Model Assesmen Kebutuhan
•Download as PPTX, PDF•
1 like•683 views
Dokumen tersebut membahas tentang model penilaian kebutuhan pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu penataan organisasi daerah, kepegawaian daerah, pengelolaan keuangan daerah, peran DPRD, pelayanan publik, dan pembinaan/pengawasan daerah yang belum berjalan efektif.
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Model Assesmen Kebutuhan
Similar to Model Assesmen Kebutuhan (20)
More from Mus kamal
More from Mus kamal (13)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
Model Assesmen Kebutuhan
- 1. POKOK-POKOK PENJELASAN “MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI ” (oleh : Muskamal , S.Sos, M.Si Makassar, 17 Juli 2013
- 2. KEBIJAKAN NASIONAL REFORMASI BIROKRASI 2 I. PENDAHULUAN PERPRES NO. 81 THN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2025 CBNA ( Capacity Building Need Analysis ) ( GTZ SFDM ) PERMENPAN-RB NO. 20 THN 2010 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2014 Perpres 59 tahun 2012 (EPPD) MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN APARATUR PEMERINTAH YANG BERSIH
- 3. KEBIJAKAN NASIONAL REFORMASI BIROKRASI 3 I. PENDAHULUAN PERPRES NO. 81 THN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2025 SETIAP KEMENTERIAN/ LEMBAGA DAN PEMDA WAJIB MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI PERMENPAN-RB NO. 20 THN 2010 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2014 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN APARATUR PEMERINTAH YANG BERSIH
- 4. II. ARAH KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TUJUAN REFORMASI BIROKRASI MENCIPTAKAN BIROKRASI PEMERINTAH YANG PROFESIONAL, DENGAN KARAKTERISTIK ADAPTIF, BERINTEGRITAS, BERKINERJA TINGGI, BERSIH DAN BEBAS KKN, MAMPU MELAYANI PUBLIK, NETRAL, SEJAHTERA, BERDEDIKASI, DAN MEMEGANG TEGUH NILAI-NILAI DASAR DAN KODE ETIK APARATUR NEGARA SASARAN REFORMASI BIROKRASI 1. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME; 2. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT; 3. MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTA-BILITAS KINERJA BIROKRASI. 4
- 5. 5 DELAPAN PROGRAM IMPLE-MENTASI REFORMASI BIROKRASI LANJUTAN...... Manajemen Perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Tatalaksana Penataan Manajemen SDM Aparatur Penguatan Pengawasan Intern Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 6. 6 LANJUTAN...... Perpres No. 81 Tahun 2011
- 7. KEBIJAKAN DESENTRALISASI 7 III. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM PERSPEKTF OTONOMI DAERAH 7 (TUJUH) ELEMEN DASAR OTONOMI DAERAH 1. KEWENANGAN DAERAH 2. KELEMBAGAAN DAERAH 3. KEPEGAWAIAN DAERAH 4. KEUANGAN DAERAH 5. PERWAKILAN DAERAH 6. PELAYANAN PUBLIK 7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BELUM EFEKTIF, SEHINGGA PERLU DITATA KEMBALI MELALUI PELAKSA-NAAN REFORMASI BIROKRASI
- 8. 8 LANJUTAN...... MASIH ADANYA TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ANTAR PEMERINTAHAN, MESKIPUN TELAH DIATUR PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA. 1. KEWENANGAN DAERAH a. PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MASIH KURANG SESUAI DENGAN KEWENANGAN RIIL YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH; b. MASIH BANYAK PEMERINTAH DAERAH YANG MEMILIKI JUMLAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG CUKUP BESAR (TERUTAMA DINAS DAERAH); c. MASIH TERDAPAT FUNGSI TIDAK SERUMPUN MENJADI FUNGSI SATU ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. 2. KELEMBAGAAN DAERAH BEBERAPA MASALAH DALAM PELAKSANAN OTONOMI DAERAH (POINT OF VIEW)
- 9. 9 3. KEPEGAWAIAN DAERAH LANJUTAN...... a. BESARNYA JUMLAH PEGAWAI DAERAH YANG MELEBIHI KEBUTUHAN, DENGAN KOMPETENSI YANG KURANG SESUAI DENGAN KUALIFIKASI TUGAS YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH. b. MASIH BANYAK JABATAN STRUKTURAL YANG DIISI OLEH PEGAWAI DENGAN PROFIL KOMPETENSI YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN. c. TIDAK ADANYA KEJELASAN PERENCANAAN INDUK KEPEGAWAIAN, PERENCANAAN KARIR, DAN PENGEMBANGAN KARIR APARATUR DAERAH, SEHINGGA PARA PEGAWAI YANG BERKOMPETEN TIDAK DIDAYAGUNAKAN SECARA TEPAT. d. PELAKSANAAN DIKLAT BAGI APARATUR DAERAH BELUM DIDASARKAN PADA HASIL ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT, SEHINGGA KURANG MENDUKUNG PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI DAN PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH.
- 10. 10 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BELUM BERJALAN EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL, SEHINGGA BERIMPLIKASI TERHADAP RENDAHNYA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) 4. KEUANGAN DAERAH LANJUTAN...... BELUM TERWUJUDNYA CHECKS AND BALANCES ANTARA PERAN DPRD DAN KEPALA DAERAH, SEHINGGA SERING TERJADI TARIK MENARIK KEPENTINGAN DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH. 5. PERWAKILAN DAERAH PADA SEJUMLAH DAERAH, PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK MASIH BELUM SESUAI DENGAN DINAMIKA KEBUTUHAN MASYARAKAT. 6. PELAYANAN PUBLIK BELUM EFEKTIFNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, SEHINGGA MASIH TERDAPAT SALAH KELOLA DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. 7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN