESAHAN

2. Laporan Hasil Orientasi
Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah Bagi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja Pada SMK Negeri 1 Mojosongo Kabupaten Boyolali
Mojosongo, 27 Juli 2022
Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Sekolah/Mentor
Drs. Agus Margono
NIP 0090000909090909090
2

3. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
(Kemdikbudristek) pada tahun 2021 mempunyai kebijakan untuk melakukan
pemenuhan guru melalui seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) untuk JF Guru. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, menjelaskan bahwa
Pengadaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan kegiatan
untuk memenuhi kebutuhan pada instansi Pemerintah. Pengadaan tersebut dilakukan
melalui tahapan: perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi,
pengumuman hasil, dan pengangkatan menjadi PPPK.
Setelah diangkat, PPPK membutuhkan informasi terkait banyak hal. Oleh sebab itu,
Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan Orientasi bagi PPPK. Hal ini diperlukan
agar para peserta orientasi mengenal Nilai dan Etika Instansi Pemerintah Bagi PPPK
terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
B. Maksud dan Tujuan
1. Peserta mampu memahami program orientasi dan Mengenal Nilai dan Etika
Instansi Pemerintah
2. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN BERAKHLAK
C. Waktu dan Tempat
18-20 Juli 2022 (E-learning by zoom dan LMS SIPTENAN)
21-27 Juli 2022 (On The Job Training di SMK N 1 Mojosongo)

4. 3
BAB II
NILAI DAN ETIKA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
A. Visi Misi
a. Visi
“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI
TETEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI. (tetap tidak korupsi, tidak
berbohong)”
b. Misi
1. Misi 1 : Membangun masyarakat jawa tengah yang religius, toleran dan
guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Misi 2 : Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke
Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Misi 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan
kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Misi 4 : Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar,
lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;
c. 10 Program Unggulan
1. Sekolah tanpa sekat: pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender,
antikorupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkataan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji;
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan
sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;

5. 5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes
dan pelatihan startup untuk wirausahawan muda;
4
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta
melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara
serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan
bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel;
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah
kebudayaan dan kepedulian lingkungan;
B. SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja )
1. Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
a) Pasal 208
Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah
b) Pasal 217 UU 23/2014
Dinas di bentukuntuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
c) Pasal 219 UU 23/2014
Badan dibentuk untuk melaksana-kan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Pelaksana Fungsi Dinas/Badan (PP 18/2016)
a) Cabang Dinas
1) melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan urusan
yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi
2) tidak mempunyai unit organisasi terendah, kecuali sekretariat.

6. b) UPT Dinas/Badan
1) melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.
2) bersifat mandiri dan mendukung tugas teknis tertentu dari satu atau
lebih fungsi Dinas/Badan.
5
3. Konsep Mekanisme Kerja Organisasi Berbasis Fungsional a)
Terdapat Pemisahan Administrasi dengan Fungsi Teknis
b) Fungsi Administrasi memberikan pelayanan dukungan administrative
terhadap tugas Tim Teknis (Fungsi ini dijabat oleh Administrator dan
atau Pengawas)
c) Fungsi Teknis Melaksanakan Tugas dan Fungsi Yang Menjadi Core
Bisnis Organisasi
d) Fungsi Teknis terdiri dari kelompok Ahli (Jabfung) yg bekerja secara
Tim dan Lintas Keahlian. JF Madya sebagai Leader Project, sedangkan
JF Muda dan Pertama sebagai Anggota
e) Project Leader bertanggung jawab secara langsung kepada JPT f) Tik
teknis diberikan Delegasi Pengambilan Keputusan Terkait Fungsi Teknis
g) JPT berperan sebagai pengarah fungsi teknis dan pengendali fungsi
administrativ
Struktur Organisasi dan Tata Kerja(SOTK) Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah adalah sebagai berikut:
a. Lini 1 Pimpinan Yang Pertama adalah Gubernur Jawa Tengan dibantu
tenaga Ahli Bidang Ekonomi, Bidang Hukum, dan Bidang Umum
b. Lini 2 Pimpinan yang keduaSekdaatausekertaris Daerah dibantu dengan
Asisten Pemerintah dan kesejahteraan sosial, asisten Ekonomi, dan
Asisten Administrasi serta dibantu kepala biro pemerintahan daerah dan
kerjasama, kepala biro Ekonomi, Kepala Biro organisasi, Kepala biro
kesejahteraan rakyat dan biro lainnya.
c. Lini 3 Sekretaris Dewan yang membawahi tugas dan wewenang di

7. kesekretariatan DPRD provinsi Jawa Tengah.
d. Lini 4 Beberapa OrganisasiPerangkat Daerah (OPD) dengan 7 Badan.
e. Lini 5 BeberapaOrganisasiPerangkat Daerah (OPD) dengan 22 Dinas
6
f. Lini 6 Beberapa Organisasi Perangkat Daerah(OPD) dengan 5 Rumah
Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah.
g. Lini 7 BeberpaOrganisasiPerangkatDaerah(OPD) yang tidakdisetarakan,
diantaranya:
a. Inspektorat (Tidak Ada Esselon IV)
b. Dinas ESDM(Tidak Ada Esselon IV)
c. Cabang Dinas (Atribut/Dikecualikan)
d. RSUD Kelet (KelasC)
e. RSJD Dr.RM.Soedjarwadi (Kelas B)
h. Lini 8 Ada Unit PelaksanaTeknis (UPT) yang disetarakan, diantaranya : i.
Unit PelaksanaTeknis(UPT) pada dinas ada 8.
j. Unit PelaksanaTeknis(UPT) pada badan ada 1.
B. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK
1. Definisi PPPK (Sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN) PPPK adalah
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.
2. Manajemen PPPK meliputi:
a. Penetapan Kebutuhan PPPK
b. Pengadaan PPPK
c. Pengangkatan Menjadi PPPK
d. Perjanjian Kerja
e. Pengembangan Kompetensi dan Pemberian Penghargaan

8. f. Disiplin PPPK
g. Pemutusan Hubungan Kerja
h. Cuti PPPK
i. Perlindungan PPPK
7
BAB III
NILAI DAN ETIKA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
A. Renstra OPD (SMK N 1 Mojosongo)
1. Standar Kompetensi Lulusan
Program Budaya tertib melalui pembiasaan 5S (senyum , salam, sapa, sopan
santun)
Pembiasaan perilaku religius dalam aktivitas di sekolah, melalui : a.
Kebiasaan berdoa di awal dan akhir pembelajaran
b. Kebiasaan mengucap salam
c. Kepedulian sosial
d. Kepedulian lingkungan
Peningkatan rata-rata nilai ujian sekolah dan rapor kelas akhir yang meningkat
secara konsisten dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan berdampak pada persepsi
positif masyarakat terhadapsekolah
2. Standar Isi
Perangkat administrasi pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan
tersedia dalam program aplikasi
Penyusunan, pengembangan dan sinkronisasi kurikulum sesuai peraturan dan
dimplementasikan secara konsisten
3. Standar Proses
Pengembangan kurikulum implementatif yang lebih fleksibel dan kontekstual yang
mengintegrasikan pembelajaran di sekolah, di masyarakat dan di industri.
Pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan pembelajaran dan penilaian proses

9. pembelajaran oleh semua guru
4. Standar Penilaian Pendidikan
Penyusunan RPP yang memfasilitasi seluruh siswa aktif, kreatif, inovatif,
efektif dan menyenangkan seperti :merancangpenelitiansederhana, melakukan
tugas proyek tertentuberdasarkan ide-ide siswa sendiri :
a. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi dan manantang (
merancangpenelitiansederhana, tugas proyek, pembelajaran kooperatif
atau problem based learning)
8
b. Penggunaan media yang bervariasi dan memotivasi (PPT, video, objek
konkret, atau objek tiruan)
c. Pelibatan sumber / bahan belajar yang bervariasi (buku, jurnal, karya
ilmiah, narasumber)
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pengembangan Pedagogik praktisdengandiklat dan magang guru,
PeningkatanKualifikasi Pendidikan Guru, Peningkatankinerjapendidik dan
tenagakependidikan, Guru Tamu.
PemanfaatanTIK untuk mendukung pembelajaran, memanfaatkan internet
sebagai sumber belajar (misal e-book, e-library, karya ilmiah, artikel, jurnal,
video, media sosial) dan mampu memanfaatkan internet sebagai media
pembelajaran ( misalnya LMS, e-learning, blended learning, distance
learning, Google Meet, Google Classroom, dll).
6. Standar Sarana dan Prasarana
Penambahan ruang kelas sehingga memenuhi standart rasio 85% dari rombel
(46 ruang) serta dilengkapi sarana penunjang sesuai standart dan selalu
terpelihara dengan baik.
Pemenuhan kebutuhan laboratorium Komputer dan sarana penunjang
(penambahan computer client) yang sesuai dengan standart dan mampu untuk
mendukung pembelajaran
7. Standar Pengelolaan
Pengembangan Sekolah Partner industry, Pembentukan pendidik dan
tenagakependidikan yang professional, Efektifitas dan

10. efisiensipengelolaanadministrasisekolah, Pengembangan Teaching Factory,
Pengembangan School connected.
8. Standar Pembiayaan
Pemenuhan Subsidi silang terhadap semua siswa tidak atau kurang mampu,
Pelaksanaan program sesuai rencana dan Juknis serta sumber dana.
9
B. SOTK OPD (SMK N 1 Mojosongo)
SHOFI MARDHIASTUTI, M P SUGIYANTI, S.Pd
KEPALA SEKOLAH
Drs. Agus Margono
PENJAMIN MUTU SEKOLAH Plt. KASUBBAG TATA USAHA
KOMITE SEKOLAH
KAUR AUDITING SMMKAUR PENGEMBANG &
PENGENDALIAN
DOKUMEN
MUH SARWAN, ST BIMA SETYO WIDODO, SP
KAUR PENGEMBANG & PENGENDALIAN
REKAMAN
Drs. ZAINUDIN HERYANTO
WAKASEK KURIKULUM WAKASEK KESISWAAN WAKASEK SARPRAS & SDM WAKASEK HUMAS WIWIK HANDAYANI CHRISTIANA DEWI, ST SRIYONO, S.Pd WINATA, S.Pd EDI SUTRISNO N, S.TP
KAUR PENGEMBANGAN
KURIKULUM KAUR REDOKLAT KAUR KEROKHANIAN KAUR PEMBINAAN EKSTRAKURIKULER
KOORDINATOR
BP/BK KAUR FASILITAS DAN PRASARANA KAUR KERJASAMA INDUSTRI/
INSTITUSI/ MASYARAKAT KAUR PENYALURAN LULUSAN
NURULIA SETYANINGSIH S.ST
SRI SUPADMI,S.Pd ABDUL ROKHIM, S.PdI SRI HESTI HANDAYANI,SP.,M.Si. NOVI SASANTI, S.Psi NUR KHOLIS, S.Pd
LASONO, S.Pd
DEDY WHANYUDA F, ST DEDY IRAWAN, S.Pd FAHMI THOHA H, S.Pt
KAUR PENGEMBANGAN
BAHAN AJAR KAUR PERPUSTAKAAN SEKOLAH KAUR PEMBINAAN OSIS / STP2K KAUR BUDAYA & LINGKUNGAN KAUR BEASISWA KAUR KEKELUARGAAN
KA. PENGEMBANGAN UNIT
PRODUKSI DAN TEFA SUTRISNO RAHARJO, S.Pd DIAN
PRADANA EL HAQ, S.Pd DWI WAHYU
TYAS RAHMANI
ANGGARANINGSIH, S.Pd KURNIATI HANDAYANI,S.Pd
NUGROHO,S.Pd Drs. AGUS SUYONO KHOLIS MAYUDIN, S.Pi
KAUR SIM DAN ICT
KA. MAPEL UMUM KAPRODI AGRIBISNIS TERNAK KAPRODI AGRIBISNIS TANAMAN USAHA PERTANIAN TERPADU
AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
TEKNIK MESIN KAPRODI KIMIA INDUSTRI
ANDRIYANTO, A.Md Dra. ASIH MIYATUN BASIRUN, SP.,MT.SARBINI, S.Pd FITRI MASRUROH, MP. SRI WIYANI, SP ERNANINGSIH, S.TP SUTARMI,S.TP.
GURU NORMATIF, ADAPTIF DAN PRODUKTIF

11. 10
Manajemen Tupoksi PPPK di OPD (SMK N 1 Mojosongo)
1. Uraian Tugas Guru
a. Guru bertugas mengelola pembelajaran
b. Guru bertanggungjawab kepada Kepala sekolah dan mempunyai tugas
melaksanakan tugas belajar mengajar secara efektif dan efisien
c. Tugas dan tanggung jawab guru meliputi
1) Menyusun minggu efektif
2) Menyusun program tahunan
3) Menyusun program semesteran
4) Menyusun silabus
5) Menyusun RPP
6) Menyusun program remidi dan pengayaan
7) Menyusun program analisis ulangan harian
d. Guru bertugas untuk menyusun program pembelajaran/pendidikan siswa
untuk mencapai target kurikulum yang sudah ditentukan.
1) Ulangan harian
2) Ulangan tengah semester
3) Ulangan kenaikan kelas
4) Ujian sekolah
5) Assesmen Nasional
e. Pembinaan terhadap siswa
f. Pengelolaan kelas
2. Uraian Tugas Wali Kelas
a. Mewakili KS dan orang tua dalam pembinaan siswa.
b. Membina kepribadian, ketertiban dan kekeluargaan.
c. Membantu pengembangan peningkatan kecerdasan dan keterampilan siswa.
d. Evaluasi nilai raport dan kenaikan kelas.
e. Membantu WKS 1 dan WKS 2 dalam permasalahan yang terkait. f.
Membuat catatan tentang situasi keluarga dan ekonomi, ketidakhadiran. g.
pelanggaran dan perilaku siswa, prestasi akademik masing-masing siswa.

12. 11
BAB IV
RENCANA KERJA PPPK
Sebagai ASN PPPK Guru yang baik dan bertanggung jawab, sudah menjadi
kewajiban baginya untuk mematuhi tugas pokok dan fungsi sesuai aturan perundang
undangan yang berlaku. Untuk itu, perlu disusun rencana kerja yang terstruktur, agar
dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Rencana kerja yang
dimaksud adalah sebagai berikut:
1. menyusun perangkat pembelajaran sesuai ketentuan sekolah
2. menyusun program pembelajaran untuk mencapai target kurikulum yang sudah
ditentukan.
3. melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan
4. mengikuti kegiatan MGMP
5. mengikuti pelatihan dan seminar guna meningkatkan kompetensi guru
6. melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap peserta didik
7. menjalin hubungan yang baik dengan orang tua / wali peserta didik
8. berinovasi dalam pembelajaran
9. berprestasi sebagai guru dan mengajak siswa serta guru lain berkolaborasi
10. berkarya sesuai bidang.

13. 12
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Memberikan kesempatan kepada ASN PPPK untuk melakukan pengenalan
terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen 2. Masa
orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN PPPK
pada tugas dan fungsi serta visi misi.
3. Sebagai ASN PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu
diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan
budaya kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
B. SARAN
1. Setelah kita mengikuti orientasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN
PPPK.
2. Dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam
Pemerintahan Jawa Tengah.
3. Mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat
tugas.

14. 13
14